Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri

Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA JAKARTA, 2015 NATA IRAWAN DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TUJUAN PENGATURAN DESA a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI VISI DAN MISI PEMERINTAH VISI “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” MISI 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI NAWA CITA (9 AGENDA PRIORITAS)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI AGENDA PRIORITAS PEMERINTAH TERKAIT DENGAN DESA MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKAN NEGARA KESATUAN 3 Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Desa, Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Perbatasan Implementasi Undang-Undang Desa √ √
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja LANGKAH PEMERINTAH Bina Pemerintahan Desa Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan kawasan Perdesaan KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DESA, PDTT 4 TUSI DIALIHKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DESA, PDTT Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Usaha Ekonomi Masyarakat SDA dan TTG Perdesaan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal PMD (Tersisa Pemerintahan Desa dan Kelurahan) Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri  Perpres No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDTT PENANGANAN BIDANG DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN BINA PEMDES  Pasal Pasal 4 f: Kementerian Dalam Negeri terdiri atas: f. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. PERPRES 11/2015  Pasal 20 ayat (1): Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.  Pasal 20 ayat (2): Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Direktur Jenderal.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA PEMDES Pasal 21: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22: Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan NSPK, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pemberian bimtek di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa, pelaksanaan administrasi , dan pelaksanaan fungsi lain dari menterI. PERPRES 11/2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERMASALAHAN DESA  Masih rendahnya efektifitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat;  Masih rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan desa;  Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan  Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah dalam pembinaan Desa. 1. Penyesuaian Nomenklatur dan Program/Kegiatan di Kementerian yang Membutuhkan Waktu Panjang. 2. Pelaksanaan revisi DIPA yang membutuhkan waktu. 3. Pelantikan pejabat definitif yang membutuhkan waktu cukup lama. 4. Revisi penyesuaian anggaran kegiatan yang membutuhkan waktu. KENDALA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI UPAYA DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI LANGKAH PERSIAPAN ATURAN PROGRAM/KEGIATAN PERMENDAGRI NO.111/2014 tentang Pendoman Teknis Peraturan di Desa PERMENDAGRI NO.112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa PERMENDAGRI NO.113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa PERMENDAGRI NO.114/2014 tentang Pendoman Pembangunan Desa 2 3 4 5 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Desa Evaluasi Perkembangan Desa Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Revisi PP 43/2014 dengan PP 47/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 1
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROGRAM: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Desa Evaluasi Perkembangan Desa Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pemdes Kemendagri PROGRAM DAN KEGIATAN BINA PEMERINTAHAN DESA KEGIATAN: INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP): Jlh. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Jlh. Fasilitasi Kapasitas Aparat dan Kader Desa Jlh. Desa/Kel yang dibina dalam penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa/Kel Jlh. Aparat Kecamatan , Aparat Desa/Kel, Lembaga Desa dan Kader Desa yang terampil dalam Manajemen Pemdes Lingkup Regional 1 2 3 4 SASARAN 74.093 Desa 148.186 Aparat dan Kader Desa 74.093 Desa dan 8.412 Kelurahan 1.520 Orang Quick Wins Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima kepala Masyarakat Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN 2 3 PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Menghadirkan Negara dan Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat INDIKATOR KINERJA PROGRAM : 1 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 74.093 Desa 2 Jumlah Kapasitas Aparat dan Kader Desa 148.186 Aparat dan Kader Desa 3 Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina Dalam Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 74.093 Desa dan 8.412 Kelurahan 4 Jumlah Aparat Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan, Lembaga Desa dan Kader Desa yang Terampil Dalam Manajemen Pemerintahan Desa Lingkup Regional 1.520 Orang INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Terlaksananya Pilot project Pelayanan Di luar Jam Kantor Desa/Kelurahan pada 1000 Desa • Tersusunnya Permen NSPK SPM Desa • Jumlah Desa Penyelenggara Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan RAPBDesa secara partisipatif pada 14.098 Desa. • Terlaksananya dukungan implementasi PP Sistem Keuangan Desa (tersusun dan tersosialisasi permen Pengelolaan Aset) • Terlaksananya Pilot project format birokrasi Pemdes (organisasi, PNS, Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan) untuk implementasi dana desa dan RAPBDesa dilaksanakan dengan pola detasering pendampingan pada 5 Provinsi (Jateng, Sulsel, Maluku, Sumut, Kalteng) QUICK WINS
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 4,4% 19,1% 6,0% 7,9% 9,4% 5,5% 47,7% (10,8% Pusat, 89,2% Dekonsentrasi) ALOKASI ANGGARAN PER KEGIATAN
15 KESIMPULAN : • peningkatan peran pemerintahan desa adalah pilihan strategis yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian pemerintah desa dalam proses implementasi UU desa. • Regulasi tentang pembinaan pemerintahan desa yang belum sepenuhnya lengkap. • Sebagai organisasi baru, direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa membutuhkan dukungan pendanaan yang optimal dan Adanya Komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang kuat terhadap penyelenggaraan dan pembangunan desa tertuang dalam NAWACITA. • Dengan dilaksanakannya langkah dalam pembahasan tsb maka diharapkan pemerintahan desa mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. REKOMENDASI : • Perlunya penguatan regulasi tentang pembinaan pemerintahan desa yang belum disusun antara lain tentang aset desa, musyawarah desa, pembentukan, penghapusan dan perubahan status desa, evaluasi perkembangan desa serta Pedoman Pengelolaan BUMDes (+/- 15 Permendagri sebagai tindak lanjut PP No. 47 Tahun 2015) • Perlunya dukungan pendanaan yang optimal terhadap program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian keuangan , Bappenas, atas persetujuan DPR-RI. • Perlunya penjabaran yang kongkrit terhadap program NAWACITA Jokowi-JK kedalam program kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. • Membentuk forum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa antar kementerian/lembaga. P E N U T U P
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Check these out next

Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri

Recomendados

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Destacado(20)

Similar a Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri(20)

Más de Rooy John(9)

Último(20)

Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri