Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to BAHAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC-1.pptx
Similar to BAHAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC-1.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
BAHAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC-1.pptx
- 1. KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
- 2. PENGUATAN FUNGSI KESEKRETARIATAN BADAN AD HOC Kesekretariatan Badan Ad Hoc perlu memberikan masukan dan pertimbangan secara administratif kepada Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu KOORDINASI, MONITORING, DAN PENGAWASAN Pengawasan terhadap Badan Ad Hoc perlu ditingkatkan agar dapat mengantisipasi adanya potensi kerawanan selama pemilu STANDAR KESELAMATAN KERJA Antisipasi resiko kecelakaan kerja pada Badan Ad Hoc dinilai perlu lebih responsif dan perlu adanya perlindungan bagi Badan Ad Hoc selama masa tugas PERSYARATAN CALON BADAN AD HOC Kriteria persyaratan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Pemilu dan Pemilihan serta mengakomodasi rekomendasi evaluasi Pembentukan sebelumnya MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN AD HOC Perlu adanya standardisasi proses pembentukan pada skala nasional untuk level PPK,PPS dan KPPS agar dapat mengupayakan kualitas yang sama. HASIL EVALUASI PENGELOLAAN BADAN AD HOC KPU HASIL EVALUASI PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
- 3. warga negara Indonesia; berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang- kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS Persyaratan usia untuk KPPS diutamakan tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun terhitung pada hari pemungutan suara dalam Pemilu atau Pemilihan. KPU PERSYARATAN BADAN ADHOC
- 4. DOKUMEN PERSYARATAN SURAT PENDAFTARAN Format terdapat di Juknis dan SIAKBA FOTOKOPI KTP-EL FOTOKOPI IJAZAH SURAT PERNYATAAN Format terdapat di Juknis dan SIAKBA SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI & ROHANI DAFTAR RIWAYAT HIDUP Format terdapat di Juknis dan SIAKBA KPU DOKUMEN PERSYARATAN
- 5. PPK/PPS a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS; b. menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS; c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS; d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS; e. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS; f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS; g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS; h. melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS; i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS; dan j. menetapkan calon anggota PPK dan PPS. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota PPK dan PPS. KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan seleksi calon Anggota PPK dan PPS. Tahapan Pembentukan PPK dan PPS KPU TAHAPAN PEMBENTUKAN
- 6. TAHAPAN PENDAFTARAN TAHAPAN PENELITIAN ADMINISTRASI TAHAPAN TES TERTULIS TAHAPAN WAWANCARA • Tahapan pendaftaran dilakukan melalui SIAKBA • Pengunggahan data dapat dilakukan mandiri atau dibantu Sekretariat • Dokumen fisik tetap disampaikan ke Sekretariat • Tahapan penelitian administrasi dilakukan bersamaan dengan penerimaan pendaftaran • Apabila pelamar terdapat kekurangan dokumen dapat memperbaiki selama masa pendaftaran berlangsung • Tes tertulis untuk PPK akan dilakukan dengan metode CAT yang dilangsungkan secara serentak • Tes tertulis untuk PPS akan dilakukan dengan metode manual yang dilangsungkan secara serentak • Wawancara akan dilakukan dengan materi: (1)pengetahuan kepemiluan; (2)komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas; (3)rekam jejak calon anggota PPK dan PPS; dan (4)klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat. KPU CATATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN
- 7. Pembentukan Adhoc Pemilu Pembentuk an Adhoc Pemilihan Pemutakhiran Data Pemilih Penyusunan DPTb Verifikasi Calon DPD Pungut, Hitung dan Rekap Pemutakhiran Data Pemilih Verifikasi Calon Perseorangan Pungut, Hitung dan Rekap Penyusunan DPTb Sengketa Sengketa Fasilitasi Kampanye dan Sosialisasi Membantu Distribusi Logistik Fasilitasi Kampanye dan Sosialisasi Membantu Distribusi Logistik FEB 2024 NOV 2024 Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan, dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan/atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing Pemilu dan Pemilihan. PPK dan PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam Pemilu atau Pemilihan sampai dengan berakhirnya masa kerja PPK atau PPS yang bersangkutan. Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan, dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan/atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, dapat dilaksanakan dengan metode: pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan yang terakhir untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya; dan/atau seleksi terbuka. PEMBENTUKAN PPK DAN PPS DALAM TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN YANG BERIRISAN KPU PEMBENTUKAN PPK DAN PPS DALAM TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN BERIRISAN
- 8. • Ruangan Helpdesk SIAKBA; • Komputer Admin; • Komputer Operator; • Jaringan Koneksi Internet; dan • Panduan Pengoperasian. • Ruangan Helpdesk SIAKBA; • Komputer Admin; • Komputer Operator; • Komputer Pendaftaran; • Jaringan Koneksi Internet; • Panduan Pengoperasian; • Printer; dan • Scanner. Sarana dan Prasarana SIAKBA pada KPU Provinsi: Sarana dan Prasarana SIAKBA pada KPU Kabupaten/Kota: KPU SIAKBA • Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengoperasian SIAKBA; • Melakukan pelatihan penggunaan SIAKBA yang digunakan dalam pembentukan Badan Adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota; • Memonitoring penggunaan SIAKBA dalam pembentukan Badan Adhoc; • Menyampaikan rekapitulasi data pembentukan Badan Adhoc melalui SIAKBA; • Menyosialisasikan penggunaan SIAKBA dalam pembentukan Badan Adhoc; • Melakukan pengawasan kepada KPU Kabupaten/Kota terhadap pembentukan Badan Adhoc; • Melaporkan kendala penggunaan SIAKBA kepada KPU; • Menyediakan sarana dan pra sarana yang mendukung pengoperasian SIAKBA; • Membantu calon anggota Badan Adhoc dalam penggunaan SIAKBA; • Memverifikasi dokumen persyartaan calon anggota Badan Adhoc dalam sistem informasi; • Mengunggah hasil seleksi pada setiap tahapan dalam SIAKBA; • Menyampaikan rekapitulasi data pembentukan Badan Adhoc melalui SIAKBA; • Menyosialisasikan penggunaan SIAKBA dalam pembentukan Badan Adhoc; • Melaporkan kendala penggunaan SIAKBA kepada KPU dan KPU Provinsi; • Membuat akun dalam SIAKBA; • Melakukan aktivasi akun SIAKBA; • Mengisi data diri dalam SIAKBA; • Mengunduh dan menandatangani dokumen persyaratan pendaftaran, pernyataan, dan daftar Riwayat hidup; • Mengunggah dokumen persyaratan sebagai calon anggota Badan Adhoc; • Mengecek hasil tahapan seleksi Badan Adhoc yang diikuti; • Melaporkan kendala penggunaan SIAKBA kepada KPU Kabupaten/Kota; PERAN KPU PROVINSI DALAM SIAKBA PERAN KPU KAB/KOTA DALAM SIAKBA PERAN PENDAFTAR DALAM SIAKBA
- 9. RENCANA JADWAL PEMBENTUKAN BADAN ADHOC Pembentukan PPK 20 November 2022 – 16 Desember 2022 Masa Kerja PPK 4 Januari 2023 – 1 April 2024 Masa Kerja Sekretariat PPK 10 Januari 2023 – 1 April 2024 Pembentukan PPS 17 Desember 2022 – 12 Januari 2023 Masa Kerja PPS 16 Januari 2023 – 1 April 2024 Masa Kerja Sekretariat PPS 22 Januari 2023 – 1 April 2024 PPK PPS KPU RENCANA PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
- 10. KPU STRATEGI PEMBENTUKAN BADAN ADHOC Sosialisasi pada daerah luar yang terjauh dari ibukota Kabupaten/Kota Penyampaian informasi pendaftaran melalui SIAKBA Jaring kanal-kanal potensial untuk mendukung rekrutmen Badan Adhoc Koordinasi dengan Pemda terkait dengan fasilitasi kesehatan dalam mendukung pembentukan Badan Adhoc Koordinasi dengan Pemda terkait dengan fasilitasi sekretariat Badan Adhoc Siapkan sarana dan prasarana yang memadai dalam penggunaan SIAKBA Pelatihan beberapa Pegawai untuk disiapkan mendukung operator dalam penerimaan pendaftaran melalui SIAKBA Pemetaan wilayah yang sulit dijangkau dalam pembentukan Badan Adhoc berdasarkan evaluasi pemilu/pemilihan sebelumnya STRATEGI PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
- 11. KPU TERIMA KASIH