Dana BOS harus dianggarkan dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan. Satuan pendidikan menerima dana melalui rekening bank dan melaporkan realisasinya. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana BOS.

1. PELAPORAN DANA BOS
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
BPKPAD KAB. DEMAK
Demak, Maret 2019

2. Kebijakan Pengelolaan Dana BOS
a) UNDANG- UNDANG NO 23 TAHUN 2014 JO UU 9 TAHUN 2015 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
b) PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BOS
c) PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2019 TTG PETUNJUK TEKNIS BOS
REGULER
d) SE 971-7791 TAHUN 2018 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018 PERIHAL
PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG
DISELENGGARAKAN OLEH KABUPATEN/KOTA PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3. Pasal 327 UU 23/2014
Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam
APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang
dikelola oleh Bendahara Umum Daerah
Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan
perundangundangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh
Bendahara Umum Daerah.

4. PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BOS
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN
DANA BOS

5. PENGANGGARAN
PENDAPATAN
BELANJA
Akun Belanja kelompok belanja langsung;
jenis belanja pegawai, obyek belanja pegawai Dana
BOS, dan rincian obyek belanja pegawai Dana BOS
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang
dan jasa Dana BOS, dan rincian obyek belanja barang
dan jasa Dana BOS
jenis belanja modal : Peralatan dan Mesin, Gedung dan
Bangunan, Aset tetap lainnya
Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan
DaerahYang Sah, Jenis Pendapatan Hibah, Obyek
Pendapatan Hibah Dana BOS, Rincian
Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS.

6. MEKANISME PENYALURAN DANA BOS
KAS UMUM NEGARA
KAS UMUM DAERAH
(PROVINSI)
SATUAN PENDIDIKAN
DASAR
SKPD PENDIDIKAN
PROVINSI
SKPD PENDIDIKAN
KABUPATEN / KOTA
NPH Ditandatangani
Transfer ke RKUD Provinsi sesuai
PMK alokasi Dana BOS
Transfer ke Rekening Satdikdas sesuai
Permendikbud paling lama 7 hari setelah dana
masuk ke RKUD
Nama Satdikdas, Rekening,
alokasi sesuai permendikbud

7. Yang Perlu diperhatikan dalam Penganggaran BOS
 Penganggaran Dana BOS bagi Satdikdas Negeri dalam APBD, sesuai Keputusan
Gubernur
 Dalam hal Keputusan Gubernur belum ditetapkan maka penganggaran pendapatan
Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi penyaluran tahun sebelumnya.
 SKPKD menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPKD yang memuat Rencana
Pendapatan Dana BOS
 Kepala satdikdas menyusun Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS
yang menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD), sesuai Permendikbud tentang Juknis BOS
 Dalam Hal Anggaran alokasi BOS yang telah ditetapkan dalam APBD tidak sesuai
Keputusan Gubernur, maka Pemerintah Kabupaten Menyesuaikan dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD
 Dalam Hal terdapat Sisa dana BOS maka menjadi bagian dari SILPA dan dapat
dipergunakan pada tahun selanjutnya sesuai juknis tahun berkenaan dan setelah
diaudit oleh BPK

9. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
 Kepala SKPD Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-
SKPD)
 Bupati/Walikota menetapkan Bendahara Dana BOS dari Pegawai Negeri
Sipil (PNS) pada masing-masing Satdikdas Negeri
 Rekening BOS atas nama Satdikdas ditetapkan oleh Bupati / Walikota
 penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Dana BOS yang
menjadi syarat penyaluran Dana BOS dari Provinsi.
 Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS,
bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD Kabupaten/Kota

10. Pencatatan dan Pengesahan
 Bendahara Dana BOS pada satdikdas Negeri mencatat penerimaan dan belanja Dana
BOS pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu
 Bendahara Dana BOS pada satdikdas Negeri menyampaikan realisasi penerimaan dan
belanja setiap bulan kepada Kepala Satdikdas Negeri, dengan melampirkan bukti-
bukti belanja yang lengkap dan sah, paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya.
 Laporan Realisasi disusun setiap semester dan disampaikan kepada Kepala SKPD
melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir. (Pemkab
Demak Triwulanan)
 Berdasar Laporan Realisasi BOS dari Satdikdas, Kepala SKPD menyusun SP2B (Surat
Permintaan Pengesahan Belanja) dan PPKD menerbitkan SPB (Surat Pengesahan
Belanja)

11. Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan
dan Realisasi Belanja Dana BOS dilampiri :
 Rekening Koran Dana BOS Satdikdas Negeri dari Bank;
 Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana BOS
oleh Kepala Satdikdas Negeri;
 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Dana BOS
oleh Kepala Satdikdas Negeri; dan
 Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset dari Dana BOS
 Laporan Penutupan Kas

12. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
 Dokumen penggunaan anggaran (DPA-SKPD) sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan dan membuat Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) bagi Bendahara
 Setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui dana pada
kode rekening anggaran yang disediakan dalam DPA
 Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas
pembayaran yang dilaksanakannya.
 Bendahara menyimpan uang tunai di Brankas paling banyak
Rp15.000.000,00. (pengambilan uang disesuaikan dengan
kebutuhan)
 Jangan sampai ada utang pajak di Akhir Tahun
 Upayakan diakhir tahun uang ada di rekening bank.

13. realisasi semesteran / triwulan + FC. Rekening
Satdikdas+ Pernyataan menerima hibah+
Pernyataan Tanggungjawab
Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban SEKOLAH Negeri
13
Dinas Pendidikan PPKD
Bertanggung
jawab secara
formal dan
material
Laporan realisasi pendapatan dan
belanja per triwulan
Kepala Sekolah
Bendahara BOS
SP2B
SPB

14. PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
 Kepala Satdikdas Negeri bertanggungjawab secara formal
dan material atas penerimaan dan belanja Dana BOS yang
diterima langsung oleh Satdikdas Negeri.
 Kepala SKPD menyusun Laporan Realisasi Belanja yang
bersumber dari Dana BOS serta menyajikan dalam Laporan
Keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD

15. BUKU KAS UMUM

16. BUKU PEMBANTU KAS

17. BUKU PEMBANTU BANK

18. BUKU PEMBANTU PAJAK

19. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK

26. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
 AKUNTANSI PENDAPATAN
 AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA
 AKUNTANSI ASET
 PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

27. PPTK DAN PPK SKPD
• Menyusun rekapan
terhadap laporan Dana BOS
yang disampaikan oleh
Kepala Sekolah;
• Menyusun rancangan SP2B
yang disampaikan oleh
kepala SKPD kepada PPKD
selaku BUD;
• Mencatat
transaksi/kejadian
pendapatan Dana BOS dan
belanja BOS berdasarkan
SPB ke Buku Jurnal LRA;
• Mencatat
transaksi/kejadian beban
BOS berdasarkan SPB ke
Buku Jurnal LO dan Neraca;
• Menyusun Laporan
Keuangan, yang terdiri dari
LRA, Neraca, LO, LPE, dan
CaLK.
Kepala Dinas Pendidikan
• menandatangani dan
menyampaikan SP2B atas
belanja BOS kepada PPKD
selaku BUD.
PPKD selaku BUD
• melakukan pencatatan
Pendapatan dana BOS dan
pengesahan terhadap
Belanja Dana BOS dengan
menerbitkan Surat
Pengesahan Belanja (SPB)
berdasarkan
SuratPermintaan
Pengesahan Belanja (SP2B).

28. AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA
 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui ketika sudah timbul
kewajiban atas belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD.
 Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah daerah.

30. AKUNTANSI ASET
Dalam hal terjadi realisasi belanja modal, maka akan terdapat penambahan nilai aset
sebesar realisasi belanja modal, berdasarkan realisasi belanja modal dalam SP2B dan
daftar rekapitulasi pembelian barang/aset, PPK-SKPD melakukan pencatatan

31. PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
1. LK SKPD
Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja
SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam:
a. Laporan Realisasi Anggaran,
b. Neraca,
c. Laporan Operasional,
d. Laporan Perubahan Ekuitas,
e. Catatan atas Laporan Keuangan,
Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan
keuangan SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

32. PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja
pemerintah daerah yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam :
1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
3. Neraca,
4. Laporan Operasional,
5. Laporan Arus Kas,
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

33. Terima KASIH