Dokumen tersebut membahas pengalaman perencanaan pembangunan ekonomi regional di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Inggris. Beberapa poin kunci yang dibahas adalah kebijakan ekonomi regional dan industri di Jepang, kebijakan New Deal Korea Selatan untuk menggeser pusat pembangunan, sistem zonasi di Amerika Serikat, serta kerangka hukum perencanaan di Inggris.
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Pengalaman perencanaan pembangunan ekonomi regional di negara maju
1. PENGALAMAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN REGIONAL DI
NEGARA-NEGARA MAJU
DISUSUN OLEH:
1. Ardika Rahmasiwi (01021281924073)
2. Nadia Putri Salsabila (01021181924005)
3. Humaira Rizka Ramadhanti (01021281924067)
KEBIJAKAN EKONOMI REGIONAL
EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2. NEGARA
MAJU
Negara maju adalah negara yang memiliki
standar hidup tinggi yang disebabkan oleh
negara tersebut memiliki kemajuan teknologi,
industri, dan ekonomi; sehingga
penduduknya memiliki kesejahteraan yang
tinggi
4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Regional
Pembangunan Regional
upaya untuk merencanakan penggunaan
sumber daya publik yang tersedia disuatu
wilayah
Perencanaan pembangunan
Faktor yang mempengaruhi
perencanaan pembangunan
Lingkungan
SDM perencana
Sistem yg digunakan
Perkembangan IPTEK
Sistem perencanaan
Pendanaan
Pembangunan ekonomi
5. Ketimpangan Pembangunan
Sektor Industri Ritme
Permasalahan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah
Neptune
Jupiter Earth
Venus Mars
01 02 03
04 05 06
Investasi yang kurang
merata
Rendahnya Mobilitas Faktor
Produksi
Perbedaan Sumber Daya
Alam
Perbedaan Demografis
Kurang Lancarnya
Perdagangan Antar Daerah
6. Strategi Pengembangan
Fisik
Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah
Neptune
Jupiter
Venus Mars
01 02 03
04 05
Strategi Pengembangan
Dunia Usaha
Strategi Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Strategi Pengembangan
Masyarakat
Daya Saing Ekonomi Daerah
7. Koordinator
bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pembangunan
ekonomi daerah dengan
menetapkan kebijakan-kebijakan
yang berpihak pada rakyat
Enterpreneur
pemerintah daerah bertanggung
jawab menjalankan usaha bisnis
di daerahnya
Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah
Stimulator
pemerintah daerah bertanggung
jawab untuk merangsang dunia
usaha
Fasilitator
bertugas mempercepat
pembangunan melalui perbaikan
perilaku masyarakat di
daerahnya
10. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : JEPANG
1970-an ~
Undang-
Undang
Promosi
Relokasi
Industri (1972)
Akhir 1990-an ~
UU Revitalisasi
Akumulasi
Industri Daerah
(1998) UU
Promosi Usaha
Baru (1999)
Saat ini,
Kebijakan
dukungan
perusahaan inti
regional yang
mendorong
ekonomi
regional
Awal 1990-an
~ Technopolis
Law (1983),
Brain Land
Law (1988)
2000-an~
Rencana
Klaster
Industri (2001)
/ Hukum
Promosi
Lahan
Perusahaan
(2007)
Transisi kebijakan ekonomi dan industri regional di Jepang
11. Penciptaan Perusahaan Inti Regional Dan Bisnis Pendukung
Perusahaan yang
memimpin
kawasan (=
perusahaan inti
regional) untuk
merevitalisasi
perekonomian
daerah
pembentukan
sistem untuk
pertumbuhan
calon perusahaan
inti regional dan
pembaruan
perusahaan inti
regional
Jumlah permintaan
anggaran fy2017 4,14
miliar yen (2,05 miliar yen)
Tujuan/Ikhtisar
Bisnis
12. Tujuan/Ikhtisar Bisnis Mengimplementasikan Proyek-proyek
Penciptaan
perusahaan
inti regional
mendukung
bisnis
pembentukan
jaringan
Proyek
dukungan
langsung
proyek
Dewan
Jaringan
Global
Target Pencapaian
• Penjualan rata-rata 2 miliar yen (FY2011) untuk calon perusahaan inti
regional kepada mitra bisnis
• Tujuannya adalah untuk melipatgandakan jumlahnya dalam lima tahun,
termasuk efek limpahan
14. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : KORSEL
KEBIJAKAN NEW DEAL
Pemerintah Moon
Jae In,
Mengatakan
“Kami akan
mengubah poros
pembangunan
nasional ke fokus
daerah.”
Total investasi 160 triliun won, lebih
dari 75 triliun won, atau lebih dari
setengahnya, akan diinvestasikan
Proyek-Proyek
Regional
Tujuan dari kebijakan New Deal yang berimbang secara regional
• menggeser poros pembangunan nasional dari pusat
metropolitan ke pusat regional
• mempererat hubungan antar kota dan provinsi
• akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan revitalisasi
ekonomi lokal.
15. KEBIJAKAN NEW DEAL 2.0 VERSI KOREA
Untuk kebijakan “New
Deal Gaya Korea”,
pemerintah Korea
Selatan berencana
menanamkan modal
senilai 160 triliun won
hingga tahun 2025
mendatang.
Berencana
mengubah kondisi ekonomi saat
ini agar dapat memimpin
industri dunia dengan ekonomi
terdepan dan dapat melepaskan
diri dari ekonomi berbasis
karbon, serta membuat
masyarakat saat ini sebagai
masyarakat inklusif.
Green
New Deal
Digital
New Deal
16. Pencapaian besar dari New Deal versi Korea
selama satu tahun
Pada Juli 2020,
setahun yang lalu,
pemerintah
mendorong New Deal
versi Korea untuk
melampaui mengatasi
krisis dan melompat
maju sebagai negara
terdepan dalam proses
transformasi struktural
ekonomi dan sosial.
HASIL
memimpin transisi ke
masyarakat digital dan
ramah lingkungan dengan
menyebarkan transaksi
dan pendidikan non-tatap
muka dan membangun
rendah karbon dan ramah
lingkungan. -ekosistem
industri yang ramah.
Ada juga pencapaian
besar dalam difusi
energi rendah karbon
dan terdistribusi.
Selain itu, berhasil melampaui
target pembangunan fasilitas
energi terbarukan tahun lalu
(target 4,2GW, kinerja 4,8GW)
dan mendorong investasi swasta
skala besar dengan priming
kebijakan pemerintah.
Selain itu, mulai
memilih dan
mendukung usaha
kecil dan menengah
(UKM) yang
menjanjikan di
bidang lingkungan
dan energi dan
membangun 'klaster
konvergensi hijau' di
lima bidang
unggulan
18. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : AS
AMERIKA SERIKAT Mengadopsi peraturan zonasi
Tahun 1922, Departemen Perdagangan
Amerika Serikat menetapkan The Standard
State Zoning Enabling Act sebagai model
kewenangan peraturan zonasi bagi negara
bagian
Terdapat 2 peraturan zonasi:
1. Teks peraturan zonasi untuk
tiap zona
2. Peta Zonasi
19. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : AS
Kegiatan Perencanaan:
Persiapan dan revisi dari perencanaan
komprehensif dan zonasi
Pengkajian dampak pembangunan
terhadap lingkungan alam
Rehabilitasi dan pelestarian
Pemodelan kuantitatif dan kualitatif
dengan menggunakan sistem informasi
perencanaan
Pelaksanaan program
20. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : AS
Masalah pembangunan
ekonomi Amerika Serikat
Alat pembangunan ekonomi
Amerika Serikat
Urbanisme baru dan
pertumbuhan cerdas Amerika
Serikat
kemiskinan relatif – dibandingkan standar kemiskinan dunia
alat pembangunan ekonomi di Amerika dilakukan oleh
pemerintah lokal, meski kebijakan dari pemerintah pusat
Dimulai dengan cara sederhana pada awal 1970an, dengan
program perencanaan dan manajemen pertumbuhan.
22. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : INGGRIS
Undang-undang perencanaan komprehensif pertama
kali dibuat tahun 1947, prinsipnya sebagai berikut:
pengendalian pembangunan perencanaan pembangunan pengawasan oleh pemerintah pusat
Inggris menganut system unitary
Department of the Environment
Welsh Office
Scottish Environment Department
23. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : INGGRIS
Dalam hal pengendalian
pemanfaatan ruang, Inggris
menganut discretionary system.
Local Plan = Structure Plan
Structure plan membentuk kerangka operasional
detail bagi local plan
Structure plan disiapkan dan boleh diadopsi oleh
otoritas local setelah diselenggarakan public inquiry
atau penyelidikan oleh seorang inspector yang
ditugaskan oleh secretary of state
24. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : INGGRIS
Sejak diberlakukannya Planning and
Compulsary Purchase Act tahun 2004,
terdapat perubahan nama dokumen arahan
dan kebijakan serta development plan
Dalam sistem seperti ini, tidak terdapat
zoning bylaw atau peraturan zonasi. Suatu
permohonan perencanaan masyarakat
diputuskan oleh otoritas lokal dengan
mempertimbangkan development plan