Dokumen tersebut membahas pengaturan mengenai perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani sesuai dengan peraturan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.L/6/2017. Dokumen tersebut menjelaskan tentang subjek dan bentuk perizinan perhutanan sosial, syarat-syarat permohonan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial, ketentuan mengenai pola tanam, bagi hasil, tata cara permohonan,

1. LEGAL MEMORANDUM
DARI : SANDORO PURBA
KEPADA : JKPP DAN SLPP
TENTANG : PENGATURAN MENGENAI PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI SESUAI DENGAN
P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.L/ 6/2017
Bagaimana prosedur penetapan Perhutanan Sosial di Wilayah
Kerja Perum Perhutani sesuai dengan
P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.l/6/2017 Tentang
Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani?
I. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1, Perhutanan Sosial
adalah:
“Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani
adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan
dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum
Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku
utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan
lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin
pemanfaatan hutan·”
II. Subjek-subjek dalam pengaturan ini adalah:
1. Masyarakat
Pasal 1 angka 4
“Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang
tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau yang
telah memiliki riwayat penggarapan dibuktikan dengan surat
keterangan dari Ketua Kelompok masyarakat, Ketua Kelompok
Tani Hutan, atau Ketua Koperasi”
2. Penggarap
Pasal 1 angka 5
“Penggarap adalah petani dengan mata pencaharian utama
mengerjakan lahan secara langsung.”
3. Prasyarat khusus:
Pasal 11 ayat (3)
“Ketua kelompok pemohon atau anggota kelompok pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani penggarap
yang tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan
dibawah atau sama dengan 0,5 (lima persepuluh) hektar”
4. Dengan demikian, subjek yang akan memperoleh Izin
Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) adalah:
a. Kelompok Masyarakat;
b. Gabungan Kelompok Tani Hutan;
c. Koperasi Setempat/Koperasi Mitra BUMDes.
yang merupakan petani penggarap yang tidak memiliki
lahan atau petani yang memiliki lahan dibawah atau sama
dengan 0,5 (lima persepuluh) hektar

2. III. Bentuk perizinan dalam pengaturan ini adalah:
 IPHPS
Pasal 1 angka 3
“Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang
selanjutnya disebut IPHPS adalah usaha dalam bentuk
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu
dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan
kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air,
pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam,
pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan
penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung
dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung
dan hutan produksi.”
 Bentuk IPHPS
“Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani
diberikan dalam bentuk IPHPS di Hutan Lindung dan
Hutan Produksi.” (Pasal 3)
 Kegiatan IPHPS, meliputi:
Pasal 5 Ayat (1):
a. usaha pemanfaatan kawasan;
b. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
dalam hutan tanaman;
c. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan
kayu dalam hutan tanaman;
d. usaha pemanfaatan air;
e. usaha pemanfaatan energi air;
f. usaha pemanfaatan jasa wisata alam;
g. usaha pemanfaatan sarana wisata alam;
h. usaha pemanfaatan penyerapan karbon
di hutan produksi dan hutan lindung;
dan
i. usaha pemanfaatan penyimpanan
karbon di hutan produksi dan hutan
lindung.
 Batasan IPHPS
Pasal 17
(1) IPHPS bukan merupakan hak kepemilikan
atas kawasan hutan.
(2) IPHPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang dipindahtangankan, diubah status
dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan
untuk kepentingan lain.
Dengan demikian, pemberian jenis usaha IPHPS sangat
bergantung pada persyaratan dan ketentuan yang akan
dijelaskan dalam tabel selanjtnya.

3. PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI SESUAI DENGAN P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.L/ 6/2017
No. Lingkup IPHPS
(Hutan Produksi)
IPHPS
(Hutan Lindung)
Ketentuan Khusus
1. Bentuk/Jenis
Usaha
usaha pemanfaatan
kawasan;
usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu dalam hutan
tanaman;
usaha pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu dalam
hutan tanaman;
usaha pemanfaatan air;
usaha pemanfaatan energi
air;
usaha pemanfaatan jasa
wisata alam;
usaha pemanfaatan sarana
wisata alam;
usaha pemanfaatan
penyerapan karbon di
hutan produksi; dan
usaha pemanfaatan
penyimpanan karbon di
hutan produksi.
usaha pemanfaatan
kawasan;
usaha pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu dalam
hutan tanaman;
usaha pemanfaatan air;
usaha pemanfaatan energi
air;
usaha pemanfaatan jasa
wisata alam;
usaha pemanfaatan sarana
wisata alam;
usaha pemanfaatan
penyerapan karbon di
hutan lindung; dan
usaha pemanfaatan
penyimpanan karbon di
hutan lindung.
Pasal 4
(1) Perhutanan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dapat
diberikan pada wilayah kerja dengan
tutupan lahan yang terbuka atau
terdapat tegakan hutan kurang dari
atau sama dengan 10% (sepuluh
perseratus) secara terus menerus
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
atau lebih.
(2) Dalam hal terdapat kondisi sosial
yang memerlukan penanganan secara
khusus dapat diberikan IPHPS pada
areal yang terbuka dengan tegakan
hutan di atas 10% (sepuluh
perseratus).
(3) Penetapan wilayah kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur
Jenderal yang membidangi planologi
kehutanan.
(4) Hasil penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dimasukan
pada revisi Peta Indikatif dan Areal
Perhutanan Sosial (PIAPS).

4. 2. a. Syarat Fisik Khusus Garapan1
:
“IPHPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf c dilaksanakan oleh anggota
kelompok dengan luas lahan garapan
efektif diberikan paling banyak 2 (dua)
hektar per kepala keluarga.”
Catatan Penting:
 Luas: Maksimal 2 (dua) Ha/KK
 Dapat Diwariskan2
:
 “Lahan garapan anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diwariskan atas persetujuan
kelompok.”
 Dilarang untuk dipindahtangankan;3
 Jika dipindahtangankan, lahan akan
dikembalikan kepada kelompok dan
koperasi/koperasi mitra BUMDes.4
Khusus Jasa Lingkungan5
:
“Usaha pemanfaatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d
sampai dengan huruf i, dikelola oleh
kelompok dan koperasi/ koperasi mitra
BUMDes serta bukan merupakan lahan
garapan anggota.”
Khusus Topografi tertentu6
:
Untuk areal yang mempunyai
kelerengan lebih dari 40% (empat
puluh perseratus), sempadan sungai,
sempadan pantai, mata air, kebun
bibit, bukit batu dan jalan
patroli/setapak dikelola oleh
kelompok dan koperasi/koperasi
mitra BUMDes
b. Syarat
Dokumen
Surat Permohonan dan Lampiran:
a. Daftar nama-nama pemohon IPHPS dan dilampiri fotocopy Kartu Tanda
Penduduk/NIK dan Kartu Keluarga;
b. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi,
dan potensi kawasan; dan
c. Peta areal yang dimohon.
1
Pasal 15 Ayat (1)
2
Pasal 15 Ayat (4)
3
PAsal 15 Ayat (5)
4
Pasal 16 Ayat (6)
5
Pasal 15 Ayat (3)
6
Pasal 15 Ayat (2)

5. 3. Pola Tanam IPHPS7
lahan efektif untuk produksi
dengan pola tanam:
a. budidaya tanaman pokok hutan
seluas 50% (lima puluh perseratus);
b. budidaya tanaman multi guna/
Multi Purpose Trees Species
(MPTS) seluas 30% (tiga puluh
perseratus);
c. c. budidaya tanaman semusim seluas
20% (dua puluh perseratus).
Bentuk:
 bentuk jalur atau wana tani
(Agroforestry);
 silvofishery, luas budidaya
ikan/udang (tambak) paling banyak
seluas 30% (tiga puluh perseratus);
 silvopasture (wana ternak), luas
budidaya tanaman semusim seluas
20% (dua puluh perseratus) dapat
ditanami tanaman pakan ternak;
 tumpang sari dengan tanaman
semusim atau pakan ternak.
IPHPS8
dalam hutan lindung pada lahan
efektif dengan pola tanam:
a. tanaman kayu non fast growing
species untuk perlindungan tanah
dan air seluas 20% (dua puluh
perseratus);
b. tanaman multi guna/Multi Purpose
Trees Species (MPTS) seluas 80%
(delapan puluh perseratus); dan
c. tanaman di bawah tegakan berupa
tanaman selain jenis umbi-umbian
dan/atau tanaman lainnya yang
menyebabkan kerusakan lahan.
4. Bagi Hasil  Hasil budidaya dapat dijual kepada BUMN dan/atau swasta.
 Bagi hasil dari keuntungan bersih IPHPS atas penjualan hasil budidaya diatur
sebagai berikut:
a. untuk tanaman pokok hutan 30% (tiga puluh perseratus) untuk Perum
Perhutani dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.
b. budidaya tanaman multi guna/Multi Purpose TreesSpecies (MPTS) 20% (dua
puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 80% (delapan puluh
perseratus) untuk pemegang IPHPS.
7
Pasal 6
8
Pasal 7

6. c. budidaya tanaman semusim dan ternak 10% (sepuluh perseratus) untuk
Perum Perhutani dan 90% (sembilan puluh perseratus) untuk pemegang
IPHPS.
d. budidaya ikan/silvofishery/tambak 30% (tiga puluh perseratus) untuk Perum
Perhutani dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.
e. usaha jasa lingkungan 10% (sepuluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan
90% (sembilan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.
5. Tata Cara
Permohonan
I. Surat permohonan dari:9
a. ketua kelompok masyarakat;
b. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
c. ketua koperasi setempat/ koperasi mitra BUMDes.
II. Ditujukan kepada Menteri,10
Tembusan:
a. Dirjen yang membidangi planologi kehutanan;
b. Kepala Dinas Provinsi;
c. Dirut Perum Perhutani.
III. Wajib didampingi, dari salah satu:
a. Pokja PPS, lembaga swadaya masyarakat, penyuluh, perguruan tinggi,
lembaga penelitian atau pemerintah daerah setempat.11
b. Dalam hal lembaga swadaya masyarakat, penyuluh, perguruan tinggi,
lembaga penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum menjadi
anggota Pokja PPS, maka dilakukan penyesuaian Pokja PPS.12
IV. Verifikasi:
 Dilakukan oleh: Pokja PPS dan/atau pendamping setempat.13
 Verifikasi akan diatur dalam Perdirjen
V. Penerbitan Izin.
Perubahan Anggota
Dalam hal terdapat perubahan atau
tambahan anggota kelompok,
diajukan kepada Menteri untuk
diverifikasi dan mendapatkan
persetujuan dari Direktur Jenderal.14
9
Pasal 11
10
PAsal 10 Ayat (1)
11
Pasal 10 Ayat (2)
12
Pasal 10 Ayat (3)
13
Pasal 12 Ayat (1)
14
Pasal 13 ayat (3)

7. 6. Pendampingan  Pendamping15
memberikan fasilitasi kepada Pemegang IPHPS
antara lain:
a. penyusunan berkas permohonan;
b. penyusunan rencana pemanfaatan hutan dan rencana kerja tahunan;
c. penguatan kelembagaan dan kelola kawasan;
d. pengembangan ekonomi produktif;
e. penyelesaian konflik;
f. pemulihan kawasan hutan; dan
g. perlindungan areal kerja.
 Percontohan16
“Pendamping dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berhak memanfaatkan lahan sebagai demplot untuk percontohan dengan
luas sesuai kebutuhan dan kesepakatan kelompok pemegang IPHPS.”
Pendampingan Pemohon17
(1) Pemohon IPHPS dapat
menunjuk pendamping lembaga
swadaya masyarakat setempat
yang berbadan hukum.
(2) Dalam hal Pemohon IPHPS
tidak menunjuk pendamping,
maka Pokja PPS menunjuk
pendamping setempat yang
berbadan hukum.
7. IPHPS
Jangka Waktu
 Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan IPHPS
a. nama, KTP/NIK, dan Kartu Keluarga;
b. lokasi dan luas;
c. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
d. hak dan kewajiban pemegang izin;
e. jangka waktu; dan
f. monitoring dan evaluasi.
 IPHPS diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dilakukan evaluasi
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun serta dapat
diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
IPHPS dapat diajukan melalui
permohonan atau penunjukan oleh
Menteri.18
15
Pasal 20 Ayat (1)
16
Pasal 20 Ayat (2)
17
Pasal 19
18
PAsal 9

8. 8. Hak dan
Kewajiban
Hak
a. melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan IPHPS;
b. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran
lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
c. mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya;
d. mendapatkan pendampingan dalam hal permohonan, pemanfaatan,
penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran;
e. mendapatkan hasil usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7; dan
f. bermitra dengan BUMN atau BUMS.
Kewajiban:
a. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
b. memberi tanda batas areal kerjanya;
c. menyusun rencana pemanfaatan jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun
dan jangka pendek selama 1 (satu) tahun;
d. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
e. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
f. mempertahankan fungsi hutan; dan
g. melaksanakan fungsi perlindungan.
9. Tidak
Berlakunya
IPHPS
Alasan:19
a. jangka waktu izin telah berakhir;
b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada
pemegang izin; atau
c. izin dikembalikan oleh pemegang izin.
 Sebelum dinyatakan tidak berlaku,
IPHPS harus dievaluasi oleh
KLHK.20
 Segala kewajiban pemegang
IPHPS harus diselesaikan
meskipun IPHPS telah dinyatakan
tidak berlaku.21
19
Pasal 18 Ayat (1)
20
Pasal 18 Ayat (2)
21
PAsal 18 Ayat (3)

9. 10. Pembinaan dan
Fasilitasi
 Kewenangan sepanjang mengenai Perhutanan Sosial dari:22
a. Direktur Jenderal;
b. Kepala Bdan;
c. Kepala Dinas
 Kewenangan tersebut dapat berupa:23
“penandaan batas areal kerja, pemetaan dengan drone, pendampingan,
penyuluhan, dukungan bibit, sarana produksi, bimbingan teknis, sekolah
lapang, promosi/pemasaran produk, penelitian dan pengembangan.
 Instansi lain yang dapat terlibat dalam rangka program pemberdayaan
masyarakat:24
a. kementerian/lembaga,
b. lembaga keuangan,
c. BUMN/BUMS.
 Kartu Perhutanan Sosial25
Anggota kelompok pemegang IPHPS diberikan Kartu Perhutanan Sosial
oleh Direktur Jenderal.
 Pembiayaan
dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan
belanja negara
kementerian/lembaga;
b. anggaran pendapatan dan
belanja daerah;
c. pinjaman pembiayaan
pembangunan hutan;
d. dana desa;dana rehabilitasi
hutan dan lahan; dan/atau
e. sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
11. Monitoring,
Evaluasi dan
Sanksi
Monitoring:26
 Berkala, 1 kali setiap 6 bulan.
Evaluasi
 Berkala, 1 kali dalam 1 Tahun.
Dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan:
 Pokja PPS, dan
 Perum Perhutani,
 dibantu oleh tim kerja yang ditetapkan
Sanksi Pencabutan Izin
Apabila:27
a. pemindahtanganan IPHPS;
b. manipulasi/pemalsuan data;
c. peringatan 3 kali berturut-
turut dalam waktu 1 bulan
akibat tidak memenuhi
kewajiban.
22
Pasal 23 Ayat (1)
23
Pasal 23 Ayat (2)
24
Pasal 23 Ayat (3)
25
Pasal 23 Ayat (4)
26
Pasal 22
27
PAsal 24

10. 11. Ketentuan
Peralihan
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:
a. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang
arealnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
b. PHBM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang arealnya diluar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang
Perhutanan Sosial.
c. Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutan lindung diluar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, diilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
Bogor, 27 Juli 2017
Catatan Akhir:
1. Ketentuan dalam Peraturan ini yang berkaitan dengan Pola Tanam dan Bagi Hasil tentu harus diperhatiikan dengan
seksama apakah akan dapat dijalankan atau tidak dalam kondisi-kondisi yang terdapat di lapangan
2. Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan ini, yang membuka kesempatan pemberian IPHPS pada kondisi wilayah kerja
“dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10% (sepuluh
perseratus) secara terus menerus selama 5 (lima) tahun atau lebih.” harus diterjemahkan dengan jelas. Karena, kondisi
yang demikian apakah masih benar untuk dikelola sebagai Kawasan Hutan atau kondisi lainnya yang harus diperiksa
dengan teliti. Selain itu, koordinasi dengan Direktur Jenderal yang membidangi Planologi dan untuk menempatkan
areal yang dimaksud ke dalam PIAPS tentu membutuhkan Pengaturan yang tepat dan dapat berjalan.
3. Mekanisme dalam Ketentuan Peralihan harus diterjemahkan dengan tepat. Dimana, implementasi pasal ini
mengharuskan evaluasi yang menyeluruh dan mentransformasikan bentuk kerjasama terdahulu ke dalam skema
perizinan saat ini.