Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019

1. 1 PERATURAN DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SEBORO, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten; b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019; Mengingat : 1. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

2. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights ( Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. 3 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang

4. 4 13. 14. 15 16. 17. 18. 19. 20. 21. Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

5. 5 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2015-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20); Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM

6. 6 30. 31. Desa ) Seboro Tahun 2016-2018; (Lembaran Desa Seboro Tahun 2015 Nomor 5); Peraturan Desa Seboro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 9); Peraturan Desa Seboro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 8). Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO dan KEPALA DESA SEBORO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. 7 5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen. 8. Bupati adalah Bupati Kebumen. 9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari

8. 8 Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa; 20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

9. 9 26. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan. 27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2 1 Rencana Kerja Pembangunan Desa Seboro Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Dasar Hukum c. Tujuan dan Manfaat d. Proses Penyusunan e. Sistimatika BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA a. Visi dan Misi Kepala Desa b. Data Kemiskinan dan Profil desa c. Kebijakan Pendapatan Desa d. Kebijakan Belanja Desa e. Kebijakan Pembiayaan Desa BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2018 b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa. c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

10. 10 BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA a. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala desa Tahun Anggaran 2018 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal usul; 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal skala desa b. Prioritas Program dan Kegiatan Pembanguan Daerah Tahun Anggaran 2020 c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/ sektor BAB V : PENUTUP BAB VI : LAMPIRAN 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019 2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2020 4. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa Tahun 2019 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan penyepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019. 2 Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 3 Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019. Pasal 4 Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

11. 11 Pasal 5 RKP Desa dapat diubah dalam hal: a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten. Pasal 6 Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 7 Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2019. Pasal 8 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. Diundang di Desa Seboro pada Tanggal 23 Agustus 2018 SEKRETARIS DESA SEBORO BILALUDIN, S.E LEMBARAN DESA SEBORO TAHUN 2018 NOMOR 2 Ditetapkan di Seboro pada tanggal 23 Agustus 2018 Pj. KEPALA DESA SEBORO JOKO PURNOMO NIP. 19620218 198812 1 001

12. 12 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2019 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya LAMPIRAN I : PERATURAN DESA SEBORO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2019

13. 13 dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ”Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.” Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. B. LANDASAN HUKUM. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

14. 14 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 11. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 16. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Tahun 2015-2018 17. Peraturan Desa Seboro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 C. TUJUAN & MANFAAT 1.TUJUAN Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut : a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun; b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi; c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas; d. Menetapkan kerangka pendanaan.

15. 15 e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap. f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa. g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2. MANFAAT a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa, b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa; c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa; d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa; e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat. f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa dan antar Desa; D. PROSES PENYUSUNAN Proses Penyusunan RKP Desa Seboro Tahun 2019 ini telah melalui tahapan sebagai berikut: 1.Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2019. 2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah desa Seboro Tahun 2019. 3.Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa 4.Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP desa menjadi Rancangan Perde RKP Desa Tahun 2019 5.Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2019. E. SISTIMATIKA Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Seboro Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : : PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Dasar Hukum c. Tujuan dan Manfaat d. Proses Penyusunan e. Sistematika

16. 16 BAB II : Gambaran Umum Pemerintahan Desa a. Visi Dan Misi Kepala Desa b. Data Kemiskinan Dan Profil Desa c. Kebijakan Pendapatan Desa d. Kebijakan Belanja Desa e. Kebijakan Pembiayaan Desa BAB III : PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2018 b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa. c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA a. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala desa Tahun Anggaran 2019 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal usul; 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal skala desa; b. Prioritas Program dan Kegiatan Pembanguan Daerah Tahun Anggaran 2020 c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/ sektor BAB V : PENUTUP BAB VI : LAMPIRAN 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019 2. Matrik Program & Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2019 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2020) 4. Berita Acara Musyawarah Desa 5. Berita Acara Musrenbang Desa 6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa 7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa 8. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa.

17. 17 BAGIAN II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA A. VISI DAN MISI Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa. Visi-Misi Kepala Desa Seboro disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Kepala Desa Seboro, sebagai berikut : “ MASYARAKAT CERDAS ADIL MAKMUR SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERTANIAN YANG MAJU, AMAN DAN AGAMIS “ Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas, sehat dan berdaya saing. 3. Memberdayakan perekonomian Desa berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan agro wisata dalam upaya pengentasan kemiskinan. 4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. 5. Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. 6. Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

18. 18 B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA 1. Data Kemiskinan Berdasarkan Data Rastra Jumlah RTM di Desa Seboro sejumlah: 1095 Kepala RTM Laki-laki : 990 dan Kepala RTM Perempuan : 105 2. Profil Desa Secara umum kondisi Desa Seboro baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut : a. Luas Wilayah 1.500,01 km b. Jumlah Penduduk Jenis Kelamin 2015 2016 2017 2018 Laki laki 4.590 3.734 4.047 4.316 Perempuan 3.055 3.602 3.677 3.908 Jumlah 7.645 7.336 7.724 8.224 c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa) Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Laki- Laki Perempuan Tidak tamat SD 777 772 Tamat SD 2.412 2.192 Tamat SLTP 471 363 Tamat SLTA 173 149 Tamat Akademi/PT 25 32 d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil) Klassifikasi 2015 2016 2017 2018 L P L P L P L P Usia Kerja 2.968 2.428 2.968 2.428 1118 961 1099 1065 Angkatan Kerja 1.375 1.943 1.375 1.943 905 802 793 703 Mencari Kerja 598 490 600 492 551 492 873 730 e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat missal, Sekolah, Polindes, Posyandu, jalan-jalan tani) f. Kondisi tanah (misal persawahan irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan)

19. 19 C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Adapun asumsi Pendapatan Desa Seboro Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.338.682.900 (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), yang berasal dari : No Uraian Jumlah 1 Pendapatan Asli Desa 243.962.000,- 2 Dana Desa bersumber APBN (DD) 1.491.434.000,- 3 Bagi Hasil Pajak Daerah 21.001.800,- 4 Bagi Hasil Retribusi Daerah 9.363.100,- 5 Alokasi Dana Desa (ADD) 432.922.000,- 6 Bantuan Keuangan dari Kabupaten 35.000.000,- 7 Bantuan Keuangan dari Provinsi 105.000.000,- Jumlah 2.338.682.900,- D. KEBIJAKAN BELANJA DESA Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi: 1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 630.455.900,- 2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp. 1.329.429.000,- 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa Rp. 192.798.000,- 4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa Rp. 156.000.000,- 5. Bidang tak terduga Rp. 30.000.000,-

20. 20 E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari: 1. Penerimaan Pembiayaan; dan 2. Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup: 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; 2. Pencairan Dana Cadangan; 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan 4. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup: 1. Pembentukan Dana Cadangan; 2. Penyertaan Modal Desa Rp. 144.000.000; dan 3. Pembayaran Utang BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran, dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan Desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif Desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

21. 21 Dalam RKP Desa Tahun 2019 permasalahan Desa Seboro dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut : A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 2018 Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa. B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa Berdasarkan Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Seboro tahun 2015-2018 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah : 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul adalah kewenganan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa adalah Kewenangan yang lahir karena prakarsa dari Desa sesuai dengan kemampuan kebutuhan dan kondisi lokal desa. C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut: 1. OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan;

22. 22 b) Kegiatan pemeliharaan Embung Desa; 2. OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup : a) Pengembangan Perumahan; 3. OPD Dinas Pertanian dan Pangan: a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK) b) Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa 4. OPD Dinas Kesehatan a) Pelayanan Penyehatan Lingkungan (Jamban dan Bak Sampah) D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi : 1. Jalan Tembus Seboro Sadangkulon kondisinya masih sangat sulit untuk dilalui dengan lokasi di Dusun Geyong RT. 03 RW.03 Desa Seboro. 2. Bronjong Pengaman Lingkungan di Dusun Jojogan RT. 03 RW. 07 Desa Seboro. BAB IV ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Seboro yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll, dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat Desa.

23. 23 Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Seboro secara detail dikelompokkan, sebagai berikut : A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat: a) Sistem organisasi masyarakat adat; 1) Ulu-ulu, 2) Juru kunci b) Pembinaan kelembagaan masyarakat; (misal paguyuban-paguyuban) c) Pembinaan lembaga dan hukum adat; (kegiatan yg memperkuat keberadaan a dan b misal: pelatihan kaum, penyuluhan sosialisasi UU kepada para trah) d) Pengelolaan tanah kas Desa; (bengkok, kemakmuran) e) Pengembangan peran masyarakat Desa (kegiatan-kegiatan adat/asal usul yg melibatkan aktif masyarakat seperti seni budaya, acara adat sedekah bumi dll) 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 1) Program Penyusunan peraturan desa; 2) Program pelayanan administrasi perkantoran ; dan 3) Program pengelolaan keuangan desa. b) Bidang pelaksanaan pembangunan: 1) Pembangunan Jalan; 2) Pembangunan jembatan; dan 3) Rehab saluran air. c) Bidang pembinaan kemasyarakatan: 1) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; 2) Membina kerukunan warga masyarakat Desa; d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa: 1) Kegiatan 10 program pokok PKK; 2) Perencanaan pembangunan desa (penyusunan RPJM Desa); 3) Pelestarian adat dan budaya.

24. 24 B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/ KABUPATEN) Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Seboro tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Seboro yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : 1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah : a) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Menuju Embung b) Rehabilitasi / Pemeliharaan PKD dsn Bslsi Dusun c) Pembangunan Jalan Dusun Jombret 2. Bidang Ekonomi : a) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Desa Seboro b) Peningkatan Pariwisata Desa C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa: 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp. 630.455.900,- atau 27 % dr total belanja desa; 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : Rp. 1.329.429.000,- atau 57 % dr total belanja desa; 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : Rp. 192.798.000,- atau 8 % dr total belanja desa; 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar : Rp. 156.000.000,- atau 7 % dr total belanja desa. 5) Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar :

25. 25 Rp. 30.000.000,- atau 1 % dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun 2018 Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2019 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini. BAB V PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan di.anggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa. Ditetapkan di Seboro pada tanggal 23 Agustus 2018 Pj. Kepala Desa Seboro JOKO PURNOMO NIP. 19620218 198812 1 001

26. URAIAN ANGGARAN 4 PENDAPATAN 2.338.682.900 4 1 Pendapatan Asli Desa 243.962.000 4 1 1 Hasil Usaha desa 24.000.000 4 1 1 01 Pengembalian Modal BUMdes 24.000.000 4 1 2 Hasil Aset Desa 27.500.000 4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 27.500.000 4 1 2 01 01 Bengkok Kepala Desa 20.000.000 4 1 2 01 02 Bengkok Sekretaris Desa 5.000.000 4 1 2 01 03 Bengkok Purna Tugas Desa 2.500.000 4 1 3 Swadaya dan partisipatif 192.462.000 4 1 3 01 Swadaya Partisipatif dan Gotong Royong Berupa Barang 192.462.000 4 1 3 01 01 Swadaya Berupa Material 42.075.000 02 Swadaya Berupa Tenaga 150.387.000 4 1 3 01 Swadaya Partisipatif dan Gotong Royong Berupa Tenaga 150.387.000 4 1 3 01 01 Swadaya berupa Uang Kegiatan Pembangunan RTLH 7.500.000 4 1 3 01 02 Swadaya berupa Uang Kegiatan Pembangunan Jambanisasi 20.000.000 Asumsi Pendapatan Desa Seboro TAHUN 2019 KODE REKENING 4 1 3 01 02 Swadaya berupa Uang Kegiatan Pembangunan Jambanisasi 20.000.000 4 1 3 01 03 Swadaya Uang Kegiatan PILKADES 14.000.000 4 1 3 01 04 Swadaya Uang Kegiatan HUT RI 10.712.000 4 1 3 01 05 Swadaya Material dan tenaga Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Jombret RT 5 s/d 8 RW 04 98.175.000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - 4 1 4 90 Jasa Giro/Pendapatan Bunga - 4 1 3 90 01 Bunga Bank BKK - 4 1 3 90 02 Bunga Bank BPD Jateng - 4 2 Pendapatan Transfer 2.094.720.900 4 2 1 Dana Desa 1.491.434.000 4 2 1 01 Dana Desa 1.491.434.000 4 2 2 Bagi Hasil Pajak dan Restribusi 30.364.900 4 2 2 01 Perolehan Bagi Hasil Pajak Daerah 21.001.800 4 2 2 02 Perolehan Bagi Hasil Restribusi Daerah 9.363.100 4 2 3 ADD 432.922.000 4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 432.922.000 4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi 105.000.000 4 2 4 01 Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi 105.000.000

27. URAIAN ANGGARAN KODE REKENING 4 2 4 01 02 Bantuan Keuangan Untuk Bumdes 20.000.000 4 2 4 01 03 Bantuan Keuangan Untuk RTLH 30.000.000 4 2 4 01 04 Bantuan Keuangan Untuk Jambanisasi 50.000.000 4 2 5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 35.000.000 4 2 5 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 35.000.000 4 2 5 01 01 Bantuan Keuangan Untuk Taman Pendidikan Alqu'an 5.000.000 4 2 5 01 02 Bantuan Keuangan Pilkades 20.000.000 4 2 5 01 03 Bantuan Sarpras Perpudes 10.000.000 4 3 Pendapatan Lain-lain - 2.338.682.900 Pj. KEPALA DESA SEBORO JUMLAH PENDAPATAN JOKO PURNOMO NIP. 19620218 198812 1 001

28. Lampiran Peraturan Desa Seboro Nomor : 2 Tahun 2018 Tanggal : 23 Agustus 2018 DESA : SEBORO Tentang : RKP Desa Tahun Anggaran 2019 KECAMATAN : SADANG KABUPATEN : KEBUMEN B L R DANA DESA ADD BAGI HSL PAJAK/ RET BANTU-AN KEUANG-AN PADes Lain-lain Pendapatan yang syah 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 1 1 1 447.591.000 1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tersedianya SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 18 Orang Desa √ 259.753.200 259.753.200 DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2019 KODE BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) TARGET KINERJA (VOLUME) LOKASI SIFAT SUMBER DANA (Rp.) TOTAL 1 2 7 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tersedianya SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 18 Orang Desa √ 259.753.200 259.753.200 1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tersedianya Jaminan Sosial bagi Keoala Desa dan Perangkat Desa 1 Tahun Anggaran Desa √ 24.857.200 27.500.000 52.357.200 1 1 04 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Terselenggaranya Kegiatan Oprasional Pemerintah Desa 1 Tahun Anggaran Desa √ 74.064.100 74.064.100 1 1 06 Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Terselenggaranya Kegiatan Oprasional BPD 1 Tahun Anggaran Desa √ 24.000.000 24.000.000 1 1 07 Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW Terpenuhinya Oprasional RT/RW 49 RT dan 9 RW 1 Tahun Anggaran Desa √ 37.416.500 37.416.500 1 2 30.364.900 1 2 01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Tersedianya Sarana Prasarana Kantor 1 Ls Pemdes √ 20.000.000 20.000.000 1 2 02 Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa Terpeliharanya Prasarana Kantor Desa 1 Ls Desa √ 10.364.900 10.364.900 1 3 21.000.000 1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Partisipatif Teraptudate nya Data Kemiskinan Desa 864 KK Desa √ 21.000.000 21.000.000 1 4 131.500.000 1 4 01 Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa Tersusunya dan di tetapkanya Dokumen APB Desa 2 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1 4 01 Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa Tersusunya dan di tetapkanya Dokumen APB Desa 2 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000 1 4 03 Kegiatan penyusunan RKP Desa Tersusunya Rencana Kerja Pembangunan Desa 1 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000

29. B L R DANA DESA ADD BAGI HSL PAJAK/ RET BANTU-AN KEUANG-AN PADes Lain-lain Pendapatan yang syah 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 KODE BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) TARGET KINERJA (VOLUME) LOKASI SIFAT SUMBER DANA (Rp.) TOTAL 1 2 7 1 4 03 Kegiatan penyusunan RPJM Desa Tersusunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 1 Dokumen Desa √ 15.000.000 15.000.000 1 4 04 Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa Tersusunya Dokumen LPPD, LKPJ, Laporan Akhir Kepala desa 3 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000 1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa Perdes Pelestarian Lingkungan Tersusunya Perdes Lingkungan Hidup 1 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000 1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir masa jabatan Tersusunnya Laporan akhir masa jabatan 2 Dokumen Desa √ 10.000.000 10.000.000 1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa Terkelolanya Sistim Informasi Desa 1 Tahun Anggaran Desa √ 15.000.000 15.000.000 1 4 90 Pemilihan Kepala Desa Terpilihnya Kepala Desa 1 Kepala Desa Desa √ 20.000.000 20.000.000 14.000.000,00 54.000.0001 4 90 Pemilihan Kepala Desa Terpilihnya Kepala Desa 1 Kepala Desa Desa √ 20.000.000 20.000.000 14.000.000,00 54.000.000 1 4 91 Pembentukan BPD Terbentuknya BPD 9 BPD Desa √ 7.500.000 7.500.000 - 2 - 2 1 52.500.000 2 1 01 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Terfasilitasinya Kegiatan Belajar mengajar PAUD 2 Lembaga Dusun Karanganyar, Dusun Gentan √ 7.500.000 7.500.000 2 1 02 Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa. Terfasilitasinya Kegiatan Belajar mengajar Keagamaan 13 TPQ 7 Dusun √ 10.000.000 5.000.000 15.000.000 2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa Terkelolanya Perpusdes 1 Tahun Anggaran Desa √ 20.000.000 10.000.000 30.000.000 2 2 17.500.000 2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu Terfasilitasinya Kegiatan Posyandu Tingkat √ 12.000.000 12.000.000 2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Terfasilitasinya Kegiatan Desa Siaga 1 Kelompok Desa √ 5.500.000 5.500.000 2 3 623.179.000 2 3 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Embung Peningkatan Jalan Poros Menuju Obyek Wisata Selo Asri 600 x 3 x 0,15 m Dusun Gentatan √ 150.000.000 150.000.000 2 3 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Dusun Jombret Peningkatan Jalan Poros Lingkungan 700 x 2,5 x 0,12 m RW 4 √ 96.000.000 140.250.000 236.250.000 2 3 1 Kegiatan Perawatan Jalan Desa Peningkatan Jalan Dusun Kaligesing-Jojogan 100 x 3 x 0,15 m Dusun Kaligesing s/d Jojogan √ 100.000.000 100.000.000 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 3 1 Kegiatan Perawatan Jalan Desa Peningkatan Jalan Dusun Kaligesing-Jojogan 100 x 3 x 0,15 m Dusun Kaligesing s/d Jojogan √ 100.000.000 100.000.000

30. B L R DANA DESA ADD BAGI HSL PAJAK/ RET BANTU-AN KEUANG-AN PADes Lain-lain Pendapatan yang syah 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 KODE BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) TARGET KINERJA (VOLUME) LOKASI SIFAT SUMBER DANA (Rp.) TOTAL 1 2 7 2 3 90 Kegiatan pembangunan gedung taman bacaan masyarakat/pusat kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni budaya Terbangunya Gedung Serba Guna 1 Unit Desa √ 348.179.000 348.179.000 2 3 91 Kegiatan Peningkatan Jalan Dusun Jombret Peningkatan Jalan Dusun Jombret 500 x 3 x 0,15 m Dusun Jombret √ 225.000.000 225.000.000 2 3 92 Rehab Balai Dusun dan PKD Terpeliharanya Balai Dusun dan PKD 2 Unit Dusun Jojogan dan Dusun Jombret √ 50.000.000 50.000.000 2 8 150.000.000 2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa Bertambahnya Fasilitas Desa Wisata 1 Unit Dusun Gentan √ 150.000.000 - 150.000.000 3 - 3 1 24.255.000 Sub Bidang Pariwisata BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 3 1 24.255.000 3 1 02 Kegiatan Operasional Linmas. Meningkatnya SDM Linmas Desa 35 Orang Desa √ 7.500.000 7.500.000 3 1 04 Pelatihan kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Terlatihnya Tim Destana 30 Orang Desa √ 16.755.000 16.755.000 3 1 90 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi RTLH Terbangunnya RTLH 3 Rumah Desa √ 30.000.000 7.500.000 37.500.000 3 1 91 Kegiatan Jambanisasi dan Bak Sampah Terbuatnya Jamban bak sampah bagi RTM 20 Unit 7 Dusun √ 50.000.000 20.000.000 70.000.000 3 2 35.712.000 3 2 03 Penyelenggaraan Perayaan Hari Kemerdekaan Tingkat Desa Terfasilitasinya Kegiatan Peringatan HUT RI 1 Kegiatan Desa √ 25.000.000 10.712.000 35.712.000 3 3 7.500.000 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna Terfasilitasinya Kegiatan Karang Taruna 1 Tahun Anggaran Desa √ 7.500.000 7.500.000 3 4 17.831.000 3 4 02 Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan desa Karang LKMD Terfasilitasinya Kegiatan LKMD 1 Tahun Anggaran Desa √ 2.394.000 2.394.000 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamanaan Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga 3 4 02 Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan desa Karang LKMD Terfasilitasinya Kegiatan LKMD 1 Tahun Anggaran Desa √ 2.394.000 2.394.000 3 4 03 Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan desa PKK Terfasilitasinya Kegiatan Kemasyarakatan desa PKK 1 Tahun Anggaran Desa √ 10.437.000 10.437.000

31. B L R DANA DESA ADD BAGI HSL PAJAK/ RET BANTU-AN KEUANG-AN PADes Lain-lain Pendapatan yang syah 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 KODE BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) TARGET KINERJA (VOLUME) LOKASI SIFAT SUMBER DANA (Rp.) TOTAL 1 2 7 3 4 90 Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan desa KPMD Terfasilitasinya Kegiatan KPMD 1 Tahun Anggaran Desa √ 5.000.000 5.000.000 4 - 4 4 5.000.000 4 4 02 Penyuluhan/Pelatihan Perlindungan Anak Meningkatnya SDM Kelompok Pemerhati Anak (KPAD) 1 Kelompok Desa √ 5.000.000 5.000.000 4 4 90 Kegiatan fasilitasi bantuan siswa miskin Terbantunya biaya Pendidikan bagi RTM 17 Anak Desa √ 2.000.000 2.000.000 91 Kegiatan identifikasi masalah kesehatan Teridentifikasikanya Penyakit Hepatitis 1 Kegiatan Sosialisasi Desa √ 5.000.000 5.000.000 4 6 144.000.000 4 6 90 Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa 2 Tahun Anggaran Desa 100.000.000 20.000.000 24.000.000 144.000.000 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal BIDANG TAK TERDUGA 4 6 90 Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa 2 Tahun Anggaran Desa 100.000.000 20.000.000 24.000.000 144.000.000 5 - - - - - 5 1 30.000.000 5 1 00 Penanggulangan Bencana Penagana Darurat Korban Bencana 1 Tahun Anggaran Desa √ 30.000.000 30.000.000 1.491.434.000 432.922.000 30.364.900 140.000.000 27.500.000 216.462.000 2.338.682.900 Ditetapkan pada : Tanggal 23 Agustus 2017 Pj. KEPALA DESA SEBORO JOKO PURNOMO NIP. 19620218 198812 1 001 BIDANG TAK TERDUGA Sub Bidang Penanggulangan Bencana

32. DESA/KELURAHAN : SEBORO KECAMATAN : SADANG KABUPATEN : KEBUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Terbangunnya jamban dan Bak Sampah keluarga 20 Keluarga 60.000.000 Desa Seboro Pelayanan Penyehatan Lingkungan Terbangunnya jamban keluarga DINKES Tertuang dalam usulan musrengbang dan RKP Desa ( RTM Miskin)2 Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dan Jambanisasi 20 Keluarga 200.000.000 Desa Seboro Pengembangan perumahan (APBD Prov) Pengembangan perumahan DPKPLH Memenuhi kriteria RTLH, mencakup 3 komponen yaitu atap, lantai, dan dinding. 3 Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 4 Paket 155.000.000 Dusun Krajan, Gentan, Kaligesing dan Jojogan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Dinas Pertanian dan Pangan - tersedia sumber air tanah dangkal, merupakan daerah non irigasi teknis/tadah hujan, merupakan daerah tanaman pangan dan atau hortikultura DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2020 YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2018 NO INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN) VOLUME ANGGARAN (Rp) LOKASI NAMA KEGIATAN NAMA PROGRAM SKPD YANG DITUJU KETERANGAN* TANDATANGAN UPT DINAS/BADAN TERKAIT 3 Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 4 Paket 155.000.000 Dusun Krajan, Gentan, Kaligesing dan Jojogan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Dinas Pertanian dan Pangan - tersedia sumber air tanah dangkal, merupakan daerah non irigasi teknis/tadah hujan, merupakan daerah tanaman pangan dan atau hortikultura 4 Tersedianya air bersih yang aman 4,5 Km - Dusun Jombret, Gentan dan Geyong Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Program pembangunan infrastruktur perdesaan DPUPR Ada sumber air yang cukup 5 Terbangunaya Jalan Usaha Tani (JUT) 2,5 X 950 m 200.000.000 Dusun Kaligesing, Karanganyar, Jojogan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Dinas Pertanian dan Pangan - tersedia tanah desa, jalan tersebut untuk akses transportasi pertanian, lebar minimal 2,5 meter, jalan dimaksud masih berupa tanah 6 Pembangunan/pemeliharaan Sarpras Embung 1 Paket 450.000.000 Dusun Gentan Kegiatan pemeliharaan Embung Desa DPUPR Ditetapkan Desa Seboro, 23 Agutus 2018 Pj. KEPALA DESA SEBORO JOKO PURNOMO NIP.19620218 198812 1 001

33. Lampiran Peraturan Desa Seboro Nomor : 2 Tahun 2018 Tanggal : 23 Agustus 2018 DESA : SEBORO Tentang : RKP Desa Tahun Anggaran 2019 KECAMATAN : SADANG KABUPATEN : KEBUMEN B L R DANA DESA ADD BAGI HSL PAJAK/ RET BANTU-AN KEUANG-AN PADes Lain-lain Pendapatan yang syah 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 1 1 1 1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa Perdes Pelestarian Lingkungan Tersusunya Perdes Lingkungan Hidup 1 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000 Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2019 KODE BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) TARGET KINERJA (VOLUME) LOKASI SIFAT SUMBER DANA (Rp.) TOTAL 1 2 7 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa Perdes Pelestarian Lingkungan Tersusunya Perdes Lingkungan Hidup 1 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000 1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa Terkelolanya Sistim Informasi Desa 1 Tahun Anggaran Desa √ 15.000.000 15.000.000 1 4 90 Pemilihan Kepala Desa Terpilihnya Kepala Desa 1 Kepala Desa Desa √ 20.000.000 20.000.000 14.000.000,00 54.000.000 1 4 91 Pembentukan BPD Terbentuknya BPD 9 BPD Desa √ 7.500.000 7.500.000 - 2 - 2 1 52.500.000 2 1 01 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Terfasilitasinya Kegiatan Belajar mengajar PAUD 2 Lembaga Dusun Karanganyar, Dusun Gentan √ 7.500.000 7.500.000 2 1 02 Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa. Terfasilitasinya Kegiatan Belajar mengajar Keagamaan 13 TPQ 7 Dusun √ 10.000.000 5.000.000 15.000.000 2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa Terkelolanya Perpusdes 1 Tahun Anggaran Desa √ 20.000.000 10.000.000 30.000.000 2 2 17.500.000 2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu Terfasilitasinya Kegiatan Posyandu Tingkat 12.000.000 12.000.000 2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Terfasilitasinya Kegiatan Desa Siaga 1 Kelompok Desa √ 5.500.000 5.500.000 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan

34. B L R DANA DESA ADD BAGI HSL PAJAK/ RET BANTU-AN KEUANG-AN PADes Lain-lain Pendapatan yang syah 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 KODE BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) TARGET KINERJA (VOLUME) LOKASI SIFAT SUMBER DANA (Rp.) TOTAL 1 2 7 2 3 1.109.429.000 2 3 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Embung Peningkatan Jalan Poros Menuju Obyek Wisata Selo Asri 600 x 3 x 0,15 m Dusun Gentan √ 150.000.000 150.000.000 2 3 1 Kegiatan Perawatan Jalan Desa Peningkatan Jalan Dusun Kaligesing-Jojogan 100 x 3 x 0,12 m Dusun Kaligesing s/d Jojogan √ 100.000.000 100.000.000 2 3 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Dusun Jombret Peningkatan Jalan Poros Lingkungan 700 x 2,5 x 0,12 m RW 1 s/d RW 9 √ 96.000.000 140.250.000 236.250.000 2 3 90 Kegiatan pembangunan gedung taman bacaan masyarakat/pusat kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni budaya Terbangunya Gedung Serba Guna 1 Unit Desa √ 348.179.000 348.179.000 2 3 91 Kegiatan Peningkatan Jalan Dusun Jombret Peningkatan Jalan Dusun Jombret 500 x 3 x 0,15 m Dusun Jombret √ 225.000.000 225.000.000 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 3 91 Kegiatan Peningkatan Jalan Dusun Jombret Peningkatan Jalan Dusun Jombret 500 x 3 x 0,15 m Dusun Jombret √ 225.000.000 225.000.000 2 3 92 Rehab Balai Dusun dan PKD Terpeliharanya Balai Dusun dan PKD 2 Unit Dusun Jojogan dan Dusun Jombret √ 50.000.000 50.000.000 2 8 150.000.000 2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa Bertambahnya Fasilitas Desa Wisata 1 Unit Dusun Gentan √ 150.000.000 - 150.000.000 3 - 3 2 35.712.000 3 2 03 Penyelenggaraan Perayaan Hari Kemerdekaan Tingkat Desa Terfasilitasinya Kegiatan Peringatan HUT RI 1 Kegiatan Desa √ 25.000.000 10.712.000 35.712.000 4 - 4 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sub Bidang Pariwisata BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamanaan

35. B L R DANA DESA ADD BAGI HSL PAJAK/ RET BANTU-AN KEUANG-AN PADes Lain-lain Pendapatan yang syah 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 KODE BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) TARGET KINERJA (VOLUME) LOKASI SIFAT SUMBER DANA (Rp.) TOTAL 1 2 7 4 4 90 Kegiatan fasilitasi bantuan siswa miskin Terbantunya biaya Pendidikan bagi RTM 17 Anak Desa √ 2.000.000 2.000.000 91 Kegiatan identifikasi masalah kesehatan Teridentifikasikanya Penyakit Hepatitis 1 Kegiatan Sosialisasi Desa √ 5.000.000 5.000.000 5 - - - - - 5 1 50.000.000 5 1 00 Penanggulangan Bencana Penagana Darurat Korban Bencana 1 Tahun Anggaran Desa √ 50.000.000 50.000.000 1.306.179.000 - - 35.000.000 - 164.962.000 1.506.141.000 BIDANG TAK TERDUGA Sub Bidang Penanggulangan Bencana Ditetapkan pada : Tanggal 23 Agustus 2017 Pj. KEPALA DESA SEBORO JOKO PURNOMO NIP. 19620218 198812 1 001

36. DESA/KELURAHAN : SEBORO KECAMATAN : SADANG KABUPATEN : KEBUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Terbangunnya jamban keluarga 20 Unit 3.000.000 Pelayanan Penyehatan Lingkungan Terbangunnya jamban keluarga DINKES Tertuang dalam usulan musrengbang dan RKP Desa ( RTM Miskin) 2 Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dan Jambanisasi 20 Unit 10.000.000 Pengembangan perumahan (APBD Prov) Pengembangan perumahan DPKPLH Memenuhi kriteria RTLH, mencakup 3 komponen yaitu atap, lantai, dan dinding. 3 Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 25 Titik 155.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Dinas Pertanian dan Pangan - tersedia sumber air tanah dangkal, merupakan daerah non irigasi teknis/tadah hujan, merupakan daerah tanaman pangan dan atau hortikultura DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2020 YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2018 NO INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN) VOLUME ANGGARAN (Rp) LOKASI NAMA KEGIATAN NAMA PROGRAM SKPD YANG DITUJU KETERANGAN* TANDATANGAN UPT DINAS/BADAN TERKAIT 3 Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 25 Titik 155.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Dinas Pertanian dan Pangan - tersedia sumber air tanah dangkal, merupakan daerah non irigasi teknis/tadah hujan, merupakan daerah tanaman pangan dan atau hortikultura 4 Terbangunnya Jides 7 Dusun 7 Dusun DPUPR 5 Terbangunaya Jalan Usaha Tani (JUT) 2,5 X 950 m 200.000.000 Dusun Kaligesing, Karanganyar, Jojogan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Dinas Pertanian dan Pangan - tersedia tanah desa, jalan tersebut untuk akses transportasi pertanian, lebar minimal 2,5 meter, jalan dimaksud masih berupa tanah 6 Terpeliharanya Jembatan Penghubung 1 Unit 100.000.000 Dusun Geyong Kegiatan Pembangunan Bronjongisasi DPUPR Ditetapkan Desa Seboro, 23 Agutus 2018 Pj. KEPALA DESA SEBORO JOKO PURNOMO NIP.19620218 198812 1 001

37. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SEBORO KECAMATAN SADANG Jl Raya Sadang KM 25 Desa Seboro, Kec. Sadang, Kab. Kebumen SADANG 54353 KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) 1 tahun secara partisipatif yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dengan persetujuan BPD; b. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan BPD Desa Seboro tentang persetujuan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Mengingat : 1. 2. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

38. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights ( Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

39. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang perubahan undang- undang nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);

40. 20. 21. 22. 23. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105); Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Seboro Tahun 2016-2018; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. KEDUA : Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Seboro pada tanggal 15 Agustus 2018 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SEBORO KETUA, SAEFUL MUTAQIN

41. BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO Pada hari ini rabu, tanggal lima belas , bulan agustus, tahun dua ribu delapan belas bertempat di Balai Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas : Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh : 1. Ketua, 2. Sekretaris, 3. dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir. Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat oleh segenap anggota mengenai pokok-pokok hasil pembahasan sebagai berikut : MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DESA Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 Dengan kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018 dimaksud untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Seboro , 15 Agustus 2018 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO KETUA, SAEFUL MUTAQIN

42. DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA : SEBORO KECAMATAN : SADANG KABUPATEN : KEBUMEN TANGGAL : 15 Agustus 2018 NO NAMA ALAMAT RT/RW JABATAN TANDA TANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Saeful Mutaqin Ridwan Fadilah Wasingun Mujiman Sumarso Kaslam Sudiyono Nurhasan Martono Asrori Muhyono 02/01 01/06 03/01 01/02 01/03 01/04 05/04 01/05 06/06 04/09 01/09 Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota 1. ……… 2. .......... 3. ……… 4. .......... 5. ……… 6 ........... 7. ……… 8............ 9. …… 10. ……… 11. ……… KETERANGAN : 1. Jumlah Anggota : 11 orang 2. Hadir : 11 orang 3. Tidak Hadir : - orang 4. Quorum : Memenuhi Seboro , 15 Agustus 2018 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO KETUA, SAEFUL MUTAQIN

43. BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2019 Pada Kamis tanggal dua pulu tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di Wisma Embung Selo Asri Dusun Gentan telah diselenggarakan Musrenbang Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas draft Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019. Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut; A. Waktu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2018 untuk penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut : 1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada Hari senin tanggal dua puluh bulan agustus tahun dua ribu delapan belas dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun 2018, melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun 2020, analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2019 serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019. 2. Musyawarah Desa Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dilaksanakan pada hari kamis, tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan belas. Penyampaian daftar prioritas sekala Desa tahun anggaran 2019, daftar prioritas penanggulangan kemiskinan skala Desa Tahun 2019, dan daftar prioritas kegiatan

44. Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 yang di usulkan ke Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2018. B. Tujuan Tujuan dilaksanakannya Musyawarah Desa Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah untuk membahas dan menyepakati Draft Rancangan RKP Desa Seboro Tahun Anggaran 2019. C. Narasumber 1. Camat/Aparat Kecamatan/OPD Dinas/Badan di Kecamatan; 2. Kepala Sekolah; 3. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya; 4. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa; 5. Tim Penyusun ( POKJA RKPDes) D. Peserta Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah : 1. Delegasi Dusun, Wakil RT/RW; 2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Keagamaan; 3. UnsurPerempuan (sekurang-kurangnya 30 persen); 4. Unsur Masyarakat Miskin; 5. Wakil Kelompok Pemerhati Anak, Remaja/Pemuda; 6. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah; 7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD, PKK, LKMD, ). E. Hasil Hasil Musrenbang Desa adalah : 1. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Seboro Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD. 2. Menyepakati Delegasi Desa yang Mengikuti Musrenbangcam, sebagai wakil Desa sekaligus mengawal usulan prioritas kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019 yang di usulkan ke Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2018.

45. Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANGDES RKP Desa TAHUN 2018 NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN 1. HIKMAH ALFIATUN Tokoh Masyarakat 1. 2. SUMIYATI Tokoh Agama 2. 3. SURYADI Ketua Karangtaruna 3. 4. KASMIYATI Perwakilan Masyarakat Miskin 4. 5. MAHFUD Organisasi Masyarakat 5. 6. TOHAR Wakil Keterwakilan Anak 6. Seboro, 23 Agustus 2018 Pimpinan Rapat SAEFUL MUTAQIN Notulis RIDWAN FADILAH Mengetahui : Pj. Kepala Desa Seboro JOKO PURNOMO NIP. 19620218 198812 1 001

46. BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DESA SEBORO KECAMATAN SADANGKABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2019 Pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Wisma Embung Selo Asri Dusun Gentan telah diselenggarakan Musrenbang Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan: 1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh para Nara Sumber (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang Desa. 2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan). 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan Musrenbang Desa, maka pada: Hari dan Tanggal : Kamis, 23 Agustus 2018 Waktu : Pukul 08.00 WIB Tempat : Gedung Wisma Embung Selo Asri Dusun Gentan Musrenbang Desa Seboro : MENYEPAKATI a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2019; b. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020 yang akan diusulkan ke SKPD melalui Musrenbangcam Tahun 2018; c. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2018; d. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2018;

47. g. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPDesa Tahun 2019. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya Seboro tanggal 23 Agustus 2018 Pimpinan Sidang SAEFUL MUTAQIN

48. DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANGCAM RKP Desa TAHUN 2018 NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN 1. JOKO PURNOMO Kepala Desa 1. 2. SAEFUL MUTAQIN Ketua BPD 2. 3. SUKARDI Anggota LKMD 3. 4. SUMIYATI Perwakilan Perempuan 4. 5. KASMIYATI Perwakilan Masyarakat Miskin 5. 6. SURYADI Perwakilan Pemuda 6.

49. FOTO KEGIATAN LOKAKARYA RKP TAHUN ANGGARAN 2019

50. FOTO KEGIATAN LOKAKARYA RKP TAHUN ANGGARAN 2019

51. FOTO KEGIATAN MUSRENBANG RKP TAHUN ANGGARAN 2019

52. FOTO KEGIATAN MUSRENBANG RKP TAHUN ANGGARAN 2019

53. KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBOROKECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/21/KEP/2018 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBORO TAHUN 2019 KEPALA DESA SEBORO, Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Desa) perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) di Tingkat Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun RKP Desa di Desa Seboro tahun anggaran 2019. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

54. kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

55. Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Pulik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20); 19. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Seboro Tahun 2016 – 2018 (Lembaran Desa

56. Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 4); 20. Peraturan Desa Seboro Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penetapan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Desa Seboro (Lembaran Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 9); 21. Perturan Desa Seboro Nomor 8 tahun 2017 Tentang Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8). Memperhatikan: Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor :1675/tanggal18 Juli 2018 perihal Petunjuk Teknis Musrenbang Penyusunan RKP DesaTahun 2018. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugassebagai berikut : a. Melakukan pengkajian/evaluasi RKP Desa Tahun 2018; b. Melakukan pengkajian/evaluasi terhadap RPJM Desa; c. menyiapkan kelengkapan yang berkaitan dengan Musrenbang Desa; d. menyusun jadwal kegiatan; e. menyusun tata tertib/ketentuan Musrenbang Desa; f. melakukan identifikasi calon peserta Musrenbang Desa; g. mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan Musrenbang Desa; h. mengundang peserta dan nara sumber, minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan musrenbang, dilampiri hasil lokakarya desa; i. memandu dan memfasilitasi penyusunan RKP Desa;

57. j. memandu dan memfasilitasi lokakarya/pertemuan/ rapat- rapat dalam rangka penyusunan daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan; k. memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang Desa; l. merumuskan hasil musrenbang dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapannya; m. mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca musrenbang. KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seboro KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Seboro pada tanggal 30 Juli 2018 Penjabat Kepala Desa Seboro JOKO PURNOMO NIP. 19620218 198812 1 001 TEMBUSAN:disampaikan Kepada Yth. : 1. Bupati Kebumen; 2. Kepala DISPERMADES Kab. Kebumen; 3. Camat Sadang 4. Ketua BPD Desa Seboro

58. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBORO NOMOR : 141/21/KEP/2018 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOKKERJA (POKJA) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBORO SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DESA SEBORO NO NAMA UNSUR KEDUDUKAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Joko Purnomo Bilaludin,S.E Sukardi Nasihin Adiyono Sumiyati Nurhayati Sudiarti Suwarni Ristiyani Dwi Pamungkasari Kepala Desa Sekretaris Desa LKMD KPMD Kasi Kesejahteraan Masyarakat KPMD Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Pengendali Ketua sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Penjabat Kepala Desa Seboro JOKO PURNOMO NIP. 19620218 198812 1 001

59. KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBOROKECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/22/KEP/2018 TENTANG PENUNJUKKAN PERSONIL SEBAGAI DELEGASI/PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNANDESA TAHUN 2018 DI KECAMATAN SADANG KEPALA DESA SEBORO, Menimbang : a. bahwa untuk mengawal kesinambungan program kegiatan yangakan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten, perlu menunjuk Personil sebagai Delegasi/Peserta yang mewakili Pemerintahan Desa untuk mengikuti pembahasan usulan kegiatan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2018 di Kecamatan Sadang, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Personil sebagai Delegasi/Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tahun 2018 di Kecamatan Sadang.

60. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights ( Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

61. 8. 9. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

62. 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

63. 18. 19. 20. 21. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105); Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Seboro Tahun 2016 – 2018; (Lembaran Desa Seboro Tahun 2015 Nomor5); Peraturan Desa Seboro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 9); Peraturan Desa Seboro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPDes) Desa Seboro Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2018 Nomor 2). Peraturan Desa Seboro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2018 Nomor 8). MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU : : Menunjuk Personil sebagai Delegasi/Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tahun 2018 di Kecamatan Sadang dari Desa Seboro sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a. mewakili desa untuk mengawal rencana program/kegiatan dalam RKP Desa yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Tahun2019 (Skala Supra

64. Desa); dan b. melaporkan hasil Musrenbangcam kepada Kepala Desa melalui Kelompok Kerja Pembangunan Desa Seboro. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Seboro pada tanggal 23 Agustus 2018 PENJABAT KEPALA DESASEBORO JOKO PURNOMO NIP. 19620218 198812 1 001

65. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBORO NOMOR : 141/22/KEP/2018 TENTANG PENUNJUKKAN PERSONIL SEBAGAI PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN TAHUN 2018 DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN TAHUN 2018DARI DESA SEBORO No. Nama Unsur Alamat RT / RW Keterangan 1. Joko Purnomo Kepala Desa Kedungwaru 2. Saeful Mutaqin Ketua BPD 02/01 3. Suryadi Karang Taruna 03/01` 4. Sumiyati KPMD 01/04 5. Nurhayati Pengurus PKK 05/05 6 Nasihin Pemerhati Anak 01/08 PENJABAT KEPALA DESASEBORO JOKO PURNOMO NIP. 19620218 198812 1 001

66. KEPUTUSAN KEPALA DESASEBORO, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/27/KEP/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN BENDAHARA DESA DI DESA SEBORO, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2019 KEPALA DESASEBORO, Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Kegiatan, Bendahara Desa di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) KEPUTUSAN KEPALA DESASEBORO, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/27/KEP/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN BENDAHARA DESA DI DESA SEBORO, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2019 KEPALA DESASEBORO, Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Kegiatan, Bendahara Desa di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) KEPUTUSAN KEPALA DESASEBORO, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/27/KEP/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN BENDAHARA DESA DI DESA SEBORO, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2019 KEPALA DESASEBORO, Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Kegiatan, Bendahara Desa di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) KEPUTUSAN KEPALA DESASEBORO, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/27/KEP/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN BENDAHARA DESA DI DESA SEBORO, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2019 KEPALA DESASEBORO, Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Kegiatan, Bendahara Desa di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019

Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019

Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente(20)

Similar a Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019

Similar a Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019(20)

Más de Pemdes Seboro Sadang

Más de Pemdes Seboro Sadang(20)

Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019