SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 17
Descargar para leer sin conexión
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT
BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN
BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI
PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP
DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT, ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR
WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS KP2KP
SETEMPAT
www.pajak.go.id
pusat.pengaduan.pajak@gmail.com
Telepon : (021) 5250208,5251608 ext. 51658,51601,51608
Fax : (021) 5736088
Kring Pajak : 500200
Jl. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
APAKAH YANG DIMAKSUD AMNESTY
PAJAK ?
• Amnesti Pajak/Tax Amnesty adalah
penghapusan pajak yang seharusnya
terutang ,
• tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakan dan sanksi pidana di
bidang perpajakan
• dengan cara mengungkap harta dan
membayar tebusan
MENGAPA MENGIKUTI AMNESTI PAJAK
?
Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak
akan memperoleh manfaat berupa :
 Penghapusan pajak yang seharusnya terutang
 Tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakan dan sanksi pidana perpajakan
 Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan
bukti permulaan,dan penyidikan
 Jaminan rahasia dimana data pengampunan
pajak tidak dapat dijadikan dasar
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
lain
 Pembebasan PPh terkait proses balik nama
harta
SIAPA YANG DAPAT MEMANFAATKAN
AMNESTI PAJAK ?
Seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
Kecuali yang :
 Sedang dilakukan penyidikan dan berkas
penyidikannya telah P-21
 Sedang menjalani proses peradilan,
 Sedang menjalani hukuman atas tindak
pidana di bidang perpajakan
KEMANA PERMOHONAN AMNESTI PAJAK
DISAMPAIKAN ?
Permohonan Amnesti Pajak
disampaikan ke KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar atau Kedutaan
Besar tertentu
KAPAN PERMOHONAN AMNESTI PAJAK
DISAMPAIKAN ?
Sampaikan Surat Pernyataan Harta
beserta lampirannya pada :
1.Periode I : Sejak tanggal
diundangkan UU Pengampunan
Pajak s.d. 30 September 2016;
2.Periode II : 1 Okt 2016 s.d. 31
Des 2016;
3.Periode II : 1 Jan 2017 s.d.
31Mar 2017 .
BAGAIMANA ALUR PERMOHONAN
AMNESTI PAJAK
1. Dapatkan informasi terkait Amnesti Pajak
ke Helpdesk
2. Ungkap & Bayar tebusan melalui e-billing
3. Sampaikan Surat Pernyataan Harta beserta
lampirannya ke KPP Terdaftar/Duta Besar
Tertentu
4. TUNGGU Terbit Surat Keterangan Amnesti
Pajak (10 Hari Kerja)
Help desk
Hubungi Helpdesk KPP tempat Anda
terdaftar untuk mendapatkan
informasi tentang :
Seputar Amnesti Pajak
Syarat dan ketentuan
Tunggakan pajak, dan
Penghitungan Uang Tebusan
UNGKAP
UNGKAPKAN SELURUH HARTA YANG BELUM
DILAPORKAN PADA SPT TAHUNAN PPh TERAKHIR
DENGAN CARA MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN
HARTA BESERTA LAMPIRANNYA.
SURAT PERNYATAAN HARTA TERSEBUT BERISI
INFORMASI TERKAIT HARTA, UTANG, HARTA
BERSIH,SERTA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
UANG TEBUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH
WAJIB PAJAK SENDIRI BAGI ORANG PRIBADI
ATAU OLEH PIMPINAN TERTINGGI BADAN
USAHA/KUASANYA BAGI BADAN USAHA
SYARAT MEMBUAT SURAT PERNYATAAN
HARTA
1.Memiliki NPWP
2.Membayar Uang Tebusan,
3.Telah melapor SPT Tahunan
PPh Tahun Pajak Terakhir
4.Melunasi seluruh tunggakan
(termasuk cabang), dan
5. Mencabut permohonan :
 Pengembalian kelebihan pembayaran
pajak
 Pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi dalam SKP dan/atau STP
yang terdapat pokok pajak yang
terutang,
Pengurangan/pembatalan ketetapan
pajak yang tidak benar
Gugatan, Keberatan, Banding, dan PK.
Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak
dan Surat Keputusan
BAGI YANG SEDANG DILAKUKAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
DAN/ATAU PENYIDIKAN HARUS
MELUNASI :
1. Pajak yang tidak atau kurang
dibayar
2. Pajak yang seharusnya tidak
dikembalikan
TEBUSAN
TEBUSAN = TARIF X HARTA BERSIH
HARTA BERSIH :
MERUPAKAN SELISIH ANTARA HARTA TAMBAHAN DENGAN
UTANG * YANG BERKAITAN DENGAN PEROLEHAN HARTA
TAMBAHAN
*) utang tersebut belum diungkapkan dalam SPT PPh Terakhir
Periode
Penyampaian
Permohonan
Pengungkapan harta yang
Dialihkan ke dan
atau berada di NKRI
Luar Negeri dan
tidak dialihkan ke
dalam NKRI
Periode I 2 % 4 %
Periode II 3 % 6 %
Periode III 5 % 10 %
Tarif khusus pelaku UMKM
Wajib Pajak yang memiliki peredaran
usaha sampai dengan 4,8 Miliar
dikenakan tarif sebesar :
Tarif bagi pelaku UMKM berlaku sejak
tanggal diundangkan UU Pengampunan
Pajak sampai dengan 31 Maret 2017
0,5 % Jika Pengungkapan harta sampai dengan 10 Milyar
2 % Jika Pengungkapan harta lebih dari 10 Milyar
BERAPA JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
PERMOHONAN ?
Surat Keterangan Amnesti Pajak
diterbitkan dalam jangka Waktu
10 Hari Kerja sejak tanggal diterima
Surat Pernyataan Harta dan
lampirannya
SETELAH LEWAT periode amnesti
pajak :
1 Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan
Amnesti Pajak, harta yang belum
diungkapkan akan dianggap sebagai
penghasilan, maka dikenai PPh, dan
ditambah sanksi 200 %
2 Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan
Amnesti Pajak, harta yang belum
dilaporkan dianggap sebagai penghasilan,
dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai
Undang-Undang Perpajakan
Video ringkasan, silakan klik

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara Roko Subagya
 
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online  PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
 
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...Roko Subagya
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakeryeryey
 
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakPengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakAzizah Azizah
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
Norma penghitungan khusus
Norma penghitungan khususNorma penghitungan khusus
Norma penghitungan khususkaromah95
 
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakDasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakBbe Mee
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpKppkp Bangil
 
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...Nadia Eva
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
 
Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakanUNISBA
 

La actualidad más candente (20)

KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online  PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Uu tax amnesty
Uu tax amnestyUu tax amnesty
Uu tax amnesty
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
 
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakPengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
 
Norma penghitungan khusus
Norma penghitungan khususNorma penghitungan khusus
Norma penghitungan khusus
 
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakDasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wp
 
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
 
Sengketa Pajak
Sengketa PajakSengketa Pajak
Sengketa Pajak
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakan
 

Similar a Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III

Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban PerpajakanKesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban PerpajakanNadia Eva
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -superandrosa
 
Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816 Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816 forum_dosen
 
POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.ppt
POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.pptPOKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.ppt
POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.pptssuserb41382
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
Materi setelah uts
Materi setelah utsMateri setelah uts
Materi setelah utszasunasu
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
 
Penghapusan sanksi pmk 29 2015
Penghapusan sanksi pmk 29 2015 Penghapusan sanksi pmk 29 2015
Penghapusan sanksi pmk 29 2015 Pajak Sumenep
 
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_201000 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010agusarwani
 
Mengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdf
Mengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdfMengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdf
Mengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdfputriirtup1
 
Pembayaran BPHTB
Pembayaran BPHTBPembayaran BPHTB
Pembayaran BPHTBBbe Mee
 
Pengampunanpajak
PengampunanpajakPengampunanpajak
Pengampunanpajakomni sukses
 
Pengampunanpajak 160810122754
Pengampunanpajak 160810122754Pengampunanpajak 160810122754
Pengampunanpajak 160810122754Ien Annisa
 
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxPerpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxAtikaSitiAminah1
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan IndonesiaBudi Septiawan
 

Similar a Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III (20)

Leaflet Tax Amnesti
Leaflet Tax AmnestiLeaflet Tax Amnesti
Leaflet Tax Amnesti
 
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban PerpajakanKesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
 
Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816 Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816
 
POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.ppt
POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.pptPOKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.ppt
POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.ppt
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Materi setelah uts
Materi setelah utsMateri setelah uts
Materi setelah uts
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
Penghapusan sanksi pmk 29 2015
Penghapusan sanksi pmk 29 2015 Penghapusan sanksi pmk 29 2015
Penghapusan sanksi pmk 29 2015
 
SPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP NormaSPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP Norma
 
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_201000 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
 
Pembahasan
PembahasanPembahasan
Pembahasan
 
Mengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdf
Mengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdfMengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdf
Mengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdf
 
Pembayaran BPHTB
Pembayaran BPHTBPembayaran BPHTB
Pembayaran BPHTB
 
Pengampunanpajak
PengampunanpajakPengampunanpajak
Pengampunanpajak
 
Pengampunanpajak 160810122754
Pengampunanpajak 160810122754Pengampunanpajak 160810122754
Pengampunanpajak 160810122754
 
00 petunjuk 1770 s 2009
00 petunjuk 1770 s 200900 petunjuk 1770 s 2009
00 petunjuk 1770 s 2009
 
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxPerpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
 
P ajak
P ajakP ajak
P ajak
 

Más de Roko Subagya

Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
 
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta LampirannyaSPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta LampirannyaRoko Subagya
 
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...Roko Subagya
 
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor LainnyaRoko Subagya
 
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...Roko Subagya
 
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...Roko Subagya
 
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...Roko Subagya
 
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...Roko Subagya
 

Más de Roko Subagya (14)

Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta LampirannyaSPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
 
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
 
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
 
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
 
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
 
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
 
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
 

Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III

  • 1. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT, ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS KP2KP SETEMPAT www.pajak.go.id pusat.pengaduan.pajak@gmail.com Telepon : (021) 5250208,5251608 ext. 51658,51601,51608 Fax : (021) 5736088 Kring Pajak : 500200 Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan 12190
  • 2. APAKAH YANG DIMAKSUD AMNESTY PAJAK ? • Amnesti Pajak/Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang , • tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan • dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan
  • 3. MENGAPA MENGIKUTI AMNESTI PAJAK ? Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak akan memperoleh manfaat berupa :  Penghapusan pajak yang seharusnya terutang  Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan  Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan,dan penyidikan  Jaminan rahasia dimana data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain  Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta
  • 4. SIAPA YANG DAPAT MEMANFAATKAN AMNESTI PAJAK ? Seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Kecuali yang :  Sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah P-21  Sedang menjalani proses peradilan,  Sedang menjalani hukuman atas tindak pidana di bidang perpajakan
  • 5. KEMANA PERMOHONAN AMNESTI PAJAK DISAMPAIKAN ? Permohonan Amnesti Pajak disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kedutaan Besar tertentu
  • 6. KAPAN PERMOHONAN AMNESTI PAJAK DISAMPAIKAN ? Sampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya pada : 1.Periode I : Sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak s.d. 30 September 2016; 2.Periode II : 1 Okt 2016 s.d. 31 Des 2016; 3.Periode II : 1 Jan 2017 s.d. 31Mar 2017 .
  • 7. BAGAIMANA ALUR PERMOHONAN AMNESTI PAJAK 1. Dapatkan informasi terkait Amnesti Pajak ke Helpdesk 2. Ungkap & Bayar tebusan melalui e-billing 3. Sampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya ke KPP Terdaftar/Duta Besar Tertentu 4. TUNGGU Terbit Surat Keterangan Amnesti Pajak (10 Hari Kerja)
  • 8. Help desk Hubungi Helpdesk KPP tempat Anda terdaftar untuk mendapatkan informasi tentang : Seputar Amnesti Pajak Syarat dan ketentuan Tunggakan pajak, dan Penghitungan Uang Tebusan
  • 9. UNGKAP UNGKAPKAN SELURUH HARTA YANG BELUM DILAPORKAN PADA SPT TAHUNAN PPh TERAKHIR DENGAN CARA MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN HARTA BESERTA LAMPIRANNYA. SURAT PERNYATAAN HARTA TERSEBUT BERISI INFORMASI TERKAIT HARTA, UTANG, HARTA BERSIH,SERTA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI BAGI ORANG PRIBADI ATAU OLEH PIMPINAN TERTINGGI BADAN USAHA/KUASANYA BAGI BADAN USAHA
  • 10. SYARAT MEMBUAT SURAT PERNYATAAN HARTA 1.Memiliki NPWP 2.Membayar Uang Tebusan, 3.Telah melapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir 4.Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), dan
  • 11. 5. Mencabut permohonan :  Pengembalian kelebihan pembayaran pajak  Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP yang terdapat pokok pajak yang terutang, Pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar Gugatan, Keberatan, Banding, dan PK. Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan
  • 12. BAGI YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN/ATAU PENYIDIKAN HARUS MELUNASI : 1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar 2. Pajak yang seharusnya tidak dikembalikan
  • 13. TEBUSAN TEBUSAN = TARIF X HARTA BERSIH HARTA BERSIH : MERUPAKAN SELISIH ANTARA HARTA TAMBAHAN DENGAN UTANG * YANG BERKAITAN DENGAN PEROLEHAN HARTA TAMBAHAN *) utang tersebut belum diungkapkan dalam SPT PPh Terakhir Periode Penyampaian Permohonan Pengungkapan harta yang Dialihkan ke dan atau berada di NKRI Luar Negeri dan tidak dialihkan ke dalam NKRI Periode I 2 % 4 % Periode II 3 % 6 % Periode III 5 % 10 %
  • 14. Tarif khusus pelaku UMKM Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha sampai dengan 4,8 Miliar dikenakan tarif sebesar : Tarif bagi pelaku UMKM berlaku sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak sampai dengan 31 Maret 2017 0,5 % Jika Pengungkapan harta sampai dengan 10 Milyar 2 % Jika Pengungkapan harta lebih dari 10 Milyar
  • 15. BERAPA JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN ? Surat Keterangan Amnesti Pajak diterbitkan dalam jangka Waktu 10 Hari Kerja sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya
  • 16. SETELAH LEWAT periode amnesti pajak : 1 Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, maka dikenai PPh, dan ditambah sanksi 200 % 2 Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-Undang Perpajakan