Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007

1. PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
Ditjen Perimbangan Keuangan
Dep. Keuangan RI

2. SIKLUS PENGELOLAAN BMD
– perencanaan & penganggaran;
– pengadaan;
– penerimaan, penyimpanan & penyaluran;
– penggunaan;
– penatausahaan;
– pemanfaatan;
– pengamanan & pemeliharaan;
– penilaian;
– penghapusan;
– pemindahtanganan;
– pembinaan, pengawasan & pengendalian;
– pembiayaan; dan
– tuntutan ganti rugi.

3. PEJABAT PENGELOLAAN BMD
– KEPALA DAERAH  Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan BMD
DIBANTU OLEH :
– SEKDA  Pengelola Barang
– Ka. BIRO/Kabag Perlengkapan/Umum/Unit
Pengelola Barang  Pembantu Pengelola
– Ka. SKPD  Pengguna Barang
– Ka. UPTD  Kuasa Pengguna Barang
– Penyimpan Barang
– Pengurus Barang

4. KEPALA DAERAH menetapkan:
– kebijakan pengelolaan;
– penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan;
– kebijakan pengamanan;
– usul pemindahtanganan barang yang
memerlukan persetujuan DPRD;
– menyetujui/menolak usul
pemindahtanganan, penghapusan;
– menyetujui/menolak usul pemanfaatan;
– menyetujui & menetapkan penjualan
barang yang tidak melalui kantor lelang
negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. SEKDA selaku Pengelola Barang
– menetapkan pejabat yang mengurus dan
menyimpan barang milik daerah;
– meneliti dan menyetujui rencana
kebutuhan barang milik daerah;
– meneliti dan menyetujui rencana
kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang
milik daerah;
– mengatur pelaksanaan pemanfaatan,
penghapusan dan pemindahtanganan
barang milik daerah yang telah disetujui
oleh Kepala Daerah;
– melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
inventarisasi barang milik daerah; dan
– melakukan pengawasan dan pengendalian
atas pengelolaan barang milik daerah

6. Ka. SKPD selaku Pengguna Barang
– mengajukan rencana kebutuhan barang;
– mengajukan permohonan penetapan status untuk
penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
– melakukan pencatatan dan inventarisasi;
– menggunakan barang untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi SKPD;
– mengamankan dan memelihara barang;
– mengajukan usul pemindahtanganan barang berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD & barang milik daerah selain tanah dan/ atau
bangunan kpd Kepala Daerah melalui pengelola;
– menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak
dimanfaatkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
– melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan barang; dan
– menyusun Lap. Barang Pengguna Semesteran (LBPS) &
Lap. Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kpd pengelola

7. Kepala UPTD selaku kuasa pengguna barang
• mengajukan rencana kebutuhan barang;
• melakukan pencatatan dan inventarisasi
barang;
• menggunakan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi;
• mengamankan dan memelihara barang;
• melakukan pengawasan dan pengendalian
atas penggunaan barang;
• menyusun dan menyampaikan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan (LBKPT) kepada
kepala SKPD

8. Penyimpan Barang
• menerima, menyimpan dan menyalurkan
barang milik daerah;
• meneliti dan menghimpun dokumen
pengadaan barang yang diterima;
• meneliti jumlah dan kualitas barang yang
diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
• mencatat barang milik daerah yang diterima
ke dalam buku/kartu barang;
• mengamankan barang milik daerah yang ada
dalam persediaan; dan
• membuat laporan penerimaan, penyaluran
dan stock/persediaan barang milik daerah
kepada Kepala SKPD

9. Tugas Pengurus Barang:
• mencatat barang milik daerah yang berada di
tiap SKPD yang berasal dari APBD maupun
perolehan lain yang sah kedalam Kartu
Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris
Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku
Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan
penggolongan barang milik daerah;
• melakukan pencatatan barang milik daerah yang
dipelihara/diperbaiki kedalam kartu
pemeliharaan;
• menyiapkan Laporan Barang Pengguna
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan
Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di
SKPD kepada pengelola; dan
• menyiapkan usulan penghapusan barang milik
daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

10. PERENCANAAN & PENGANGGARAN
• Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah (RKBMD) dan
• Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah (RKPBMD)
• ketersediaan barang milik daerah
• data barang yang ada dalam
pemakaian
RKA SKPD • standarisasi sarana dan
prasarana kerja pemerintahan
(Peraturan KDH)
• Daftar Kebutuhan Barang Milik
Daerah (DKBMD)
APBD • Daftar Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah (DKPBMD)

11. PENGADAAN
• Prinsip: efisien,efektif, transparan dan terbuka, bersaing,
adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
• Dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah (Keputusan Kepala Daerah)
• Kepala Daerah dpt melimpahkan kewenangan kpd
Kepala SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan
Barang/Jasa.
• Dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
• Pengadaan yg bersifat khusus & menganut asas
keseragaman, ditetapkan dgn Keputusan Kepala
Daerah.
• Pemeriksaan Realisasi pengadaan dilakukan oleh
Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah
(Keputusan Kepala Daerah)
• Kepala Daerah dpt melimpahkan wewenang kpd Kepala
SKPD utk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.
• Pengguna membuat laporan hasil pengadaan kepada
Kepala Daerah melalui pengelola.
• Laporan hasil pengadaan dilengkapi dokumen
pengadaan barang/jasa

12. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran
• Penerimaan barang hrs dilengkapi dgn DOKUMEN
PENGADAAN dan BERITA ACARA.
• Penyimpanan dan penyaluran barang merupakan suatu
rangkaian kegiatan dalam rangka tertib administrasi
pengelolaan barang
• Dalam pelaksanaan penyimpanan & penyaluran barang
diperlukan ketelitian sehingga penyimpanan disesuaikan
dgn sifat & jenis barang utk penempatan pada gudang
penyimpanan, sedangkan dlm pelaksanaan penyaluran
dpt dilakukan sesuai rencana penggunaan untuk
memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi.
• Dasar Penyaluran : Surat Perintah Pengeluaran Barang
(SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan
Berita Acara Serah Terima.
• Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang
kepada Pengelola melalui pembantu pengelola.
• Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa
barang kepada pengguna

13. PENGGUNAAN
• PENGGUNAAN : penegasan pemakaian barang milik
daerah yang ditetapkan Kepala Daerah kpd
pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan
fungsi SKPD ybs.
• Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya
untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD
dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka
mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan
fungsi SKPD ybs.
• Status penggunaan barang pada SKPD ditetapkan
dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah
dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab
kepala SKPD (ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah)
• Tata cara Penetapan status penggunaan barang:
– pengguna melaporkan barang milik daerah yang
diterima kepada pengelola disertai dengan usul
penggunaannya; dan
– pengelola meneliti usul penggunaan untuk
ditetapkan status penggunaannya.

14. PENATAUSAHAAN
• Penatausahaan, meliputi:
– kegiatan pembukuan,
– Inventarisasi, dan
– Pelaporan.
• Pengguna/kuasa pengguna barang harus
melakukan pendaftaran dan pencatatan barang
ke dalam daftar barang pengguna dan daftar
kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan
dan kodefikasi inventaris barang milik daerah;
• dokumen kepemilikan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan disimpan oleh
pengelola;
• dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau
bangunan disimpan oleh pengguna.

15. PEMANFAATAN
Pemanfaatan merupakan pendayagunaan
barang milik daerah yang tidak
dipergunakan sesuai tugas pokok dan
fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai,
sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun
guna serah, bangun serah guna dengan
tidak merubah status kepemilikan

16. Persetujuan Pemanfaatan
SELAIN
TANAH & BANGUNAN
TANAH & BANGUNAN
YANG TIDAK YANG
DIPERGUNAKAN SKPD DIPERGUNAKAN SKPD
DILAKSANAKAN DILAKSANAKAN
OLEH PENGELOLA OLEH PENGGUNA
PERSETUJUAN
KEPALA DAERAH PENGELOLA

17. BENTUK PEMANFAATAN
– SEWA;
– PINJAM PAKAI;
– KERJASAMA PEMANFAATAN
– BANGUN GUNA SERAH DAN
BANGUN SERAH GUNA.

18. SEWA
• Barang milik daerah yg belum dimanfaatkan, dpt
disewakan kpd Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan
daerah.
• Penyewaan tidak merubah status kepemilikan barang
• Penyewaan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh
pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
• Penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan,
selain tanah dan/atau bangunan yang masih
dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh
pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
• Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling
lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
• Surat perjanjian sewa, sekurang-kurangnya memuat:
– pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
– jenis, luas/jumlah barang, besaran sewa, & jk. waktu;
– tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
– persyaratan lain yang dianggap perlu.
• Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

19. PINJAM PAKAI
• Barang berupa tanah dan/atau bangunan maupun
selain tanah dan/atau bangunan, dapat
dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
• Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah
mendapat persetujuan Kepala Daerah;
• Pinjampakai tidak merubah status kepemilikan barang
daerah;
• Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling
lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
• Surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
– pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
– jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
– jangka waktu peminjaman;
– tanggung jawab peminjam atas biaya operasional &
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
– persyaratan lain yang dianggap perlu.

20. KERJASAMA PEMANFAATAN
• Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah
dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
– Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna
– Meningkatkan penerimaan daerah
• Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah
dilaksanakan sebagai berikut:
a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas
tanah dan/atau bangunan yang sudah di serahkan
oleh pengguna kepada pengelola: dilaksanakan oleh
pengelola setelah mendapatkan persetujuan Kepala
Daerah
b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah
dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
pengguna;dan
c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan.
– huruf b dan c, dilaksanakan oleh pengguna setelah
mendapatkan persetujuan pengelola.

21. KETENTUAN KERJASAMA PEMANFAATAN :
– tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD
untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan;
– mitra kerjasama ditetapkan melalui tender/lelang dgn
mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5(lima) peserta/peminat,
kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat melalui
penunjukan langsung;
– besaran pembayaran kontribusi tetap & pembagian keuntungan
ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan Kepala
Daerah;
– pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil
kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun
– Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman
tender/lelang, dibebankan pada APBD.
– Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan
penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas,
dibebankan pada Pihak Ketiga.
– Mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau
menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek
kerjasama
– Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
– Setelah kerjasama berakhir, Kepala Daerah menetapkan status
penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. BANGUN GUNA SERAH
• Ketentuan :
– Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan
pelayanan umum;
– Tanah milik pemerintah daerah telah diserahkan oleh
pengguna kepada Kepala Daerah;
– tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan fasilitas
dimaksud.
• Dilaksanakan oleh pengelola atas persetujuan Kepala Daerah.
• Penetapan mitra melalui tender dgn minimal 5 (lima) peminat.
• kewajiban Mitra Bangun Guna Serah :
– kontribusi ke kas daerah tiap tahun (besaran ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala
Daerah);
– tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan
objek Bangun Guna Serah;
– memelihara objek Bangun Guna Serah;
• Objek bangun guna serah berupa sertifikat hak pengelolaan milik
Pemerintah Daerah.
• Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah
daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai
peraturan.
• Jangka waktu paling lama 30 th sejak perjanjian ditandatangani.

23. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
PENGAMANAN:
• Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib
melakukan pengamanan barang, yang meliputi:
– pengamanan administrasi : pembukuan, inventarisasi,
pelaporan & penyimpanan dokumen kepemilikan;
– pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya
penurunan fungsi, penurunan jumlah & kehilangan;
– pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan :
pemagaran dan pemasangan tanda batas. Selain
tanah dan bangunan : penyimpanan & pemeliharaan
– pengamanan hukum : melengkapi bukti kepemilikan.
PEMELIHARAAN:
• Pembantu Pengelola, pengguna dan/atau kuasa
pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang
milik daerah.
• Pemeliharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
• Biaya pemeliharaan dibebankan pada APBD.

24. PENILAIAN
• Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan
neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan
pemindahtanganan.
• Penetapan nilai dalam rangka penyusunan
neraca Pemerintah Daerah : berpedoman pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
• Penilaian dilaksanakan oleh tim (ditetapkan
Kepala Daerah) & dapat melibatkan penilai
independen yang bersertifikat dibidang penilaian
aset.
• Penilaian barang berupa tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai
wajar dengan estimasi terendah menggunakan
NJOP
• Hasil penilaian barang milik daerah ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

25. PENGHAPUSAN
• Penghapusan barang meliputi:
– Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau
Kuasa Pengguna; dan
– Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
• Penghapusan dilakukan dalam hal :
– barang sudah tidak berada dalam penguasaan
pengguna dan/atau kuasa pengguna.
– Beralih kepemilikan, pemusnahan/sebab-sebab lain.
• Penghapusan dilaksanakan dengan
– Keputusan Kepala Daerah
– Keputusan pengelola a.n. Kepala Daerah
• Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan, apabila :
– tidak dapat
digunakan/dimanfaatkan/dipindahtangankan;
– alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
• Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna dengan
keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan
Kepala Daerah.
• Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara
Pemusnahan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

26. PEMINDAHTANGANAN
• Pemindahtanganan : pengalihan kepemilikan
sebagai tindak lanjut dari penghapusan.
• Barang rusak & tidak dpt digunakan: dihapus dari
Daftar Inventaris Barang Milik Daerah sesuai
ketentuan perundang-undangan.
• Penghapusan barang yang masih mempunyai nilai
ekonomis, dapat dilakukan melalui:
– pelelangan umum/pelelangan terbatas dan/atau
– disumbangkan atau dihibahkan kpd pihak lain.
• Hasil pelelangan disetor ke kas Daerah.
• Bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut
atas penghapusan barang milik daerah, meliputi:
– Penjualan;
– Tukar menukar;
– Hibah; dan
– Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

27. PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
• Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah
mendapat persetujuan DPRD, untuk:
– tanah dan/atau bangunan; dan
– selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai > 5 M
• Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan yang
tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
– sudah tidak sesuai dgn tata ruang wilayah/ tata kota;
– harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumen
anggaran;
– diperuntukkan bagi pegawai negeri;
– diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
– dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan
yg telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau
berdasarkan ketentuan perundangan sudah tidak
ekonomis jika dipertahankan.
• Pemindahtanganan Barang dgn nilai s.d. 5 M dilakukan
oleh Pengguna dengan persetujuan Pengelola

28. PENJUALAN
• Pertimbangan:
– Optimalisasi barang yang berlebih atau idle;
– secara ekonomis lebih menguntungkan bila dijual;
– sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan
perundangan.
• Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang,
kecuali:
– Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat
negara.
Kendaraan perorangan dinas yang digunakan Pejabat
Negara dgn umur >5 tahun, dapat dijual 1 (satu) unit
kepada ybs. setelah masa jabatannya berakhir;
– Penjualan rumah golongan III; dan
– Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih
lanjut oleh pengelola.
• Tata cara penjualan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

29. Penjualan Kendaraan Dinas Operasional
• Terdiri dari:
– Kendaraan dinas operasional; dan
– Kendaraan dinas operasional khusus/Iapangan;
• Kendaraan dinas operasional dgn umur >5 tahun,
dapat dihapus dari daftar inventaris barang
• Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut umur
kendaraan sesuai kondisi daerah
• Penjualan dilaksanakan setelah dihapus dari daftar
inventaris barang milik daerah.
• Penjualan dilakukan melalui pelelangan umum
dan/atau pelelangan terbatas (ditetapkan dgn
Keputusan Kepala Daerah)
• Penghapusan/penjualan kendaraan operasional
khusus/ Iapangan yang telah berumur > 10 tahun
• Penjualan dan/atau penghapusan dimungkinkan
apabila sudah ada kendaraan pengganti dan/atau
tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas

30. Bagan Penjualan Kendaraan
Kendaraan Dinas
Kendaraan Kendaraan
Jenis Pejabat Negara Dinas Operasional
Operasional
Khusus/Lapangan
Umur > 5 Th > 5 Th > 10 Th
Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut
umur kendaraan sesuai kondisi masing-masing daerah
Dapat Dijual
Cara Lelang Umum/ Lelang Umum/
Kepada
Penjualan Lelang Terbatas Lelang Terbatas
Yang Bersangkutan
Penjualan dan/atau penghapusan dimungkinkan
apabila sudah ada kendaraan pengganti dan/atau
tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas

31. Penjualan Rumah Dinas Daerah
• Penggolongan rumah dinas daerah, terdiri dari:
– rumah dinas daerah golongan I (rumah
jabatan);
– rumah dinas daerah golongan II (rumah
instansi); dan
– rumah dinas daerah golongan III (perumahan
pegawai).
• Rumah Dinas Daerah Gol. I yg sudah tdk sesuai
dgn fungsinya karena perubahan struktur
organisasi dan/atau sudah ada pengganti yg lain,
dpt dirubah menjadi Rumah Dinas Daerah Gol. II.
• Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah
statusnya menjadi rumah dinas golongan III,
kecuali yg terletak di suatu kompleks perkantoran.
• Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah
statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I
untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

32. Ketentuan jualbeli/sewa Rumah dinas daerah:
• Rumah Dinas Daerah Gol. II yg telah dirubah menjadi
gol. III;
• Rumah Dinas Daerah Gol. III yang berumur 10 th. atau
lebih;
• Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang
sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau
lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh
rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah
atau pemerintah pusat;
• Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah
adalah penghuni yang pemegang Surat Ijin
Penghunian yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
• Rumah dinas daerah dimaksud tdk sedang dalam
sengketa;
• Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang
tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk
memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

33. • Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta
atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Kepala
Daerah berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya
dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai
yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
• Penjualan rumah dinas daerah golongan III
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.
• Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III
tersebut disetor ke kas daerah.
• Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari
Daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah setelah harga
penjualan atas tanah dan/atau bangunannya
dilunasi.

34. Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan dengan Ganti Rugi
• Pemindahtanganan barang milik daerah berupa
tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak
dengan ganti rugi, dapat diproses dengan
pertimbangan menguntungkan daerah.
• Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau
bangunan dgn memperhatikan NJOP dan/atau
Harga Umum setempat yg dilakukan oleh Panitia
Penaksir yang dibentuk dgn Keputusan Kepala
Daerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga
Independen yg bersertifikat dibidang penilaian aset
• Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan
dilakukan dengan pelelangan/tender.
• Ketentuan tsb. diatas tidak berlaku bagi pelepasan
hak atas tanah untuk kavling perumahan PNS
• Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk
pegawai negeri ditetapkan oleh Kepala Daerah.

35. Penjualan Barang selain Tanah dan/atau
Bangunan
• Dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat
persetujuan Kepala Daerah.
• Ketentuan :
a. pengguna mengajukan usul penjualan kpd pengelola;
b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang
diajukan oleh pengguna sesuai dgn kewenangannya;
c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui
atau tidak menyetujui usulan penjualan dalam batas
kewenangannya; dan
d. untuk penjualan yg memerlukan persetujuan Kepala
Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
pengelola mengajukan usul penjualan disertai dgn
pertimbangan atas usulan dimaksud.
• Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh
pengelola untuk penjualan sebagaimana huruf d, dilakukan
setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
• Hasil penjualan disetor ke Kas Daerah.

36. TUKAR MENUKAR (1)
• Pertimbangan:
– untuk memenuhi kebutuhan operasional
penyelenggaraan pemerintahan;
– untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
– tidak tersedia dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
• Tukar menukar barang milik daerah dapat
dilakukan dengan pihak:
– Pemerintah Pusat dgn Pemerintah Daerah
– Antar Pemerintah Daerah
– BUMN/D atau Badan Hukum milik pemerintah
lainnya;
– Swasta.

37. TUKAR MENUKAR (2)
• Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
– tanah dan/atau bangunan yg telah diserahkan
oleh Ka. SKPD kpd Kepala Daerah melalui
pengelola;
– tanah dan/atau bangunan yang masih
dipergunakan tetapi tidak sesuai dengan tata
ruang wilayah atau penataan kota; dan
– barang selain tanah dan/atau bangunan.
• Tukar menukar tersebut dilaksanakan oleh
pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala
Daerah sesuai batas kewenangannya.
• Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan
pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah
apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih
nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan;
• Selisih nilai lebih yang dihibahkan dituangkan
dalam Berita Acara Hibah.

38. HIBAH
• Hibah dapat dilakukan dgn pertimbangan untuk
kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan,
dan penyelenggaraan pemerintahan;
• Syarat-syarat:
– bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
– bukan merupakan barang yang menguasai hajat
hidup orang banyak;dan
– tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
• Hibah barang milik daerah berupa:
– tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
oleh kepala satuan kerja perangkat daerah
kepada Kepala Daerah;
– tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;

39. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
• Penyertaan modal Pemda atas barang
milik daerah dilakukan dalam rangka
pendirian, pengembangan dan
peningkatan kinerja BUMN/D atau badan
hukum lainnya yang dimiliki oleh
Pemerintah dan swasta.
• Barang milik daerah yang dijadikan
sebagai penyertaan modal daerah
ditetapkan oleh KDH setelah mendapat
persetujuan DPRD.
• Penyertaan modal Pemda ditetapkan
dengan Perda.

40. PEMBINAAN, PENGENDALIAN & PENGAWASAN
• Mendagri : pembinaan pengelolaan barang
• Kepala Daerah : pengendalian pengelolaan
barang
• Pengguna Barang : pemantauan dan penertiban
terhadap penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan Barang yang
berada di bawah penguasaannya.
• Pelaksanaan pemantauan dan penertiban
dilaksanakan oleh Pengguna.
• Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat
meminta aparat pengawas fungsional untuk
melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan
dan penertiban.
• Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang
menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan
perundang-undangan.

41. PEMBINAAN, PENGENDALIAN & PENGAWASAN
• Pengelola berwenang untuk melakukan
pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah,
dalam rangka penertiban penggunaan,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang
sesuai ketentuan yang berlaku.
• Tindak lanjutnya pengelola dpt meminta aparat
pengawas fungsional untuk melakukan audit
atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
dan pemindahtanganan Barang
• Hasil audit disampaikan kepada Pengelola
untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan
perundang-undangan.

42. PEMBIAYAAN
• Dalam pelaksanaan tertib administrasi
pengelolaan barang milik daerah, disediakan
anggaran yang dibebankan pada APBD.
• Pejabat/pegawai yang melaksanakan
pengelolaan barang milik daerah yang
menghasilkan pendapatan dan penerimaan
daerah, diberikan insentif.
• Penyimpan barang dan pengurus barang
dalam melaksanakan tugas diberikan
tunjangan khusus yang besarannya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah dan ditetapkan dengan Keputusan
KDH.

43. TUNTUTAN GANTI RUGI
• Setiap kerugian daerah akibat kelalaian,
penyalahgunaan/pelanggaran hukum
atas pengelolaan Barang Milik Daerah
diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
• Setiap pihak yang mengakibatkan
kerugian daerah dapat dikenakan sanksi
administratif dan/atau sanksi pidana
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

44. SEKIAN
Terima Kasih