1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
http://www.sipd.kemendagri.go.id
@ditjenbinakeuda
2. POROS
Pemerintahan &
Politik Dalam Negeri
• pelayanan &
pemberdayaan masyarkat
• pembangunan daerah
• Demokrasi
• penegakan hukum dan
• kesatuan bangsa
• Penjabaran Visi, Misi, dan
Program sesuai dgn
agenda prioritas kerja
Presiden dan Wakil
Presiden.
• Penjabaran Program
Operasional KEMENDAGRI
• Koordinasi antar K/L
secara terpadu
Melaksanakan program
secara efektif, efisien,
bersih berwibawa dlm
rangka memperkokoh NKRI
Mengelola dan
memecahkan berbagai
isu strategis
UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA
MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum
penyelenggaraan pemda secara nasional
SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG
BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS
Pasal 373
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah provinsi.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara nasional
dikoordinasikan oleh Menteri.
Pasal 374
(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan
oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala
lembaga pemerintah nonkementerian.
(2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat
umum meliputi:
a. pembagian Urusan Pemerintahan;
b. kelembagaan Daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan Daerah;
e. pembangunan Daerah;
f. pelayanan publik di Daerah;
g. kerja sama Daerah;
h. kebijakan Daerah;
i. kepala Daerah dan DPRD; dan
3. SATU DATA
SATU
SISTEM
Perpres Stranas PK
Perpres SPBE
Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan
& Keuangan Daerah
Perpres Satu Data
PP Standar Akuntansi Pemerintahan
90 70
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12
39 54
95
23
PP Pengelolaan Keuda
UU Pemerintahan Daerah
71
77
Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuda
4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
memiliki kewenangan melakukan
sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah mulai dari penyelenggaraan
Permendagri No. 86 Tahun
2017 (REVISI)
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Ranperda Tentang RJPD Dan RPJMD,
Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan
RKPD
PP No. 12 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Daerah
PP No. 18 Tahun 2016 jp PP 72
Tahun 2019
Perangkat Daerah
UU 23 Tahun
2014
Pemerintahan
Daerah
01
04
05
PP No. 13 Tahun 2019
Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
02 06
Permendagri No. 90
Tahun 2019
Klasifikasi, Kodefikasi &
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan & Keuangan
Daerah
PP No. 12 Tahun 2017
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelanggaraan Urusan
Pemerintahan Konkuren
03 07
08
09
12
Permendagri No. 99
Tahun 2018
Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah
11
Permendagri 40 Tahun
2020
Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja
Permendagri 64 Tahun
2020
Pedoman Penyusunan APBD
TA 2021
Permendagri 18 Tahun
2020
Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
10
Permendagri No. 77 Tahun
2020
Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
Permendagri No. 70 Tahun
2019
Sistem Informasi Pemerintah Daerah
5. Pemahaman atas Kedudukan, Tugas dan wewenangan Pengelola Keuangan Daerah
Pemahaman dalam Penerapan Pengelola Keuangan Daerah dalam Struktur
Perangkat Daerah di SKPD
Pemahaman dan Ketepatan dalam pengunaan Struktur APBD
konsistensi Alur/Siklus Pengelolaan keuangan daerah
Penerapan SPI secara digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
1
2
3
4
5
7. Optimalisiasi Peran Pengguna
Anggaran
Pelimpahan KPA yang bersifat Pilihan
(tidak Wajib)
Saat terjadi Pelimpahan kepada KPA
maka tanggung jawab keuangan
berpindah dari PA
Optimalisasi Peran PPTK dalam
administrasi kinerja dan bukti keuangan
termasuk administrasi pengadaan
barang & Jasa
Optimalisasi Peran PPK-SKPD dalam
melaksanakan fungsi akuntansi &
penyusunan Laporan keuangan SKPD
Mengembalikan Peran Bendahara
sebagai Mitra PA bukan bawahan
PPTK/PPK-SKPD
Optimalisasi Koordinasi & Komunikasi
TAPD
Mendudukan Pejabat Pembuat
Komitmen dalam APBD
KEPALA DAERAH
pemegang kekuasaan
Pengelolaan Keuda
mewakili PEMDA dalam
kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan
Menetapkan
Perda
APBD
P-APBD
PP-APBD
Kebijakan terkait
Pengelolaan APBD
Kebijakan terkait
Pengelolaan keuda
Melaksanakan
kewenangan lain sesuai
PUU
Pelimpahan
Pemilik Modal
PERUMDA
Pemegang Saham
PERSEROAN
Menyusun &
Mengajukan
Rancangan P-
APBD
Rancangan PP-
APBD
Rancangan
APBD
Mengambil Tindakan
Tertentu dlm keadaan
Mendesak
SEKDA sebagai
Koordinator
Kepala SKPKD
sebagai PPKD
Kepala SKPD
sebagai PA
8. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala
SKPD yang melaksanakan unsur penunjang
urusan pemerintahan pada pemerintah
daerah yang melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah
Kepala SKPKD
sebagai PPKD
Menyusun
Melaksanakan
APBD
P-APBD
PP-APBD
Kebijakan
Pengelolaan
keuda
Pemungutan
Pendapatan Daerah
Fungsi BUD
Tugas Lainnya
Menyusun Kebijakan & Domlak APBD
Mengesahkan DPA-SKPD
Menetapkan SPD
Melaksanakan/Melakukan :
Pengendalian Pelaks APBD
Pemungutan Pajak Daerah
Sistem Akuntansi & Pelaporan
Pencatatan & Pengesahan
Penerimaan & Pengeluaran
Daerah yg tidak melalui Kasda
Memberikan Juknis Pelaks Sistem
Penerimaan & Pengeluaran Daerah
Menyiapkan Pelaks Pinjaman &
Pemberian Jaminan a.n. Pemda
Menyajikan Informasi Keuda
Mengelola Investasi
Menetapkan Anggaran Kas
melakukan pembayaran melalui
penerbitan SP2D
Membuka Rekening
Kas Umum Daerah
Penerimaan
Pengeluaran
Menyusun Laporan Keuangan yang
Merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Dalam hal kewenangan pemungutan pajak
daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD,
SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat melaksanakan
pemungutan pajak daerah.
Pengelolaan investasi memperhatikan
perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau
manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari
investasi tersebut.
Dalam hal kewenangan mengelola investasi
dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD
sesuai ketentuan peraturan perundang-
9. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Kuasa BUD
Kuasa BUD
Menyiapkan
Menerbitkan
memantau
Mengusahakan &
Mengatur
Menyimpan
Anggaran Kas
SPD
dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan
dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD
SP2D
Pelaksanaan Penerimaan & Pengeluaran melalui Bank &
Lembaga Keuangan Lainnya
Dana untuk Pelaksanaan APBD
Uang Daerah
Melaksanakan/
Melakukan
Penempatan Uang Daerah & Mengelola Investasi
Pembayaran atas beban APBD
Pemberian Pinjaman a.n. Pemda
Pengelolaan Utang & Piutang Daerah
Penagihan Piutang Daerah
melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam
mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana
bergulir yang tidak tertagih atas investasi
BUD
Kuasa BUD bertanggung jawab
kepada PPKD selaku BUD.
Kepala daerah atas usul BUD
dapat menetapkan lebih dari 1
(satu) Kuasa BUD di lingkungan
SKPKD dengan pertimbangan
besaran jumlah uang yang
dikelola, beban kerja, lokasi,
dan/atau rentang kendali.
Pertimbangan atas besaran
jumlah uang yang dikelola,
10. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Pengguna Anggaran
Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan
wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA
melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan
jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PA yang bertindak sebagai
pejabat pembuat komitmen
dapat dibantu oleh pegawai
yang memiliki kompetensi
sesuai dengan bidang tugas
pejabat pembuat komitmen
atau agen pengadaan sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PA bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada kepala
daerah melalui sekretaris
daerah.
Kepala SKPD
sebagai PA
Menyusun &
Menyampaikan
Melaksanakan/
melakukan
Menetapkan
RKA-SKPD
DPA-SKPD
Anggaran Kas SKPD
Dokumen NPHD
Dokumen Pemberian Bansos
Dokumen permintaan pengesahan pendapatan & belanja atas penerimaan & pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah
Laporan Keuangan SKPD
Tindakan yg Mengakibatkan Pengeluaran
atas beban APBD
Anggaran SKPD yg Dipimpinnya
Pengujian atas Tagihan &
memerintahkan Pembayaran
Pemungutan Retribusi Daerah
Pemungutan Lain-lain PAD yang Sah
Tugas PA Lainnya
PPTK
PPK-SKPD
Pejabat Lainnya
Mengadakan Perikatan/Perjanjian Kerja sama
Menandatangani SPM
Menandatangani NPHD
Menandatangani dokumen Pemberian Bansos
menandatangani dokumen permintaan pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
Mengelola Utang & Piutang SKPD
Mengawasi Pelaks Anggaran SKPD
Pembantu Bendahara
Penerimaan, Pembantu
Bendahara pengeluaran &
Pembantu Bendahara
Pengeluaran Pembantu
pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya;
hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada
penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan
sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; dan
kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
perjanjian atau perikatan;
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; dan
piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPK-UNIT SKPD
11. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Kuasa Pengguna Anggaran
• PA dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada kepala Unit SKPD
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
• Pelimpahan kewenangan berdasarkan
pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub
kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
Pelimpahan sebagian kewenangan
ditetapkan oleh kepala daerah atas usul
kepala SKPD.
Dalam hal mengadakan ikatan untuk
pengadaan barang dan jasa, KPA
bertindak sebagai pejabat pembuat
komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KPA yang merangkap sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh
PERTIMBANGAN BESARAN
ANGGARAN
PERTIMBANGAN LOKASI DAN/ATAU
RENTANG KENDALI
dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran
anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang
kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
dilakukan terhadap SKPD yang membentuk
cabang dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah,
dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kepala Unit SKPD
sebagai KPA
Melaksanakan/
melakukan
Mengadakan
Menetapkan
Tindakan yg Mengakibatkan Pengeluaran atas beban APBD
Anggaran unit SKPD yg Dipimpinnya
Pengujian atas Tagihan & memerintahkan Pembayaran
Pemungutan Retribusi Daerah
Tugas KPA Lainnya
Perikatan/Perjanjian Kerja sama dengan pihak lain
PPTK
Pejabat Lainnya
Kepala SKPD
sebagai PA
Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya
Menandatangani SPM-TU dan SPM-LS
12. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PA/KPA dalam melaksanakan
kegiatan/sub kegiatan menetapkan
pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku
PPTK.
PPTK bertugas membantu tugas dan
wewenang PA/KPA.
PPTK
Mengendalikan & Melaporkan
Perkembangan Pelaksanaan
Teknis
Menyiapkan Dokumen dalam
rangka Pelaksanaan Anggaran
Menyiapkan Dokumen
Pengadaan Barang dan Jasa
menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan; dan
melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan kepada PA/KPA.
menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan;
menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan; dan
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.
PPTK pada SKPD bertanggung jawab
kepada PA.
PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab
kepada KPA
Dalam hal PPTK berhalangan sementara
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, PA/KPA mengambil alih
mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PA/KPA dapat menetapkan lebih
dari 1 (satu) PPTK di lingkungan
SKPD/Unit SKPD
Penetapan PPTK berdasarkan
pertimbangan kompetensi
jabatan, besaran anggaran
Kegiatan/sub kegiatan, beban
kerja, lokasi, rentang kendali,
dan/atau pertimbangan
objektif lainnya yang
kriterianya ditetapkan kepala
daerah.
Pertimbangan penetapan PPTK
didasarkan atas pelaksanaan tugas
dan fungsi.
PPTK merupakan Pegawai
ASN yang menduduki
jabatan struktural sesuai
dengan tugas dan
fungsinya
Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural merupakan pejabat satu
tingkat di bawah kepala SKPD selaku
PA dan/atau memiliki kemampuan
manajerial dan berintegritas.
Dalam hal PA melimpahan
kepada KPA, PPTK merupakan
Pegawai ASN yang menduduki
jabatan struktural satu tingkat
di bawah KPA dan/atau memiliki
kemampuan manajerial dan
berintegritas.
Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN
yang menduduki jabatan struktural,
PA/KPA dapat menetapkan pejabat
fungsional selaku PPTK yang
1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
14. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Daerah SKPD
Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK
SKPD melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.
Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang
lingkup tugas dan wewenang di SKPKD
Pada pola pengelolaan keuangan BLUD,
PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan
wewenang BLUD
PPK SKPD tidak merangkap sebagai
pejabat dan pegawai yang bertugas
melakukan pemungutan pajak daerah dan
retibusi daerah, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
PPK-SKPD
Melakukan
Menyiapkan SPM
Melaksanakan fungsi akuntansi
pada SKPD
Menerbitkan surat pernyataan
verifikasi kelengkapan dan
keabsahan
SPP-UP,
SPP-GU,
SPP-TU, dan
SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM
verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran
verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran
verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan
oleh Bendahara lainnya
verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah
dari bendahara penerimaan;
Menyusun laporan keuangan SKPD
Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan
untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
15. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Daerah – UNIT SKPD
Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada
KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas
pertimbangan:
Besaran Anggaran
Khusus SETDA
Rentang Kendali
Dan/atau Lokasi
Dibentuknya
Organisasi Bersifat Khusus
PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang
menduduki jabatan struktural untuk menjalankan
fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang
bertugas membantu PPK Unit SKPD.
PPK-UNIT SKPD
Melakukan
Menyiapkan SPM-TU & SPM-LS
Menerbitkan surat pernyataan
verifikasi kelengkapan dan
keabsahan
SPP-TU, dan
SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM
verifikasi SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran
verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu
verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah
dari bendahara penerimaan Pembantu/Lainnya;
Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu.
16. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah – UNIT
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN
yang menduduki jabatan struktural
untuk menjalankan fungsi
penatausahaan keuangan unit SKPD.
Kepala Unit SKPD dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu PPK
Unit SKPD.
PPK-Unit
Organisasi Bersifat
Khusus
Melakukan
Menyiapkan SPM
Melaksanakan fungsi akuntansi
pada SKPD
Menerbitkan surat pernyataan
verifikasi kelengkapan dan
keabsahan
SPP-UP,
SPP-GU,
SPP-TU, dan
SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM
verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran
verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran
verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan
oleh Bendahara lainnya
verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah
dari bendahara penerimaan;
Menyusun laporan keuangan SKPD
Verifikasi oleh PPK-Unit Organisasi bersifat khusus dilakukan dengan tujuan untuk meneliti
kelengkapan dan keabsahan.
17. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Bendahara Penerimaan
• Kepala daerah menetapkan Bendahara
Penerimaan untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan pada
SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku
BUD
• Dalam hal PA melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada KPA, kepala
daerah dapat menetapkan Bendahara
Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD
yang bersangkutan.
• Bendahara Penerimaan Pembantu pada
unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD
kepada kepala daerah melalui PPKD.
• Bendahara Penerimaan Pembantu
memiliki tugas dan wewenang sesuai
dengan lingkup penugasan yang
Bendahara
Penerimaan
Menerima
Menyimpan
Menyetor Ke
RKUD
Uang & Bukti transaksi
Pendapatan Daerah
Menatausahakan &
Mempertanggung
jawabkan
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah
pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik
meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD
melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah
meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya
menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah
Bendahara Penerimaan Pembantu
18. Bendahara Penerimaan & Bendahara
Penerimaan Pembantu
Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Penerimaan Pembantu bertanggung
jawab secara administratif dan
fungsional.
Bendahara Penerimaan bertanggung
jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas penerimaan
pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
Bendahara Penerimaan Pembantu
bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara
administratif atas penerimaan pada unit
SKPD dan disampaikan kepada KPA
Bendahara Penerimaan bertanggung
jawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban
secara fungsional atas penerimaan pada
SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD
Bendahara Penerimaan Pembantu
bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara fungsional atas
penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada Bendahara Penerimaan
Kepala SKPD atas usul Bendahara
Penerimaan dapat menetapkan pegawai
yang bertugas membantu Bendahara
Penerimaan untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaan pendapatan daerah
Pegawai yang bertugas membantu
Bendahara Penerimaan melaksanakan
tugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan kepala
SKPD
• Pegawai yang bertugas membantu
Bendahara Penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Bendahara Penerimaan.
• Pegawai yang bertugas membantu
Bendahara Penerimaan disebut
1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
19. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Bendahara Pengeluaran & Bendahara
Pengeluaran Pembantu
• PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran
kepada kepala daerah.
• Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau
pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
Bendahara
Pengeluaran
Menerima & menyimpan
UP,GU & TU
Mengajukan SPP UP/GU/TU/LS
Menolak Perintah Bayar dari
PA
Membuat laporan
Pertanggung jawaban
Meneliti Kelengkapan
Dokumen Pembayaran
Melaksanakan Pembayaran
dari UP,GU & TU
Memungut & menyetorkan
PPh & PPN
Periodik :
SPJ-Administratif
SPJ Fungsional
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu Menerima & menyimpan
Mengajukan SPP TU/LS
TU dari BUD
Menolak Perintah Bayar dari
KPA
Membuat laporan
Pertanggung jawaban
Meneliti Kelengkapan
Dokumen Pembayaran
Melaksanakan Pembayaran
Memungut & menyetorkan
PPh & PPN
Pelimpahan UP dari
Bendahara Pengeluaran
Periodik :
SPJ-Administratif
SPJ Fungsional
melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala
Daerah
memeriksa kas secara periodik
menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal
menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank
menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal
pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang
melaksanakan fungsi BUD
• Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala
daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran
Pembantu.
• Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas
pertimbangan:
1) besaran anggaran;
2) rentang kendali dan/atau lokasi;
• Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat
khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit
organisasi bersifat khusus.
• Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas
dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
20. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Bendahara Pengeluaran
• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara
administratif dan fungsional.
• Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada KPA.
• Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.
• Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit
SKPD dan disampaikan kepada KPA.
• Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PPKD selaku BUD.
• Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
• Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan.
• Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
• Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara
Pengeluaran.
21. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Bendahara Penerimaan &
Pengeluaran Dilarang:
1
melakukan aktivitas
perdagangan, pekerjaan
pemborongan, dan
penjualan jasa;
3
menyimpan uang pada
suatu bank atau
lembaga keuangan
lainnya atas nama
pribadi baik secara
langsung maupun tidak
langsung
4
larangan berlaku juga
terhadap Bendahara
Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan
Bendahara Khusus.
2
bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan
pekerjaan dan/atau
penjualan jasa;
“Larangan bagi Bendahara
Penerimaan, Bendahara
Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran
Pembantu dilakukan
terhadap kegiatan, sub
kegiatan, tindakan, dan/atau
aktivitas lainnya yang
berkaitan langsung dengan
22. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD)
Membahas
Menyusun Verifikasi
Menyiapkan
Melaksanakan
Tugas Lainnya
TAPD
Kebijakan Pengelolaan
keuda
Rancangan APBD/P-
APBD/PP-APBD
Hasil Evaluasi APBD/P-
APBD/PP-APBD
Rancangan KUA/
Perubahan KUA
Rancangan PPAS/
Perubahan PPAS
RKA-SKPD
Rancangan DPA-
SKPD/P-DPA-
SKPD
SE-KDH ttg Pedoman
Penyusunan RKA
• Dalam proses penyusunan APBD,
Kepala Daerah dibantu oleh TAPD
yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah.
• TAPD beranggotakan terdiri atas
pejabat perencana daerah, PPKD,
dan pejabat pada SKPD lain sesuai
dengan kebutuhan.
• Dalam melaksanakan tugas TAPD
dapat melibatkan instansi sesuai
dengan kebutuhan
23. 1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
SK KEPALA DAERAH SK PENGGUNA ANGGARAN
• Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuda;
• Kepala SKPKD selaku PPKD;
• Kepala SKPD selaku PA.
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
• Bendahara Penerimaan;
• Bendahara Pengeluaran;
• Bendahara Penerimaan Pembantu – dalam hal ada
dibentuk KPA - Unit SKPD;
• Bendahara Pengeluaran Pembantu – dalam hal ada
dibentuk KPA - Unit SKPD;
• Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah;
• Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
utang dan piutang daerah;
• Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dalam hal ada KPA maka PPTK ditetapkan
oleh KPA;
• Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK - SKPD)
• Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD
(PPK - Unit SKPD);
• Pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuda sesuai per-UU-an antara lain:
Pembantu Bendahara Penerimaan,
Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf
PPK-SKPD, Staf PPTK dll
24. STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
PA
PPTK PPTK PPTK PPTK
PPK-SKPD
PPTK
Bendahara
Penerimaan
Bendahara
Pengeluaran
II
III
IV
III III III III
TANPA KPA
Mendudukan tugas dan fungsi
jabatan struktural pada perangkat
daerah dalam meletakkan jabatan
pengelola keuangan daerah
Menyelesaikan permasalahan
kekosongan jabatan struktural
sebelum meletakkan jabatan
pengelolaan keuangan daerah
Penetapan/penunjukan jabatan
pengelolaan didasarkan
kebutuhan setiap SKPD yang
bersifat dinamis
Setiap Jabatan pengelolaan
Keuangan Daerah ditetapkan oleh
Kepala daerah/Pengguna
angaran/Kuasa pengguna
anggaran sesuai dengan
kewenangannya
25. STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
PA
KPA KPA PPTK PPTK
PPK-SKPD
PPTK
Bendahara
Penerimaan
Bendahara
Pengeluaran
II
III
IV
III III III III
PPTK
IV
PPTK
IV
PPTK
IV
Bendahara
Penerimaan/
Pengeluaran
Pembantu
Bendahara
Penerimaan/
Pengeluaran
Pembantu
KPA
PPTK PPTK
PPK-UNIT SKPD
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
III
IV
IV IV
DENGAN KPA
LOKASI /RENTANG
KENDALI
BESARAN
ANGGARAN
26. DENGAN KPA
1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI
PA
KPA KPA
Bendahara
Pengeluaran
I
II II
PPTK
III
PPTK
III
PPTK
III
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
PPTK
KPA
II
PPTK
III
PPTK
III
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
KPA
II
PPTK
III
PPTK
III
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
III
KPA
II
PPTK
III
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
PPTK
III
KPA
II
PPTK
III
PPTK
III
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
KPA
II
PPTK
III
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
PPK-SKPD
III
KPA
II
PPTK
III
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
PPTK
III
KPA
II
PPTK
III
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
PPTK
III
PPTK
III
PPK-UNIT SKPD
III/
IV PPK-UNIT SKPD
III/
IV
PPK-UNIT SKPD
III/
IV
PPK-UNIT SKPD
III/
IV
PPK-UNIT SKPD
III/
IV
PPK-UNIT SKPD
III/
IV
PPK-UNIT SKPD
III/
IV PPK-UNIT SKPD
III/
IV
PPK-UNIT SKPD
III/
IV
PPTK
III/
IV
Contoh Struktur di atas
hanya Jika Fasilitas yang
bersifat Pilihan Digunakan
Seluruhnya !!!
27. DENGAN KPA
1 PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SEKRETARIAT
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PA
KPA KPA
Bendahara
Pengeluaran
II
III III
PPTK
IV
PPTK
IV
PPTK
IV
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
PPTK
KPA
III
PPTK
IV
PPTK
IV
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
KPA
III
PPTK
IV
PPTK
IV
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
IV
KPA
III
PPTK
IV
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
PPTK
IV
KPA
III
PPTK
IV
PPTK
IV
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
KPA
III
PPTK
IV
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
PPK-SKPD
IV
KPA
III
PPTK
IV
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
PPTK
IV
KPA
III
PPTK
IV
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
PPTK
IV
PPTK
IV
KPA
III
PPTK
IV
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
PPTK
IV
KPA
III
PPTK
IV
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
PPTK
IV
KPA
III
PPTK
IV
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
PPTK
IV
PPK-UNIT SKPD
IV
PPK-UNIT SKPD
IV
PPK-UNIT SKPD
IV
PPK-UNIT SKPD
IV
PPK-UNIT SKPD
IV
PPK-UNIT SKPD
IV
PPK-UNIT SKPD
IV
PPK-UNIT SKPD
IV
PPK-UNIT SKPD
IV
PPK-UNIT SKPD
IV
PPK-UNIT SKPD
IV
PPK-UNIT SKPD
IV
PPTK
IV
Contoh Struktur di
atas hanya Jika
Fasilitas yang bersifat
Pilihan Digunakan
Seluruhnya !!!
28. TINGKAT ESELON JABATAN STRUKTURAL
PELAKSANA KINERJA
BERDASARKAN TUSI
JABATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
I Sekretaris Daerah Provinsi Program dan Kegiatan
Koordinator Pengelolaan
Keuda & Pengguna Anggaran
II Kepala Biro Program dan Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran
II Kepala Dinas/Badan Program dan Kegiatan
PPKD dan/atau Pengguna
Anggaran
III Kepala Bidang Perbendaharaan Kegiatan/Sub Kegiatan Kuasa BUD
III
Kepala
Bidang/Bagian/UPTD/Cabang/RS
UD
Kegiatan/Sub Kegiatan
Kuasa Pengguna
Anggaran/PPTK
III Sekretaris Dinas/Badan Kegiatan/Sub Kegiatan PPK-SKPD
IV Kepala Sub Bidang/Bagian Sub Kegiatan PPTK
PROVINSI
29. TINGKAT ESELON JABATAN STRUKTURAL
PELAKSANA KINERJA
BERDASARKAN TUSI
JABATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
II
Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota
Program dan Kegiatan
Koordinator Pengelolaan
Keuda & Pengguna
Anggaran
II Kepala Dinas/Badan Program dan Kegiatan
PPKD dan/atau Pengguna
Anggaran
III Camat Program dan Kegiatan Pengguna Anggaran
III Kepala Bidang Perbendaharaan Kegiatan/Sub Kegiatan Kuasa BUD
III
Kepala
Bidang/Bagian/UPTD/Lurah/RSU
D
Kegiatan/Sub Kegiatan
Kuasa Pengguna
Anggaran/PPTK
III Sekretaris Dinas/Badan Kegiatan/Sub Kegiatan PPK-SKPD
IV Kepala Sub Bidang/Bagian Sub Kegiatan PPTK
KABUPATEN/KOTA
30. Jabatan
Struktural/
Fungsional
Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri
77/2020)
Pengadaan Barang /Jasa (Perpres 16/2018 – 12/2021)
Peran Tugas/Wewenang Peran Tugas/Wewenang
SEKDA/Kepala
Dinas/Badan/Ca
mat
Pengguna
Anggaran (PA)
• melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja
dan/atau pengeluaran
pembiayaan
• melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan
pembayaran
• mengadakan ikatan/perjanjian
kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan
• menandatangani SPM
• menetapkan PPTK dan PPK-
SKPD;
Pengguna
Anggaran (PA)
• melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja;
• mengadakan perjanjian dengan
pihak lain dalam batas anggaran
belanja yang telah ditetapkan;
• c s.d f1
• menetapkan PPK;
• menetapkan Pejabat Pengadaan
• menetapkan Penyelenggara
Swakelola;
• menetapkan tim teknis
• l s.d n
• melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja
• melakukan pengujian atas
• PA untuk pengelolaan APBD dapat
melimpahkan kewenangan huruf a
sampai dengan huruf f1 kepada
KPA
Catatan: Dudukan jabatan pengelolaan keuangan daerah terlebih dahulu untuk selanjutnya diisi
jabatan pengadaan barang/jasa
31. Jabatan
Struktural/
Fungsional
Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri
77/2020)
Pengadaan Barang /Jasa (Perpres 16/2018 – 12/2021)
Peran Tugas/Wewenang Peran Tugas/Wewenang
Kepala
Bagian/Bidang/
UPTD
Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)
• melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja
• melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan
pembayaran
• mengadakan
ikatan/perjanjian kerja sama
dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah
ditetapkan
Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)
• PA untuk pengelolaan APBD
dapat melimpahkan
kewenangan huruf a sampai
dengan huruf f1 kepada KPA
• KPA pada Pengadaan
Barang/Jasa yang
menggunakan anggaran
belanja dari APBD, dapat
merangkap sebagai PPK
Pejabat
Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)
• mengendalikan dan
melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis
Kegiatan/sub kegiatan
SKPD/Unit SKPD;
• menyiapkan dokumen dalam
rangka pelaksanaan anggaran
atas Beban pengeluaran
pelaksanaan Kegiatan/Sub
Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)
• Dalam hal tidak ada
penetapan PPK pada
Pengadaan Barang/,Jasa yang
menggunakan anggaran
belanja dari APBD, PA/KPA
menugaskan PPTK untuk
melaksanakan tugas PPK
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sampai
Kepala Sub
Bagian/Bidang/
Kasi
Pejabat
Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)
Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)
32. Jabatan
Struktural/
Fungsional
Pengelolaan Keuangan Daerah
(Permendagri 77/2020)
Pengadaan Barang /Jasa (Perpres 16/2018 – 12/2021)
Peran
Tugas/Wewena
ng
Peran Tugas/Wewenang
Kepala Sub
Bagian/Bidang/
Kasi
- -
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)
Ayat (1)
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan
Kerja (KAK);
d. menetapkan rancangan kontrak;
e. menetapkan HPS;
f. menetapkan besaran uang muka 'yang akan
dibayarkan kepaJa Penyedia;
g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling
sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah);
i. mengendalikan kontrak;
j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen pelaksanaan kegiatan;
k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan
kepada,PA/ KPA;
Fungsional - -
33. Jabatan
Struktural/
Fungsional
Pengelolaan Keuangan Daerah
(Permendagri 77/2020)
Pengadaan Barang /Jasa (Perpres 16/2018 – 12/2021)
Peran
Tugas/Wewena
ng
Peran Tugas/Wewenang
Kepala Sub
Bagian/Bidang/
Kasi
- -
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)
Ayat (2)
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan
kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan
b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan.
Fungsional - -
34. PRINSIP Peletakan Urusan, Bidang
Urusan,Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Ke dalam Organisasi Perangkat Daerah
Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun
2019 dan Pemutakhirannya
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
disusun berdasarkan urusan
pemerintah daerah dan unsur dalam
pemerintah daerah untuk
menghasilkan keluaran berdasarkan
indikator kinerja dalam pencapaian
visi dan misi kepala daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
MENTERJEMAHKAN URUSAN/UNSUR
Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun
2019 dan Pemutakhirannya Organisasi
Perangkat Daerah dibentuk secara
dinamis dan berjenjang untuk
menterjemahkan secara teknis urusan
pemerintah daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan
ORGANISASI PELAKSANA
URUSAN/UNSUR
Organisasi perangkat daerah yang dijabarkan kedalam
tugas dan fungsinya, akan memilih dan melaksanakan serta
mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang tersedia
dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan
pemutakhirannya dalam rangka mencapai tujuan
PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BERDASARKAN TUSI
36. PENYELARASAN KINERJA DAN KEUANGAN
BERDASARKAN URUSAN & KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH
PENJABARAN INDIKATOR
& SASARAN KINERJA
PENJABARAN PERANGKAT
DAERAH
VISI & MISI
KEPALA DAERAH
DALAM RPJMD
PENJABARAN KEUANGAN
DAERAH
Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Antara
Indikator Kinerja
Operasional
Catatan:
Penyusunan Pohon Kinerja belum menentukan
Perangkat daerah mana yang akan melaksanakan
Pembentukan
Perangkat Daerah
Penjabaran Tugas &
Fungsi secara
Berjenjang
Pengisian Jabatan
Struktural/ Fungional
Penyesuaian
Beban Kerja secara
Dinamis &
Berjenjang
Sumber Pendanaan
Pejabat-Pejabat
Pengelola Keuangan
Daerah
Penggunaan Akun
Belanja
Tahapan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyesuaian
Beban Anggaran
secara Dinamis &
Berjenjang
BAPPEDA BIRO/BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN BPKAD
37. mempunyai fungsi
otorisasi,
perencanaan,
pengawasan,
alokasi, distribusi,
dan stabilisasi
disusun sesuai
kebutuhan
penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
daerah yang menjadi
kewenangan Daerah
dan kemampuan
Pendapatan Daerah
Penerimaan Daerah
merupakan rencana
Penerimaan Daerah yang
terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk
setiap sumber Penerimaan
Daerah dan berdasarkan
pada ketentuan PUU
Pengeluaran Daerah
merupakan rencana
Pengeluaran Daerah sesuai
dengan kepastian
tersedianya dana atas
Penerimaan Daerah dalam
jumlah yang cukup
disusun dengan
mempedomani KUA
PPAS yang
didasarkan pada
RKPD
Semua Penerimaan
Daerah dan
Pengeluaran Daerah
dalam bentuk uang
dianggarkan dalam
APBD
Setiap Pengeluaran
Daerah harus memiliki
dasar hukum yang
melandasinya
PERDA
Penerimaan Daerah
a. Pendapatan Daerah
b. Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Daerah
a. Belanja Daerah
b. Pengeluaran
38. 01 02 03
PENDAPATAN
DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN
DAERAH
meliputi semua
penerimaan uang
melalui Rekening Kas
Umum Daerah yang
tidak perlu dibayar
kembali oleh Daerah
dan penerimaan
lainnya yang sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan diakui
sebagai penambah
ekuitas yang
meliputi semua
pengeluaran dari
Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak
perlu diterima
kembali oleh Daerah
dan pengeluaran
lainnya yang sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan diakui
sebagai pengurang
meliputi semua
penerimaan yang
perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran
yang akan diterima
kembali, baik pada
tahun anggaran
berkenaan maupun
pada tahun anggaran
berikutnya.
penggunaan atas Pendapatan, Belanja & Pembiayaan sesuai dengan definisi & peruntukannya
penggunaan Kode Rekening Sesuai Permendagri 90 dan pemutakhirannya
Hubungan antar Kode Rekening dalam APBD (LRA) terhadap penyajian laporan keuangan (Neraca & LO)
39. PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yg Dipisahkan
Lain –lain PAD yg Sah
Belanja Operasi
B. Pegawai
B. Barang & Jasa
B. Bunga
B. Subsidi
B. Hibah
B. Bantuan Sosial
Penerimaan Pembiayaan
SiLPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg
Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Sesuai Ketentuan PUU
Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Antar Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah
Hibah
Dana Darurat
Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU
Belanja Modal
B. M. Tanah
B. M. Peralatan & Mesin
B. M. Gedung & Bangunan
B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
B. M. Aset Tetap Lainnya
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
B. Bagi Hasil
B. Bantuan Keuangan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Daerah
Pembayaran Cicilan Pokok Utang
yang Jatuh Tempo
Pemberian Pinjaman Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
sesuai PUU
STRUKTUR APBD
41. RKP
D
KUA
&
PPAS
RKA-
SKPD
RAPB
D
APB
D
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Kesepakatan Ranc
KUA dan Ranc
PPAS
Minggu ke-II
Kepala Daerah wajib
mengajukan
rancangan Perda
tentang
APBD disertai
penjelasan dan
dokumen pendukung
kepada DPRD
60 (enam puluh) Hari
Rancangan Perda
tentang APBD dan
rancangan Perkada
tentang penjabaran
APBD
Tanggal 31
Penyampaian
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang APBD
kepada DPRD
Minggu Ke-II / Ke-IV
JULI
KDH
menyampaikan
Ranc KUA dan
Ranc PPAS
Minggu Ke-II
Menyusun RKA-
SKPD
Minggu ke-III
Apabila tidak
sepakat, paling
lama 6 Minggu
sejak
disampaikan
Evaluasi Ranc
Perda APBD &
Ranc Perkada
Penjabaran
APBD
RKPD
42. RKP
D
KUA
&
PPAS
RKA-
SKPD
RAPB
D
APB
D
01 02 03 04 05
kebutuhan
penyelenggara
an urusan
pemerintahan
yang menjadi
kewenangan
daerah dan
kemampuan
pendapatan
daerah
tidak
bertentangan
dengan
kepentingan
umum dan
peraturan
perundang-
undangan yang
lebih tinggi
berpedoman
pada RKPD,
KUA, dan
PPAS
tepat waktu,
sesuai dengan
tahapan dan
jadwal yang
telah
ditetapkan
dalam
peraturan
perundang-
undangan
tertib, efisien,
ekonomis,
efektif,
transparan, dan
bertanggung
jawab dengan
memperhatikan
rasa keadilan,
kepatutan,
manfaat untuk
masyarakat dan
taat pada
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
06
APBD
merupakan
dasar bagi
Pemerintah
Daerah untuk
melakukan
penerimaan
dan
pengeluaran
daerah
Prinsip
Dasar :
43. SPP
SPD
APBD
DPA
AKP
D
SPM
LPJ
SP2D
PEM-
BUKUAN
Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam
APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh
BUD.
Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan
Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran
material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan
hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat
yang bersangkutan
45. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kebijakan
Akuntansi Akun
Definisi
Pengakuan
Pengukuran
Penilaian
Pengungkapan
Kebijakan Akuntansi Pelaporan
Keuangan
Laporan Keuangan
pada SKPD
LRA
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
pada Pemerintahan Daerah
LRA
Laporan Perubahan SAL
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan
KETENTUAN:
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman PP
No. 71/2010, Permendagri No. 64/2013, Permendagri No. 73/2015 dan Permendagri No. 77/2020
46. RAPERDA
1. Kepala Daerah menyampaikan RAPERDA tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan dokumen
pendukung kepada DPRD (Paling lambat 6 bulan setelah tahun
anggaran berakhir)
2. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan RAPERDA
dan menandatangani persetujuan Bersama antara Kepala
Daerah dan DRPD
3. Persetujuan bersama RAPERDA dilakukan paling lambat 7
bulan sebelum tahun anggaran berakhir
4. Atas dasar persetujuan bersama KDH menyiapkan
RAPERKADA tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
5. RAPERDA dan RAPERKADA disampaikan kepada Menteri
untuk Provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota paling
lambat 3 hari, untuk dievaluasi, sebelum ditetapkan oleh
Gubernur atau Bupati/Walikota
1. Dalam hal Pemerintah Daerah dan DPRD tidak mengambil
keputusan bersama atas RAPERDA tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, KDH menyusun
RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
2. KDH menyampaikan RAPERKADA dan dokumen pendukung
kepada Menteri/Gubernur paling lambat 7 hari terhitung sejak
DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan KDH
3. Dalam hal batas waktu 15 hari, Menteri/Gubernur tidak
mengesahkan RAPERKADA, KDH menetapkan RAPERKADA
tersebut menjadi PERKADA
4. Kepala Daerah menetapkan RAPERKADA menjadi PERKADA
RAPERKADA
KETENTUAN:
1. Pengesahan RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan berdasarkan Berita Acara Pengesahan.
2. Tata cara pengesahan RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dalam Permendagri.
47. DPRD
Dibahas bersama
DPRD & Pemda
paling lama 1 bulan
Penyampaian
RAPERDA APBD
& RANPERGUB
PENJABARAN
APBD
(3 hari)
Membuat
RANPERGUB
(7 hari)
Pengesahan
MDN
(15 Hari)
Hasil
Evaluasi
Sesuai
dgn UU
Tdk
Disempurnakan
Bupati/Walikota
menetapkan
PER-GUB
Setuju
RAPERDA
Pelak&PertJB
APBD
RAPERGUB
PENJABARAN APBD
Gubernur
menetapkan
PERDA &
PER-GUB
Penyempurnaan
(7 Hari)
Melewati
Batas waktu
Evaluasi
MDN
(15 hari)
Tidak Setuju
Tdk Sesuai
Dgn UU
MDN Usul Ke MENKEU Untuk
Penundaan dan/atau Pemotongan Dana
Transfer Umum
PROSES EVALUASI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN
PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
= Substansi Baru
Pasal 195 PP 12 Tahun 2019
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Ranperda tentang Pertangungjawaban
Pelaksanaan APBD
UU No.23 Tahun 2014 (Pasal 321 ayat 2)
Ranperda tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang Pertanggungjawahan
Pelaksanaan APBD di evaluasi MENDAGRI untuk:
1. Menguji kesesuaian dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang Perubahan APBD,
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan
APBD;
2. Menguji kesesuaian dengan temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Pengawasan DPRD (Pasal 20 PP 12/2017)
1. Pengawasan DPRD Bersifat kebijakan.
2. Pengawasan oleh DPRD meliputi: pelaksanaan Perda
dan Perkada, Pelaksanaan PP yang terkait
penyelenggaraan Pemda, dan Pelaksanaan
Tindaklanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan
oleh BPK.
Pengawasan Tinjut Pemeriksaan BPK atas LK:
1. Mendapatkan laporan hasil pemeriksaan (LHP)
BPK;
2. Melakukan pembahasan terhadap LHP BPK;
3. Meminta klarifikasi atas temuan LHP kepada
BPK;
4. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan
lanjutan sesuai PP
Pembahasan dan klarifikasi terhadap LHP BPK
hanya dilakukan terhadap LKPD yang tidak
memperoleh OPINI WTP (Pasal 20 ayat 4)
49. Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kesesuaian dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda
Provinsi tentang perubahan APBD, peraturan gubernur tentang
penjabaran APBD dan/atau peraturan gubernur tentang penjabaran
perubahan APBD
menguji kesesuaiannya dengan temuan laporan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan
Konsistensi Legalitas Kebijakan
LRA
LPSAL
Neraca
LO
LAK
LPE
CaLK
Kesesuaian Pagu
Anggaran dlm APBD dgn
Ranperda
Pertanggungjawaban
Kesesuaian Nomenklatur
pendapatan, belanja &
pembiayaan dlm APBD dgn
Ranperda
Pertanggungjawaban
Kesesuaian struktur &
klasifikasi pendapatan,
belanja & pembiayaan
dlm APBD dgn Ranperda
Pertanggungjawaban
Kepatuhan atas landasan
yuridis penyusunan
ranperda provinsi
Kepatuhan atas
penyajian informasi dlm
ranperda provinsi &
ranpergub
LRA
LPSAL
Neraca
LO
LAK
LPE
CaLK
SPIP
Kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
50. Digitalisasi proses kerja
Pelaksanaan setiap tahapan perencanaan pembangunan hingga pengelolaan
keuangan daerah dilaksanakan oleh setiap pejabat selaku user melalui Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Digitalisasi aliran data
data dan informasi mengalir dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan
hingga pengelolaan keuangan daerah sehingga proses perekaman tidak dapat
dilakukan secara terpisah/terputus.
Digitalisasi penyajian informasi
Penyajian informasi dihasilkan baik berupa tampilan atau database yang
digunakan dan diolah sesuai dengan kebutuhan setiap stakeholders baik di
pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat
51. SIPD
FUNGSI :
1. Data Base Perencanaan Nasional
2. Data Base Perencanaan Daerah
3. Referensi Urusan, Program &
Kegiatan
4. Evaluasi RPJMD dan RKPD
5. Dashboard Perencanaan Daerah
Fungsi yang ada pada setiap institusi pengguna diatur sesuai
dengan pembagian kewenangan dan digunakan melalui login yang
telah diregistrasi.
Fungsi dashboard dan informasi umum dapat diperoleh pada
halaman situs tanpa menggunakan login.
KEMENDAGRI
BANGDA
KEUDA
PROVIN
SI
KAB
KOTA
FUNGSI :
1. Data Base Penganggaran Daerah
2. Referensi Kode dan Nomenklatur
Akun Neraca, LRA dan LO Daerah
3. Referensi Kode SKPD
4. Referensi Kode dan Nomenklatur
Sumber Pendanaan
5. Dashboard Penganggaran Daerah
6. Evaluasi RAPBD
FUNGSI :
1. Kendali Aplikasi Nasional
2. Kendali Data Perencanaan,
Anggaran dan Referensi Nasional
3. Dashboard Perencanaan dan
Keuangan Daerah
4. Analisa Eksekutif
FUNGSI :
1. Data Base Perencanaan Provinsi
2. Data Base Referensi Perencanaan dan
Penganggaran Provinsi
3. Data Base Referensi Standar Satuan Harga
Daerah
4. Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja &
RKPD)
5. Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi
6. Penyusunan APBD Provinsi
7. Evaluasi RKPD dan RAPBD Kabupaten/Kota
FUNGSI :
1. Data Base Perencanaan Kabupaten/Kota
2. Data Base Referensi Perencanaan dan
Penganggaran Kabupaten/Kota
3. Data Base Referensi Standar Satuan Harga
Daerah
4. Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja &
RKPD)
5. Penyusunan KUA dan PPAS
Kabupaten/Kota
6. Penyusunan APBD Kabupaten/Kota
52. INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH
RPJMD RKPD
DPRD
MUSRENBANG
RESES,PO
KOK
PIKIRAN
USULA
N DESA
USULA
N
BANKE
U
USULAN
HIBAH
DAN
BANSOS
RENJA
SKPD
RKPD
INFORMASI KEUANGAN DAERAH
KUA/PPA
S
RAPBD
KUA &
PPAS
RAPBD APBD
SINKRONI
SASI
DATA
EVALUASI
RKPD
SINKRONI
SASI
DATA
EVALUASI
RAPBD
DASHBOARD DATA
PEMBANGUNAN DAERAH
BANGDA
DASHBOARD DATA KEUANGAN DAERAH
KEUDA
SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH
LAINNYA
LPPD EPPD
DASHBOARD DATA PEMERINTAHAN
DAERAH LAINNYA
OTONOMI DAERAH, HUKUM
PERDA
SPD SPP SPM SP2D
EVALUASI
DATA
LRA
NERAC
A
ARUS
KAS
CaLK
PEMBAHA
SAN
PEMBAHA
SAN
PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA
PENATAUSAHA
AN
AKUNTANSI
PELAPORA
N
REALISAS
I APBD
MONEV
REALISASI
PEMBANGUNAN
RANCANGAN
PERDA
HASIL
EVALUASI
PENGAWAS
AN
53. No DIMENSI SIPD SISTEM INFORMASI EKSISTING
1. POKIR MENGGUNAKAN AKUN MASING-
MASING ANGGOTA DEWAN DAN
TERCATAT AKTIVITASNYA
FLEKSIBEL DAN DAPAT DIBUAT
ANONYMOUS UNTUK PENGINPUTANNYA
2. HIBAH/BANS
OS
USER PER INDIVIDU DAN LEMBAGA
YANG MENGAJUKAN HIBAH/BANSOS
TSB (PENYALURAN BERBASIS NIK)
DI ENTRY SEPERTI RINCIAN BELANJA
BIASA
3. PENYUSUNA
N RKA
TERINTEGRASI DI PUSDATIN TERSEBAR DIMASING-MASING PEMDA
4. PENJADWAL
AN
BERGERAK MAJU
JIKA ADA KESALAHAN/PERBAIKAN
HARUS DIUBAH DALAM TAHAP
SELANJUTNYA
ALIRAN DATA DAPAT DIISI DENGAN DATA
DUMMY DAN KETIKA MENGGUNAKAN
DATA DEFINITIF DATA DUMMY AKAN
TERUPDATE
5. GAJI TERDISTRIBUSI KE MASING-MASING
PEGAWAI YANG TERVERIFIKASI
BERDASARKAN NIK DAN NIP
-
6. JEJAK
DIGITAL
MEMILIKI JEJAK DIGITAL YANG
TERPUSAT DI PUSDATIN SESUAI
DENGAN NIP
JEJAK DIGITAL DI MASING-MASING
PEMDA SESUAI DENGAN USER
55. 55
PERBEDAAN
DIMENSI SISTEM INFORMASI EKSISTING SIPD
FLOW DATA Menggunakan mekanisme copy table, bisa
dirubah dan dicetak kapanpun sesuai dengan
keinginan.
Menggunakan mekanisme aliran data yang tidak
bisa kembali ke tahapan sebelumnya
PROSES BISNIS Menggunakan mekanisme data dummy yang
dapat berubah dengan otomatis saat dokumen
selanjutnya diset sebagai data definitif
Menggunakan metode penjadwalan agar dapat
dilihat tanggal dan waktu penginputan
Menu APBD Pergeseran dibebaskan bisa merubah
OPD, menambah subkegiatan dan
Merubah hingga level akun.
Terdapat menu pergeseran yang membatasi
sampai dengan level objek sesuai regulasi dan
mengakomodir amanat DAK, DBH, DID serta
PPKM
USER Pengaturan USER tidak dikunci sehingga banyak
yang mengimplementasikan 1 user untuk 1 OPD
Pengaturan USER dibuat dengan menggunakan
NIP dan setiap fungsi user diset secara berbeda
sesuai regulasi
SOFTWARE Menggunakan metode install perkomputer. Menggunakan Web Based jadi dapat diakses dari
device apapun
56. 144 Daerah
Dalam tahapan penyusunan
SPP dan SPM
PENATAUSAHAA
N
KEUANGAN
DPA SP2D
JUMLAH DAERAH 506 DAERAH 383 DEARAH 293 DAERAH
123 DAERAH DALAM TAHAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN
MANAJEMEN USER
• DATA SIPD PERTANGGAL 17 MARET 2021
57. BESAR PEMDA IMPLEMENTASI
SIPD PENATAUSAHAAN
NO PEMERINTAH DAERAH JUMLAH SP2D
1. Provinsi Bali 1721 Dokumen
2. Kab. Tabanan 1366 Dokumen
3. Kab. Buleleng 968 Dokumen
4. Kab. Tuban 883 Dokumen
5. Kab. Bojonegoro 795 Dokumen
6. Kab. Jombang 726 Dokumen
7. Provinsi Jawa Barat 614 Dokumen
8. Kab. Brebes 612 Dokumen
9. Kota Tomohon 532 Dokumen
10. Kab. Ponorogo 529 Dokumen
• DATA SIPD PERTANGGAL 17 MARET 2021
58. KONDISI SIPD PENATAUSAHAAN
SIPD menggunakan mekanisme aliran data dalam satu
proses perencanaan dan keuangan secara utuh.
Kelebihan mekanisme ini adalah sangat mudah untuk
melacak perubahan data karena difasilitasi dalam satu
aliran.
Kekurangannya adalah jika data tersebut tidak diinput
secara baik, maka aliran data akan terhambat, sehingga
proses selanjutnya tidak dapat difasilitasi.
59. PERMASALAHAN
Pemerintah Daerah melakukan penghapusan jadwal, sehingga
terjadi distorsi data saat dialirkan ke proses selanjutnya.
Pemerintah Daerah tidak melakukan pemutakhiran sesuai
dengan kepmendagri 050/3708 secara utuh sehingga tidak bisa
diproses pada modul selanjutnya.
Perubahan perilaku Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
Proses Penatausahaan Keuangan dalam SIPD.
Permasalahan di atas akan mengakibatkan penyusunan
mekanisme darurat oleh Tim Teknis yang tentunya akan
menghambat proses development dan troubleshooting lainnya.
60. Pertama, 98 Pemda belum melakukan
PEMUTAHIRAN REFERENSI atas Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan da Kode Rekening secara
menyeluruh pada tahapan PERENCANAAN dan
PENGANGGARAN dalam SIPD TA 2021
sub kegiatan dan kode rekening secara
menyeluruh dalam SIPD melalui penyesuaian
pada tahapan PENGANGGARAN.
Kedua, 67 Pemda melakukan
PENGHAPUSAN/PERUBAHAN JADWAL
PENGANGGARAN setelah masuk jadwal
PENATAUSAHAAN, sehingga proses pengaliran
data dari tahapan penganggaran ke tahapan
penatausahaan pengelolaan keuda tidak berjalan
dengan baik.
Ketiga, 202 Pemda yang memiliki PERBEDAAN
UNIT dan SUB UNIT ORGANISASI dalam SIPD,
sehingga menimbulkan permasalahan dalam
penyusunan RAK dan VALIDASI DPA, hal ini juta
terjadi pada tahapan Penatausahaan yang
terkait dengan PA dan KPA.
Pemda harus melakukan penyesuaian Profil
SKPD pada pengaturan awal SIPD.
Keempat, PROSES ADAPTASI dalam
mengimplementasikan SIPD, sehingga
menyebabkan Pemda meminta untuk dilakukan
koreksi balik atas proses tahapan
PENATAUSAHAAN yang sudah dilakukan.
Pemda harus memastikan seluruh proses pada
tahapan penatausahaan telah siap untuk
Kendala Tahapan Penatausahaan
61. • Tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan
• Tereliminasi Duplikasi Anggaran
• Nilai anggaran kegiatan lebih terukur
• Berkurangnya komponen belanja pendukung kegiatan
• Digunakannya standarisasi kegiatan dan harga
• Lebih mudah mengendalikan dan melakukan Analisa
• Money Follow Program
DAMPAK PENGGUNAAN
SIPD
62. FITUR
Fitur yang tersedia dalam
SIPD merupakan fitur
umum proses
perencanaan dan
penganggaran
Memahami fitur yang
tersedia didalam sistem
dengan cara membuka dan
mengoperasikan
FUNGSI
Fungsi pengolahan data,
penyimpanan,
penyusunan dokumen,
evaluasi, serta
pencatatan histori
Fungsi sistem tidak semata
untuk OPD dan Daerah
tetapi untuk Pemerintah
Pusat
TEKNIS OPERASI
Sebagai Sistem yang
baru tentunya ada
perbedaan teknis
pengoperasian dengan
system sebelumnya
Teknis operasi sistem lebih
banyak tahapan dan tata
urutan serta login tertentu
harus terus dipelajari
STRUKTUR LOGIN
Sistem menggunakan
login yang berbeda untuk
setiap pengguna pada
level yang sama atau
berbeda
Siapa bisa melakukan apa
dan kapan saat
menggunakan hak akses
sehingga harus sesuai
aturan main
PEMAHAMAN TERHADAP SIPD
63. Implementasi SIPD diharapkan dapat
dilaksanakan untuk mencegah
membengkaknya anggaran Pemerintah
Daerah untuk Pengembangan Sistem yang
menfasilitasi Perencanaan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah ke depan.
Memberikan acuan
pelaksanaan dan
pedoman bagi Instansi
Pusat dan Instansi Daerah
dalam rangka
penyelenggaraan tata
kelola data untuk
mendukung perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan
pengendalian
Mewujudkan ketersediaan data yng
akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan serta
mudah diakses dan dibagipakaikan
antar instansi Pusat dan Instansi
Daerah sebagai dasar
perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pengendalian
pembangunan;
Mendukung sistem
statistik nasional
peraturan
perundang-
undangan.
Mendorong keterbukaan
dan transparansi data
sehingga tercipta
perencanaan dan
perumusan kebijakan
pembagunan berbasis
pada data.
Untuk mewujudkan satu data
Indonesia, perlu dihasilkan dari
satu proses yang seragam melalui
metode Satu SISTEM untuk
menjaga kualitas data yang
dihasilkan.
HARAPAN
PENERAPAN
SIPD
64. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
http://www.sipd.kemendagri.go.id
@ditjenbinakeuda
Notas del editor
Urgensi satu data dengan terbitnya permendagri 90 tahun 2019 dikarenakan saat ini pemda belum seluruhnya mengacu pada UU 23 tahun 2014, dan masih mengacu pada permendagri 13 trahun 2006 yang berpedoman pada PP 58 tahun 2005 dan uu 32 tahun 2004 yang telah dicabut dengan diterbitkannya uu 23 tahun 2014 dan PP 12 tahun 2019
Terdapat perbedaan penyajian kode di pemda karena masih dibukanya konsep “Dst.” (dibaca dan seterusnya) yang penterjemahannya diserahkan ke masing2 pemda sehingga pembangunan menjadi tidak focus dan menyebabkan lahirnya ego sectoral di masing2 pemda.
Dengan penyajian yang berbeda pada fase penganggaran dengan fase laporan keuangan do pemda sehingga membutuhkan sarana konversi dalam penyajiannya di pemda
berdasarkan kondisi di atas mengakibatkan adanya beragam informasi sehingga pemerintah pusat kesulitan dalam menyajikan data statistic nasional disetiap sector baik yang bersumber dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemda.
Urgensi satu data dengan terbitnya permendagri 90 tahun 2019 dikarenakan saat ini pemda belum seluruhnya mengacu pada UU 23 tahun 2014, dan masih mengacu pada permendagri 13 trahun 2006 yang berpedoman pada PP 58 tahun 2005 dan uu 32 tahun 2004 yang telah dicabut dengan diterbitkannya uu 23 tahun 2014 dan PP 12 tahun 2019
Terdapat perbedaan penyajian kode di pemda karena masih dibukanya konsep “Dst.” (dibaca dan seterusnya) yang penterjemahannya diserahkan ke masing2 pemda sehingga pembangunan menjadi tidak focus dan menyebabkan lahirnya ego sectoral di masing2 pemda.
Dengan penyajian yang berbeda pada fase penganggaran dengan fase laporan keuangan do pemda sehingga membutuhkan sarana konversi dalam penyajiannya di pemda
berdasarkan kondisi di atas mengakibatkan adanya beragam informasi sehingga pemerintah pusat kesulitan dalam menyajikan data statistic nasional disetiap sector baik yang bersumber dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemda.