1.
Demokrasi
di
Indonesia

2.
Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan
perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau
pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga
negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama
untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui Pemilu.

3.
Abraham Lincoln
(Presiden Amerika ke-16)
Demokrasi adalah pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat.
Giovani Sartori
Demokrasi dipandang sebagai suatu
sistem dimana tidak seorang pun
dapat memilih diriya sendiri, tidak
seorang pun dapat
mengindentifikasikan dengan
kekuasaannya, kemudian tidak
dapat merebut dari kekuasaan lain
dengan cara-cara tak terbatas dan
tanpa syarat.
Sidney Hook
Demokrasi adalah bentuk
pemerintahan dimana keputusan-
keputusan pemerintah yang penting
secara langsung atau tidak langsung
didasarkan pada kesempatan
mayoritas yang diberikan secara
bebas dari rakyat dewasa
Carol C. Gould
Demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan yang didalamnya
rakyat memerintah sendri, baik
melalui partisipasi langsung dalam
merusmuskan keputusan-keputusan
yang memengaruhi mereka maupun
dengan cara memilih wakil-wakil
mereka.
Kamus Besar
Bahasa Indonesia
Demokrasi berarti bentuk pemerintahan
dimana segenap rakyat turut serta
memerintah dengan peraturan wakilnya.
Adapun arti lainnya, yaitu demnokrasi
merupakan suatu gagasan atau
pandanganhidup yang mengutamakan
persamaan-persamaan yang sama bagi
semua warga Inegara
Istilah -istilah demokrasi tersebut banyak
dikaji oleh para ahli.

4.
Prinsip- Prinsip
Demokrasi

5.
Kedaulatan ditangan rakyat makutnya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Ini berarti kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi.
Apabila setiap warga negara mampu memahami arti dan makna dari prinsip demokrasi.
1. Kedaulatan di tangan Rakyat
2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
Pengakuan bahwa semua manusia memilii harkat dan martabat yang sama, dengan tidak membeda-bedakan baik atau jenis kelamin, agama, suku
dan sebagainya. Pengakuan akan hak asasi manusia di indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya terlebih
dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada tanggal 24 Desember 1945. Peraturan tentang hak asasi manusia. Undang-
Undang Dasar 1945 dimuat dalam: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia pertama dan alenia empat, Batang tubuh Undang-Undang Dasar
1945, ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia indonesia telah tertuang dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998. Setelah itu, dibentuk Undang-
Undang NO.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
3. Pemerintah berdasar hukum( konstitusi)
Pemerintah bedasarkan sistem konstitusioanal dan hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme(kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem
konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi
4. Peradilan yang Bebas dan tidak memihak
Setiap warga negara indonesia memiliki ak untuk diperlakukan sama di depan hukum, pengadilan, dan pemerintah tanpa membedakan jenis
kelamin, ras, suku, agama, kekayaan , pangkat, dan jabatan. Dalam persidangan di pengadilan, hakim tidak membeda-bedakan perlakuan dan
tidak memihak sikaya, pejabat, dan orang yang berpangkat. Jika mereka bersalah, hakim harus mengadilinya dan memberikan hukuman sesuai
dengan kesalahanya.
5. Pengambilan keputusan atas musyawarah
Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama(musyawarah) untuk mencapai mufakat.

6.
6. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik
7. Pemilu yang demokratis
Bahwa dengan adanya partai politik dan organisasi sosial politikini berfugsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia yang bedasarkan pncasila dan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

7.
Asas Pokok Demokrasi
Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu
pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat
manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai
kemampuan yang sama dalam hubungan social.
Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas
pokok demokrasi, yaitu :
1.Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan,
misalmya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk Lembaga
perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan
rahasia serta jujur dan adil
2.Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya
adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-
hak asasi manusia demi kepentingan Bersama.

8.
Jenis – jenis Demokrasi
a. Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikutsertakan
setiap warga negaranya untuk bermusyawarah dalam
menentukan kebijakan umum negara.
b. Demokrasi Tidak Langsung
Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang
dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi jenis ini
diterapkan atas pertimbangan kenyataan suatu negara dengan
jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan
permasalahan yang semakin kompleks.
a.Demokrasi Konstitusional
Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang
berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. Demokrasi
ini dicirikan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas dan
tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak
sewenang-wenang terhadap warganya. Dalam hal ini,
kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
b.Demokrasi Rakyat
Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah
satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme-Komunisme.
Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas
sosial. Contohnya adalah negara Korea utara dan bekas negara
Uni Soviet.
c.Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di
Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial
dan budaya dengan berasaskan musyawarah untuk mufakat.
Demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang
berimbang.
1. Berdasarkan Penyaluran Kehendak
Rakyat
2. Berdasarkan Prinsip Ideologi

9.
a.Demokrasi Formal
Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung
tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa adanya
pengurangan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
Demokrasi formal dianut oleh negara-negara liberal.
b.Demokrasi Material
Demokrasi material adalah demokrasi yang fokus pada
upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang
ekonomi, di mana persamaan dalam bidang politik kurang
diperhatikan. Demokrasi jenis ini dianut oleh negara-negara
komunis.
c.Demokrasi Gabungan
Macam-macam demokrasi selanjutnya adalah demokrasi
gabungan yang dianut oleh negara-negara non blok.
Demokrasi gabungan berada pada jalur tengah, yakni
mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari
pelaksanaan demokrasi formal dan material.
3. Berdasarkan Tujuan

10.
Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi
Bahasa kata demokrasi pertama diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan
yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam
perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh
negara didunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut :
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung
maupun tidak langsung.
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di Lembaga perwakilan rakyat.

11.
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau,
mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah
ketatanan republik indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi
(pasang surut).
Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi
dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratisndalam masyarakat yang plural.
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui pemilihan umum,
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan adil, serta perlindungan hak asasi manusia. Indonesia juga
menghargai pluralisme dan keragaman, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan
berekspresi, kedaulatan rakyat, dan kedudukan hukum yang sama di depan hukum. Pelaksanaan demokrasi di
Indonesia terjadi melalui sistem pemilihan umum yang merupakan proses pemilihan anggota legislatif dan pemilihan
presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur. Selain itu,
pelaksanaan demokrasi juga terlihat dari adanya hak-hak dasar warga negara, seperti hak untuk memilih dan dipilih,
hak untuk berserikat dan berkumpul, serta hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas

12.
● 1. Kebebasan Menyatakan Pendapat
● 2. Kebebasan berkelompok
● 3.Kesetaraan warga
● 4.Rasa percaya
● 5.Kerja sama
Nilai-nilai Demokrasi Di Indonesia

13.
Kasus Pelanggaran demokrasi di
Indonesia
Masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang
kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya
tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya
keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum
tuntas hingga kini, kebebasan media dan kebebasan berkumpul, dan berserikat, serta
masalah masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Contoh kasus pelanggaran
demokrasi sebagai Berikut :
• Money Politic
• Intimidasi
• Penggelembuangan Suara Salah Satu Kandidat
• Tragedi Trisakti
• Kejadian G30S/PKI

14.
Bentuk Demokrasi di Indonesia
Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung atau dapat juga kita sebut sebagai
demokrasi bersih. Di dalam jenis demokrasi ini, rakyat sebagai
tokoh utama dari demokrasi mempunyai kebebasan secara
absolut untuk memberikan pendapatnya dalam setiap hal.
Secara lebih lanjut, semua pendapat atau aspirasi rakyat
dimuat dengan cepat dalam suatu pertemuan tertentu. Pada
umumnya, demokrasi langsung dapat diterapkan hanya di
daerah dengan lingkup yang kecil, seperti kota kecil atau
komunitas yang belum berkembang secara lebih jauh. Hal ini
dikarenakan setiap rakyat yang ikut serta dalam musyawarah
memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bertemu di
dalam satu tempat.
Demokrasi Tidak Langsung
Demokrasi tidak langsung Memiliki sifat yang berkebalikan dengan
demokrasi langsung, contoh demokrasi langsung dan tidak langsung
memiliki sistem penyampaian pendapat rakyat yang berbeda. Untuk
menyampaikan pendapatnya, rakyat diharuskan menyampaikan
pendapat tersebut kepada perwakilan rakyat. Kemudian, perwakilan
rakyat itulah yang meneruskan pendapat rakyat pada musyawarah
pengambilan keputusan terkait suatu masalah tertentu. Jenis
demokrasi satu ini cocok untuk diterapkan pada negara yang memiliki
tingkat permasalahan yang lebih kompleks dan juga jumlah rakyat
yang besar.

15.
Terimakasih