PERDES NO 7 Tahun 2020

PERDES NO 7 Tahun 2020
KEPALA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA KEPALA DESA CLAPAR, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Clapar menjadi Peraturan Desa Clapar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138); 14. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67; 15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 1035); 16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61); 17. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016 Nomor 4); 18. Peraturan Desa Clapar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 5). 19. Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 7). Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR dan KEPALA DESA CLAPAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 1.497.222.700,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 422.081.700,- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 821.623.000,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 80.000.000,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 95.000.000,- e. Bidang Penanggulangan Bencana Desa Rp. 80.000.000,- Jumlah Belanja Rp. 1.498.704.700,- Surplus/ ( Defisit ) ( Rp. 1.482.000,- )
3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.482.000,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,- Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp. 1.482.000,- Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Desa Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, lampiran III, lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 3 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Clapar. Ditetapkan di Clapar Pada tanggal 14 Desember 2020 KEPALA DESA CLAPAR, MURTINI Diundangkan di Desa Clapar Pada Tanggal 1 Januari 2021 SEKRETARIS DESA CLAPAR SARYONO LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2020 NOMOR
LAMPIRAN III PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR, Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang diajukan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 14. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67; 15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 54); 16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 86); 17. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016 Nomor 4); 18. Peraturan Desa Clapar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 5); 19. Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 7). MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 1.497.222.700,- 2. Belanja Desa a. Bidang PenyelenggaraanPemerintahan Desa Rp. 422.081.700,- b. Bidang PelaksanaanPembangunan Desa Rp. 821.623.000,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 80.000.000,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 95.000.000,- e. Bidang PenanggulanganBencana Desa Rp. 80.000.000,- Jumlah Belanja Rp. 1.497.222.700,- Surplus/ ( Defisit ) ( Rp. 1.482.000,- ) 3. Pembiayaan Desa a. a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.482.000,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,- Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp. 1.482.000,-
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Clapar Pada Tanggal 7 Desember 2020 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR TEGUH RIYANTO
LAMPIRAN IV PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021 Pada hari ini senin tanggal tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : A. Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa c) Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa e) Penyediaan Tunjangan BPD f) Penyediaan Operasional BPD g) Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW h) Pemeliharaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan i) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa j) Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin k) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi Aset Desa l) Pengembangan Informasi Desa m) Pengembangan Informasi Publik SID n) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi o) Penyusunan Dukumen Perencanaan Desa p) Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan a) Penyelenggaraan PAUD/ TPQ b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD ( Sarana PAUD ) c) Penyelenggaraan PKD/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB) d) Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Bumil, Lansia) e) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan f) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/ Germas g) Penyelenggaraan Posbindu dan Penanganan Stunting/ KPM h) Pembangunan Jembatan Desa
i) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Desa j) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan JUT k) Pengembangan/ Penguatan Permodalan BUM Desa l) Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana/ Bronjongisasi m) Dukungan Pelaksanaan Pembangunan/ Rehab RTLH n) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa o) Pembangunan/ Fasilitasi Jamban Umum/ MCK Umum p) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan SPAL q) Pengadaan Tong Sampah/ Pembangunan Tempat Sampah 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a) Pembangunan/ Peningkatan Sarpras Kepemudaan dan Olahraga b) Penyediaan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a) Pengelolaan Produksi Hasil Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan b) Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/ Pakan) c) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 5. Bidang Penanggulangan Bencana Dan Mendesak a) Penanggulangan Bencana b) Penanganan Keadaan Mendesak B. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 setelah menyelesaikan koreksi dan perubahan APB Desa selaras dengan penyesuaian sebagaimana cacatan berikut : 1. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, 2. Program Promosi tentang Kesehatan/ Gerakan Hidup Sehat dan Bersih untuk peningkatan pelayanan kesehatan, 3. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebagai akses perekonomian masyarakat desa untuk mendukung Program Inovasi Desa dalam Bidang Pertanian, Industri, Kesehatan dan Pendidikan. 4. Program peningkatan kesejehteraan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan bagi rumah tangga miskin/ kurang mampu. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA CLAPAR 1. Ketua/ Anggota : Teguh Riyanto ( ........................... ) 2. Wakil Ketua/ Anggota : Budiyanta ( ........................... ) 3. Sekretaris/ Anggota : Naeniharti ( ........................... ) 4. Anggota : Sumedi ( ........................... ) 5. Anggota : Saidah ( ........................... ) 6. Anggota : Kadiman ( ........................... ) 7. Anggota : Tarso ( ........................... )
LAMPIRAN V PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA CLAPAR NOMOR : 15/ DS.XI/ 2020 NOMOR : 12/ BPD.XI/ 2020 TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA Pada hari ini senin tanggal tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Clapar, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. TEGUH RIYANTO : Ketua / Wakil Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Clapar, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Menyatakan bahwa : 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APB Desa dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini. 2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini. 3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA MURTINI TEGUH RIYANTO
DAFTAR HADIR ACARA : Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 TEMPAT : Balai Desa Clapar WAKTU : Pukul 09.00 - 12.000 WIB HARI, TANGGAL : Senin, 7 Desember 2020 NO NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 1 1. ................... 2 2. ..…………... 3 3. ………….…. 4 4. ……………. 5 5. ………….….. 6 6. ………….… 7 7. …………….. 8 8. ..…..……… 9 9. ……………… 10 10. ….………… 11 11. ………….… 12 12. ………….… 13 13. …………… 14 14. …….……… 15 15. …….....….. 16 16. .…………… 17 17. …………… 18 18. …….……… 19 19. …………… 20 20. .……………
DAFTAR HADIR ACARA : Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 TEMPAT : Balai Desa Clapar WAKTU : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai HARI, TANGGAL : Senin, 14 Desember 2020 NO NAMA ALAMAT JABATAN/UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 1 1. ................... 2 2. ……………... 3 3. ……………… 4 4. .……………. 5 5. ……………… 6 6...………….… 7 7. ……………… 8 8. ……..……… 9 9. …………….. 10 10. ..…………… 11 11. ..…………… 12 12. ………….… 13 13. …………….. 14 14. .…….……… 15 15. ……………. 16 16. .…………… 17 17. ……………. 18 18. .…….……… 19 19. ……………. 20 20...……………
NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 21 21. ................. 22 22. ……………. 23 23. ……………. 24 24. ..………….. 25 25. .……………. 26 26. ..………….. 27 27. ……………. 28 28. ..…….……. 29 29. …………….. 30 30. ……………. 31 31. …………….. 32 32. ..………….. 33 33. ……………. 34 34. .….….……. 35 35. ……………. 36 36. ……………. 37 37. ……………. 38 38. .….….……. 39 39. …………….. 40 40. ……………. 41 41. …………….. 42 42. ..….………. 43 43. ……………… 44 44. ..….………. 45 45. ……………… BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CLAPAR KETUA, TEGUH RIYANTO
NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 21 21. ................. 22 21.……………. 23 22.……………. 24 23...………….. 25 24..……………. 26 25...………….. 27 27. ……………. 28 28. ..…….……. 29 29. …………….. 30 30. ……………. 31 31. …………….. 32 32. ..………….. 33 33. ……………. 34 34. .….….……. 35 35. ……………. 36 36. ……………. 37 37. ……………. 38 38. .….….……. 39 39. …………….. 40 40. ……………. 41 41. …………….. 42 42. ..….………. 43 43. ……………… 44 44. ..….………. 45 45. ……………… KEPALA DESA CLAPAR MURTINI
LAMPIRAN VI PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 BERITA ACARA PENYUSUNAN APB DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan Penyusunan APB Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada : Hari dan Tanggal : Senin, 14 Desember 2020 Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d Selesai Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. M a t e r i Pencermatan Hasil Pembahasan Draf Rancangan APBDesa, oleh BPD pada tanggal 7 Desember 2020, setelah mendapatkan evaluasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir, meliputi ; 1) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, 2) Program Promosi tentang Kesehatan/ Gerakan Hidup Sehat dan Bersih untuk peningkatan pelayanan kesehatan, 3) Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebagai akses perekonomian masyarakat desa untuk mendukung Program Inovasi Desa dalam Bidang Pertanian, Industri, Kesehatan Dan Pendidikan. 4) Program peningkatan kesejehteraan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan bagi rumah tangga miskin/ kurang mampu. B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber 1) Pemimpin Musyawarah : SARYONO dari Pemerintah Desa 2) Notulen : NURKHOLIS dari Perangkat Desa 3) Narasumber : 1. MURTINI Kepala Desa Clapar 2. TEGUH RIYANTO Ketua BPD Desa Clapar 3. CHABIB NASRUDIN S.ST.Mp.ST. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, antara lain ; 1. Memprioritaskan pada pembangunan yang berkelanjutan melalui usaha BUMDesa agar menjadi maju dan mandiri.
2. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif dengan meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat terutama insfrastruktur sebagai akses perekonomian masyarakat desa, 3. Pemetaan potensi dan sumber daya alam, pengembangan teknologi informasi, pengembangan desa wisata dan penguatan ketahanan pangan, penanganan stunting serta penanganan dan pencegahan covid 19 untuk pembiasaan dan adaptasi kebiasaan baru. Penyepakatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021, dan penandatanganan berita acara kesepakatan perwakilan dari peserta musyawarah. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab. Clapar, 14 Desember 2020 Kepala Desa Clapar Ketua BPD Desa Clapar ( MURTINI ) ( TEGUH RIYANTO ) NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN DARI UNSUR 1 Teguh Riyanto Sudikampir, Rt. 08/ 01 Ketua BPD 2 Murtini Tegong, Rt. 07/ 02 Kepala Desa 3 Saryono Karangsempu, Rt. 01/ 01 Sekretaris Desa 4 Hadi Pramono Watupundutan, Rt. 04/ 01 Tokoh Mayarakat 5 Sumotaruno Gunungsari Rt. 08/ 02 Koord. KPMD 6 Mursiyah Sudikampir, Rt. 07/ 01 Bidan Desa 7 Sumarni Karangsempu, Rt. 02/ 01 Wakil Perempuan Wakil Kelompok Masyarakat ( SAIDAH ) YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

PERDES NO 7 Tahun 2020

PERDES NO 7 Tahun 2020

Recomendados

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a PERDES NO 7 Tahun 2020 (20)

Más de NoerCholies1(9)

Último(20)

PERDES NO 7 Tahun 2020