Recomendados
Más contenido relacionado
Similar a PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.ppt
Similar a PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.ppt (20)
Último
Último (11)
PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.ppt
- 2. Privatisasi
- 3. • Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengertian Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.
- 4. Tujuan Privatisasi • Meningkatkan efesiensi dan produktifitas • Mengurangi peran Negara dalam pembuatan keputusan • Meningkatkan pilihan konsumen Dari sisi pembenahan internal manajemen • Meperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan. • Mengurangi ukuran sektor public dan membuka pasar baru untuk modal swasta. Dari sisi ekonomi • Mengendalikan kekuatan asosiasi/perkumpulan bidang usaha bisnis tertentu dan memperbaiki pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel; • Mendorong kepemilikan saham untuk individu dan karyawan serta memperluas kepemilikan kekayaan; Dari segi politik
- 6. Metode Privatis asi Public Offerin g Private Sale New Private Investme nt Sewa Aset Likuidasi Right Issue (RI) Strateg ic Sales Initial Public Offerin g (IPO) Kontra k Manaj emen Manage ment/E mploye e Fragm entati on Sale of Assets
- 7. Gelombang Privatisasi di Dunia 1980-1988 dari 40% sektor publik Inggris telah ditransformasikan menjadi perusahaan swasta. Awalnya penjualan saham BUMN hanya di bawah 500 juta pounds per tahun. 1983, hasil penjualan saham BUMN melonjak drastis hingga mencapai 5000 juta pounds per tahun 1987-1990. Langkah Inggris diikuti oleh lebih dari 100 negara 1988-1993 sekitar 2700 BUMN beralih kepemilikan.
- 8. Peter E. Drucker (1990) dalam buku The New Realities mengemukakan tiga penyebab utama privatisasi dunia, yaitu. 1) Gagalnya program-program pemerintah sejak Perang Dunia II 2) Adanya keterbatasan pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan yang digariskan 3) Adanya keterbatasan pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya
- 9. Setelah reformasi politik terjadi, program-program reformasi ekonomi disusun, yaitu. 1) Sejumlah kebijakan dalam masa transisi yang menekankan pada stabilisasi ekonomi secara makro maupun mikro 2) Privatisasi yang intinya mengganti sistem perencanaan komando dengan sistem ekonomi pasar dengan ciri- ciri desentralisasi pengambilan keputusan, sistem pasar mengganti sistem perencanaan, kepemilikan swasta mengganti kepemilikan negara, dan adanya insentif upah.
- 10. Dampak Privatisasi BUMN di Indonesia Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan regulasi. Dimana dapat dikatakan sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan adanya jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun subsidi. Kebijakan privatisasi dikaitkan dengan kebijakan eksternal yang penting seperti tariff, tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing.
- 11. Reformasi BUMN
- 12. QUO VADIS REFORMASI BUMN? Peran Stategis BUMN (Pasal 12 UU No. 19/2003) Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Memberikan nilai tambah ekonomi Menyediakan pelayanan umum Menjalankan perintisan usaha Mendukung pengembangan UMKM
- 13. Permasalahan Mendasar BUMN 1. Masih kuatnya intervensi birokrasi dan politisi yang merugikan dan menurunkan kinerja BUMN 2. Daya saing sebagian BUMN yang rendah 3. Keterbatsan pendanaan untuk pengembangan usaha 4. KKN yang masih terjadi pada sebagian BUMN 5. Masih adanya yang dipmpin oleh direksi/komisaris yang tidak professional 6. Masih kurangnya kerjasama dan aktivitas sinergi antar BUMN sendiri
- 14. Mengapa Reformasi BUMN Semakin Mendesak Dilakukan? Membentuk perusahaan holding induk (Super Holding company)
- 15. Strategi Reformasi Emergency • Strategi emergency bermuara pada strategi penyelamatan, terutama perlu dilakukan untuk BUMN yang tidak sehat Hand-off • Menarik diri, perlu dilakukan tidak hanya bagi BUMN, tetapi juga menteri terkait dan anggota DPR Restrukturisasi • Strategic change, perubahan strategic mencakup downsizing, perampingan, peningkatan daya saing, dan perbaiakn kinerja BUMN secara umum. Privatisasi • penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak swasta.
- 16. Persero yang dapat diprivatisasi Di tetapkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 Persero yang dapat di privatisasi harus bergerak di sektor usaha yang kompetitif atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah Sebagian asset atau kegiatan persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan yang mendasarkan undang- undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN
- 17. Persero yang tidak dapat diprivatisasi Persero bergerak di sektor usaha yang berdasarkan peraturan perundangan hanya boleh dikelola oleh BUMN Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan kemanan negera Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilarang untuk privatisasi
- 18. Berikut data privatisasi BUMN, 1991-2007
- 19. Rencana BUMN yang akan diprivatisi 2008
- 20. Masalah Dalam Study Kasus Seperti tujuan privatisasi dimana diantaranya berupa meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan public, mengurangi campur tangan langsung pemerintah. serta memberikan kebebasan memilih “kekuatan pasar” yang dapat menyediakan tekanan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi. Hal itu pula yang dapat ditemukan dalam tujuan privatisasi PT Semen Indonesia, yang mana tujuan secara umum nya adalah guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas agar dapat berdaya saing baik di sector nasional maupun internasional. Dimana kemampuan perusahaan untuk dapat berdaya saing dilakukan melalui pembenahan- pembenahan pengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Dengan begitu dapat dikethui jika adanya privatisasi bukan hanya dalam rangka memperoleh dana segar, melainkan untuk menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme dalam diri BUMN yang menjurus pada penerapan konsep efektif dan efisien.