Disampaikan pada Lokakarya Kondisi Sanitasi di Kota Metropolitan dan Kota Besar. Jakarta 29-30 Januari 2007. Data2 yang terhimpun per tahun 2006.

1. KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN KOTA SEMARANG
JAKARTA, 30-31 JANUARI 2007

3. DATA DAN FAKTA
PENGELOLAAN SAMPAH KOTA SEMARANG
Jml. Produksi Jumlah Persen
Sampah Tertangani Jumlah
No. Kecamatan Penduduk Sampah Kelurahan
Kelurahan Cakupan
(Jiwa) (m3/hari) (m³/hari) (%) Terlayani Pelayanan
I Domestik
1 Mijen 45.346 123,52 13,17 11 14 2 14%
2 Gunungpati 63.326 172,50 12,29 7 16 4 25%
3 Banyumanik 113.621 309,50 117,00 38 11 7 64%
4 Gajah Mungkur 61.165 166,61 144,00 86 8 8 100%
5 Semarang Selatan 87.775 239,10 162,00 68 10 10 100%
6 Candisari 81.279 221,40 102,00 46 7 7 100%
7 Tembalang 119.162 324,60 242,50 75 12 12 100%
8 Pedurungan 158.900 432,84 228,00 53 12 12 100%
9 Genuk 74.717 203,53 105,49 52 13 2 15%
10 Gayamsari 67.634 184,24 142,79 78 7 4 57%
11 Semarang Timur 84.135 229,18 191,93 84 10 10 100%
12 Semarang Utara 125.248 341,17 192,00 56 9 9 100%
13 Semarang Tengah 77.260 210,46 205,00 97 15 15 100%
14 Semarang Barat 157.610 429,33 222,00 52 16 16 100%
15 Tugu 25.913 70,59 48,00 68 7 3 43%
16 Ngaliyan 102.244 278,51 173,00 62 10 6 60%
II Non Domestik
Jumlah 1.445.334 4651 3015 65 74 %

5. Skema Model Penanganan Sampah dari Berbagai
Sumber di Kota Semarang

6. Biaya Pengelolaan Sampah
Biaya
Tahun Pengelolaan Pendapatan Selisih Subsidi
2003 9.055.403.000 4.957.341.450 -4.098.061.550 -45,26%
2004 10.400.142.000 5.218.240.875 -5.181.901.125 -49,83%
2005 12.185.421.000 5.418.604.083 -6.766.816.917 -55,53%
2006 15.241.964.963 5.596.171.991 -9.645.792.972 -63,28%

7. BIAYA SATUAN PENGELOLAAN
produksi sampah terangkut
Tahun Rp/bulan Rp/tahun m3/hari m3/tahun Rp/m3
2002 869.500.000 10.434.000.000 2400 876.000 11.911
2003 754616917 9.055.403.004 2778 1.013.970 8.931
2004 866678500 10.400.142.000 2859 1.043.597 9.966
2005 1015451750 12.185.421.000 2943 1.074.089 11.345
2006 1270140833 15.241.964.963 3015 1.100.647 13.848
produksi sampah terangkut
Tahun Rp/bulan Rp/tahun m3/hari m3/tahun Rp/m3
2003 1.509.237.717 18.110.852.604 2778 1.013.970 17.861
2004 1.710.464.382 20.525.572.581 2859 1.043.597 19.668
2005 1.938.520.598 23.262.247.174 2943 1.074.089 21.658
2006 2.489.659.856 29.875.918.271 3015 1.100.647 27.144

8. Ilustrasi Besaran Pendapatan Retribusi Juli
2006
Jenis Jumlah Tarif Lama Pendapatan Biaya O & M
No Satuan
Obyek Pelanggan Besaran Satuan Retribusi per bulan
Rumah
1 KK 113.118 3.400 Rp/bulan 384.601.200
Tinggal
Rumah
Tempat 5.882
2 Unit 4.800 Rp/bulan 28.233.600
Kegiatan
Usaha
Rumah
Tempat 2.078
3 Unit 1.000 Rp/bulan 2.078.000
Kegiatan
Sosial
Fasilitas
4
Umum
Kios/
Unit 2000 150 Rp/hari 9.000.000
Toko
Los
Unit 3.000 100 Rp/hari 9.000.000
Dasaran
Jumlah 432.912.800 1.270.163.747

9. Besarnya Tarif Retribusi Kebersihan
Ideal Tahun 2006
Tarif Lama Pendapatan
Jumlah Biaya O& M /
Jenis Obyek
No Satuan Retribusi / Tarif
Pelanggan Besaran Satuan Bulan
Bulan Ideal
1 Rumah
KK 113.118 3.400 Rp/bulan 384.601.200
Tinggal 9.976
2 Rumah
Tempat 5.882
Unit 4.800 Rp/bulan 28.233.600
Kegiatan
Usaha 14.084
3 Rumah
Tempat 2.078
Unit 1.000 Rp/bulan 2.078.000
Kegiatan
Sosial 2.935
4 Fasilitas
Umum
Kios/ Toko Unit 2000 150 Rp/hari 9.000.000 440
Los
Unit 3.000 100 Rp/hari 9.000.000
Dasaran 293
432.912.800 1.270.163.747
Jumlah

10. Biaya pengeloaan sampah
Biaya
Tahun Pengelolaan Pendapatan Selisih Subsidi
2003 9.055.403.000 4.957.341.450 -4.098.061.550 -45,26%
2004 10.400.142.000 5.218.240.875 -5.181.901.125 -49,83%
2005 12.185.421.000 5.418.604.083 -6.766.816.917 -55,53%
2006 15.241.964.963 5.596.171.991 -9.645.792.972 -63,28%

11. Ilustrasi Besaran Pendapatan Retribusi Juli
2006
Jenis Jumlah Tarif Lama Pendapatan Biaya O & M
No Satuan
Obyek Pelanggan Besaran Satuan Retribusi per bulan
Rumah
1 KK 113.118 3.400 Rp/bulan 384.601.200
Tinggal
Rumah
Tempat 5.882
2 Unit 4.800 Rp/bulan 28.233.600
Kegiatan
Usaha
Rumah
Tempat 2.078
3 Unit 1.000 Rp/bulan 2.078.000
Kegiatan
Sosial
Fasilitas
4
Umum
Kios/
Unit 2000 150 Rp/hari 9.000.000
Toko
Los
Unit 3.000 100 Rp/hari 9.000.000
Dasaran
Jumlah 432.912.800 1.270.163.747

12. Besarnya Tarif Retribusi Kebersihan
Ideal Tahun 2006
Tarif Lama Pendapatan
Jumlah Biaya O& M /
Jenis Obyek
No Satuan Retribusi / Tarif
Pelanggan Besaran Satuan Bulan
Bulan Ideal
1 Rumah
KK 113.118 3.400 Rp/bulan 384.601.200
Tinggal 9.976
2 Rumah
Tempat 5.882
Unit 4.800 Rp/bulan 28.233.600
Kegiatan
Usaha 14.084
3 Rumah
Tempat 2.078
Unit 1.000 Rp/bulan 2.078.000
Kegiatan
Sosial 2.935
4 Fasilitas
Umum
Kios/ Toko Unit 2000 150 Rp/hari 9.000.000 440
Los
Unit 3.000 100 Rp/hari 9.000.000
Dasaran 293
432.912.800 1.270.163.747
Jumlah

13. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
SAMPAH
1. Tupoksi Dinas diatur dengan Peraturan
Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 2001
tentang pembentukan dan tata kerja Dinas
Kebersihan Kota Semarang
3. Pembentukan cabang dinas Surat Keputusan
Walikota Semarang Nomor : 061.1/282
Tanggal 2 Juli 2001
5. Keputusan Walikota Semarang No. 660.2/133
Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Kebersihan Di Kota Semarang

14. Institusi yang terlibat dalam pengelolaan
kebersihan Kota Semarang :
1. Dinas Kebersihan
2. Dinas Pasar
3. PDAM
4. Kecamatan
5. Kelurahan
6. Swasta
7. LSM dan Masyarakat

15. PERAN SERTA DALAM PENGUMPULAN
Peranan Masyarakat :
Membersihkan lingkungan rumah, pekarangan
dan kebun (persil masing- -masing) ; jalan
dan lingkungan sekitarnya, menyediakan tong-
tong sampah atau tempat sampah
Pembayaran Iuran :
Masyarakat membayar 3 jenis iuran dan
retribusi

16. Komposisi Sampah
di Kota Semarang Tahun 2006
Tahun 2003 Tahun 2006
No Komposisi Prosentase (%) Prosentase (%)
1 Organik 61,95 61,23
2 Anorganik
a Kertas 12,26 13,01
b Plastik 13,39 14,33
c Logam 1,80 1,81
d Karet 0,50 0,42
e Kain/tekstil 1,55 1,28
f Gelas/kaca 1,72 1,87
g Lain-lain 6,83 6,04
Jumlah 100,00 100,00
Sumber : Angka Pertumbuhan Komposisi Sampah BPPT, 2003, TPA Site Selection and Its Andal – Semarang,
1997

17. Sarana dan prasarana
Jumlah
No. Jenis Peralatan
(Buah)
1 Truk hidrolik (Arm Roll) 90
2 Dump Truck sampah 15
3 Container 335
4 Becak / gerobak Sampah 624
5 Dump truck tanah 5
6 Truck tinja 1
7 Tong sampah 2769
8 Truck loader 1
9 Excavator 2
10 Trailler urinoir 2
11 Wheel loader 3
12 Swamp dozer 1
13 Shoevel loader 1
14 Bak 35
15 Depo 133

18. Eksisting Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Sampah
pada Tiap Kecamatan Tahun 2006
N
o Kecamatan Truk Pengangkut Gerobak Sampah TPS/Depo Kontainer
Rusa Rusa Jumla Rusa Jumla
Jumlah Baik k Jumlah Baik k h Baik k h Baik Rusak
(Unit (Unit (Unit (Unit
(Unit) ) (Unit) (Unit) ) (Unit) (Unit) ) (Unit) (Unit) ) (Unit)
1. Mijen*) 0 0 0 TL TL TL TL TL TL TL TL TL
2. Gunungpati*) 0 0 0 TL TL TL TL TL TL TL TL TL
3. Banyumanik 0 6 0 TL TL TL 19 19 0 17 17 0
4. Gajah Mungkur 4 2 2 TL TL TL 18 18 0 23 23 0
5 Semarang Selatan 9 9 0 93 93 0 26 26 0 54 54 0
6. Candisari 4 4 0 TL TL TL 13 13 0 17 11 6
7. Tembalang 3 2 1 27 21 6 20 20 0 20 10 10
8. Pedurungan 4 4 0 TL TL TL 14 14 0 19 19 0
9. Genuk 4 4 0 TL TL TL 6 6 0 11 11 0
1
0 Gayamsari 0 0 0 TL TL TL TL TL TL TL TL TL
1
1 Semarang Timur 7 5 2 TL TL TL 15 15 0 31 16 15
1
2 Semarang Utara 7 7 0 TL TL TL 20 20 0 33 25 8
1
3 Semarang Tengah 9 9 0 16 16 0 16 16 0 47 19 28
1
4 Semarang Barat 7 7 0 TL TL TL 24 24 0 37 37 0
1
5 Tugu 3 3 0 5 0 5 6 6 0 5 5 0
1
6 Ngaliyan 0 0 0 24 24 0 13 13 0 14 14 0
JUMLAH 54 62 5 165 154 11 210 210 0 328 261 67
Keterangan :
*) Ikut pelayanan Tugu
TL : Tidak Lengkap

20. Evaluasi secara Umum
 Belum Adanya Penegakan Hukum
terhadap produk peraturan/hukum untuk
penegakan kebersihan

21. • Peraturan Daerah Kodya Dati II Semarang No. 6 Tahun 1993
• Surat Keputusan Walikota Semarang No.602/274 tanggal 1 Juli 2000
Kedua Peraturan tersebut, sudah tidak sesuai dan harus dilakukan evaluasi.
3. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2000
4. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 2001
Kedua Peraturan tersebut, Masih sesuai dan diteruskan sebagai pedoman operasi
5. Surat Keputusan Walikota Semarang No. 660.2/201 tahun 2001 tentang
“Pengalihan Sebagian Tugas Dinas Kebersihan Kota Semarang kepada
Kecamatan di Kota Semarang”
Terputusnya garis Komando dalam pengelolaan kebersihan antar pihak yang terlibat dalam
pengelolaan sampah
6. SK Walikota No. 061.1.282, 2 Juli 2001, dibentuk 3 Cabang Dinas
Cabang Dinas Overlap dengan Subdin Operasional, sehingga tidak efektif, perlu hapuskan.
7. MOU Dengan PDAM
Dievaluasi dan Diperbaharuai, MOU untuk Penarikan Retribusi

22. TEKNIS OPERASIONAL
 Cakupan Pelayanan masih belum menjangkau wilayah yang seharusnya
ditangani dengan off site sistem, sehingga banyak sampah yang dibuang ke
sungai atau lapangan terbuka.
 Jumlah sarana dan prasarana kurang dibandingkan dengan jumlah timbulan
sampah
 Kualitas sarana dan prasarana kurang memadai, beberapa peralatan sudah
melebihi usia peruntukan (life time).
 Pola penanganan sampah masih bertumpu pada pola konvensional, dimana
sampah dari sumber sampah, diwadahi, dikumpulkan dan diangkut ke
pembuangan akhir. Konskwensi pola ini dibutuhkan biaya investasi dan
operasional yang besar.
 Tempat pembuangan akhir Sampah (TPA) terkonsentrasi pada satu lokasi yaitu
Jatibarang, sehingga untuk wilayah Semarang bagian timur dan Semarang
bagian selatan, pengangkutan menjadi tidak efisien.
 Pengembangan cakupan pelayanan tidak terencana dengan baik, sehingga
wilayah-wilayah baru yang potensial tidak ditangani dengan cepat (terutama
perumahan dan kawasan baru).

23. ASPEK KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
 Lembaga-lembaga yang terlibat dalam manajemen sampah, tidak
berada pada kesatuan garis koordinasi. Konskwensi yang terjadi,
sasaran manajemen persampahan tidak dapat diujudkan dengan
baik, akibat tidak adanya garis komando yang jelas.
 Dinas Kebersihan, Unit Pelaksana Teknis (di Kecamatan),
Kelurahan, Cabang Dinas, PDAM, tupoksi sudah diatur sesuai
dengan Keputusan Walikota Semarang No. 660.2/133 Tahun 2005,
akan tetapi dalam operasionalnya terjadi beberapa overlap. Antara
Cabang Dinas dan Subdin Operasi terjadi tumpang tindih.
 Dinas kebersihan dan UPT hanya terdapat garis koordinasi,
padahal dalam sistem manjemen seharusnya terdapat garis
komando, sehingga evaluasi dan tindakan hasil evaluasi dapat
ditindak lanjuti dengan baik.

24. ASPEK PERATURAN
 Beberapa peraturan yang digunakan sebagai landasan
operasional sudah tidak sesuai lagi.
 Regulasi kerjasama dengan PDAM sudah tidak sesuai
lagi.
 Peraturan kaitanya dengan produk perencanaan belum
terbentuk, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.
 Surat Keputusan Walikota Semarang No. 660.2/201
tahun 2001 tentang “Pengalihan Sebagian Tugas Dinas
Kebersihan Kota Semarang kepada Kecamatan di Kota
Semarang, memberikan konskwensi terputusnya
komando dari Dinas kebersihan dan tingkat operasional
pelayanan persampahan.

25. ASPEK PEMBIAYAAN
 Subsidi untuk pengelolaan kebersihan > 60%, sehingga
menjadi beban dalam Anggaran pendapatan Belanja Daerah.
 Besaran tarif yang tidak sesuai dengan kebutuhan
operasional pengelolaan sampah.
 Terjadi ketidaksinkronan antara biaya operasi dan
pemeliharaan dan penganggaran, sehingga tidak jarang
terjadi terhentinya operasi sarana akibat biaya yang tidak
tersedia.
 Surat Perjanjian yang dijadikan dasar pemungutan retribusi
kebersihan sudah kadaluarsa. Jangka waktu Surat Perjanjian
selama lima tahun terhitung mulai Tahun 1993 dan berakhir
Tahun 1998. PDAM tidak memiliki dasar besarnya pelanggan
yang harus ditarik retribusi, sementara Dinas Kebersihan
juga tidak mengetahui besarnya piutang yang harus
ditagihkan.
 Penarikan retribusi Non PDAM tidak ada mekanisme kontrol,
sehingga efektifitas penarikan belum dapat dideteksi

26. ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT
 Pada beberapa kawasan peranserta masyarakat sangat menonjol,
terutama kewajiban harus membayar pengumpulan sampah dari
rumah ke TPS, disamping dari TPS ke TPA melalalui kelurahan atau
PDAM.
 Beberapa kawasan peranserta rendah terutama masyarakat yang
masih membuang sampah ke sungai/lapangan terbuka.
 Beberapa peran sektor non formal (pemulung) belum dimasukan
sebagai bagian dalam pengelolaan sampah.
 Pilot project pengolahan sampah belum dapat berjalan secara
optimal, terutama untuk memasarkan produk pembuatan kompos.
 Perhatian pemerintah dalam penanganan pengolahan sampah belum
optimal, sehingga program bersifat parsial dan intermitten dan
belum menjadi sebuah gerakan.

27. PETA JANGKAUAN PELAYANAN
TPA JATIBARANG

28. KONSEP
PENGELOLAAN SAMPAH KOTA
SEMARANG

29. Target Cakupan pelayanan untuk
Kota Semarang
a) Sampah Non Domestik dilayani 100%
b) Sampah Domestik Dilakukan Penanganan Secara Bertahap

30. Peningkatan Target Cakupan Pelayanan Sampah Tahun
2006-2025
Peningkatan Target Cakupan Pelayanan
No Kecamatan
2006 2010 2015 2020 2025
1 Mijen 11% 12% 15% 19% 24%
2 Gunungpati 7% 8% 10% 12% 15%
3 Banyumanik 38% 42% 63% 94% 100%
4 Gajah Mungkur 86% 100% 100% 100% 100%
5 Semarang Selatan 68% 85% 100% 100% 100%
6 Candisari 46% 58% 86% 100% 100%
7 Tembalang 75% 94% 100% 100% 100%
8 Pedurungan 53% 66% 99% 100% 100%
9 Genuk 52% 57% 72% 89% 100%
10 Gayamsari 78% 98% 100% 100% 100%
11 Semarang Timur 84% 100% 100% 100% 100%
12 Semarang Utara 56% 70% 100% 100% 100%
13 Semarang Tengah 97% 100% 100% 100% 100%
14 Semarang Barat 52% 65% 98% 100% 100%
15 Tugu 68% 75% 94% 100% 100%
16 Ngaliyan 62% 68% 85% 100% 100%
17 Kota Semarang 65,0% 69,3% 86,0% 91,8% 93,0%

31. Perkembangan Target Pelayanan
Persampahan
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5
Lima Tahunan
Tembalang Pedurungan Genuk Gayamsari Semarang Timur

32. Peningkatan Target Cakupan
Pelayanan Persampahan
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5
Limatahunan
Mijen Gunungpati Banyumanik Gajah Mungkur Semarang Selatan Candisari

33. Peningkatan Cakupan Pelayanan
Persampahan
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5
Limatahunan
Semarang Utara Semarang Tengah Semarang Barat Tugu Ngaliyan Kota Semarang

34. Rencana Induk Sistem
Teknis Operasional
 A. Penerapan Pengolahan Sampah
 Secara Bertahap
 i) Pengolahan sampah berbasis komunitas (masyarakat)
ii) Pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
iii) Pengolahan dengan konversi energi
 B. Penerapan Penanganan Sampah
 Secara Konvensional
 ( Pewadahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pembuangan Akhir)

35. Lima Tahun 1 (Hingga
Tahun 2010)
 Merupakan tahun untuk mengakomodasi kekuatan dan menyusun strategi. Lima
tahun pertama penetapan target disesuaikan dengan kemampuan. Pertimbangan
tersebut terutama untuk mendorong pengolahan sampah. Cakupan pelayanan
meningkat dengan 25% dari pelayanan sebelumnya. Terutama untuk kepadatan
tinggi, sedangkan untuk kepadatan rendah (< 50 jiwa/ha), dengan penambahan
10% dari cakupan pelayanan sebelumnya.
 Pada Lima tahun pertama beberapa kecamatan telah dirintis untuk pengolahan
sampah (berbasis komunitas, pengolahan sampah di TPA, konversi energi).

36. Lima Tahun ke 2
(Hingga 2015)
 Pada lima tahun kedua target cakupan pelayanan meningkat dengan 50% dari
pelayanan sebelumnya, terutama untuk kepadatan tinggi > 50 Jiwa/ha. Sedangkan
untuk kepadatan rendah (< 50 jiwa /ha), dengan penambahan 25% dari cakupan
pelayanan sebelumnya.
 Pada lima tahun kedua, wilayah yang telah dikembangkan sistem pengolahan
sampah akan ditingkatkan cakupanya, bagi kelurahan yang lain, sehingga
penanganan dengan pola konvensional akan mengalami penurunan.

37. Lima Tahun 3 (2020)
 Pada lima tahun ketiga target cakupan pelayanan akan meningkat dengan 50% dari
pelayanan sebelumnya, terutama untuk kepadatan tinggi (> 50 Jiwa/ha). Wilayah
dengan kepadatan rendah (< 50 jiwa /ha), target cakupan pelayanan ditingkatkan
dengan penambahan 25% dari cakupan pelayanan sebelumnya.
 Pada lima tahun ketiga, wilayah yang telah dikembangkan sistem pengolahan
sampah akan ditingkatkan cakupanya pada kelurahan yang lain, sehingga
penanganan dengan pola konvensional akan mengalami penurunan. Sedangkan
untuk wilayah yang belum dilakukan perintisan dengan pola pengolahan sampah,
akan dilakukan perintisan pengolahan sampah. Pada Lima tahun ketiga pengelolaan
sampah secara konvensional akan diturunkan sedangkan untuk pengolahan sampah
akan ditingkatkan.

38. Lima Tahun ke 4 (2025)
 Pada lima tahun keempat target cakupan pelayanan akan meningkat dengan 50%
dari pelayanan sebelumnya, terutama untuk kepadatan tinggi (> 50 Jiwa/ha).
Wilayah dengan kepadatan rendah (< 50 jiwa /ha), target cakupan pelayanan
ditingkatkan dengan penambahan 25% dari cakupan pelayanan sebelumnya.
 Pada lima tahun keempat ini wilayah yang telah dirintis dengan pengolahan
sampah akan terus didorong untuk ditingkatkan cakupan pelayanannya. Pada
Lima tahun keempat pengelolaan sampah secara konvensional akan diturunkan
sedangkan untuk pengolahan sampah akan ditingkatkan.

39. Proporsi Penanganan Sampah
Tahun 2010 (Lima Tahun I)
Luas
Cakupan Pelayanan
No Kecamatan Wilayah
Penduduk Total Cakupan Pengolahan Konvensional
(Ha)
% Jiwa % Jiwa % Jiwa
1 Mijen 6.215,24 52.325 12% 6.331 0% - 100% 6.331
2 Gunungpati 5.399,09 68.430 8% 5.269 0% - 100% 5.269
3 Banyumanik 2.513,06 121.473 42% 50.776 20% 10.155 80% 40.621
4 Gajah Mungkur 764,98 64.220 100% 64.220 0% - 100% 64.220
5 Semarang Selatan 848,05 96.573 85% 82.087 0% - 100% 82.087
6 Candisari 555,51 84.255 58% 48.447 0% - 100% 48.447
7 Tembalang 4.420,04 133.562 94% 125.215 20% 25.043 80% 100.172
8 Pedurungan 2.072,00 178.111 66% 117.998 0% - 100% 117.998
9 Genuk 2.738,44 85.676 57% 49.007 0% - 100% 49.007
10 Gayamsari 518,23 71.460 98% 69.674 0% - 100% 69.674
11 Semarang Timur 770,25 86.059 100% 86.059 0% - 100% 86.059
12 Semarang Utara 1.133,27 127.295 70% 89.106 0% - 100% 89.106
13 Semarang Tengah 604,99 77.308 100% 77.308 0% - 100% 77.308
14 Semarang Barat 2.386,57 166.964 65% 108.527 20% 21.705 80% 86.821
15 Tugu 3.129,34 27.421 75% 20.511 20% 4.102 80% 16.408
16 Ngaliyan 3.301,33 114.046 68% 77.780 0% - 100% 77.780
Jumlah 37.370,39 1.555.178 69,3% 1.078.313 5,7% 61.005 94,3% 1.017.308

40. Tahun 2015 (Lima Tahun II)
Luas
Cakupan Pelayanan
No Kecamatan Wilayah
Total Cakupan Pengolahan Konvensional
(Ha) Penduduk
% % Jiwa % Jiwa % Jiwa
1 Mijen 6.215,24 62.578 15% 9.465 0% - 100% 9.465
2 Gunungpati 5.399,09 75.392 10% 7.256 0% - 100% 7.256
3 Banyumanik 2.513,06 132.057 63% 82.800 40% 33.120 60% 49.680
4 Gajah Mungkur 764,98 68.255 100% 68.255 0% - 100% 68.255
5 Semarang Selatan 848,05 108.821 100% 108.821 0% - 100% 108.821
6 Candisari 555,51 88.129 86% 76.012 0% - 100% 76.012
7 Tembalang 4.420,04 154.033 100% 154.033 30% 46.210 70% 107.823
8 Pedurungan 2.072,00 205.422 99% 204.138 0% - 100% 204.138
9 Genuk 2.738,44 101.661 72% 72.688 0% - 100% 72.688
10 Gayamsari 518,23 76.549 100% 76.549 20% 15.310 80% 61.239
11 Semarang Timur 770,25 88.525 100% 88.525 20% 17.705 80% 70.820
12 Semarang Utara 1.133,27 129.901 100% 129.901 0% - 100% 129.901
13 Semarang Tengah 604,99 77.369 100% 77.369 0% - 100% 77.369
14 Semarang Barat 2.386,57 179.441 98% 174.955 30% 52.487 70% 122.469
15 Tugu 3.129,34 29.429 94% 27.516 30% 8.255 70% 19.261
16 Ngaliyan 3.301,33 130.734 85% 111.450 0% - 100% 111.450
Jumlah 37.370,39 1.708.296 86,0% 1.469.733 11,8% 173.086 88,2% 1.296.647

41. Tahun 2020 (Lima Tahun III)
Luas
Cakupan Pelayanan
No Kecamatan Wilayah
Total Cakupan Pengolahan
(Ha) Penduduk
% % Jiwa % Jiwa
1 Mijen 6.215,24 74.840 19% 14.150 0% -
2 Gunungpati 5.399,09 83.062 12% 9.993 0% -
3 Banyumanik 2.513,06 143.562 94% 135.020 60% 81.012
4 Gajah Mungkur 764,98 72.543 100% 72.543 20% 14.509
5 Semarang Selatan 848,05 122.622 100% 122.622 20% 24.524
6 Candisari 555,51 92.182 100% 92.182 20% 18.436
7 Tembalang 4.420,04 177.641 100% 177.641 45% 79.939
8 Pedurungan 2.072,00 236.922 100% 236.922 20% 47.384
9 Genuk 2.738,44 120.629 89% 107.812 10% 10.781
10 Gayamsari 518,23 82.000 100% 82.000 40% 32.800
11 Semarang Timur 770,25 91.062 100% 91.062 20% 18.212
12 Semarang Utara 1.133,27 132.560 100% 132.560 20% 26.512
13 Semarang Tengah 604,99 77.430 100% 77.430 20% 15.486
14 Semarang Barat 2.386,57 192.851 100% 192.851 40% 77.141
15 Tugu 3.129,34 31.585 100% 31.585 40% 12.634
16 Ngaliyan 3.301,33 149.863 100% 149.863 15% 22.479
Jumlah 37.370,39 1.881.353 91,8% 1.726.235 27,9% 481.850

42. Tahun 2025 (Lima Tahun IV)
Luas
Cakupan Pelayanan
No Kecamatan Wilayah
Total Cakupan Pengolahan Konvensional
(Ha) Penduduk
% Jiwa % Jiwa % Jiwa
1 Mijen 6.215,24 89.505 24% 21.153 20% 4.231 80% 16.922
2 Gunungpati 5.399,09 91.512 15% 13.763 20% 2.753 80% 11.010
3 Banyumanik 2.513,06 156.070 100% 156.070 80% 124.856 20% 31.214
4 Gajah Mungkur 764,98 77.100 100% 77.100 40% 30.840 60% 46.260
5 Semarang Selatan 848,05 138.173 100% 138.173 40% 55.269 60% 82.904
6 Candisari 555,51 96.421 100% 96.421 40% 38.568 60% 57.852
7 Tembalang 4.420,04 204.868 100% 204.868 60% 122.921 40% 81.947
8 Pedurungan 2.072,00 273.252 100% 273.252 40% 109.301 60% 163.951
9 Genuk 2.738,44 143.136 100% 143.136 30% 42.941 70% 100.195
10 Gayamsari 518,23 87.839 100% 87.839 60% 52.703 40% 35.136
11 Semarang Timur 770,25 93.671 100% 93.671 20% 18.734 80% 74.937
12 Semarang Utara 1.133,27 135.274 100% 135.274 50% 67.637 50% 67.637
13 Semarang Tengah 604,99 77.490 100% 77.490 40% 30.996 60% 46.494
14 Semarang Barat 2.386,57 207.263 100% 207.263 50% 103.632 50% 103.632
15 Tugu 3.129,34 33.899 100% 33.899 50% 16.949 60% 20.339
16 Ngaliyan 3.301,33 171.791 100% 171.791 30% 51.537 70% 120.254
Jumlah 37.370,39 2.077.264 93,0% 1.931.162 45,25% 873.868 54,9% 1.060.684

43. Penerarapan Penanganan Sampah
Secara Konvensional
 Dipisahkan Pola Penanganan Pada
Daerah Pesisir
 Penanganan Daerah Datar Hingga
Perbukitan

44. PETA RENCANA INDUK PENERAPAN
METODE PENANGANAN SAMPAH
Tahap I, II, dan III --> Penanganan
sampah secara konvensional
Tahap IV --> Penanganan sampah
dengan pengolahan sampah,
pengolahan sampah ditargetkan
20% pada akhir perencanaan
Tahap I dan II--> Penanganan
sampah secara konvensional
Tahap III dan IV --> Penanganan
sampah dengan pengolahan
sampah berbasis masyarakat,
pola ini ditargetkan menangani
40% dari produksi sampah
Tahap I --> Penanganan
sampah secara konvensional, tapi
dirintis pengolahan berbasis
komunitas
Tahap II, III dan IV --> Penanganan
sampah dengan pengolahan
sampah berbasis masyarakat,
pola ini ditargetkan menangani
80% dari produksi sampah

45. Tempat Pembuangan
Akhir Sampah
 Refungsionalisasi TPA Jati Barang
 Perintisan TPA Regional dengan
membagi dalam 3 Zone (Timur, Barat
dan selatan)

46. Pembagian Zone Kota Semarang
29

47. RENCANA PEMBIAYAAN
Rencana Retribusi
 Perbedaan dan kejelasan iuran dan retribusi sampah
 Mekanisme pembayaran dan pengawasan retribusi diatur dalam PERDA
Rencana Pembiayaan Pengelolaan
o Penanggungjawab biaya pengelolaan adalah masyarakat dan pelaku usaha
yang mengacu pada standar pelayanan minimum.
o Pemerintah menentukan besarnya biaya jasa pengelolaan dengan
mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

48. Untuk meningkatkan sistem pengelolaan, Pemerintah dapat mengembangkan
mekanisme insentif dan disinsentif maka perlu bagi pengelola sampah untuk
saat ini untuk dapat mempersiapkan :
 Besarnya biaya pengelolaan perlu disesuaikan dengan berpegang pada
prinsip pemulihan biaya (full cost recovery) dan dengan dasar yang
berkeadilan.
 Memperbaiki struktur tarif sampah dengan penerapan terif progresif,
 Penambahan anggaran pengelolan baik berupa pinjaman atau bantuan
dari pemerintah dan atau dari lembaga pembiayaan.
 Memperbaiki sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan
persampahan
 Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan pelaku usaha

49. Usulan Kenaikan Tarip untuk Lima Tahun
Kedepan (2010)
Jenis Jumlah Tarif baru Pendapatan Biaya O &
No Satuan
Obyek Pelanggan Besaran Satuan Retribusi M per bulan
Rumah 4.000
1 KK 113.118 Rp/bulan 45.0820.000
Tinggal
Rumah
Tempat 5.882 195.000
2 Unit Rp/bulan 1.140.555.000
Kegiatan
Usaha
Rumah
Tempat 2.078 145.000
3 Unit Rp/bulan 301.020.000
Kegiatan
Sosial
Fasilitas
4
Umum
Kios/
Unit 2000 500 Rp/hari 30.000.000
Toko
Los
Unit 3.000 500 Rp/hari 45.000.000
Dasaran
Jumlah 1.975.636.800 1.270.163.747

50. KONSEP PERAN SERTA MASYARAKAT
1. Menumbuhkan kesadaran individu :
 Melakukan Sosialisasi
 Penegakan Hukum
 Pemberian penghargaan / keuntungan.
2. Peranserta Masyarakat :
 Harus ada program yang jelas
 Instansi dan manajemen Pengelola Kebersihan
yang solid.
 Pelibatan masyarakat dalam penyusunan
program dan pembinaan KSM yang baik

51. KONSEP KESEHATAN MASYARAKAT
Upaya Pengelolaan Kesehatan Masyarakat :
1. Diperlukan monitoring kepadatan populasi lalat sebagai
vektor penyakit secara periodik
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan
kesadaran dalam membuang sampah yang baik dan benar
perlu dilakukan secara berkesinambungan
5. Dilakukan monitoring kualitas air tanah penduduk
maupun air sungai di sekitar pengelolaan lindi
7. Dinas Kebersihan harus menyediakan alat pelindung diri
(APD) secara lengkap bagi seluruh petugas pengangkut
sampah. Selain itu perlu penjagaan dan peningkatan
status gizi petugas pengangkut sampah

53. Rencana Pelaksanaan Instansi
Aspek-Indikasi Program
No Penanggungjawab
Lima Tahun I Lima Tahun II Lima Tahun III Lima Tahun IV
I. ASPEK TEKNIS OPERASIONAL
1 Pembuatan Data Base Pelanggan/Pelayanan Bappeda, Dinas
Sampah Kota Semarang Kebersihan
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bappeda, Dinas
Pengelolaan Sampah untuk mencapai target Kebersihan
tingkat pelayanan yang telah ditetapkan
dengan pola penanganan konvensional
3 Kajian Refungsionalisasi TPA Jati Barang Bappeda, Dinas
dan Kajian TPA Regional Kebersihan
4 1.Kegiatan Fisik Refungsionalisasi TPA dan Bappeda, Dinas
atau Operasi TPA Regional Kebersihan
5 Perintisan dan Pendampingan Pola Bappeda, Dinas
Pengolahan sampah berbasis Komunitas Kebersihan, KSM,
Kecamatan, Kelurahan

54. 6 1.Pengembangan Pengolahan Sampah Bappeda, Dinas
Berbasis Komunitas sesuai dengan target Kebersihan, KSM,
yang telah ditetapkan Kecamatan, Kelurahan
7 1.Pengembangan Pengolahan Sampah di Bappeda, Dinas
Pengolahan Akhir (TPA) dan atau Konversi Kebersihan, BKPM,
energi Bapedalda
8 1.Perkuatan Program Kalibersih untuk Dinas kebersihan
meningkatkan kualitas lingkungan Bappeda, Bepedalda
9 1.Pengembangan Program Kompetisi untuk Bappeda, Dinas
meningkatkan kinerja pengelolaan sampah Kebersihan,
berbasis kelompok masyarakat Kecamatan, kelurahan
10 10. evaluasi Teknik Operasional Sampah, Bappeda, Dinas
untuk melakukan monitoring pengelolaan kebersihan,
sampah

55. ASPEK PEMBIAYAAN
1. Penyesuaian Tarif Retribusi dengan Biaya Dipenda, Bappeda, Dinas
Operasi dan Pemeliharaan, dengan perkuatan kebersihan
regulasi untuk kepatuhan pihak yang terlibat
dalam pengelolaan sampah.
2. Penyusunan mekanisme penarikan retribusi Dipenda, Bappeda, Dinas
untuk meningkatkan besaran retribusi yang kebersihan, PDAM,
Kecamatan, UPT,
terkumpul, dan mekanisme koordinasi pihak Kelurahan, KSM
yang terlibat dalam penanganan sampah, untuk
optimalisasi dan efektifitas pola penarikan.
3. Pengaturan Retribusi Industri dan Kegiatan Dipenda, Bappeda, Dinas
Non Permukiman lain, sebagai sektor ekonomi kebersihan,
Diperindagkop
kuat untuk menopang pengelolaan kebersihan
4. Penyusunan alokasi pendanaan pendanaan Dipenda, Bappeda, Dinas
untuk perkuatan sistem pengolahan sampah kebersihan,
berbasis komunitas (kelompok masyarakat),
agar dapat bertahan, berkembang dan
berkelanjutan (Sustainable Development).
5. Evaluasi Program Pembiayaan untuk Dinas kebersihan,
monitoring dan evaluasi keberhasilan program

56. III. ASPEK KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
1. Persiapan pembentukan embrio jaringan Bappeda, Dinas
pengelolaan sampah berbasis komunitas, Kebersihan, Kalangan
dengan melibatkan organisasi pemerintah, sektor Swasta, Stake Holder,
swasta dan masyarakat KSM
2. Operasional kegiatan pendampingan dan Konsultan, Bappeda,
Peningkatan kemampuan dan pengolahan dinas Kebersihan, KSM,
sampah hingga pada tataran mahir dan Masyarakat
operasional
2. Penyesuaian jumlah SDM dikaitkan dengan BKD, Dinas Kebersihan,
peningkatan cakupan pelayanan Walikota
3. Pelaksanaan koordinasi seluruh pihak yang Dinas Kebersihan,
terlibat dalam pengelolaan persampahan Dipenda, PDAM,
Kecamatan, UPT, KSM,
kelurahan
4. Pembentukan sistem organisasi dan pola Dinas Kebersihan,
koordinasi untuk peningkatan kualitas pelayanan Dipenda, PDAM,
dan keberlanjutan pengolahan sampah. Kecamatan, UPT, KSM,
kelurahan
5. Evaluasi Program untuk monitoring dan Dinas Kebersihan,
Evaluasi Aspek Kelembagaan dan Organisasi Bappeda

57. IV. ASPEK PERATURAN DAN HUKUM
1. Evaluasi Peraturan daerah yang sudah tidak Bagian Hukum, Bappeda,
sesuai dengan Perkembangan pengelolaan Dinas Kebersihan
sampah, dan Keputusan walikota yang kurang
operasional. Dan penerbitan Peraturan baru
sebagai pendukung operasi pegelolaan sampah
kerjsama lintas instansi Bagian Hukum, Bappeda,
Dinas Kebersihan
1.Evaluasi Peraturan secara berkala untuk Bagian Hukum, Bappeda,
menilai kesesuaian produk hukum tersebut Dinas Kebersihan

58. V. ASPEK PERANSERTA MASYARAKAT
Perkuatan/pencanangan program pengelolaan Walikota, dinas
sampah/penolahan sampah dari Walikota. kebersihan, Bappeda
Pembentukan Kelompok Pengelola Pananganan Dinas kebersihan,
Sampah di Tingkat Kelurahan, dengan petunjuk Kecamatan, kelurahan,
teknis dan petunjuk operasional. Pembentukan UPT, BKD
ini juga dikuatkan dengan pengakuan status.
Perkuatan pembentukan kemitraan sektor swasta Sektor Swasta, Walikota,
dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah, Dinas Kebersihan, KSM,
baik pengolahan sampah komunitas, maupun bappeda
pengolahan akhir sampah dan konversi energi
1.Pembianaan, pelatihan, pendampingan, dan Dinas Kebersihan, KSM,
monitoring evalusi, kepada kelompok pengolah bappeda, Masyarakat
sampah, untuk mengevalusi kinerja, dan kendala
program
1.Evaluasi dan Monitoring untuk meningkatan Dinas Kebersihan,
kualitas keberhasilan program bappeda

59. VI. PENINGKATAN KESEHATAN
MASYARAKAT
Peningkatan kualitas pelayanan kebersihan Dinas Kebersihan,
dengan kontrol kepadatan vektor dan dinas Kesehatan
peremeter fisik lain secara rutin, baik pada
badan air maupun permukiman terutama
wilayah dengan resiko tinggi
2. Pengendalian vektor yang berbasis Dinas Kebersihan,
sampah, untuk menvegah timbulnya dinas Kesehatan
wabah
3. Monitoring dan penindakan terhadap Dinas Kesehatan dan
pengelolaan sampah industri dan institusi bapedalda
lain, dalam upaya peningkatan kualitas
pelayanan sampah non domiestik

60. TE RIMA KASIH