PERDES NO 5 Tahun 2021

1. KEPALA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CLAPAR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

3. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 162); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40). 18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54); 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 3); 20. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67; 21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61); 22. Peraturan Desa Clapar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2019 Nomor 9); Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR Dan KEPALA DESA CLAPAR MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

4. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana tehnis dan unsur kewilayahan. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan, 9. Keputusan BPD adalah semua keputusan yang di tetapkan oleh BPD 10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja, 11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pasal 2 (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Sekretariat Desa, b. Pelaksana Kewilayahan, dan c. Pelaksana Teknis.

5. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Pasal 3 (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Urusan. (3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dipimpin oleh Kepala Urusan, yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa serta sejajar dengan Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Pasal 4 (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. (2) Jumlah Unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah kepadatan penduduk, dan tidak merubah jumlah dusun yang sudah ada. (3) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau disebut dengan nama lain. (4) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 4 (empat) Kepala Dusun, yaitu Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, dan Kepala Dusun IV. Pasal 5 (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Seksi. (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan. (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 6 (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : a) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

6. b) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. c) Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialsasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, dan Tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi : a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan d. melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; Pasal 8 (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi : a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. b. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

7. c. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa Lainnya. Pasal 9 (1) Kepala Kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun atau sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun atau sebutan lain memiliki fungsi : a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; b. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pasal 10 (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi : a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. BAB III TATA KERJA Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat atas segala kegiatan pemerintah desa. (2) Setiap Pimpinan Satuan Tugas Pemerintah Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

8. (3) Setiap Pimpinan Satuan Tugas di lingkungan pemerintah desa mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan tugas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 12 (1) Apabila Kepala Desa berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja pelaksana tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan. (3) Dalam hal tidak ada Kepala Desa atau Kepala Desa tidak dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Surat Perintah Tugas diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati. (4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 3 (tiga) bulan pelaksana tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dengan Surat Perintah Tugas dari Camat atas nama Bupati. (5) Apabila Kepala Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan maka Camat mengusulkan pemberhentian atau pemberhentian sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati. (6) Dalam hal Sekretaris Desa tidak ada sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa atau Camat menugaskan salah seorang Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa. (7) Selama berhalangan Kepala Desa masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan. (8) Apabila telah diangkat Penjabat Kepala Desa maka tunjangan Kepala Desa diberikan kepada Penjabat Kepala Desa. BAB IV PEMANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 13 (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya. (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan unsur yang sama. (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan. Pasal 14 Guna mengefektifkan tugas dan fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melaksanakan Mutasi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sesuai dengan kemampuannya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

9. (1) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut : a) Sebagai upaya pembinaan karier dan peningkatan kinerja sebelum dilaksanakan pengisian Perangkat Desa, dapat dilakukan mutasi pada jabatan yang kosong dan pengisian untuk Perangkat Desa adalah untuk jabatan terendah, b) Mutasi Jabatan hanya dapat dilakukan untuk jabatan yang setingkat atau lebih tinggi dari jabatan semula serta harus didasari dengan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan, c) Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada BPD tentang rencana mutasi jabatan Perangkat Desa, dan d) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa dan melantik Perangkat Desa yang bersangkutan ke dalam jabatan yang baru. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Perangkat Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Desa ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Clapar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Clapar. Ditetapkan di Clapar Pada tanggal 29 April 2021 KEPALA DESA CLAPAR MURTINI Diundangkan di Desa Clapar Pada Tanggal 30 April 2021 SEKRETARIS DESA CLAPAR SARYONO LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2021 NOMOR 4

10. LAMPIRAN II : PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Rancangan Peraturan Desa perlu dibahas bersama BPD dengan Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Clapar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

12. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 162); 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40). 18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54); 19. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67; 20. Peraturan Desa Clapar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2019 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Clapar Pada Tanggal 20 April 2021 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR TEGUH RIYANTO

13. LAMPIRAN V : PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD NOMOR : 5/ DS/ IV/ 2021 NOMOR : 7/ BPD/ IV/ 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN Pada hari ini kamis tanggal dua puluh sembilan bulan april tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Clapar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. TEGUH RIYANTO : Ketua / Wakil Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Clapar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Menyatakan bahwa : 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini. 2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa Susunan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini. 3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA MURTINI TEGUH RIYANTO

14. LAMPIRAN III : PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021 Pada hari ini selasa tanggal dua puluh bulan april tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : “Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CLAPAR 1. Ketua/ Anggota : Teguh Riyanto ( ........................... ) 2. Wakil Ketua/ Anggota : Budiyanta ( ........................... ) 3. Sekretaris/ Anggota : Naeniharti ( ........................... ) 4. Anggota : Sumedi ( ........................... ) 5. Anggota : Saidah ( ........................... ) 6. Anggota : Kadiman ( ........................... ) 7. Anggota : Tarso ( ........................... )

15. DAFTAR HADIR ACARA : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang SOTK Desa Tahun 2021 TEMPAT : Balai Desa Clapar HARI/ TANGGAL : Selasa, 20 April 2021 NO NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 1 1. ................... 2 2. ……………... 3 3. ……………… 4 4. ..……………. 5 5. ……………… 6 6. ..………….… 7 7. ……………… 8 8. ……………… 9 9. ………………. 10 10. ……………… 11 11. ……………… 12 12. ..………….… 13 13. ……………… 14 14. .…….……… 15 15. ………………. 16 16. ..…………… 17 17. ……………… 18 18. .…….……… 19 19. ………………. 20 20. ..…………… 21 21. …………….. 22 22. …………….. 23 23. …………….. 24 24. …………….. 25 25. ……………..

16. NO NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 26 26. ..………….… 27 27. ……………… 28 28. ……..….…… 29 29. ………………. 30 30. ……………… 31 31. ……………… 32 32. ..………….… 33 33. ……………… 34 34. .…….……… 35 35. ………………. 36 36. ..…………… 37 37. ……………… 38 38. .…….……… 39 39. ……………... 40 40. ..…………… BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR KETUA, TEGUH RIYANTO

17. DAFTAR HADIR ACARA : Musyawarah Penyusunan Peraturan Desa Tentang SOTK Desa Tahun 2021 TEMPAT : Balai Desa Clapar HARI/ TANGGAL : Kamis, 29 April 2021 NO NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 1 1. ................... 2 2. ……………... 3 3. ……………… 4 4. …..…………. 5 5. ……………… 6 6. ..………….… 7 7. ……………… 8 8. ..…….……… 9 9. ………………. 10 10. ..…………… 11 11. ……………… 12 12…………….… 13 13. ……………… 14 14. .…….……… 15 15. .……………. 16 16. ..…………… 17 17. ……………… 18 18. .…….……… 19 19. ………………. 20 20. ..…………… 21 21. …………….. 22 22. …………….. 23 23. …………….. 24 24. …………….. 25 25. ……………..

18. NO NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 26 26. ..………….… 27 27. ……………… 28 28. ……..….…… 29 29. ……………… 30 30. ……………… 31 31. ……………… 32 32. ..………….… 33 33. ……………… 34 34. .….….……… 35 35. ……………… 36 36. ..….………… 37 37. ……………… 38 38. .……..……… 39 39. ……………... 40 40. ...…………… KEPALA DESA CLAPAR MURTINI

19. LAMPIRAN IV : PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BERITA ACARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada : Hari dan Tanggal : Kamis, 29 April 2021 Jam : 10.00 WIB s/d Selesai Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi : Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, kriteria dan verifikasi meliputi : 1. Mencermati Desa dengan klasifikasi swakarya, 2. Mencermati Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, 3. Mencermati Tata Cara pengangkatan Perangkat Desa. B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber : Pemimpin Musyawarah : SARYONO dari Pemerintah Desa Notulen : NURKHOLIS dari Perangkat Desa Narasumber : 1. MURTINI dari Kepala Desa Clapar 2. TEGUH RIYANTO dari Ketua BPD Desa Clapar Setelah dilakukan pembahasan dan pencermatan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan SOTK Pemerintah Desa Clapar Tahun 2021, antara lain : 1. Menyepakati klasifikasi desa swakarya dengan susunan (3 Kepala Urusan 3 Kepala Seksi dan 4 Kepala Dusun, 2. Menyepakati tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintah Desa, 3. Menyepakati Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab. Clapar, 29 April 2021 Kepala Desa Clapar Ketua BPD Desa Clapar MURTINI TEGUH RIYANTO

20. Wakil Kelompok Masyarakat ( KADIMAN ) YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI : NO NAMA ALAMAT TANDATANGAN DARI UNSUR 1 Teguh Riyanto Sudikampir, Rt. 08/01 Ketua BPD 2 Murtini Tegong, Rt. 07/ 02 Kepala Desa 3 Saryono Karangsempu, Rt. 01/ 01 Sekretaris Desa 4 Parmin Sudikampir, Rt. 08/01 Perangkat Desa 5 Maiman Sudikampir, Rt. 07/01 Tokoh Masyarakat 6 Suparno Beji, Rt. 06/ 01 Tokoh Pemuda 7 Nefi Sulstyowati Sumberan, Rt. 09/ 01 Wakil Perempuan 8 Sumo Taruno Gunungsari, Rt. 08/ 02 Koor. KPMD 9 Adi Subari Gilar, Rt. 02/02 Ketua RT

21. LAMPIRAN I : PERATURAN DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KEPALA DESA CLAPAR MURTINI SEKRETARIS DESA SARYONO KEPALA URUSAN KEUANGAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN KEPALA URUSAN UMUM DAN TU SAYIN MARNIATUN SURADI KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN PARMIN ATIK SUHARTATIK NURKHOLIS KEPALA DUSUN III JATINO KEPALA DUSUN IV RISLAM KEPALA DUSUN I HARYANI KEPALA DUSUN II RIYANTO

23. LAMPIRAN I : PERATURAN DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAMKABUPATEN KEBUMEN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KEPALA DESA CLAPAR MURTINI SEKRETARIS DESA SARYONO KEPALA URUSAN KEUANGAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN KEPALA URUSAN TU DAN UMUM SAYIN MARNIATUN SURADI KEPALA SEKSI TATA PELAYANAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN PARMIN ATIK SUHARTATIK NURKHOLIS KEPALA DUSUN III JATINO KEPALA DUSUN IV RISLAM KEPALA DUSUN I HARYANI KEPALA DUSUN II RIYANTO

PERDES NO 5 Tahun 2021

PERDES NO 5 Tahun 2021

PERDES NO 5 Tahun 2021

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente(20)

Similar a PERDES NO 5 Tahun 2021

Similar a PERDES NO 5 Tahun 2021(20)

Más de NoerCholies1

Más de NoerCholies1(16)

PERDES NO 5 Tahun 2021