SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
EVALUASI KEBIJAKAN
“Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut
estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup
substansi, implementasi dan dampak” (Anderson: 1975).
“Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-
masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai
terhadap hasil kebijakan dan program”
Evaluasi = kesimpulan + klarifikasi + kritik + penyesuaian dan perumusan masalah
kembali
(Dunn).
LANGKAH EVALUASI KEBIJAKAN
1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan
akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang
lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu
dampak.
Edward A. Suchman (dikutip Winarno, 2002, 169)
FUNGSI EVALUASI KEBIJAKAN
1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan
program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola
hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari
evaluasi ini evaluator dapat mengindentifikasi masalah, kondisi dan
aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang
dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya
sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar
sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada
kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi
dari kebijakan tersebut.
ASPEK-ASPEK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
(WIBAWA, 1994)
1. Proses Pembuatan Kebijakan
2. Proses Implementasi Kebijakan
3. Konsekuensi Kebijakan
4. Efektivitas Dampak Kebijakan
ASPEK-ASPEK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
(WILLIAM DUNN, 1999)
MODEL-MODEL EVALUASI KEBIJAKAN
1. Model Evaluasi William Dunn
2. Model Formatif vs Sumatif
3. Goal Oriented Evaluation / Model Tyler
4. Goal Free Evaluation Model (Michael Schriven)
5. Model Empat Level Donald L. Kirkpatrick
6. CIPP Model (Context, Input, Process, Product)
KRITERIA EVALUASI WILLIAM DUNN
 Masalah Tipe I. Masalah dalam
tipe ini meliputi biaya tetap dan
efektivitas yang berubah dari
kebijakan. Jadi, tujuannya adalah
memaksimalkan efektivitas pada
batas risorsis yang tersedia.
 Masalah Tipe II. Masalah pada tipe
ini menyangkut efektivitas yang
sama dan biaya yang berubah dari
kebijakan. Jadi, tujuannya adalah
untuk meminimalkan biaya.
 Masalah Tipe III. Masalah pada
tipe ini menyangkut biaya dan
efektivitas yang berubah dari
kebijakan.
 Masalah Tipe IV. Masalah pada
tipe ini mengandung biaya sama
dan juga efektivitas tetap dari
kebijakan. Masalah ini dapat
dikatakan sulit dipecahkan karena
satu-satunya alternatif kebijakan
yang tersedia barangkali adalah
tidak melakukan sesuatu pun.
KRITERIA EVALUASI WILLIAM DUNN
Kriteria Pareto
(melindungi
kesejahteraan
minimum:
a. Pareto Optimal
b. Pareto Non optimal
c. Pareto Superior
Kriteria Kaldor Hicks
(memaksimalkan
kesejahteraan bersih:
Suatu keadaan sosial lebih baik
dari yang lainnya jika terdapat
perolehan bersih dalam efisiensi
dan jika mereka yang
memperoleh dapat menggantikan
mereka yang kehilangan. Untuk
tujuan praktis kriteria yang tidak
mensyaratkan bahwa yang
kehilangan secara nyata
memperoleh kompensasi ini,
mengabaikan isu perataan
Kriteria John Rawls
(memaksimalkant
kesejahteraan
redistributif:
Suatu situasi sosial dikatakan
lebih baik dari lainnya jika
menghasilkan pencapaian
kesejahteraan anggota-anggota
masyarakat yang dirugikan
SUMATIF
Evaluasi Formatif
Tujuan:
 Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi
yang tepat.
 Apakah penyampaian pelayanannya telah sesuai dan
konsisten dengan spesifikasi program atau tidak;
 Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan
program tersebut
Jenis:
 Evaluasi administratif: Biasanya evaluasi administrative
dilakukan dalam lingkup pemerintahan yang dikaitkan
dengan aspek-aspek ketaatan financial dan prosedur.
 Evaluasi Yudisial: Evaluasi yang berkaitan dengan obyek-
obyek hukum.
 Evaluasi Politik: Evaluasi yg dilakukan oleh lembaga-
lembaga politik.
Aspek Kinerja Evaluasi:
 Effort Evaluation: Mengevaluasi kecukupan input program.
 Performance Evaluation: Mengkaji output dibandingkan
dengan input program.
 Effectiveness Evaluation: Mengkaji apakah
pelaksanaannya sesuai dengan sasaran & tujuan.
 Effeciency Evaluation: Membandingkan biaya dengan
output yang dicapai.
 Process Evaluation: Mengkaji metode pelaksanaan,
aturan dan prosedur dalam pelaksanaan.
Evaluasi Sumatif / Dampak
Tujuan:
 Menilai apakah program telah membawa dampak yang
diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga.
 Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan
intervensi program
 Mengeksplore apakah ada akibat yang tidak diperkirakan
baik yang positif maupun yang negatif
 Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok
sasaran, dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran
betul-betul disebabkan oleh adanya program tersebut
ataukah karena faktor lain.
Jenis:
 Evaluasi Kebijakan / Program Kegiatan
Dimensi Dampak:
 Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran)
yang diharapkan atau tidak.
 Dampak pada kelompok di luar sasaran sering disebut
eksternalitas / dampak melimpah (spillover effects).
 Dampak sekarang dan dampak yang akan datang.
 Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk
membiayai program dan dampak biaya tak langsung
yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan (misalnya
dampak terhadap pengeluaran rumah-tangga akibat
relokasi pemukiman yang menyebabkan jarak ke
sekolah/tempatkerja makin jauh, dll).
GOAL ORIENTED EVALUATION /
MODEL TYLER
• Evaluasi ditujukan pada tingkah laku peserta didik.
• Evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta
didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan
sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran (hasil).
• Memerlukan informasi perubahan tingkah laku terutama
pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pembelajaran
• Model Tyler disebut juga model black box
TYLER MODEL
Tiga langkah pokok yang
harus dilakukan, yaitu:
1. Menentukan tujuan
pembelajaran yang akan
di evaluasi
2. Menentukan situasi
dimana peserta didik
memperoleh kesempatan
untuk menunjukkan
tingkah laku yang
berhubungan dengan
tujuan
3. Menentukan alat evaluasi
yang akan dipergunakan
untuk mengukur tingkah
laku peserta didik
GOAL FREE EVALUATION MODEL
(MICHAEL SCHRIVEN)
 Seorang evaluator harus menghindari tujuan dan mengambil
setiap tindak pencegahan
 Evaluasi ini dapat dilakukan tanpa mengetahui tujuan itu
sendiri, oleh karena itu evaluasi perlu menilai pengaruh
nyata tentang profil kebutuhan yang dilanjutkan dengan
tindakan dalam pendidikan
 Bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi
penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif,
maupun hal-hal yang negatif
MODEL EVALUASI EMPAT LEVEL
DONALD L. KIRKPATRICK
Model evaluasi ini dikembangkan oleh Kirkpatrick. Sekarang
menjadi salah satu rujukan dan standar bagi berbagai
perusahaan besar dalam program training bagi pengembangan
sumber daya manusia.
Model evaluasi ini mencakup empat level evaluasi,
yaitu:
• Reaction
• Learning
• Behavior
MODEL EVALUASI EMPAT LEVEL
DONALD L. KIRKPATRICK
Evaluasi Reaksi (Reaction Evaluation)
Evaluasi terhadap reaksi peserta training berarti mengukur kepuasan peserta Evaluasi pada level ini
dapat disebut sebagai evaluasi terhadap proses training.
Evaluasi Belajar (Learning Evaluation)
Belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan sikap, perbaikan pengetahuan,dan atau kenaikan
keterampilan peserta setelah selesai mengikuti program.
Penilaian evaluating learning ini ada yang menyebut dengan penilaian hasil (output) belajar.
Evaluasi Perilaku (Behavior Evaluation)
Evaluasi perilaku ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap. Penilaian sikap pada evaluasi level 2
difokuskan pada perubahan sikap yang terjadi pada saat kegiatan training dilakukan sehingga lebih
bersifat internal, sedangkan penilaian prilaku difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah
peserta kembali ke tempat kerja.
Evaluasi Hasil (Result Evaluation)
Evaluasi hasil dalam level ke-4 ini difokuskan pada hasil akhir (Final Result) yang terjadi karena
peserta telah mengikuti suatu program.
SUMBER: DANIEL L
Context
Evaluation
upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel
yang dilayani, dan tujuan proyek.
Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh
program, dan merumuskan tujuan program.
Input
Evaluation
untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil,
apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang
diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
Process
Evaluation
untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah program terlaksana sesuai dengan
rencana atau tidak.
Evaluasi proses juga digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan
implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai
rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.
Product
Evaluation
untuk melayani daur ulang suatu keputusan dalam program.
Evaluasi produk diharapkan dapat membantu pimpinan proyek dalam mengambil suatu keputusan terkait
program yang sedang terlaksana, apakah program tersebut dilanjutkan, berakhir, ataukah ada keputusan
lainnya. Keputusan ini juga dapat membantu untuk membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil
yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.
CIPP Model
SUMBER: DANIEL L STUFELBEAM
CIPP Model

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakanunitpublikasi
 
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANTEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANFahrul Azmi
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Amri Syam
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanNuzulul Putri
 
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publikProses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publikSiti Sahati
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikSiti Sahati
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
 
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanMenulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi KebijakanMuh Firyal Akbar
 

La actualidad más candente (20)

Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANTEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakan
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publikProses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan PublikEtika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Kelembagaan
KelembagaanKelembagaan
Kelembagaan
 
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanMenulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
 
2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan
 
Modul 7 sub modul 2
Modul 7 sub modul 2Modul 7 sub modul 2
Modul 7 sub modul 2
 

Similar a Analisis Evaluasi Kebijakan.ppt

Model Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptx
Model Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptxModel Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptx
Model Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptxauliaulfiana2022
 
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanmakalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanDIANTO IRAWAN
 
Penilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptx
Penilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptxPenilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptx
Penilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptxRastikaLiaran1
 
Evaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan SumatifEvaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan SumatifMuhammad Bahrudin
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat DasarSistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat DasarDadang Solihin
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikHimpunan Mahasiswa Islam
 
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RI
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RISistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RI
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RIDadang Solihin
 
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxEVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxSa'datul Ummah
 
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdfPertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdfasepsobirin2
 
Penilaian program
Penilaian programPenilaian program
Penilaian programHemah Naidu
 
Model model evaluasi
Model model  evaluasiModel model  evaluasi
Model model evaluasiEly Goro Leba
 
Model model evaluasi
Model model  evaluasiModel model  evaluasi
Model model evaluasiEly Goro Leba
 
CIPP Models.pptx
CIPP Models.pptxCIPP Models.pptx
CIPP Models.pptxBS2022Jabar
 

Similar a Analisis Evaluasi Kebijakan.ppt (20)

Evaluasi
EvaluasiEvaluasi
Evaluasi
 
Pengertian evaluasipendidikan
Pengertian evaluasipendidikanPengertian evaluasipendidikan
Pengertian evaluasipendidikan
 
Model Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptx
Model Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptxModel Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptx
Model Evaluasi CIPP, Stake, Kirkpatrik, dan alkin.pptx
 
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanmakalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
 
Penilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptx
Penilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptxPenilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptx
Penilaian Program Kesehatan-Dasar AKK.pptx
 
Evaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan SumatifEvaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan Sumatif
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat DasarSistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
 
01 Bahan Moneva Palu V0
01 Bahan Moneva Palu V001 Bahan Moneva Palu V0
01 Bahan Moneva Palu V0
 
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RI
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RISistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RI
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RI
 
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxEVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
 
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdfPertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
 
evaluasi hasil pendidikan
evaluasi hasil pendidikanevaluasi hasil pendidikan
evaluasi hasil pendidikan
 
Penilaian program
Penilaian programPenilaian program
Penilaian program
 
Isi
IsiIsi
Isi
 
Model model evaluasi
Model model  evaluasiModel model  evaluasi
Model model evaluasi
 
Model model evaluasi
Model model  evaluasiModel model  evaluasi
Model model evaluasi
 
CIPP Models.pptx
CIPP Models.pptxCIPP Models.pptx
CIPP Models.pptx
 
Penilaian program kesehatan
Penilaian program kesehatanPenilaian program kesehatan
Penilaian program kesehatan
 
Model Evaluasi pelatihan
Model Evaluasi pelatihanModel Evaluasi pelatihan
Model Evaluasi pelatihan
 

Último

Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Último (14)

Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

Analisis Evaluasi Kebijakan.ppt

  • 1. EVALUASI KEBIJAKAN “Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak” (Anderson: 1975). “Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing- masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program” Evaluasi = kesimpulan + klarifikasi + kritik + penyesuaian dan perumusan masalah kembali (Dunn).
  • 2. LANGKAH EVALUASI KEBIJAKAN 1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 2. Analisis terhadap masalah 3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan 4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi 5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. 6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Edward A. Suchman (dikutip Winarno, 2002, 169)
  • 3. FUNGSI EVALUASI KEBIJAKAN 1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengindentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. 2. Kepatuhan. melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. 4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.
  • 4. ASPEK-ASPEK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (WIBAWA, 1994) 1. Proses Pembuatan Kebijakan 2. Proses Implementasi Kebijakan 3. Konsekuensi Kebijakan 4. Efektivitas Dampak Kebijakan
  • 5. ASPEK-ASPEK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (WILLIAM DUNN, 1999)
  • 6. MODEL-MODEL EVALUASI KEBIJAKAN 1. Model Evaluasi William Dunn 2. Model Formatif vs Sumatif 3. Goal Oriented Evaluation / Model Tyler 4. Goal Free Evaluation Model (Michael Schriven) 5. Model Empat Level Donald L. Kirkpatrick 6. CIPP Model (Context, Input, Process, Product)
  • 7. KRITERIA EVALUASI WILLIAM DUNN  Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.  Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.  Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.  Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.
  • 8. KRITERIA EVALUASI WILLIAM DUNN Kriteria Pareto (melindungi kesejahteraan minimum: a. Pareto Optimal b. Pareto Non optimal c. Pareto Superior Kriteria Kaldor Hicks (memaksimalkan kesejahteraan bersih: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan Kriteria John Rawls (memaksimalkant kesejahteraan redistributif: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan
  • 9. SUMATIF Evaluasi Formatif Tujuan:  Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat.  Apakah penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten dengan spesifikasi program atau tidak;  Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut Jenis:  Evaluasi administratif: Biasanya evaluasi administrative dilakukan dalam lingkup pemerintahan yang dikaitkan dengan aspek-aspek ketaatan financial dan prosedur.  Evaluasi Yudisial: Evaluasi yang berkaitan dengan obyek- obyek hukum.  Evaluasi Politik: Evaluasi yg dilakukan oleh lembaga- lembaga politik. Aspek Kinerja Evaluasi:  Effort Evaluation: Mengevaluasi kecukupan input program.  Performance Evaluation: Mengkaji output dibandingkan dengan input program.  Effectiveness Evaluation: Mengkaji apakah pelaksanaannya sesuai dengan sasaran & tujuan.  Effeciency Evaluation: Membandingkan biaya dengan output yang dicapai.  Process Evaluation: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan. Evaluasi Sumatif / Dampak Tujuan:  Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga.  Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program  Mengeksplore apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun yang negatif  Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran, dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran betul-betul disebabkan oleh adanya program tersebut ataukah karena faktor lain. Jenis:  Evaluasi Kebijakan / Program Kegiatan Dimensi Dampak:  Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak.  Dampak pada kelompok di luar sasaran sering disebut eksternalitas / dampak melimpah (spillover effects).  Dampak sekarang dan dampak yang akan datang.  Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program dan dampak biaya tak langsung yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan (misalnya dampak terhadap pengeluaran rumah-tangga akibat relokasi pemukiman yang menyebabkan jarak ke sekolah/tempatkerja makin jauh, dll).
  • 10. GOAL ORIENTED EVALUATION / MODEL TYLER • Evaluasi ditujukan pada tingkah laku peserta didik. • Evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran (hasil). • Memerlukan informasi perubahan tingkah laku terutama pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pembelajaran • Model Tyler disebut juga model black box
  • 11. TYLER MODEL Tiga langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu: 1. Menentukan tujuan pembelajaran yang akan di evaluasi 2. Menentukan situasi dimana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan 3. Menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik
  • 12. GOAL FREE EVALUATION MODEL (MICHAEL SCHRIVEN)  Seorang evaluator harus menghindari tujuan dan mengambil setiap tindak pencegahan  Evaluasi ini dapat dilakukan tanpa mengetahui tujuan itu sendiri, oleh karena itu evaluasi perlu menilai pengaruh nyata tentang profil kebutuhan yang dilanjutkan dengan tindakan dalam pendidikan  Bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif, maupun hal-hal yang negatif
  • 13. MODEL EVALUASI EMPAT LEVEL DONALD L. KIRKPATRICK Model evaluasi ini dikembangkan oleh Kirkpatrick. Sekarang menjadi salah satu rujukan dan standar bagi berbagai perusahaan besar dalam program training bagi pengembangan sumber daya manusia. Model evaluasi ini mencakup empat level evaluasi, yaitu: • Reaction • Learning • Behavior
  • 14. MODEL EVALUASI EMPAT LEVEL DONALD L. KIRKPATRICK Evaluasi Reaksi (Reaction Evaluation) Evaluasi terhadap reaksi peserta training berarti mengukur kepuasan peserta Evaluasi pada level ini dapat disebut sebagai evaluasi terhadap proses training. Evaluasi Belajar (Learning Evaluation) Belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan sikap, perbaikan pengetahuan,dan atau kenaikan keterampilan peserta setelah selesai mengikuti program. Penilaian evaluating learning ini ada yang menyebut dengan penilaian hasil (output) belajar. Evaluasi Perilaku (Behavior Evaluation) Evaluasi perilaku ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap. Penilaian sikap pada evaluasi level 2 difokuskan pada perubahan sikap yang terjadi pada saat kegiatan training dilakukan sehingga lebih bersifat internal, sedangkan penilaian prilaku difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ke tempat kerja. Evaluasi Hasil (Result Evaluation) Evaluasi hasil dalam level ke-4 ini difokuskan pada hasil akhir (Final Result) yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program.
  • 15. SUMBER: DANIEL L Context Evaluation upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. Input Evaluation untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Process Evaluation untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah program terlaksana sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluasi proses juga digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Product Evaluation untuk melayani daur ulang suatu keputusan dalam program. Evaluasi produk diharapkan dapat membantu pimpinan proyek dalam mengambil suatu keputusan terkait program yang sedang terlaksana, apakah program tersebut dilanjutkan, berakhir, ataukah ada keputusan lainnya. Keputusan ini juga dapat membantu untuk membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. CIPP Model
  • 16. SUMBER: DANIEL L STUFELBEAM CIPP Model