Perdes No. 6 Tahun 2021

1. KEPALA DESA CLAPAR KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CLAPAR, Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021. Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 taun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

3. 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 162); 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54); 18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 67; 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61); 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 86); 21. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5); 22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7); 23. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016 Nomor 4); 24 Peraturan Desa Clapar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 5); 25 Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 7).

4. Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR Dan KEPALA DESA CLAPAR MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLAPAR TAHUN ANGGARAN 2021. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.497.222.700,- (satu milyart empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua pulu dua ribu tujuh ratus rupiah), bertambah/ berkurang sejumlah Rp. 25.017.500,- (dua puluh lima juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.522.240.200,- (satu milyart lima ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa a. semula Rp. 1.497.222.700,- b. bertambah/ (berkurang) Rp. 25.017.500,- Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.522.240.200,- 2. Belanja Desa a. Semula Rp. 1.498.704.700,- b. bertambah/ (berkurang) Rp. 25.017.500,- Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.523.722.200,- Surplus/ (Defisit) setelah perubahan ( Rp. 1.482.000,- ) 3. Pembiayaan Desa 3.1. Penerimaan Pembiayaan a. semula Rp. 1.482.000,- b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1.482.000,- 3.2. Pengeluaran Pembiayaan a. semula Rp. 0,- b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,- Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,- Selisih pembiayaan/ pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 1.482.000,- Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,- Pasal 2 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

5. Pasal 3 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa. Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Clapar. Ditetapkan di Clapar Pada tanggal 28 September 2021 KEPALA DESA CLAPAR, MURTINI Diundangkan di Desa Clapar Pada tanggal 28 September 2021 SEKRETARIS DESA CLAPAR SARYONO LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2021 NOMOR 6,

6. LAMPIRAN II PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR 142/ 6 TAHUN 2021 TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR, Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang diajukan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Clapar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 taun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 162); 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54); 18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 67; 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61); 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 1035); 21. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5); 22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7); 23. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016 Nomor 4); 24. Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 7).

9. MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa a. semula Rp. 1.497.222.700,- b. bertambah/ (berkurang) Rp. 25.017.500,- Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.522.240.200,- 2. Belanja Desa a. Semula Rp. 1.498.704.700,- b. bertambah/ (berkurang) Rp. 25.017.500,- Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.523.722.200,- Surplus/ (Defisit) setelah perubahan ( Rp. 1.482.000,- ) 3. Pembiayaan Desa 3.1. Penerimaan Pembiayaan a. semula Rp. 1.482.000,- b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1.482.000,- 3.2. Pengeluaran Pembiayaan a. semula Rp. 0,- b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,- Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,- Selisih pembiayaan/ pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 1.482.000,- Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Clapar Pada Tanggal, 6 September 2021 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA, TEGUH RIYANTO

10. LAMPIRAN III PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021 Pada hari ini senin tanggal enam bulan september tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Pertemuan Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : A. Menyepakati Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, e) Penyediaan Tunjangan BPD, f) Penyediaan Operasional BPD, g) Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW, h) Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran/ Pemerintahan, i) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa, j) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif, k) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa/RKPDesa, l) Pengembangan Sistem Informasi Desa. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : a. Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa, b. Dukungan Penyelenggaraan POS PAUD ( APE, Sarana PAUD ), c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa ( Obat, Insentif, KB),

11. d. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif), e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, f. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/ Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, Pembinaan Terpadu dan Penanganan Stunting, g. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas), h. Pembangunan/ Pemeliharaan Jembatan Desa, i. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa, j. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani, k. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Talud Pengaman Tebing/ Energi Baru dan Terbarukan, l. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni, m. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur), n. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah), o. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Pengadaan Tong Sampah, Pembangunan Tempat Sampah), p. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitasi Jamban Umum/ MCK Umum. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : a. Penyediaan Operasional untuk KPMD, b. Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : a. Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian ( Mesin Pembuatan Oyek ), b. Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan, c. Peningkatan Kapasitas BPD dan Perangkat Desa, d. Pembentukan BUM Desa untuk Reorganisasi Kepengurusan. 5. Bidang Tak Terduga : a. Penanganan Bencana Desa, b. Penanganan Keadaan Mendesak Desa. B. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 setelah menyelesaikan koreksi atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian perubahan rencana anggaran belanja awal sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana cacatan berikut :

12. 1) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa, dan Pemutakhiran Data berbasis SDGs Desa Tahun 2021, melalui Kelompok Relawan Pendataan Desa. 2) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan, penanganan, pencegahan penyebaran covid-19 melalui kegiatan tim pos komando, 3) Kegiatan pembangunan infrastruktur jalan rabat beton dan pemeliharaan talud jalan desa, 4) Pengelolaan hasil produksi pertanian ( mesin pembuatan oyek ), 5) Bantuan bibit pertanian dan peternakan, 6) Pembentukan BUM Desa untuk Reorganisasi Kepengurusan, 7) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk masyarakat terdampak covid-19, 8) Penanganan bencana pembangunan/ pemeliharaan bronjongisasi sungai beji. Dari perubahan tersebut karena dalam realisasi dilapangan mengalami pengurangan anggaran, yaitu untuk melaksanakan program kegiatan dari Pemerintah Daerah yang dilimpahkan ke Pemerintah Desa. Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM 1. KETUA/ ANGGOTA : TEGUH RIYANTO ( ........................... ) 2. WAKIL KETUA/ ANGGOTA : BUDIYANTA ( ........................... ) 3. SEKRETARIS/ ANGGOTA : NAENIHARTI ( ........................... ) 4. ANGGOTA : SUMEDI ( ........................... ) 5. ANGGOTA : SAIDAH ( ........................... ) 6. ANGGOTA : KADIMAN ( ........................... ) 7. ANGGOTA : TARSO ( ........................... )

13. LAMPIRAN IV PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD NOMOR : 8/ DS/ IX/ 2021 NOMOR : 9/ BPD/ IX/ 2021 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 Pada hari ini senin tanggal enam bulan september tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Clapar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. TEGUH RIYANTO : Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Clapar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Menyatakan bahwa : 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APB Desa dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini. 2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini. 3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA MURTINI TEGUH RIYANTO

14. DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA Acara : Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 Desa : Clapar Kecamatan : Karanggayam Tanggal : Senin, 06 September 2021 NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 1 1. ................... 2 2. ……….……... 3 3. …………..….. 4 4. ………………. 5 5. ………….….. 6 6. ..………….… 7 7. …………..….. 8 8. ……….……… 9 9. …………….… 10 10. ..….….……… 11 11. ……….……. 12 12. ..….……….… 13 13. ……….…….. 14 14. .….…..……… 15 15. …………….. 16 16. ..……..……… 17 17. ……….…….. 18 18. .……...……… 19 19. …….……….. 20 20. …….………… 21 21. ………….….. 22 22. …….………… 23 23. ……….…….. 24 24. ….…………… 25 25. ……….……..

15. DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA ACARA : Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 DESA : Clapar KECAMATAN : Karanggayam TANGGAL : Selasa, 28 September 2021 NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 1 1. ................... 2 2. ………..……... 3 3. ………….….. 4 4. ………….……. 5 5. …………..….. 6 6. ..……..…….… 7 7. ………….….. 8 8. ………..……… 9 9. ……….……… 10 10. ..….….……… 11 11. .…….………. 12 12. ..………….… 13 13. ….………….. 14 14. .….….……… 15 15. .…………….. 16 16. ..…….……… 17 17. ………….….. 18 18. .……..……… 19 19. ……….…….. 20 20. ……………… 21 21. ………….….. 22 22. ……………… 23 23. ………….….. 24 24. ……………… 25 25. ……….……..

16. NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 26 26. ..………….… 27 27. ……………… 28 28. ……...……… 29 29. ………………. 30 30. ……………… 31 31. ……………… 32 32. ……..…….… 33 33. ……………… 34 34. .….….……… 35 35. ………………. 36 36. ..….………… 37 37. ……………… 38 38. .….….……… 39 39. ………………. 40 40. ..….………… KETUA BPD DESA CLAPAR TEGUH RIYANTO

17. NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 26 26. ..………….… 27 27. ……………… 28 28. ……...……… 29 29. ………………. 30 30. ……………… 31 31. ……………… 32 32. ……..…….… 33 33. ……………… 34 34. .….….……… 35 35. ………………. 36 36. ..….………… 37 37. ……………… 38 38. .….….……… 39 39. ………………. 40 40. ..….………… KEPALA DESA CLAPAR TEGUH RIYANTO

18. LAMPIRAN V PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 BERITA ACARA PENETAPAN PENYUSUNAN APB DESA PERUBAHAN MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada : Hari dan Tanggal : Selasa, 28 September 2021 Jam : 13.00 WIB s/d Selesai Tempat : Gedung Pertemuan Desa Clapar Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi : Musyawarah Desa tentang Pencermatan/ Pembahasan Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021, dan Evaluasi/ Verifikasi Camat tentang Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021. B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber. Pemimpin Musyawarah : SARYONO dari Sekretaris Desa Notulen : NAENIHARTI dari Anggota BPD Narasumber : 1. Kepala Desa Clapar 2. Ketua BPD Desa Clapar Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab. Clapar, 28 September 2021 Ketua BPD Desa Clapar Kepala Desa Clapar TEGUH RIYANTO MURTINI

19. NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN DARI UNSUR 1 TEGUH RIYANTO Sudikampir, RT. 08/01 Ketua BPD 2 MURTINI Tegong, Rt. 07/ 02 Kepala Desa 3 SARYONO Karangsempu, Rt. 01/ 01 Sekretaris Desa 4 WARSINI Karangsempu, Rt. 01/ 01 Tokoh Agama 5 SUMOTARUNO Gunungsari, Rt. 08/ 02 Tokoh Masyarakat 6 ADI SUBARI Gilar, Rt. 02/ 02 Tokoh Pemuda 7 TARSIYEM Gunungsari, Rt. 08/ 02 Wakil Perempuan 8 SAIDAH Alian, Rt. 05/ 02 Kader PKK Wakil Kelompok Masyarakat ( HADI PRAMONO ) YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

20. BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021 Pada hari ini selasa tanggal dua puluh delapan bulan september tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, sebagaimana daftar hadir terlampir telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa. Agenda Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaarn 2021, Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka diperoleh kata sepakat yaitu untuk “ Menyepakati/ tidak menyepakati)* Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa”. Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Clapar, 28 September 2021 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA, TEGUH RIYANTO

21. DAFTAR HADIR Acara : Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021. Hari/ Tanggal : Selasa, 28 September 2021 Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 TEGUH RIYANTO Ketua 1. ……………….. 2 BUDIYANTA Wakil Ketua 2. ……………….. 3 NAENIHARTI Kabid Pemerintahan 3. ……………….. 4 SUMEDI Kabid Pembangunan 4. ……………….. 5 SAIDAH Kabid Kesra 5. ……………….. 6 KADIMAN Anggota 6. ……………….. 7 TARSO Anggota 7. ……………….. Clapar, 28 September 2021 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA, TEGUH RIYANTO KETERANGAN : 1. Jumlah BPD : 7 Orang 2. Hadlir : 7 Orang 3. Tidak Hadlir : 0 Orang 4. Quorum : Memenuhi/ Tidak Memenuhi

22. DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA Acara : Musyawarah Desa Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 Desa : Clapar Kecamatan : Karanggayam Tanggal : Selasa, 28 September 2021 NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 1 1. ................... 2 2. ……….……... 3 3. …………..….. 4 4. ………………. 5 5. ……….….….. 6 6. ..………….… 7 7. …………..….. 8 8. ……….……… 9 9. …….……….… 10 10. ..….….……… 11 11. ………..……. 12 12. ..….……….… 13 13. ……….…….. 14 14. .….…..……… 15 15. …………….. 16 16. ..……..……… 17 17. ……….…….. 18 18. .……...……… 19 19. …….……….. 20 20. …….………… 21 21. ………….….. 22 22. …….………… 23 23. ……….…….. 24 24. ….…………… 25 25. ……….……..

23. NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 26 26. ..………….… 27 27. ……………… 28 28. ……...……… 29 29. ………………. 30 30. ……………… 31 31. ……………… 32 32. ……..…….… 33 33. ……………… 34 34. .….….……… 35 35. ………………. 36 36. ..….………… 37 37. ……………… 38 38. .….….……… 39 39. ………………. 40 40. ..….………… KEPALA DESA CLAPAR MURTINI

Perdes No. 6 Tahun 2021

Perdes No. 6 Tahun 2021

Perdes No. 6 Tahun 2021

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente(20)

Similar a Perdes No. 6 Tahun 2021

Similar a Perdes No. 6 Tahun 2021(20)

Más de NoerCholies1

Más de NoerCholies1(10)

Perdes No. 6 Tahun 2021