SlideShare a Scribd company logo
1 of 73
Download to read offline
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6374);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6414);
- 3 -
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggran Pendapatan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor l Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 184);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF TENTANG PANDUAN PENGEMBANGAN DESA
KREATIF.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM/107/KD.03/2021
TENTANG
PANDUAN PENGEMBANGAN DESA
KREATIF
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 16.056
pulau dan luas wilayah 1.916.906,77 KM2 (BPS, 2019). Selain itu, keanekaragaman
etnis dan budaya pun memperkaya diversitas penduduknya dengan terdiri dari
1.340 suku bangsa. Berbagai macam kearifan lokal yang ada, baik dalam bidang
sumber daya alam, adat istiadat, bahasa, budaya, tradisi dan aspek lainnya
merupakan potensi yang dapat dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Di antara permasalahan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah
ketimpangan dan kemiskinan antar wilayah di Indonesia, khususnya yang terjadi
antara desa dan kota. Data Badan Pusat Statistik Bulan September Tahun 2020
menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan lebih tinggi
daripada perkotaan dimana jumlah persentase penduduk miskin di perkotaan
sebesar 7,88% sedangkan pada kasus di pedesaan yaitu 13,2%. Data tersebut
diperparah dengan adanya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) menunjukkan bahwa penduduk miskin di
pedesaan memiliki nilai IKK sekitar dua kali lipat lebih tinggi yaitu 0,68
dibandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan yaitu 0,31.
Upaya pemerintah untuk mengurai permasalahan tersebut secara strategis
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024
yaitu:
1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan;
2. mengimbangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;
3. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan
4. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- 2 -
Untuk menjadikan sebuah wilayah sebagai basis pembangunan dan penciptaan
sumber ekonomi baru di sektor kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif memetakan 17 subsektor yang termasuk dalam lingkup ekonomi kreatif
yaitu; 1) Arsitektur, 2) Desain Interior, 3) Pengembang Permainan, 4) Musik, 5) Seni
Rupa, 6) Desain Produk, 7) Fashion, 8) Kuliner, 9) Film, Animasi dan Video, 10)
Fotografi, 11) Desain Komunikasi Visual, 12) Televisi dan Radio, 13) Kriya, 14)
Periklanan, 15) Seni Pertunjukan, 16) Penerbitan, 17) Aplikasi. Pada Tahun 2016,
Produk Domestik Bruto (PDB) Ekonomi Kreatif mencapai Rp 922,59 T dan
diproyeksikan tumbuh lebih dari Rp 1.100 T pada Tahun 2021 sebagaimana
dijelaskan pada gambar berikut:
Gambar 1.1 PDB Ekonomi Kreatif, Tahun 2017-2020 (proyeksi), PDB (Triliun Rupiah)
Sumber: Laporan Kinerja Bekraf, 2019
Sektor ekonomi kreatif yang mengutamakan kreativitas dan orisinalitas ide dapat
berkembang apabila didukung dengan ekosistem yang baik. Pada konteks ini,
wilayah pedesaan memiliki sumber daya yang juga mumpuni seperti halnya di
perkotaan. Pelestarian budaya, adat istiadat dan bahasa adalah aktivitas yang
kerap ditemukan di pedesaan dan merupakan potensi yang dapat dioptimalkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara agregat, kontribusi
keseluruhan aktivitas ekonomi kreatif dan penyerapan tenaga kerja tumbuh dengan
cukup baik. Selain itu, beberapa produk pun berhasil menjangkau pasar global
melalui transaksi ekspor sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:
Tabel 1.1 Realisasi Sasaran Strategis Ekonomi Kreatif
Indikator
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019*
Pertumbuhan PDB Ekraf (%) 4.41 4.95 5.06 5.07 5.1
Jumlah Tenaga Kerja (Juta Orang) 15.96 16.91 17.68 18.21 19.01
Nilai Ekspor Bruto (Miliar USD) 19.36 19.99 19.84 21.24 22.07
*) Data sementara BPS per tanggal 31 Desember 2019
Sumber: Laporan Kinerja Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), 2019
- 3 -
Panduan ini memberikan penjelasan tentang bagaimana tahapan pengembangan
Desa Kreatif secara teoritis dan praktis diimplementasikan. Penguatan sinergi antar
seluruh pemangku kepentingan yang memiliki ketertarikan merupakan kunci
sukses dari program ini. Diharapkan melalui adanya penciptaan wilayah kreatif
baru melalui Desa Kreatif ini, dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga
akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada daerah yang
terdampak pandemi Covid-19.
B. Maksud dan Tujuan
Adapun beberapa maksud dan tujuan yang diharapkan dengan adanya Panduan
Pengembangan Desa Kreatif ini antara lain:
a. menjadi acuan/ standar bagi Pelaksana Program Pengembangan Desa Kreatif
dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan secara baik dan berkualitas.
b. menjadi bahan untuk sosialisasi kegiatan secara menyeluruh dan informatif.
c. menjadi dokumen yang menghimpun pengetahuan dan pengalaman dari
rangkaian kegiatan sejenis untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.
C. Sasaran
Panduan Pengembangan Desa Kreatif ini dapat digunakan oleh berbagai Pemangku
Kepentingan, antara lain:
Tabel 1.2 Sasaran Panduan
Pemangku
Kepentingan
Keterangan
Masyarakat Desa
● Memberikan inspirasi pembentukan Desa Kreatif
● Membantu melakukan pemetaan potensi desa
● Mengetahui tahapan pembentukan Desa Kreatif
● Menjelaskan tahapan pengembangan Desa Kreatif
Pemerintah Desa
● Memberikan gambaran pentingnya membentuk Desa Kreatif
● Mengoptimalkan lembaga ekonomi desa sesuai kearifan lokal
yang ada
● Memberi panduan pelaksanaan program pengembangan
masyarakat
● Menjadi panduan lembaga dalam menjalin kemitraan
Pemerintah Daerah
● Mendorong kebijakan pembangunan desa yang strategis
● Mengoptimalkan program pembangunan desa yang telah
berjalan
● Menjadi referensi pelaksanaan pembangunan melalui
pendekatan kemasyarakatan
- 4 -
Pemangku
Kepentingan
Keterangan
Pemerintah Pusat
● Menjadi referensi dalam pelaksanaan program pengembangan
Desa Kreatif
● Mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa sesuai
SDGs
● Mendukung kebijakan pemerintah terkait pengembangan
industri kreatif sesuai RPJMN
● Menjadi panduan penguatan sinergi antar kementerian yang
memiliki program pembangunan Desa Kreatif
Perusahaan (Sektor
Swasta)
● Memberikan panduan penyelenggaraan program CSR
● Memberikan gambaran implementasi Corporate Shared Values
● Mendorong keterlibatan perusahaan dalam pengembangan
Desa Kreatif
Industri Kreatif dan
Pariwisata
● Mendukung terciptanya destinasi wisata kreatif baru
● Mendorong produk kreatif unggulan dari desa untuk
menjangkau pasar nasional dan global
Lembaga Pendidikan
● Menjadi salah satu referensi pengembangan penelitian terkait
topik pengembangan desa dan ekonomi kreatif
● Menjadi landasan pelaksanaan program pengabdian
masyarakat dan magang peserta didik
● Menjadi referensi pengembangan kurikulum pengajaran
terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
D. Tahapan Penyusunan
Panduan ini disusun melalui beberapa proses dan tahapan, yaitu:
1. Rapat koordinasi internal Kemenparekraf/Baparekraf
Rapat koordinasi dilakukan beberapa kali guna mendiskusikan konsep awal
dan dasar-dasar penyusunan Panduan. Rapat ini dikoordinasikan oleh Deputi
Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, yang juga melibatkan berbagai
Pihak dari lintas kedeputian serta pihak lain yang berkepentingan.
2. Penunjukkan Tim Penyusun Panduan
Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif menunjuk Tim Penyusun
Panduan untuk memfasilitasi penyusunan dokumen serta membantu dalam
rapat-rapat koordinasi yang akan dilakukan dengan berbagai Pihak.
3. Rapat koordinasi dengan Pakar, Asosiasi, dan Lembaga
Rapat koordinasi lanjutan dilakukan beberapa kali yang melibatkan banyak
Pihak terkait, antara lain Pakar, Perwakilan Asosiasi, dan Perwakilan Lembaga.
Rapat-rapat ini ditujukan untuk mendapatkan masukan umum dan khusus
mengenai konsep kegiatan serta mendapatkan pandangan yang dapat
memperkuat relevansi dan kredibilitas dari isi Panduan.
- 5 -
4. Rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat, Pemberdaya
Masyarakat dan Kelompok Usaha Kreatif
Rapat koordinasi juga dilakukan beberapa kali yang melibatkan secara
langsung pelaku di lapangan/ desa, antara lain Pemerintah Desa, Kelompok
Masyarakat, Pemberdaya Masyarakat, dan Kelompok Usaha Kreatif. Rapat-
rapat ini ditujukan untuk memahami kondisi lapangan secara langsung,
memahami proses terbentuknya Desa Kreatif yang menjadi acuan/
percontohan, dan aspirasi masyarakat Desa sebagai pelaku utama dalam
Program Pengembangan Desa Kreatif ke depannya. Rangkaian kegiatan ini
ditujukan agar Panduan dapat menjadi dokumen yang relevan dan dapat
diimplementasikan di Masyarakat secara langsung.
E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Panduan Pengembangan Desa Kreatif adalah sebagai berikut:
1. Penjelasan Umum mengenai Desa Kreatif;
2. Penyiapan Dukungan dan Kebijakan Desa Kreatif;
3. Tahapan dalam Pengembangan Desa Kreatif; dan
4. Pemantauan dan Evaluasi.
F. Struktur dan Keterkaitan
Landasan konsep penyusunan Panduan Pengembangan Desa Kreatif ini adalah
keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan
wilayah kreatif di sebuah desa. Turunan produk hukum tersebut menghasilkan
beberapa dukungan kebijakan dan tujuan pembangunan diantaranya yaitu;
penciptaan ekosistem ekonomi kreatif dan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan (SDG’s).
Konsep dan Pengertian Desa Kreatif dirumuskan dari implementasi program-
program pemberdayaan desa yang telah dilakukan berbagai pihak (Pemerintah,
Sektor Swasta, NGO, Lembaga Penelitian, dan lain-lain). Konsep ini menawarkan
sebuah acuan baru dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan di
sebuah desa sebagai pengembangan desa yang berorientasikan tumbuhnya sektor
ekonomi kreatif.
Tujuan dari adanya Program Pengembangan Desa Kreatif adalah meningkatkan
ragam kawasan dan klaster kreatif sesuai dengan RPJMN 2020 – 2024 yang
diharapkan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa. Hal ini dapat tercapai apabila usaha kreatif desa mengalami pertumbuhan
sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja di sektor kreatif. Gambaran ruang
lingkup panduan pengembangan Desa Kreatif dijelaskan pada gambar berikut:
- 6 -
Gambar 1.2 Struktur dan Keterkaitan Panduan Pengembangan Desa Kreatif
Melalui pendampingan dan monitoring secara berkala, diharapkan adanya
peningkatan tingkat pengembangan Desa Kreatif, yaitu: Inisiatif – Produktif –
Inovatif – Berkelanjutan. Pelaku ekonomi kreatif di Desa Kreatif pun dapat
memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap desa lain khususnya terhadap
desa yang memiliki potensi ekonomi kreatif sama. Skema tersebut dapat
mempercepat peningkatan kawasan kreatif dan memperbanyak ragam Desa Kreatif
di Indonesia.
- 7 -
BAB II
DESA KREATIF
A. Pengertian dan Konsep Dasar
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia1. Pembangunan
desa merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah dengan tujuan untuk
mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar
wilayah. Salah satu potensi Desa yang hendak dikembangkan sebagai fokus
pembahasan dalam Panduan ini adalah potensi ekonomi kreatif yang ada dalam
suatu desa.
Berdasarkan keterangan tersebut, Desa Kreatif dalam Panduan ini dapat dimaknai
sebagai:
“Sebuah kawasan yang terletak di wilayah administratif desa/ kelurahan
yang masyarakatnya telah mengembangkan produk unggulan di satu atau
lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah dan
manfaat bagi pertumbuhan ekonomi desa”.
Atas definisi di atas, sebuah desa dapat tergolong Desa Kreatif dengan adanya
komponen utama sebagai berikut:
1. Produk Kreatif Unggulan berupa barang atau jasa yang memberikan nilai
tambah dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi desa;
2. Telah terlaksananya pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang
termasuk dari 17 subsektor ekonomi kreatif; dan
3. Adanya peran serta aktif dari masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif setempat.
B. Orientasi Desa Kreatif
Tujuan utama Pengembangan Desa Kreatif adalah meningkatkan ragam kawasan
dan klaster kreatif, sesuai dengan RPJMN 2020 – 2024 yang diharapkan
memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui
pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah. Program pemberdayaan ini
diharapkan mampu mengubah sebuah paradigma dari desa yang memiliki kesan
terbelakang dan tertinggal dari perkotaan menjadi wilayah yang memiliki berbagai
potensi dan keunikan serta dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan
sosial dan ekonomi.
Secara agregat, kemandirian ekonomi desa pun turut berkontribusi mengurangi
ketimpangan antar wilayah secara regional, mengurangi tingkat pengangguran
1Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005
- 8 -
sekaligus menciptakan sumber ekonomi baru untuk memperlambat laju
urbanisasi. Beberapa manfaat pengembangan Desa Kreatif lainnya yaitu2:
1. melestarikan dan memajukan adat istiadat, tradisi dan budaya;
2. mendorong partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset
desa;
3. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan
masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari
ketahanan nasional;
4. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional;
5. meningkatkan kompetensi pelaku kreatif; dan
6. memberikan nilai tambah terhadap produk kreatif desa.
C. Indikator dan Tipologi
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap desa memiliki potensi dasar
yang beragam, misalnya peternakan, perkebunan, perikanan, pertanian, wisata,
budaya, komoditas unggulan, dan lainnya. Pelaku kreatif kemudian menentukan
produk apa yang akan dikembangkan dan diberikan nilai tambah sehingga
menghasilkan nilai ekonomi.
Contohnya, sebuah desa memiliki potensi di bidang pariwisata dan budaya.
Kelompok kreatif dapat menentukan dua kategori pengembangan yaitu budaya dan
aktivitas kreatif agar wisatawan dapat melakukan banyak hal baik secara aktif
maupun pasif. Mereka dapat membeli kerajinan tangan dan souvenir atau melihat
seni dan pertunjukan. Untuk memberikan pengalaman lebih, para wisatawan pun
dapat turut melakukan aktivitas seperti membatik, menganyam atau menikmati
kuliner khas desa.
Tipe Desa Kreatif dapat disesuaikan dengan subsektor ekonomi kreatif yang
dikembangkan. Pada contoh di atas, pengembangan Desa Kreatif beririsan dengan
beberapa bidang sekaligus; fesyen, kriya, dan kuliner. Namun, tentunya terdapat
satu sub sektor yang paling dominan dan menjadi kekhasan desa, misalnya seni
pertunjukan sebagai sektor utama.
Selanjutnya, berdasarkan tingkatan pengembangannya, Desa Kreatif terbagi
menjadi empat kategori yaitu:
1. Desa Inisiatif;
2. Desa Produktif;
3. Desa Inovatif; dan
4. Desa Berkelanjutan.
Untuk memahami lebih jauh mengenai karakteristik dari masing-masing kategori
Desa Kreatif tersebut, berikut penjelasannya:
2
Sugito, “Pengembangan Desa Kreatif”, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021
- 9 -
Tabel 2.1 Indikator dan Tipologi Desa Kreatif Berdasarkan Level Pengembangannya
Indikator Inisiatif Produktif Inovatif Berkelanjutan
Produk Kreatif
Memiliki potensi ekonomi
kreatif namun belum
dikembangkan;
Bimbingan Teknis terkait
pentingnya Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)
Potensi telah dikembangkan
menjadi produk kreatif;
Adanya fasilitasi
pendaftaran/ pencatatan HKI
atas produk kreatif
Produk kreatif telah
memiliki kualitas, unggul,
dan berdaya saing;
Memiliki HKI atas produk
kreatif yang dikembangkan
Kualitas produk kreatif
skala global dan ekspor;
Memiliki HKI atas produk
kreatif yang dikembangkan
Pemasaran
Pemasaran dengan target
masyarakat lokal desa
Pemasaran dengan target
hingga pasar regional
Pemasaran dengan target
hingga nasional
Pemasaran dengan target
hingga global (ekspor)
SDM
Kesadaran masyarakat
akan potensi ekonomi
kreatif belum tumbuh
Telah terdapat pembagian
peran pemangku
kepentingan dan penggerak
lokal (local champion)
Penyerapan tenaga kerja
masyarakat desa dari
kegiatan ekonomi kreatif
sudah masif
Sebagian besar masyarakat
memiliki kontribusi dalam
pengembangan Desa Kreatif
Terlaksana pelatihan
pengembangan kapasitas
SDM
SDM mampu menjalankan
operasional usaha meski
perlu pendampingan
SDM mampu menjalankan
operasional tanpa perlu
pendampingan
SDM mampu
mengembangkan kapasitas
kelompok secara mandiri
(self-learning)
Pendampingan
dan Kolaborasi
Belum ada pendampingan
dan kolaborasi baik dari
pemerintah maupun swasta
Telah terdapat
pendampingan dan
kolaborasi pemerintah dan
atau swasta
Pendampingan dan
kolaborasi dari pemerintah
dan atau swasta sudah
mulai konsisten dilakukan
Pelaku kreatif desa telah
melakukan
pendampingan/pelatihan
pengembangan di desa
binaan lain
- 10 -
Kelembagaan
Belum memiliki
kelembagaan secara formal
(masih berupa komunitas/
perorangan)
Pembentukan badan usaha
masih dalam proses legalisasi
Memiliki badan usaha
setingkat desa
(BUMDes/Koperasi)
Telah memiliki badan
usaha berbentuk PT dan
kelengkapannya
Infrastruktur
Belum terdapat sarana
prasarana penjamin
keamanan dan
kenyamanan (amenitas)
dan aksesibilitas (jalan)
Sudah mulai terdapat sarana
prasarana amenitas dan
aksesibilitas
Dilakukan pengembangan
sarana prasarana amenitas
dan aksesibilitas
Terdapat sarana prasarana
amenitas dan aksesibilitas
yang memadai
Desa belum memiliki
fasilitas internet
Telah memiliki fasilitas
internet dan wifi dengan
kapasitas terbatas
Memiliki fasilitas internet
dan wifi yang memadai
Pemanfaatan internet telah
menjadi budaya Desa
Kreatif
Teknologi Digital
Belum memanfaatkan
Platform Digital
Desa kreatif memiliki website
sebagai platform digital
Mulai memanfaatkan
platform digital untuk
memasarkan produk
ekonomi kreatif desa
Platform Digital untuk
pengelolaan ekonomi kreatif
yang mandiri dan
terintegrasi.
Finansial
Memperoleh pendanaan
pengembangan Desa Kreatif
dari pihak ketiga
Memperoleh pendanaan
pengembangan Desa Kreatif
dari pihak ketiga tahap
lanjut
Pembiayaan
pengembangan Desa
Kreatif secara bersama
antara pihak ketiga dan
internal Desa Kreatif (cost
sharing)
Pendanaan pengembangan
Desa Kreatif secara mandiri
tanpa harus ada bantuan
dari pihak ketiga
Kondisi keuangan usaha
kreatif belum menghasilkan
keuntungan
Kondisi keuangan usaha
kreatif sudah menghasilkan
keuntungan
Kondisi keuangan usaha
kreatif cukup untuk
membiayai operasional
Kondisi keuangan usaha
kreatif dapat membeli aset
baru
- 11 -
D. Ekosistem Desa Kreatif
Program pengembangan Desa Kreatif merupakan aktualisasi kreativitas pelaku ekonomi
kreatif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi desa untuk menghasilkan nilai
tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong
akselerasi implementasinya, pelaku kreatif berhak memperoleh dukungan dari
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi
Kreatif.
Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai
Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang
dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya
sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum3.
Pada tahap penguatan sinergi kelembagaan, pelaku kreatif dapat bekerjasama dengan
beberapa pihak guna mempersiapkan program pengembangan. Contohnya dengan
melibatkan lembaga penelitian atau perguruan tinggi dalam melakukan studi pemetaan
potensi desa. Para akademisi pun dapat memberikan rekomendasi kebijakan di Bidang
Ekonomi Kreatif kepada Pemerintah atau dalam bentuk pengembangan kurikulum
Lembaga Pendidikan.
Para pelaku kreatif pun dapat mengajukan pelatihan dan pengembangan kapasitas
kepada Pemerintah Daerah/Pusat sesuai kebutuhan pengembangan Desa Kreatif.
Dukungan yang dapat diberikan Dinas/Kementerian dapat berupa pelatihan,
pendampingan, bimbingan teknis, fasilitas pengembangan teknologi usaha,
standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif4.
Pada tahap penciptaan produk kreatif unggulan, pelaku kreatif dapat berkonsultasi
dengan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia (ADKI), Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif
Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dll untuk memahami infrastruktur bisnis dari
hulu ke hilir sesuai rantai nilai produk kreatif (proses produksi, operasional hingga
pemasaran).
Program Pemerintah (Anggaran Belanja Daerah/Nasional), Sektor Swasta (Perusahaan)
atau investor adalah pihak yang dibutuhkan pelaku kreatif untuk mendapatkan akses
permodalan ketika usaha kreatif telah dilakukan uji kelayakan. Bersamaan dengan
penciptaan produk kreatif yang unggul dan berdaya saing, sangat penting untuk Pelaku
Ekonomi Kreatif melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai
3Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
4Ibid, Pasal 7 UU No 24 Tahun 2019
- 12 -
bentuk perlindungan hasil cipta karya beserta nilai ekonomis yang ada di dalamnya.
Hal ini juga merupakan dukungan Pemerintah bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk
mendapatkan hak kekayaan intelektual juga dorongan terus berinovasi.
Diharapkan dengan tumbuhnya Desa Kreatif, secara makro dapat meningkatkan
Produk Domestik Bruto Indonesia di sektor Ekonomi Kreatif. Produk unggulan yang
memiliki nilai tambah dan diterima pasar akan meningkatkan permintaan domestik dan
memiliki potensi pengembangan ekspor. Semakin baik respon pasar akan berdampak
pada banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor Ekonomi Kreatif. Berikut
merupakan gambaran pembangunan ekosistem di Desa Kreatif:
Gambar 1.3 Pembangunan Ekosistem Ekonomi Kreatif5
E. Pihak-pihak yang Terlibat
Konsep Pentahelix merupakan kerjasama lima unsur pemangku kepentingan yaitu;
pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media dalam sebuah agenda
pembangunan. Secara spesifik, Kementerian Pariwisata menggunakan konsep ini
sebagai upaya untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas dan seluruh pelayanan
efektif mendukung pembangunan sektor pariwisata Indonesia6.
Pada konteks pengembangan Desa Kreatif, pihak akademisi memiliki peran
dalam memberikan konsep dan teori yang relevan dalam pengembangan Desa
Kreatif berdasarkan studi yang telah dilakukan. Pelaku usaha memberikan
masukan mengenai tren dan kebutuhan pasar agar produk yang dihasilkan
5 Yuke Sri Rahayu, “DESA KREATIF SEBAGAI DESTINASI WISATA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT”, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Ii. 2021
6 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan
- 13 -
dapat memberikan nilai tambah dan dibutuhkan konsumen. Masyarakat lokal
atau dalam hal ini Kelompok Kreatif merupakan eksekutor dan inisiator di
tingkat lokal dimana konsep Desa Kreatif diimplementasikan.
Pihak pemerintah sebagai regulator memberikan kebijakan dan peraturan yang
mengakselerasi dan mendorong penciptaan Desa Kreatif di berbagai wilayah di
Indonesia. Terakhir, pihak media membantu mempromosikan dan
mempublikasikan kegiatan dan destinasi wisata kreatif agar menarik wisatawan
untuk berkunjung. Gambaran sinergi para pemangku kepentingan dalam
pengembangan Desa Kreatif adalah sebagai berikut:
Gambar 2.3 Pentahelix Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Desa Kreatif
F. Luaran dan Dampak
Pengembangan Desa Kreatif diharapkan memberikan dampak yang nyata dan terukur.
Penyusunan dampak dalam Panduan ini menggunakan kerangka balance scorecard.
Pemetaan ini diharapkan dapat menjadi indikator umum bagi setiap pelaksana program
dalam menyusun target kuantitatif sesuai dengan Desa yang dituju.
- 14 -
Tabel 4.7 Pemetaan Luaran dan Dampak Menggunakan Pendekatan Balance Scorecard
Aspek Tujuan Strategis Indikator
Keberhasilan
(Luaran)
Target Dampak (Outcome)
Perspektif
Ekonomi
• Peningkatan
pendapatan
masyarakat dari
usaha kreatif
• Penambahan
lapangan kerja
• Peningkatan
pengunjung Desa
Kreatif
• Keuntungan
usaha
• Kemandirian
finansial
• Jumlah tenaga
kerja yang
bergerak pada
sektor kreatif
• Jumlah
pengunjung Desa
Kreatif
• Profit cukup untuk membeli
aset baru
• Pendanaan Desa Kreatif
secara mandiri tanpa pihak
ketiga
• Mayoritas warga desa
memiliki pekerjaan dan
berkontribusi pada sektor
kreatif
• Pengunjung memenuhi kuota
minimal kunjungan per
bulannya
Produk Kreatif
dan Pasar/
Konsumen
• Inovasi produk
• Adanya Hak
Kekayaan
Intelektual (HKI)
atas produk
kreatif yang
dikembangkan
• Kualitas produk
kreatif yang
unggul dan
berdaya saing
• Produk Kreatif
yang memiliki
HKI
• Produk kreatif memiliki
kualitas nasional /global
• Semakin banyaknya produk
kreatif unggulan yang
memiliki perlindungan hak
kekayaan intelektual
Proses Bisnis • Pendampingan
dan kolaborasi
• Peningkatan
kapasitas
produksi/ jasa
• Peningkatan
pemasaran
• Kualitas
pendampingan/
kolaborasi
• Kualitas dan
kapasitas produk
kreatif
• Skala pemasaran
• Pendampingan dari
pemerintah/ swasta/
pendamping lainnya
diduplikasi pelaku usaha
kreatif desa untuk
mendampingi desa lain
• Meningkatnya produk kreatif
yang unggul dan berdaya
saing
• Skala pemasaran nasional /
global
- 15 -
Aspek Tujuan Strategis Indikator
Keberhasilan
(Luaran)
Target Dampak (Outcome)
Kapasitas
Organisasi
• Peningkatan
kapasitas SDM
pelaku ekonomi
kreatif
• Perbaikan
infrastruktur
• Peningkatan aspek
kelembagaan
• Pemanfaatan
teknologi digital
• Kapasitas SDM
dalam mengelola
Desa Kreatif
• Kondisi
infrastruktur
• Jenis
kelembagaan
• Jenis
pemanfaatan
teknologi digital
• SDM mampu
mengembangkan kapasitas
kelompok secara mandiri (self-
learning)
• Infrastruktur amenitas,
aksesibilitas dan digital
memadai
• Kelembagaan Desa Kreatif
berupa BUMDes, Koperasi
dan atau PT
• Memiliki website dan sosial
media Desa Kreatif
G. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa dikenal Sustainable Development Goals
(SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan global yang berisi tujuh belas poin
tujuan pembangunan dan berlaku dari Tahun 2016-2030. Prinsip utama SDGs yaitu
keadilan prosedural dimana seluruh pihak dapat terlibat dalam keseluruhan proses
pembangunan serta keadilan substansial dimana tujuan tersebut harus dapat
menjawab permasalahan pembangunan yang ada terutama bagi kelompok tertinggal.
Oleh karena itu, arah pembangunan Desa Kreatif tidak bisa dilepaskan dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Gambaran
keselarasan arah pembangunan desa dengan konsep SDGs adalah sebagai berikut,
dengan Desa Kreatif berfokus pada poin ke-8 dan ke-11:
Tabel 1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) Desa
Tujuan
Ke
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
Tujuan Pembangunan Desa
1 Menghapus Kemiskinan Desa Tanpa Kemiskinan
2 Mengakhiri Kelaparan Desa Tanpa Kelaparan
- 16 -
Tujuan
Ke
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
Tujuan Pembangunan Desa
3
Kesehatan yang Baik dan
Kesejahteraan
Desa Sehat dan Sejahtera
4 Pendidikan Bermutu Pendidikan Desa Berkualitas
5 Kesetaraan Gender Desa Berkesetaraan Gender
6 Akses Air Bersih dan Sanitasi Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
7 Energi Bersih dan Terjangkau Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan
8
Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi
Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa
9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi Inovasi dan Infrastruktur Desa
10 Mengurangi Ketimpangan Desa Tanpa Kesenjangan
11
Kota dan Komunitas yang
Berkelanjutan
Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan
12
Konsumsi dan Produksi yang
Bertanggungjawab
Konsumsi dan Produksi Desa Yang Sadar
Lingkungan
13 Penanganan Perubahan Iklim Pengendalian dan Perubahan Iklim Oleh Desa
14 Menjaga Ekosistem Laut Ekosistem Laut Desa
15 Menjaga Ekosistem Darat Ekosistem Daratan Desa
16
Perdamaian, Keadilan dan
Kelembagaan yang Kuat
Desa Damai dan Berkeadilan, Kelembagaan
Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.
17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Kemitraan Untuk Pembangunan Desa
- 17 -
Gambar 1.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa
- 18 -
BAB III
PENYIAPAN DUKUNGAN DAN KEBIJAKAN DESA KREATIF
A. Faktor-Faktor Utama Pengembangan Desa Kreatif
Faktor-faktor yang harus diperhatikan7 dalam pengembangan Desa Kreatif
adalah sebagai berikut:
1. Pemetaan kondisi sosial secara rinci, mencakup:
a. Deskripsi umum desa
b. Permasalahan desa
c. Forum masyarakat desa
d. Kelompok rentan desa
2. Pemetaan potensi lokal secara rinci, mencakup:
a. Sumber daya manusia (contoh: pengetahuan, keterampilan, kemampuan
kepemimpinan)
b. Adat Istiadat dan Tradisi
c. Sumber daya alam (contoh: tanah, flora, fauna)
d. Modal finansial (contoh: aset uang)
e. Modal infrastruktur (contoh: fasilitas kantor, jaringan)
f. Modal sosial (contoh: budaya, sejarah, kemitraan, kepercayaan sosial)
3. Pemetaan aktor pemangku kepentingan desa termasuk mitra yang
mengadakan MoU untuk kerjasama kegiatan, kerjasama program
pendampingan (social enterprise), kerjasama Business Venture, hingga
kerjasama khusus untuk monitoring dan evaluasi.
4. Membangun kepemimpinan lokal yang militan dan kompeten.
5. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pengembangan sumber daya
manusia dari aspek manajemen operasional, manajemen keuangan, dan
lain-lain.
6. Pengembangan usaha kreatif dengan membidik tren dan selera pasar yang
bisa menjadi peluang untuk menjual produk atau karya lokal.
7. Menggarap narasi dan aset visual (logo, packaging, dan lain-lain) produk-
produk Desa Kreatif dengan baik.
7
Dewi Meisari Haryanti, UKM Indonesia, “Pendampingan UMKM Desa Kreatif”, 2021.
- 19 -
8. Penguatan kelembagaan yang dipimpin oleh local champion atau penggerak
komunitas desa.
9. Penguatan infrastruktur fisik dan kompetensi digital untuk meningkatkan
discoverability dan mempromosikan produk lokal.
10. Perancangan sistem guna menyokong sustainability (keberlanjutan sesuai
tren masa depan dan sejalan dengan local wisdom).
Pemetaan kondisi aktual desa, edukasi dan hubungan masyarakat, serta
penggabungan karya lokal dengan tren pasar menjadi faktor utama yang harus
diperhatikan dalam pengembangan Desa Kreatif.
B. Kebijakan Pengembangan Desa Kreatif
Pengembangan Desa Kreatif sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang
telah disusun dalam Kerangka Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 hingga 2024.8
8 Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 – 2024.
- 20 -
Gambar 3.1 Kerangka Strategis Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024
Adapun kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan Desa Kreatif ialah:
1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan
berdaya saing (Arah Kebijakan I).
● Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada
Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif (Strategi I).
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic
partnership) (Arah Kebijakan II).
● Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus
pasar potensial (Strategi IV).
● Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif (Strategi V).
● Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi
kreatif (Strategi VII).
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi (Arah Kebijakan III).
- 21 -
● Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata
dan 17 sub sektor ekonomi kreatif) (Strategi VIII).
● Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional (Strategi IX).
● Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata
di industri pariwisata dan ekonomi kreatif (Strategi X).
4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan
SDM yang unggul dan berdaya saing (Arah Kebijakan IV).
● Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
(Strategi XIII).
5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi
kerakyatan (Arah Kebijakan V).
● Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual
(Strategi XIV).
● Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya
dan IPTEK (Strategi XV).
C. Dukungan Program Antar Kementerian/ Lembaga
Berikut merupakan contoh kontribusi yang dapat diberikan oleh berbagai Pemangku
Kepentingan, namun tentu saja tidak terbatas pada bentuk-bentuk dukungan sebagai
berikut:
Tabel 3.1 Rekomendasi Kontribusi Pemangku Kepentingan
No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait
Masyarakat Setempat
1.
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
Menggerakkan masyarakat
untuk berperan aktif dalam
pengembangan Desa
Kreatif.
● Terciptanya Desa Kreatif
berkelanjutan dengan nilai
tambah ekonomi kreatif.
● Meningkatkan taraf ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat.
2. Karang Taruna
● Salah satu
penggerak utama
atau local champion.
● Sarana pengembangan diri bagi
anggotanya.
● Sumber pendapatan anggota.
- 22 -
No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait
● Inovasi ide kreatif
untuk
pengembangan desa.
● Bentuk kontribusi nyata untuk
mewujudkan kesejahteraan
desa.
● Meningkatkan exposure
lembaga.
3. Komunitas Kreatif
Mengembangan produk
lokal berdasarkan ekonomi
kreatif yang
dikomersialisasi.
● Sumber pendapatan anggota.
● Sarana apresiasi karya anggota.
Pemerintah Desa dan Pusat
4.
Kementerian
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
● Legislasi kebijakan
Desa Kreatif.
● Memfasilitasi ruang
kreatif dan sarana
kreatif.
● Pendampingan
pembuatan produk
kreatif yang berdaya
saing.
● Pendampingan akses
permodalan bagi
pelaku usaha kreatif
dari masyarakat
lokal.
● Memfasilitasi
komersialisasi HKI
maupun konsultasi
bagi pelaku usaha
kreatif dari
masyarakat lokal.
● Mendukung target terciptanya
244 Desa Kreatif berkelanjutan
pada tahun 2024.
● Meningkatkan PDB ekonomi
kreatif.
● Mendukung target RPJMN 2020-
20249 melalui:
● Peningkatan jumlah SDM
ekonomi kreatif yang
diedukasi.
● Peningkatan jumlah
ruang kreatif dan sarana
kreatif yang difasilitasi.
● Peningkatan jumlah produk
atau usaha ekonomi kreatif yang
unggul dan berdaya saing.
● Peningkatan pelaku ekonomi
kreatif yang mendapatkan
pendampingan akses
permodalan.
9 Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.
- 23 -
No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait
● Pelatihan dan
fasilitasi pemasaran
dan promosi dalam
negeri.
● Pelatihan
manajemen
pemasaran dan
pemasaran online (e-
commerce).
● Pendampingan dan
fasilitasi ekspor
produk kreatif.
● Peningkatan jumlah pelaku
ekonomi kreatif yang mendapat
fasilitas konsultasi HKI dan
komersialisasi HKI.
● Peningkatan jumlah pelaku
ekonomi kreatif yang
mendapatkan fasilitas promosi
dalam negeri.
● Peningkatan jumlah pelaku
ekonomi kreatif yang mendapat
pelatihan manajemen
pemasaran dan pemasaran
online (e-commerce).
● Peningkatan jumlah pelaku
ekonomi kreatif yang mendapat
pendampingan dan fasilitas
ekspor.
5.
Kementerian Desa,
Pembangunan
Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
● Pengintegrasian
usaha ekonomi
kreatif dengan BUM
Desa Bersama.
● Peningkatan
kapasitas, sarana,
pemasaran, dan
permodalan BUMDes
Bersama.
● Pengembangan
BUMDes guna
mendukung produk
unggulan desa.
Mendukung target RPJMN 2020-2024
melalui:
● Peningkatan jumlah desa yang
mengembangkan usaha ekonomi
desa yang terintegrasi dengan
BUMDes.
● Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya.
● Peningkatan jumlah desa yang
mengembangkan BUMDes
untuk mendukung produk
unggulan desa.
6.
Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
Pendampingan pelaksanaan
pilot project desa dengan
sinergi dengan Program
Mendukung dan memperluas dampak
manfaat dari Program Pengembangan
dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 24 -
No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait
Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat.
7.
Kementerian
Koperasi dan
Usaha Kecil dan
Menengah
● Pelatihan dan
inkubasi
kewirausahaan
sosial untuk
masyarakat lokal.
● Pendampingan
standardisasi mutu
dan sertifikasi
produk.
● Dukungan modal
awal usaha bagi
wirausaha pemula di
bidang kreatif.
● Bantuan promosi
dan pemasaran
dalam negeri.
Mendukung target RPJMN 2020-2024
melalui:
● Peningkatan jumlah SDM yang
terlatih dan siap diinkubasi.
● Peningkatan jumlah usaha yang
difasilitasi standarisasi mutu
dan sertifikasi produk.
● Peningkatan tersalurnya
dukungan modal awal usaha
kepada wirausaha pemula.
8.
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan dan
pemberian insentif bagi
lembaga pemerintahan lokal
yang menjalankan program
Desa Kreatif dengan baik.
Mendukung target RPJMN 2020-2024
melalui:
● Peningkatan jumlah daerah yang
berkinerja sangat tinggi
berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan
daerah (EPPD).
9.
Kementerian
Koordinator Bidang
Kemaritiman dan
Investasi
Mengkoordinasikan
lembaga-lembaga yang
terlibat dalam
pengembangan Desa
Kreatif.
Mendukung capaian kinerja sektor
ekonomi kreatif10.
10 Trukan Sri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Desa Kreatif sebagai Alternatif Capaian Kinerja Sektor Ekonomi
Kreatif”, 2021.
- 25 -
No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait
10. Pemerintah Daerah
● Menetapkan Desa Kreatif.
Desa Kreatif ditetapkan
melalui Surat Keputusan
Kepala
Desa/Lurah/Camat/Bupati/
Walikota
● Menyelenggarakan
pelatihan keahlian khas
lokal dan studi banding.
● Melaksanakan program
pemasaran produk kreatif
dan pengembangan
destinasi wisata.
● Terciptanya desa mandiri dengan
nilai tambah ekonomi kreatif.
11. Desa
● Data awal potensi desa
(SDM, dokumentasi
budaya, dll)
● Menyediakan tempat
dan fasilitas
pendukung kegiatan.
● Dukungan dana
kegiatan dari dana
desa.
● Perluasan ekonomi desa khususnya
di bidang ekonomi kreatif.
● Peningkatan exposure keindahan
desa.
● Peningkatan jumlah wisatawan yang
mengunjungi desa.
● Peningkatan taraf ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat.
● Peningkatan sumber Pendapatan
Asli Desa.
Lembaga Publik/Swasta
12. CSR Perusahaan
● Melengkapi
pemetaan potensi
desa (social mapping,
community profiling,
social landscape)11.
● Pendampingan
untuk meningkatkan
● Mendukung kewajiban
perusahaan untuk menjalankan
CSR.
● Mendukung keterlibatan
perusahaan dalam pencapaian
target Sustainable Development
Goals (SDGs).
11 Risna Resnawaty, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UNPAD, “Potensi CSR dalam Pengembangan Desa Kreatif”, 2021.
- 26 -
No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait
kapasitas
masyarakat.
● Penghargaan
terhadap local
indigenous12.
● Pemberian dana
bantuan untuk
kegiatan Desa
Kreatif.
● Meningkatkan citra positif
perusahaan kepada masyarakat
luas.
● Mendapatkan
insentif/penghargaan dari
pemerintah.
13.
Asosiasi terkait
Pelaku Ekonomi
Kreatif Indonesia
● Menyediakan data
dan informasi terkait
pelaku ekonomi
kreatif di desa.
● Melakukan riset,
edukasi, dan
pengembangan Desa
Kreatif.
● Mendorong
percepatan
infrastruktur Desa
Kreatif.
● Mengembangkan
pemasaran produk
ekonomi kreatif di
desa baik di dalam
maupun luar negeri.
● Digitalisasi Desa
Kreatif dengan
aktivitas kekinian.
● Mendukung tercapainya visi dan
misi asosiasi
● Kolaborasi dan pemberian
bantuan untuk program-
program desa yang sedang
dijalankan.
14
Lembaga Nirlaba
(NGO)
Melakukan pendampingan
program
Memenuhi visi lembaga pemberdayaan
masyarakat
12
Fikri El Aziz, Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, “Profil Asosiasi untuk 1000 Desa Wisata dan Desa Wirausaha”, 2021.
- 27 -
No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait
Lembaga Pendidikan
15.
Perguruan Tinggi/
Akademisi
● Melakukan riset dan
memberikan
rekomendasi
berbasis kepakaran
ilmiah
● Melakukan
pengawasan
● Mendukung terlaksananya
kewajiban Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
● Mendukung kontribusi peneliti
dalam pengembangan riset dan
ilmu pengetahuan.
● Menyediakan objek penelitian
dan program untuk akademisi.
- 28 -
BAB IV
TAHAPAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DESA KREATIF
Pengembangan Desa Kreatif dilakukan dalam jangka waktu tertentu (disesuaikan dengan
kondisi di lapangan) dan berpijak pada hasil assessment awal tipologi desa. Hal ini
dikarenakan setiap desa memiliki tahapan yang berbeda, ada yang masih tahap inisiatif,
produktif, inovatif atau bahkan berkelanjutan.
Jika desa merupakan Desa Kreatif inisiatif, maka keseluruhan tahapan harus dilakukan,
akan tetapi jika desa ternyata telah memasuki fase produktif atau inovatif maka
pengembangan desa akan berawal dari aspek yang dibutuhkan dalam fase tersebut.
Secara garis besar berikut tahapan pengembangan Desa Kreatif berdasar hasil assessment
tipologi desa.
- 29 -
Gambar 4.1 Gambaran Umum Tahapan Pengembangan Desa Kreatif
A. Pemetaan Kondisi Sosial dan Potensi Desa
Pemetaan kondisi sosial di sebuah desa yang didalamnya mencakup juga pemetaan potensi
ekonominya dikenal dengan pemetaan sosial (social mapping).
Pemetaan sosial didefinisikan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematik
serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di
dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut13.
Kerangka yang digunakan dalam pengembangan desa/masyarakat di Indonesia saat ini
khususnya oleh mayoritas perusahaan dan lembaga penelitian sosial mengacu pada
13
Suharto, E. (1997). Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan
STKS (LSP-STKS).
- 30 -
kerangka yang dipakai oleh PROPER yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia yaitu The Sustainable Livelihoods Approach (SLA)
atau kerangka penghidupan berkelanjutan yang mana dikenalkan pertama kali oleh the
Brundtland Commission on Environment and Development pada tahun 1992.
Gambar 4.2 The Sustainable Livelihoods Approach (SLA) Framework
Dalam SLA, selain dipetakan permasalahan sosial, juga dipetakan konteks kerentanan
masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas dalam program dan tentunya juga peta
potensi yang terdiri dari 5 (lima) aspek yang merupakan modal untuk penghidupan
berkelanjutan. Secara terperinci, pemetaan sosial dibagi menjadi tahapan-tahapan sebagai
berikut:
1. Deskripsi Kondisi Umum Desa
Kondisi umum desa di deskripsikan dalam konteks geografis, demografis, psikografis
(sosial-budaya) dan pemerintahan desa yang biasanya dapat diperoleh dari data
monografi profil desa yang disimpan oleh perangkat desa. Kondisi umum ini diperlukan
untuk memahami gambaran besar sebuah desa seperti lokasi desa, jumlah dan
komposisi penduduk dan sebagainya.
2. Identifikasi Kearifan dan Budaya Lokal
Setiap Desa memiliki karakteristik yang unik, baik dari sisi geografis maupun
masyarakat yang ada di dalamnya. Unsur kearifan dan budaya lokal merupakan salah
satu unsur terpenting yang perlu diperhatikan sejak awal agar bisa selaras dengan
karakteristik unik masing-masing Desa.
- 31 -
3. Identifikasi Permasalahan Desa
Permasalahan desa dapat diidentifikasi melalui metode observasi lapangan, wawancara
mendalam/in-depth interview dan diskusi kelompok terarah/focus group discussion
(FGD). Beberapa permasalahan desa yang diidentifikasi antara lain:
● masalah ekonomi,
● masalah pendidikan,
● masalah kesehatan,
● masalah sosial budaya, dan
● masalah lingkungan.
4. Identifikasi Forum-forum yang Digunakan Masyarakat Desa
Sebuah desa biasanya telah memiliki forum-forum tertentu dengan jadwal tertentu pula
dalam membahas hal-hal terkait dengan kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu
pihak pengembang Desa Kreatif perlu mengetahui forum tersebut dan menghadirinya
untuk membahas pengembangan Desa Kreatif. Identifikasi forum perlu dilakukan
dengan cukup detail sesuai format tabel berikut:
Tabel 4.1 Format Tabel Identifikasi Forum Masyarakat Desa
No Nama Forum Keanggotaan Waktu Pelaksanaan Aktivitas
Jadwal Frekuensi
5. Identifikasi Kelompok Rentan
Pengembangan Desa Kreatif tidak boleh hanya menjadi konsumsi para elit desa dan
menjadi keuntungan pribadi, namun juga harus memberikan manfaat kepada seluruh
masyarakat desa, khususnya warga yang membutuhkan atau dikenal sebagai kelompok
rentan. Kerentanan dapat dibagi menjadi 2 jenis yang terjadi karena faktor akses dan
atau aset dan dapat ditabulasi dengan format tabel berikut :
Tabel 4.2 Format Tabel Identifikasi Kelompok Rentan
Kelompok Rentan Alamat Jenis Kerentanan Deskripsi
- 32 -
6. Identifikasi Potensi Ekonomi Kreatif
Potensi desa, selain dilakukan identifikasi berdasarkan jenisnya, juga dikelompokkan
berdasar kaitannya dengan klasterisasi subsektor ekonomi kreatif untuk memunculkan
potensi mana yang paling berkaitan erat dengan salah satu dari 17 subsektor ekonomi
kreatif yang akan dikembangkan. Identifikasi potensi desa dapat ditabulasi
menggunakan format berikut:
Tabel 4.3 Format Tabel Identifikasi Potensi Desa
Jenis Potensi Bentuk Potensi Sub-sektor Ekonomi
Kreatif Terkait
Sumber Daya Manusia 1. Komunitas kreatif desain
2. Seniman patung
3. dst
1. Kriya
2. dst
Sumber Daya Alam
Modal Finansial
Modal Infrastruktur
Modal Sosial
Identifikasi-identifikasi diatas dapat dilakukan dengan memilih salah satu atau lebih
metode yang biasa digunakan dalam penelitian sosial yaitu analisis data sekunder,
observasi lapangan, wawancara mendalam/in-depth interview dan diskusi kelompok
terarah/focus group discussion (FGD). Dalam hal ini, diskusi kelompok terarah (FGD)
hendaknya melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa agar
proses pengembangan Desa Kreatif bersifat partisipatif dan para pemangku kepentingan
tidak hanya menjadi objek pengembangan, melainkan subjek yang mempunyai rasa
kepemilikan terhadap program pengembangan Desa Kreatif. Oleh karena itu sebelum
melakukan kegiatan FGD, perlu adanya identifikasi dan pemetaan aktor pemangku
kepentingan yang ada di desa tersebut.
B. Pemetaan Aktor Pemangku Kepentingan Desa
Pemangku Kepentingan (stakeholder) merupakan seseorang atau organisasi yang secara
positif maupun negatif terpengaruh oleh hasil tindakan suatu organisasi atau berpengaruh
- 33 -
terhadap hasil tindakan suatu organisasi.14 Desa yang juga merupakan sebuah organisasi
tentunya memiliki pemangku kepentingan yang perlu diidentifikasi agar dapat mendukung
pengembangan Desa Kreatif. Secara umum pemangku kepentingan dibagi menjadi 4 jenis
karakteristik yaitu:
1. Promoters (High Influence - High Interest):
Memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu
membuatnya berhasil atau menggagalkannya tergantung dengan sikap stakeholder
yang mendukung atau menentang.
2. Latents (High Influence - Low Interest):
Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki
kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik.
3. Defenders (Low Influence - High Interest):
Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas,
tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan.
4. Apathetics (Low Influence - Low Interest):
Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui
adanya kegiatan.
a. Pemetaan Jaringan Aktor (Sociogram)
Sociogram diperlukan untuk memetakan hubungan antar aktor pemangku
kepentingan dalam pengembangan Desa Kreatif, dimana pemangku kepentingan
secara umum dibagi menjadi 2 jenis yaitu aktor individu dan institusi. Hubungan
antar aktor bisa berupa hubungan yang positif (+) yang dilambangkan dengan garis
warna hijau, negatif (-) yang dilambangkan dengan garis warna merah atau netral
(+/-) yang dilambangkan dengan garis warna kuning, berikut format diagram
Sociogram yang dibutuhkan:
14 Freeman, R. E. 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston, Pitman.
- 34 -
Gambar 4.3 Peta Jaringan Hubungan Antar Aktor (Sociogram)
Dalam Sociogram ini kotak berwarna merah adalah stakeholder utama Desa Kreatif
yaitu komunitas atau usaha kreatif, kemudian kotak berwarna kuning merupakan
aktor individu dan kotak berwarna biru merupakan aktor institusi dimana kotak
biru terbesar merupakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang
merupakan institusi utama dalam program Desa Kreatif. Dengan adanya Sociogram
ini diharapkan dapat meminimalisasi konflik yang berisiko timbul akibat hubungan
yang negatif antar aktor pemangku kepentingan.
b. Identifikasi Local Champion
Local Champion setidaknya harus memiliki satu diantara tiga peran yaitu fasilitator,
mediator dan atau mobilisator15. Fasilitator adalah tokoh yang mampu untuk
memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat desa, juga mengawal
sebuah program pengembangan desa. Mediator memiliki peran lain, yaitu sebagai
orang memiliki jaringan dan mampu mempertemukan masyarakat desa baik secara
internal maupun eksternal dengan pihak-pihak diluar desa yang mampu membantu
program pengembangan desa. Kemudian yang terakhir adalah mobilisator, yaitu
tokoh yang mampu menciptakan social movement, menggerakkan masyarakat desa
untuk secara aktif menjadi subjek pengembangan desa. Identifikasi Local Champion
dapat dirangkum dalam tabel berikut:
15 E. Jones dan C. Haven-Tang. Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness. London: CABI Publishing, 2005.
- 35 -
Tabel 4.3 Format Tabel Identifikasi Local Champion
No Nama Peran Subsektor
Ekonomi Kreatif
Terkait
Nomor Kontak
c. Analisis Karakteristik Stakeholder
Karakteristik stakeholder yang terdiri dari kategori Promoters, Latents, Defenders
dan Aphatetic seperti dijelaskan diatas diklasifikasikan berdasarkan kepentingan
(interest) dan kekuatan pengaruhnya (influence) terhadap program Desa Kreatif. 4
kategori ini memiliki cara penanganan yang berbeda-beda.
Gambar 4.4 Matriks Analisis Pemangku Kepentingan
1. Manage Closely (Promoters):
a) Stakeholder kelompok ini bisa membuat program berjalan.
b) Jika mendukung, perlu diperkuat, dilibatkan dalam pengambilan
keputusan, dan diinformasikan seluruh perkembangan program.
c) Jika gagasan dari promoters tidak berjalan, pastikan mereka mengetahui
alasannya.
d) Jika menentang, perlu dipengaruhi untuk mendukung, salah satunya
melalui dialog intensif.
- 36 -
2. Keep Satisfied (Latents):
a) Stakeholders kelompok ini akan sangat membantu jika berhasil diyakinkan
seberapa pentingnya program ini bagi kepentingan mereka sendiri maupun
kebaikan yang lebih luas.
b) Upaya meyakinkan bisa dengan menunjukkan bagaimana program ini
memiliki efek positif pada isu maupun populasi yang sedang menjadi target
perhatiannya.
c) Perlu didekati dan diberi informasi sebagai upaya untuk memperkuat
interest mereka agar berpindah menjadi promoters.
3. Keep Informed (Defenders):
a) Stakeholders kelompok ini bisa sangat membantu jika mereka tetap
mendapat informasi.
b) Keterlibatan mereka di masa datang tidak perlu dikhawatirkan.
c) Mereka sering memberikan waktu dan keterampilan ketika mereka perlu
upaya untuk bertahan hidup.
d) Perlu dipertahankan agar tidak berpindah ke apathetics.
4. Monitor/Minimal Effort (Apathetics):
a) Stakeholders kelompok ini tidak peduli terhadap program yang akan
dilaksanakan.
b) Termasuk stakeholders karena kebetulan menjadi anggota suatu kelompok
atau posisinya di komunitas terkait.
c) Sebaiknya tidak diganggu, namun baik jika tetap diberi informasi, bisa
melalui newsletter.
d. MoU Pengembangan Desa Kreatif Antar Stakeholder
Setelah semua proses di atas dilakukan dan teridentifikasi, maka program sudah
bisa dijalankan berdasarkan potensi yang dipilih dan pemangku kepentingan yang
akan dilibatkan. Maka perlu adanya nota kesepahaman (MoU) antar pemangku
kepentingan yang terlibat agar jelas pembagian peran masing-masing dan sinkron
dengan kebijakan internal masing-masing pemangku kepentingan.
Selain dilakukan pada tahap setelah pemetaan sosial, potensi dan pemangku
kepentingan ini, MoU juga bisa dilakukan sebelum proses pemetaan sosial dan
potensi yang berarti para pihak telah berkomitmen bekerja sama sejak awal.
Pemangku kepentingan yang terlibat minimal terdiri dari 4 pihak yaitu:
- 37 -
1. Komunitas kreatif
2. Pemerintah desa
3. Penyandang dana
4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dalam hal ini penyandang dana dapat berupa perusahaan swasta dan BUMN
melalui program CSR nya, pemerintah daerah, Kementerian terkait dan pihak lain
yang memungkinkan. Secara detail namun tidak terbatas pada hal-hal berikut
peran masing-masing pemangku kepentingan.
Tabel 4.4 Usulan Pembagian Peran Antar Pemangku Kepentingan
Pemangku Kepentingan Peran
Komunitas kreatif (dipimpin oleh local
champion)
● Subjek utama program Desa Kreatif
Pemerintah desa ● Penggerak masyarakat (mobilisator)
● Pengawas program di lapangan
Penyandang dana (CSR
perusahaan/BUMN, Kementerian,
Pemerintah Daerah)
● Penyandang dana
● Penanggung jawab pemetaan sosial
dan potensi
● Pendampingan program
● Publikasi dan promosi program
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
● Pengampu utama program secara
hukum
● Penyandang dana
● Penanggung jawab pemetaan sosial
dan potensi
● Pendampingan program
● Publikasi dan promosi program
Penyandang dana dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam proses pemetaan
sosial dan pendampingannya dapat menunjuk pihak-pihak yang berkompeten dalam
program pengembangan Desa Kreatif seperti akademisi dari universitas, lembaga
pengembangan masyarakat (community development) atau asosiasi Desa Kreatif. Pembagian
peran ini adalah panduan dasar dan tentunya fleksibel bergantung dengan kesepakatan
para pemangku kepentingan.
- 38 -
C. Penguatan Kapasitas Masyarakat
Langkah-langkah sebelumnya merupakan tahap persiapan dalam program Desa Kreatif.
Setelah selesai semua tahapan persiapan, maka dilanjutkan pelaksanaan program yang
dimulai dengan penguatan kapasitas masyarakat (komunitas).
Penguatan kapasitas dapat berupa seminar, workshop, training dan atau studi banding
dimana dapat dilakukan oleh lembaga community development, akademisi atau asosiasi
yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan penyandang
dana.
Pada tahap ini, diperlukan pendampingan yang dilakukan oleh pakar atau asosiasi pelaku
usaha kreatif di masing-masing subsektor. Lebih dari itu, diperlukan pula Panduan Teknis
yang lebih berfokus pada pendampingan yang berkaitan dengan keunikan karakteristik
masing-masing subsektor usaha kreatif yang ada di lokasi tersebut.
Beberapa program penguatan kapasitas masyarakat yang dapat dilakukan, antara lain
berkaitan dengan:
1. Pengembangan pola pikir (mindset) wirausaha kreatif
2. Success story usaha kreatif
3. Produksi pengetahuan baru dan pelestarian kearifan/budaya lokal untuk mendukung
kreativitas yg berkelanjutan
4. Pengembangan produk dan desain
5. Pengembangan model bisnis
6. Manajemen operasional dan SDM
7. Manajemen pemasaran
8. Manajemen administrasi dan keuangan
9. Studi banding ke Desa Kreatif percontohan
D. Pengembangan Usaha Kreatif dan Inovasi Produk
1. Pengembangan Usaha Kreatif
Melalui proses diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang melibatkan seluruh
pemangku kepentingan, diusulkan dan diputuskan 3 sampai 5 usaha kreatif yang
akan dikembangkan di desa berdasarkan potensi desa yang telah dipetakan
sebelumnya. Kemudian opsi usaha kreatif ini dibuat pemeringkatan sesuai dengan 3
indikator utama: permasalahan desa yang dapat diselesaikan, potensi desa yang bisa
- 39 -
dioptimalkan dan peluang pasar. Berikut format tabel pemeringkatan usaha kreatif
yang akan dipilih.
Tabel 4.5 Pemeringkatan Usaha Kreatif Terpilih
No Indikator Usaha Kreatif
A B C D E
1 Permasalahan desa yang diselesaikan
1. Ekonomi
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Sosial-budaya
5. Lingkungan
2 Potensi yang dapat dioptimalkan
1. Sumber Daya Manusia
2. Sumber Daya Alam
3. Modal Finansial
4. Modal Infrastruktur
5. Modal Sosial
3 Peluang pasar
Total
Nilai
Jika terdapat beberapa usaha kreatif yang memiliki ranking yang sama tinggi, maka
dapat dilakukan sandbox stage, dimana beberapa usaha kreatif tersebut
dikembangkan bersamaan selama 3 sampai 6 bulan pertama untuk dilihat manakah
yang paling bisa berjalan dan memiliki pasar. Setelah dilakukan evaluasi selama 3
sampai 6 bulan selama melewati sandbox stage, maka dapat dipilih salah satu yang
paling potensial. Pengembangan usaha kreatif dilakukan berdasarkan workshop
penguatan kapasitas yang telah dilakukan yaitu:
● Pengembangan produk & desain
● Pengembangan model bisnis
● Pembuatan struktur dan job description SDM
● Penyusunan SOP operasional
● Pembuatan strategi pemasaran
● Pembuatan template administrasi dan keuangan
- 40 -
Pengembangan usaha kreatif dilakukan dalam kurun waktu maksimal 2 tahun yang
diharapkan produk kreatif telah memenuhi minimal karakteristik produk dalam Desa
Kreatif tahap produktif. Berikut contoh timeline pengembangan usaha kreatif:
Gambar 4.5 Timeline Pengembangan Usaha Kreatif
2. Inovasi Produk Kreatif
Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah
diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial16. Jika
sebuah Desa kreatif telah memasuki fase produktif, maka pengembangan
produk tidak lagi mulai dari nol, melainkan memberikan inovasi pada produk
kreatif yang telah ada. Terdapat 4 jenis inovasi produk yang bisa dilakukan
yaitu Invensi (penemuan), Ekstensi (pengembangan), Duplikasi
(penggandaan), Sintesis17.
a. Penemuan
Penemuan merupakan proses untuk menciptakan produk yang benar-
benar baru. Kebaruan merupakan salah satu ciri produk kreatif yang
16 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
17
Morris, Michael H., Donald F. Kuratko, and Jeffrey G. Covin. Corporate Entrepreneurship & Innovation: Entrepreneurial Development
within Organizations. 3d ed. Mason, OH: South-Western, 2011.
- 41 -
hendaknya bisa dilakukan terus menerus. Sebagai contoh desa kreatif
wisata film yang ada di Gamplong, Sleman, Yogyakarta merupakan sebuah
penemuan jasa yang bisa dibilang baru di Indonesia.
Gambar 4.6 Desa Kreatif Wisata Film Gamplong Sebagai Contoh Inovasi Penemuan
Desa Gamplong yang juga merupakan desa percontohan Kemenparekraf
dalam menyusun panduan ini adalah sebuah desa wisata yang dikenal
khas dengan industri kain tenun. Secara formal, Desa Gamplong baru
dikukuhkan menjadi desa wisata sejak tahun 2005, meskipun penghasil
kerajinan tenun sudah ada sejak tahun 1950-an. Saat ini desa Gamplong
dikenal dengan desa wisata studio film alam setelah dipakai sebagai
tempat syuting film Bumi Manusia dan dikunjungi hingga 3000 orang per
hari.
b. Pengembangan
Inovasi dengan kategori pengembangan berarti produk yang dimiliki
sebelumnya oleh kelompok usaha kreatif, kemudian terdapat bagian-
bagian dari produk tersebut yang diberikan sentuhan-sentuhan baru.
Inovasi pada kemasan produk dapat dikategorikan jenis inovasi ini.
- 42 -
Banyak sekali usaha kreatif yang juga berawal dari desa yang akhirnya
berhasil di pasaran karena inovasi pada kemasan ini seperti produk Javara
dan Sipetek.
Gambar 4.7 Contoh Inovasi Pada Kemasan Produk Javara dan Sipetek
c. Duplikasi
Bisa juga disebut dengan modifikasi, dimana inovasi ini melakukan
replikasi kreatif atas produk yang telah ada di pasaran. Modifikasi
rengginang, makanan khas Jawa Barat yang sejak dahulu hanya memiliki
satu varian original menjadi berbagai varian coklat, keju, matcha dan
sebagainya termasuk kategori inovasi duplikasi.
Gambar 4.7 Inovasi Rengginang Keju Milik Desanesia
Sumber gambar : Icha Khairisa
- 43 -
d. Sintesis
Sintesis merupakan menggabungkan atau mengkombinasikan produk-
produk yang sudah ada sehingga tercipta sebuah produk yang baru.
Produk mie instan dengan rasa rendang atau soto lamongan misalnya,
merupakan contoh inovasi dengan metode sintesis ini.
3. Penguatan Aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Dalam memperkuat produk kreatif di suatu Desa Kreatif, maka diperlukan
adanya penguatan aspek Hak Kekayaan Intelektual atas produk kreatif yang
dikembangkan. Penguatan ini dapat dilakukan bekerjasama dengan
Pemerintah maupun lembaga non-pemerintah setempat. Dalam perspektif
Kreasi, Proteksi dan Komersialisasi/ Utilisasi, maka aktivitas penguatan HKI
ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian
terintegrasi dari penguatan dan pengembangan usaha kreatif di Desa Kreatif.
E. Penguatan Kelembagaan
Kelembagaan Desa Kreatif haruslah dipimpin oleh seorang local champion yang
juga merupakan penggerak pada komunitas kreatif yang ada di desa. Hal ini agar
proses pengembangan Desa Kreatif dapat lebih efektif dan efisien. Kelembagaan
Desa Kreatif bisa berevolusi dari sebuah lembaga informal seperti komunitas
menjadi semi formal seperti gabungan kelompok tani (gapoktan) hingga lembaga
formal seperti BUMDes atau Koperasi dan lembaga formal berstandar
internasional seperti Perseroan Terbatas (PT). Kelembagaan ini dipilih
bergantung pada kebutuhan dan tipologi Desa Kreatif tersebut pada saat itu.
Berikut opsi kelembagaan yang bisa dipilih:
Tabel 4.6 Opsi Kelembagaan Desa Kreatif Berdasar Tipologi Desa
Tipologi Desa Kreatif Opsi Kelembagaan
Desa Kreatif - Inisiatif ● Komunitas
● Perorangan (local champion)
● Kelompok informal
- 44 -
Desa Kreatif - Produktif ● Gapoktan
● Menginduk pada kelembagaan non ekonomi
dibawah Desa (LPM, PKK, dll)
Desa Kreatif - Inovatif ● BUMDes
● Koperasi
● CV
● PT
Desa Kreatif - Berkelanjutan ● BUMDes dan PT
● Koperasi dan PT
● PT
F. Penguatan Infrastruktur
1. Infrastruktur Fisik
Ketika Desa Kreatif sudah mulai memasuki fase produktif, beberapa
infrastruktur fisik juga harus mengikuti. Kebutuhan utama adalah untuk
transportasi baik pengiriman produk maupun transportasi pengunjung.
Fasilitas publik lain seperti toilet umum, penginapan, tempat makan juga
menjadi penting ketika Desa Kreatif mulai dikunjungi dan mengarah pada
desa wisata. Bagaimanapun kebutuhan infrastruktur fisik perlu didiskusikan
kembali antara pemangku kepentingan, termasuk pendanaannya akan
darimana karena tentu membutuhkan modal yang cukup besar.
2. Infrastruktur Digital
Infrastruktur digital saat ini sangat penting terutama untuk komunikasi dan
pemasaran secara digital. Desa kreatif yang inovatif harus bisa memasarkan
produknya secara digital, oleh karena itu beberapa kebutuhan harus dipenuhi
seperti:
● Koneksi internet yang memadai
● Website Desa Kreatif
● Fasilitas wifi bagi pengunjung
● Sarana kelistrikan penunjang
- 45 -
G. Sistem Pengembangan Berkelanjutan
Pendanaan dari pemerintah, swasta maupun sumber pendanaan lain tentu
bukan sumber yang bisa terus-menerus bisa dikeluarkan untuk sebuah desa.
Begitu juga dengan pendampingan dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu Desa
Kreatif perlu merencanakan exit strategy dimana Desa Kreatif dapat terus
berkelanjutan dan berkembang tanpa harus dibantu lagi oleh Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kementerian lain, pemerintah daerah atau
CSR perusahaan swasta dan BUMN. Berikut beberapa opsi yang bisa dilakukan
untuk pengembangan Desa Kreatif yang berkelanjutan:
1. Penerapan konsep social entrepreneurship
Social entrepreneurship selain dikelola dengan profesional layaknya sebuah
perusahaan, juga mensyaratkan bahwa sebagian besar keuntungan dari
usaha haruslah dikembalikan lagi untuk pengembangan usaha demi
mencapai visi sosial yang dicita-citakan. Dengan penerapan konsep ini
berarti pengurus Desa Kreatif hanya boleh mengambil keuntungan bagi
pribadi secukupnya saja dan sebagian besar keuntungan digunakan untuk
pengembangan Desa Kreatif secara berkelanjutan. Jika opsi ini yang akan
diambil, maka harus dijabarkan dengan jelas saat pendirian badan hukum
baik BUMDes, koperasi, CV, PT atau yang lain bahwa perusahaan
berkomitmen menerapkan konsep social entrepreneurship ini. Grameen Bank
di Bangladesh merupakan salah satu contoh usaha kreatif bidang jasa yang
menerapkan konsep Social entrepreneurship ini dan telah dikenal diseluruh
dunia.
Gambar 4.7 Kegiatan Grameen Bank di Bangladesh
- 46 -
2. Pengembangan menjadi desa wisata kreatif
Desa wisata membuka peluang adanya penghasilan dari sektor pariwisata di
samping sektor produk atau jasa kreatif yang menjadi sumber penghasilan
utama Desa Kreatif. Jika sebuah Desa Kreatif telah berevolusi menjadi desa
wisata, maka diharapkan mampu mandiri secara finansial. Tidak semua
Desa Kreatif harus menjadi desa wisata, namun adanya pengunjung yang
datang tentunya akan meningkatkan pemasaran dan pendapatan Desa
Kreatif itu sendiri. Selain desa Gamplong, desa Pentingsari di Yogyakarta juga
merupakan contoh Desa Kreatif yang akhirnya menjadi desa wisata, bahkan
diakui dunia menjadi 1 dari 4 desa di Indonesia yang menjadi bagian dari
100 desa tujuan wisata berkelanjutan dunia.18 Selain alamnya yang dekat
dengan gunung merapi, tarian, budaya dan berbagai kesenian gamelan Jawa
merupakan daya tarik sendiri bagi wisata Desa Pentingsari.
Gambar 4.7 Salah Satu Kegiatan Wisata di Desa Pentingsari
Sumber gambar: desawisatapentingsari.com/galeri-foto/
3. Menjalin mitra strategis
Sebagaimana perusahaan pada umumnya, untuk menjadi sebuah usaha
yang berkelanjutan perlu menjalin kerjasama strategis dengan pihak-pihak
18
https://travel.kompas.com/read/2019/10/29/131500127/4-desa-wisata-indonesia-masuk-100-besar-destinasi-berkelanjutan-dunia
- 47 -
lain, seperti misalnya kerjasama strategis dengan platform e-commerce
untuk pemasaran produk, kerjasama dengan startup financial technology
dan lembaga perbankan untuk pembiayaan dan modal pengembangan dan
berbagai mitra lainnya. Disini tugas bagi lembaga pendamping dan
kementerian serta CSR perusahaan untuk membuka jaringan dan
menghubungkan Desa Kreatif dengan mitra-mitra tersebut. Platform
pertanian seperti TaniHub sudah melakukan ini dengan berbagai mitranya
di desa-desa dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk bermitra
serupa.
- 48 -
BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
A. Pengertian
Suatu program dikatakan berhasil bilamana rencana yang ditentukan sesuai
dengan yang dilaksanakan di lapangan. Untuk menentukan hal ini maka
diperlukan adanya monitoring dan evaluasi demi menjaga agar program berjalan
dengan semestinya dan demi program terus berkembang menjadi lebih baik
kedepannya. UNESCO Regional Office for Education in Asia mengartikan
monitoring sebagai upaya yang dilakukan secara rutin dalam proses identifikasi
pelaksanaan terhadap berbagai komponen program sesuai dengan apa yang
telah direncanakan, kemajuan dalam mencapai tujuan, dan waktu pelaksanaan
yang telah dijadwalkan. Sedangkan Suherman (1988) dalam Daman (2012:3),
menjelaskan monitoring merupakan suatu kegiatan mengikuti perkembangan
program secara mantap dan terus menerus atau teratur. Sehingga pengertian
monitoring merupakan suatu kegiatan yang secara rutin dilaksanakan untuk
melihat capaian terhadap komponen yang telah direncanakan, kemajuan dan
perkembangan program, dan waktu pelaksanaan program.
Menurut Sukartawi (1995:10) menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah
proses penilaian terhadap objek dan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana
keberhasilannya, dengan tujuan untuk membuat keputusan untuk program
mendatang. Evaluasi merupakan sebuah proses penyediaan informasi tentang
sejauh mana keberhasilan suatu program, bagaimana perbedaan pencapaian itu
dengan waktu ke waktu, yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan untuk
mengambil keputusan. Sehingga berdasarkan pengertian di atas, maka evaluasi
merupakan proses penilaian terhadap suatu kegiatan untuk mengetahui
seberapa jauh kemajuan dan keberhasilannya dengan indikator tertentu yang
hasilnya nanti dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan terhadap
pelaksanaan program di waktu mendatang.
Sehingga dengan penjelasan di atas, monitoring dan evaluasi merupakan proses
yang sangat penting untuk program dan pengembangan Desa Kreatif untuk
kedepannya. Harapannya, Desa Kreatif dapat menjadi titik awal bangkitnya
- 49 -
ekonomi nasional desa, melalui terobosan ekonomi digital, serta menarik
investasi masyarakat secara berkelanjutan.
B. Manfaat
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan desa ekonomi kreatif
memiliki beberapa indikator dalam pelaksanaannya yang dapat memberikan
fungsi. Beberapa fungi yang dapat diberikan dalam kegiatan pemantauan dan
evaluasi adalah:
1. Ketaatan (compliance), monitoring dan evaluasi secara langsung menentukan
ketaatan pihak administrasi yang terlibat mengikuti prosedur yang telah
ditetapkan melalui panduan yang telah ada.
2. Pemeriksaan (auditing), monitoring dan evaluasi melihat bagaimana ketepatan
sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu telah sesuai dan
telah mencapai mereka ataupun belum.
3. Laporan (accounting), monitoring dan evaluasi menghasilkan informasi yang
dapat membantu menghitung perubahan sosial sebagai hasil dari
pengembangan Desa Kreatif dari waktu ke waktu
4. Penjelasan (explanation), monitoring dan evaluasi menghasilkan informasi
yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa
antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.
5. Publikasi (publication), monitoring dan evaluasi menghasilkan data dan
informasi yang nantinya dapat dibagikan kepada khalayak umum. Hal ini
sekaligus merupakan akuntabilitas daripada proses pengembangan yang telah
dilaksanakan.
C. Prinsip
Dalam upaya pemantauan pengembangan Desa Kreatif, terdapat beberapa
prinsip yang harus dilaksanakan, yakni:
1. Transparansi dalam proses pelaksanaan
2. Kesetaraan dan inklusivitas untuk berpartisipasi
3. Akuntabilitas kepada seluruh stakeholder/ pemangku kepentingan
- 50 -
4. Aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum.
5. Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata
kelola yang menjamin keberlanjutan kegiatan dan dampak positif dari
kegiatan
Beberapa prinsip di atas adalah prinsip yang menjadi prioritas, dengan
mengadopsi prinsip-prinsip dalam Good Corporate Governance versi The United
Nation Development Program (UNDP).
Selain itu, terdapat tambahan aspek spesifik yang seharusnya menjadi unsur
penting dalam pengembangan Desa Kreatif:
1. Berorientasi manfaat dan penguatan dampak ekonomi
Pengurangan kemiskinan, Desa Kreatif harus sesuai dengan tujuan awal
yakni bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan kemandirian
masyarakat yang akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan. Pariwisata
berbasis masyarakat diakui sebagai pemecah dan pengurangan kemiskinan
karena menggunakan potensi lokal yang dimiliki untuk perbaikan sosial
ekonomi masyarakat itu sendiri.
2. Kreatif
Dalam proses pengembangan Desa Kreatif maka jelas bahwa kreatif disini
dibutuhkan oleh masyarakat dalam implementasi atau pelaksanaan
program. Hal ini berkenaan bahwa desa Desa Kreatif merupakan komunitas
atau masyarakat yang tinggal di suatu wilayah administratif yang saling
berinteraksi dan melakukan aktivitas kreatif dalam rangka menciptakan
produk/karya/jasa kreatif.
3. Inklusivitas
Seperti yang kita tahu Desa Kreatif terdiri dari berbagai komponen yang
bergabung dan saling terkait satu dengan yang lain. Inklusifitas di sini
berarti bahwa pemantauan dan evaluasi memberikan kesempatan sama dan
setara yang melibatkan berbagai komponen yang ada terlepas dari latar
belakang yang dimiliki baik itu ras, budaya, agama, etnik, dan lainnya.
Pelibatan ini perlu dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang
- 51 -
disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing serta didukung
komunikasi dan publikasi informasi secara merata.
D. Instrumen
Instrumen evaluasi dan pemantauan merupakan sebuah alat yang digunakan dalam
mencapai tujuan dan menjalankan tugas secara efektif dan efisien19 terhadap
program Pengembangan Desa Kreatif. Penyusunan instrumen evaluasi Desa Kreatif,
dilakukan dengan mengidentifikasikan karakteristik Desa Kreatif yang ada serta
menjabarkan indikator yang ada.
Pada tahap awal, perlu dilakukan upaya identifikasi program melingkupi:
1. Perencanaan dan Analisa
Pada tahap ini, perlu dijelaskan mengenai analisa yang mendasari sebuah
perencanaan program atau inisiatif yang hendak dilakukan.
2. Tujuan
Perlu diperjelas mengenai tujuan yang hendak dicapai atas hasil analisa
sebelumnya, dimana tujuan dapat mengacu pada Orientasi/ Dampak yang
dijelaskan di Bab 2.6.
3. Sasaran/ Indikator
Tujuan yang sudah ditetapkan perlu diperjelas mengenai target indikatif yang
hendak dicapai. Indikator ini diupayakan merupakan indikator kuantitatif yang
diterapkan atas program, mengacu pada Bab 2.6
4. Program atau Inisiatif (menjelaskan mengenai aktivitas yang dilakukan)
Bagian ini menjelaskan tentang detail implementasi deskriptif atas rangkaian
program yang telah dilaksanakan atau dijalankan.
5. Hasil atau Luaran
Bagian ini menjelaskan tentang luaran yang dihasilkan dari program yang telah
dilaksanakan.
19
Arikunto, Suharsimi (Ed). 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- 52 -
Tabel 5.1 Format Pemantauan & Evaluasi Desa Kreatif
Indikator Inisiatif (1) Produktif (2) Inovatif (3) Berkelanjutan (4) Nilai
Produk
Pemasaran
SDM
Pendampingan
dan Kolaborasi
Kelembagaan
Infrastruktur
Teknologi
Digital
Finansial
Monitoring dilakukan dalam jangka waktu paling lambat setiap 6 bulan selama
keberlangsungan program pengembangan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan
pada masa akhir pendampingan dan paling lambat setiap 2 tahun setelah
pendampingan selesai untuk melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan Desa
Kreatif pasca pendampingan.
Hasil evaluasi ini juga akan menjadi dasar dalam kategorisasi tipologi Desa Kreatif
dimana indeks rata-rata < 1,5 dikategorikan Desa Kreatif inisiatif, indeks rata-rata
1,5 – 2,5 dikategorikan desa produktif, indeks rata-rata 2,5 – 3,5 dikategorikan desa
inovatif dan indeks rata-rata > 3,5 dikategorikan desa berkelanjutan.
- 53 -
E. Proses
Gambar 5.1 Proses Pemantauan dan Evaluasi
Proses pemantauan dan evaluasi merupakan suatu hal yang berbeda. Perbedaan
tersebut antara lain waktu, pada monitoring dilakukan terus menerus atau
terjadwal misal beberapa kali dalam satu bulan sedangkan evaluasi hanya pada saat
setelah program selesai atau pada akhir program. Perbedaan dalam konteks apa
yang diukur, jika monitoring adalah proses, kegiatan, dan kondisi. Sedangkan dalam
evaluasi merupakan dampak jangka panjang program yang telah dilaksanakan. Hal
ini yang akan diimplementasikan terhadap keberlangsungan program baik dalam
proses perencanaan program selanjutnya proses implementasi atau pelaksanaan
program, dan terakhir adalah tujuan program. Proses pemantauan menggunakan
beberapa metode. Metode pemantauan dan evaluasi dapat menggunakan angket,
wawancara, FGD dan observasi.
Tahap perencanaan merupakan tahap persiapan untuk mengidentifikasikan hal-hal
yang akan dipantau, dalam tahap ini berbicara mengenai indikator yang akan
dipakai dalam proses pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya dalam tahap
pelaksanaan, pemantauan berguna untuk mengukur ketepatan perencanaan
dengan implementasi program dengan menggunakan standar variabel yang telah
ditentukan pada tahap perencanaan. Tahap tujuan atau pelaporan, merupakan
proses penentuan apakah pelaksanaan program memenuhi standar yang telah
ditentukan dan mengukur standar yang harus dicapai dan belum tercapai, yang
nantinya akan ditindaklanjuti untuk pembuatan laporan program. Pada akhirnya
hasil dari proses pemantauan dan evaluasi ini adalah data yang akan digunakan
untuk keberlangsungan program selanjutnya.
F. Pemberian Penghargaan
Untuk mendorong adanya kemajuan dalam bidang pengembangan Desa Kreatif di
Indonesia, pemerintah memiliki berbagai macam cara. Salah satu contoh kebijakan
yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah PROPER (Program Penilaian Peringkat
Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang diselenggarakan oleh KLH
- 54 -
sejak tahun 1995 yang nantinya akan diberikan penghargaan. Penghargaan
merupakan insentif yang berkaitan antara bayaran atas dasar dalam peningkatan
produktivitas para karyawan dalam mencapai keunggulan yang kompetitif
(Simamora, 2005). Sehingga tujuan dari penghargaan adalah demi meningkatkan
produktivitas, efektivitas dari lembaga atau institusi. Selain itu dengan adanya
penghargaan maka akan timbul rasa bangga akan program yang dimiliki sehingga
produktivitas akan terjaga dan meningkat. Sehingga diharapkan pemberian
penghargaan ini dapat diadaptasi dalam pengembangan Desa Kreatif untuk
mendorong peningkatan produktivitas, dan efektivitas dalam pengembangan Desa
Kreatif yang ada di Indonesia untuk terus maju.
Adapun standar penghargaan yang diajukan adalah sebagai berikut:
1. Desa kreatif aplikasi
2. Desa kreatif arsitektur
3. Desa kreatif desain interior
4. Desa kreatif desain komunikasi (DKV)
5. Desa kreatif desain produk
6. Desa kreatif fashion
7. Desa kreatif film animasi dan video
8. Desa kreatif fotografi
9. Desa kreatif kerajinan tangan (kriya)
10. Desa kreatif kuliner
11. Desa kreatif musik
12. Desa kreatif penerbitan
13. Desa kreatif pengembangan permainan
14. Desa kreatif perikanan
15. Desa kreatif seni pertunjukkan
16. Desa kreatif seni rupa
17. Desa kreatif TV dan Radio
Standar penghargaan di atas diambil dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Tujuh belas
standar penghargaan Desa Kreatif tersebut diberikan secara umum kepada Desa
Kreatif yang ada di Indonesia yang nantinya akan dibagi menjadi 3 kategori yakni:
1. Gold
2. Silver
3. Bronze
- 55 -
BAB VI
CONTOH STUDI KASUS
A. Studi Kasus Desa Gamplong, Sleman, Yogyakarta
Gambar 3.4 Studio Alam Desa Kreatif Gamplong
Desa Gamplong bertempat di Dukuh Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan,
Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Sejak dahulu, masyarakat Desa Gamplong
memiliki keahlian menenun dari berbagai macam bahan seperti akar alam, serabut
padi, rotan dan lainnya. Para wisatawan dapat mengunjungi tempat ini untuk
belajar menenun sekaligus mengelola bahan alam yang ada di tempat asal
contohnya, pengunjung dari daerah Aceh menggunakan bahan kelapa, dari
Bengkulu menggunakan eceng gondok bahkan dari Papua menggunakan rumput.
Selain itu, mereka pun dapat memanfaatkan fasilitas homestay di rumah warga yang
memang disediakan agar para wisatawan dapat menginap dan mengunjungi
destinasi lain di Desa Gamplong.
Pengembangan destinasi kreatif lainnya yaitu Gamplong Studio Alam yang diinisiasi
Bapak Bagor, penduduk asli Desa Gamplong. Beliau mengembangkan sebuah lahan
seluas 2,5 Hektar menjadi kawasan lokasi serbaguna yang dapat digunakan untuk
lokasi pengambilan gambar perfilman, penyewaan properti, wahana rekreasi,
destinasi wisata, dan lainnya. Jumlah pengunjung harian dapat mencapai 3.000
orang sedangkan ketika masa pandemi mencapai 700 orang.
Sejak berdirinya Tahun 2017, Desa Gamplong mulai dikenal masyarakat sebagai
Mini Hollywood nya Indonesia. Beberapa film menggunakan Studio Alam Gamplong
sebagai lokasi syuting diantaranya; Habibie dan Ainun 3, Sultan Agung: The Untold
Love Story, Gatot Kaca, Bumi Manusia dan lain-lain. Beberapa bangunan berlatar
belakang kota tua, kolonial, kerajaan menjadi spot favorit pengunjung untuk
- 56 -
berfoto. Studio Alam Gamplong pernah mendapatkan penghargaan sebagai desa
wisata terbersih dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Destinasi ini semakin dikenal
dengan kedatangan Presiden Joko Widodo pada 15 Juli 2018 dalam acara
penyerahan set film Sultan Agung yang disponsori BRA Moeryati Soedibyo dan
dipromosikan Sutradara Hanung Bramantyo. Kolaborasi pelaku kreatif dengan
berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci sukses pengembangan Desa Kreatif
Gamplong.
Kolaborasi pelaku kreatif dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci
sukses pengembangan Desa Kreatif Gamplong.
Gambar 3.5 Lokasi Film Bumi Manusia di Studio Alam Gamplong
Pembagian peran yang dilakukan dalam pengembangan Desa Kreatif di Desa Gamplong
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3 Pembagian Peran dan Dukungan Pemangku Kepentingan di Desa Gamplong
No. Kelompok Lembaga Bentuk Dukungan
1
Masyarakat
Setempat
Paguyuban Kerajinan
Tegar
Menyediakan area berbelanja produk
kerajinan tenun
Menjual hasil kerajinan tenun di area
Gamplong Studio Alam
Paguyuban Pedagang Menjual dagangan di area studio alam
Kelompok Sepak Bola
Menarik penonton Sepak Bola
mengunjungi Gamplong Studio Alam
2 Pemerintah Pemerintah Desa
Membantu mengurus perizinan tanah
yang akan digunakan
- 57 -
Membuat kesepakatan dengan
masyarakat desa terkait implementasi
Studio Alam Gamplong
Pemerintah Daerah
Menjadikan Gamplong Studio Alam
tempat berlangsungnya berbagai acara
yang diselenggarakan Pemerintahan
Daerah
Memberikan pelatihan model produk
kerajinan kekinian kepada pengrajin di
Desa Gamplong
Memberikan pelatihan kompetensi
kewirausahaan di bidang kerajinan,
keterampilan, pengenalan industri film
Pemerintah Pusat
Peresmian set lokasi film dan sosialisasi
destinasi wisata kreatif Desa Gamplong
oleh Bapak Presiden Joko Widodo
Instruksi pelebaran jalan utama menuju
Desa Gamplong
Kunjungan dan penetapan Desa
Gamplong sebagai Desa Kreatif
percontohan
3
Lembaga
Publik/Swasta
(terlibat langsung
dalam industri
pariwisata)
Biro Perjalanan
Digital
Merekomendasikan Desa Gamplong
kepada afiliasi Travel Agent
Biro Perjalanan
Digital
Merekomendasikan Desa Gamplong
sebagai destinasi wisata di Yogyakarta
BUMN
Merekomendasikan Desa Gamplong
sebagai destinasi wisata pada pesawat
dengan rute Yogyakarta
4
Lembaga
Publik/Swasta
(tidak terlibat
langsung dalam
industri pariwisata)
CSR Bank BUMN
Penyelenggaraan kegiatan perusahaan di
Studio Alam Gamplong;
Penyerahan paket sembako kepada
masyarakat Desa Gamplong
CSR Bank Daerah
Penanaman pohon di sekitar wilayah
Studio Alam Gamplong
CSR BUMN
Penyerahan dana hibah operasional
sebesar Rp 1.000.000,00
- 58 -
5 Lembaga Nirlaba
Klub Mobil
Mengadakan kegiatan komunitas di
Desa Gamplong
Komunitas Sepeda
Sego Segawe
6 Lembaga Pendidikan
Lembaga Pendidikan
yang Bermitra
Mengadakan Kursus Perfilman
Perguruan Tinggi
Magang, PKL dan Penelitian dengan
objek studi Desa Gamplong
B. Studi Kasus Desa Mustika, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Deskripsi kondisi umum desa
Desa Mustika terletak di Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan. Desa Mustika terdiri dari dusun satu yang dihuni oleh suku Bali
sebagai pusat kesenian, dan dusun dua yang dihuni oleh suku Jawa atau muslim sebagai
pusat ekonomi kreatif. Desa Mustika terkenal akan budaya masyarakatnya yang masih
kental. Berbagai atraksi budaya dan adat, seperti tarian, musik tradisional, nyanyian,
hingga tempat peribadatan bisa ditemukan di desa ini. Tak jarang Desa Mustika dimiripkan
dengan suasana di Bali. Gotong-royong yang erat antara masyarakat setempat
menghasilkan berbagai macam produk lokal, salah satunya cemilan stik daun kelor. Produk
unggulan ini semakin berkembang di tengah pandemi Covid-19 karena khasiatnya yang
baik untuk imunitas tubuh. Sumber daya Desa Mustika ini berasal dari sumber daya
manusianya yang sangat solid dan semangat gotong royong.
Deskripsi kondisi
geografis
Desa Mustika merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Kuranji,
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan total luas
wilayah 1.643 Ha. Mayoritas lahan merupakan perkebunan sawit dan
sebagian lainnya dimanfaatkan masyarakat desa untuk menanam berbagai
macam tanaman hortikultura.
Deskripsi kondisi
demografis
Penduduk Desa Mustika berjumlah 1.467 yang terdiri dari dua dusun dan
10 RT. Mayoritas penduduk berasal dari Bali dan Jawa dan Suku Banjar.
Agama yang dianut masyarakat desa adalah Islam dan Hindu dengan
pemetaan wilayah Dusun I mayoritas ditempati Umat Hindu sedangkan
Dusun II ditempati Umat Muslim
Deskripsi kondisi
sosial-budaya
Masyarakat Desa Mustika memiliki budaya gotong royong dan toleransi
antarumat beragama yang baik. Seluruh elemen masyarakat baik pemuda
maupun orang tua terlibat di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 59 -
No Kelompok Lembaga Bentuk Dukungan
1. Masyarakat Setempat Masyarakat Suku Bali Menyediakan atraksi berbasis
kebudayaan dan adat Bali (musik
tradisional, tarian, jasa ukir kayu dan
semen)
Wanita Hindu Dharma
Indonesia (WHDI)
Pelestarian tarian dan nyanyian untuk
acara keagamaan
Persatuan Anak Muda
Hindu (Peradah)
Menyediakan atraksi kebudayaan tari
dan musik;
Menyelenggarakan bazar sosial
Remaja Masjid Menyelenggarakan perayaan acara
besar Islam
Organisasi Perempuan
(PKK)
Menyediakan produk kerajinan tangan;
Menyediakan produk olahan makanan
dan jamu herbal (saset, simplisia, dan
cair);
Budidaya ikan air tawar;
Budidaya ayam potong;
Pengelolaan kebun
Organisasi Profesi
Petani Kebun
Penanaman kopi
Koperasi (KUD “Panutan
Jaya”)
Dukungan finansial
BUMDes Menampung hasil panen ikan air tawar;
Menjalankan usaha jasa angkutan
kelapa sawit, simpan pinjam, dan
pembuatan pupuk kompos
2. Pemerintah Pemerintah Desa Dukungan finansial dengan APBDesa;
Pengembangan UMKM dan BUMDes;
Mendukung budidaya ikan air tawar,
ayam potong, ayam petelur, telur
puyuh, jamur tiram, serta pengadaan
Gerakan Menanam Sayuran dan Toga;
Pemberian satu kelompok ikan, kolam
dan bibit untuk setiap RT;
Pengadaan alat-alat kesenian;
Penataan pembangunan infrastruktur
pariwisata desa;
- 60 -
Menjalin kerjasama dengan pihak
ketiga
Pemerintah Daerah Mengadakan pelatihan olahan ikan;
Mengadakan pelatihan ketahanan
pangan;
Menyediakan rumah bibit
Dinas Pariwisata Mengadakan pelatihan promosi
3 Lembaga
Publik/Swasta (tidak
terlibat langsung
dalam industri
pariwisata)
CSR Perusahaan Pengepakan dan pemasaran produk
UMKM;
Pemasaran hasil panen ikan air tawar
dan ayam potong;
Pemberian Bibit TOGA (Tanaman Obat
Keluarga);
Pemberian bibit kopi;
Kerjasama pemetaan sosial
KUR Bank BUMN Fasilitas untuk budidaya kambing
Travel Transportasi
E-Commerce Pelatihan manajemen toko daring
4 Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Pemetaan sosial desa
- 61 -
Identifikasi permasalahan desa
Jenis Permasalahan Deskripsi
Masalah Ekonomi ● Tidak terdapat pasar harian sebagai pusat kegiatan ekonomi
masyarakat desa
● Pemasaran produk ke luar daerah belum efektif karena tidak
adanya kurir jasa pengiriman yang dekat dengan wilayah desa
Masalah Kesehatan ● Hipertensi
● Asam Urat
● Nyeri Persendian
Adalah penyakit yang paling sering diderita masyarakat desa
menurut data dari puskesmas
Masalah lingkungan ● Tidak terdapat TPA, sampah masih dibakar
● Kualitas air kurang bersih
Identifikasi potensi ekonomi kreatif
Jenis Potensi Bentuk Potensi
Subsektor
Ekonomi Kreatif
Terkait
Sumber Daya Manusia
1. Pengrajin Ukiran 1.Kerajinan Tangan
2.Seni Pertunjukan
3.Musik
2. Pemain Gamelan
3. Penari Adat
Sumber Daya Alam
1. Tumbuhnya aneka tanaman obat
dan hortikultura (talas, kelor,
singkong, kopi, jahe, dll)
2. Memiliki lahan sawit yang luas
3. Memiliki spot strategis untuk
melakukan berbagai macam
budidaya (ikan, lebah, magot, dll)
1. Kuliner
Modal Finansial
1. BUMDes
2. Koperasi Unit Desa
3. Dana Desa
4. CSR Perusahaan
Modal Infrastruktur
1. Memiliki Pura Beji yang dapat
dikembangkan menjadi destinasi
wisata dan tempat ibadah bagi
warga Hindu sekitar Desa
2. Jalan utama desa cukup baik
1. Arsitektur
Modal Sosial
1. Semangat gotong royong tinggi
2. Kelestarian budaya terjaga
3. Interaksi masyarakat harmonis
- 62 -
Identifikasi Penggerak Lokal (Local Champion)
No Nama
Penggerak
Peran Komunitas
Kreatif
Terkait
Nomor
Kontak
1. I Gusti Putu Wika
Awan
Ketika terdapat masalah
beliaulah yang menengahi, baik
dengan aspirasi saran dan lain-
lain.
(Lebih ke kesenian)
Tokoh
masyarakat
dusun 1 dan
kelompok seni
(Seni Merdu
Suara)
-
2. Putu Aditya Putra Sebagai kepala dusun yang ada
di bawah kepala desa. Dalam
pemerintahan, bertugas untuk
menampung aspirasi
masyarakat, untuk nanti
disetorkan /diselesaikan di
tingkat desa. Dalam
pemberdayaan, menggerakkan
masyarakat untuk program
menanam sayuran toga tiap
rumah. (pelaksana program di
lapangan)
Kelompok
Tani
-
3. Ibu Sartika Putri Menggerakkan Ibu-ibu rumah
tangga dalam kegiatan
pembuatan produk olahan
kreatif. Selain itu berperan di
bidang kesehatan, sebagai
pelaksana program kesehatan
seperti posyandu, dan PKK.
Ketua PKK -
4. Ibu Hidayah Berperan menggerakkan semua
penjualan olahan seperti
keripik dan lain-lain dalam
kegiatan posyandu.
Ketua UP2K
Permata
-
5. Ibu Nafisah Penggerak program produk
jamu herbal.
Ketua
Posyandu
Balita, Ketua
Dasa Wisma,
Ketua Asma
Toga
-
6. Mbak Mutikah Penggerak minuman segar
herbal. Selain itu beliau
berperan sebagai sektor fungsi
posyandu ketahanan pangan.
Sekretaris
Pokja 2
-
- 63 -
Identifikasi Kelompok Usaha Kreatif
No Indikator
Usaha Kreatif
Olahan Keripik
(Daun Kelor, Talas,
dll)
Jamu
Herbal
Aneka
Sambal
Budidaya
Ikan Air
Tawar
Madu
Ketutut
Budidaya
Maggot
Tarian
Adat
Jegog
Pupuk
Kompos
1 Permasalahan desa yang
diselesaikan
1. Ekonomi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2. Pendidikan
3. Kesehatan ✓ ✓ ✓
4. Sosial-budaya ✓ ✓ ✓
5. Lingkungan ✓ ✓ ✓
2 Potensi yang dapat dioptimalkan
1. Sumber Daya Manusia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2. Sumber Daya Alam ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3. Modal Finansial ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4. Modal Infrastruktur ✓ ✓ ✓
5. Modal Sosial ✓ ✓ ✓ ✓
3 Peluang pasar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Total 7 8 6 7 8 5 6 6
Ranking 2 1 5 4 3 8 7 6
- 64 -
Rencana Pengembangan
Desa Mustika memiliki letak geografis yang kondusif guna pengembangan produk pertanian
dan hortikultura. Pupuk kompos yang berasal dari dedaunan, sisa sayuran dan buah-
buahan, kotoran hewan ternak mudah ditemukan di wilayah desa. Produk pupuk kompos
memberikan nutrisi pada media tanam komoditas hortikultura. Selanjutnya, hasil dari
komoditas hortikultura diolah menjadi produk organik jamu yang dapat dikonsumsi juga
menjadi bahan pembuatan pakan ayam.
Dengan demikian terbentuk rantai penciptaan nilai tambah dari produk kreatif yang
dihasilkan. Keseluruhan produk kreatif memiliki manfaat terhadap produksi lain. Oleh
karena itu, Desa Mustika dapat mengembangkan salah satu subsektor ekonomi kreatif di
bidang kuliner dengan local brand:
“Desa Kreatif Produk Ramah Lingkungan (Eco-Friendly)”
Penanaman Komoditas
Hortikultura
Budidaya Ayam Potong
Pupuk Kompos
Hasil komoditas
Hortikultura
Pengolahan Produk Organik
- 65 -
Peran Pemangku Kepentingan
Berikut ini merupakan poin partisipasi yang dapat dilakukan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan tingkat
pengembangan desa kreatif
Indikator Masyarakat Desa
Lembaga
Pendidikan
Perusahaan
(CSR)
Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat
produk
Membuat produk
unggulan inovatif
yang memiliki
jangkauan pasar
yang luas
Melakukan
sertifikasi produk
unggulan secara
berkala (PIRT,
Halal, dll)
Memberikan
referensi
kemasan produk
yang ramah
lingkungan
Melakukan
pendampingan
dalam proses
sertifikasi produk
unggulan desa
Mensosialisasikan
produk unggulan desa
melalui kanal informasi
Pemerintah Daerah
Memberikan
informasi produk
kuliner yang
memiliki peluang
ekspor
Mengundang
Asosiasi Desainer
Produk Indonesia
untuk memberikan
masukan dalam
pengembangan
produk unggulan
desa
Pemasaran
Mengikuti
pelatihan
pemasaran
produk
menggunakan
media digital (e-
commerce) secara
daring
Memberikan
pelatihan
pembuatan
website dan
optimalisasi
pemasaran
digital kepada
masyarakat desa
Membantu logistik
pemasaran produk
kepada konsumen di
luar wilayah lokal
Memberikan insentif
kepada perusahaan
penyedia jasa
pengiriman barang
untuk membuka cabang
di daerah yang
terjangkau
-
- 66 -
SDM
Menentukan SDM
unggulan desa
baik secara
manajemen usaha
maupun
pengembangan
produk
- Melakukan
kaderisasi pada SDM
unggulan desa yang
tercantum dalam exit
strategy perusahaan
Memberikan pelatihan
pembuatan produk
inovatif yang
dibutuhkan pasar
kepada masyarakat desa
-
Pendampingan
dan Kolaborasi
- Menjadikan
Desa Mustika
sebagai objek
penelitian di
bidang Ekonomi
Kreatif
Mengembangkan
kemitraan dengan
lembaga pendidikan
dan NGO di bidang
ekonomi kreatif
Melakukan monitoring
secara berkala untuk
mengetahui
perkembangan program
desa kreatif di Desa
Mustika
-
Infrastruktur
Mengajukan
proposal
pengadaan
fasilitas internet
di wilayah
strategis desa
- Memberikan
asistensi pembuatan
proposal pengajuan
fasilitas internet
Melakukan pemasangan
fasilitas publik berupa
internet gratis di tingkat
Kecamatan
Merekomendasikan
Desa Mustika
menjadi penerima
Program Internet
Desa
Teknologi
Digital
Membuat katalog
produk unggulan
desa dalam
website khusus
sebagai media
sosialisasi dan
pemasaran
- - Memberikan dana hibah
pengembangan UMKM
khususnya pada produk
olahan Desa Mustika
Mengundang Desa
Mustika untuk
mengikuti pameran
produk kreatif
yang
diselenggarakan
Kementerian
- 67 -
REFERENSI
A. Buku dan Penelitian
● Arikunto, Suharsimi (Ed). 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta:
Bumi Aksara.
● E. Jones dan C. Haven-Tang. Tourism SMEs, Service Quality and Destination
Competitiveness. London: CABI Publishing, 2005.
● Freeman, R. E. 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach,
Boston, Pitman.
● Manaf, A. et al. (2018) ‘Community-based rural tourism in inter-
organizational collaboration: How does it work sustainably? Lessons learned
from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta,
Indonesia’, Sustainability (Switzerland), 10(7). doi: 10.3390/su10072142
● Morris, Michael H., Donald F. Kuratko, and Jeffrey G. Covin. Corporate
Entrepreneurship & Innovation: Entrepreneurial Development within
Organizations. 3d ed. Mason, OH: South-Western, 2011.
● Suharto, E. (1997). Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial:
Spektrum Pemikiran. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-
STKS).
B.Materi Presentasi
● Devi Rimayanti, “Program Pengembangan Desa Pariwisata Kreatif”,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2021.
● Dewi Meisari Haryanti, “Pendampingan UMKM Desa Kreatif”, UKM Indonesia,
2021.
● Doni Setiawan, “Desa Kreatif, Meningkatkan Daya Ekonomi Desa Kreatif,
Menuju Ekosistem Sumber Daya Baru Pariwisata Indonesia”, Kementerian
Pariwsiata dan Ekonomi Kreatif, 2021
● Fikri El Aziz, “Profil Asosiasi untuk 1000 Desa Wisata dan Desa Wirausaha”,
Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, 2021.
● Imam Bustan, “Pengelolaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pada Subsektor Pertambangan Minerba”, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, 2021.
- 68 -
● Risna Resnawaty, “Potensi CSR dalam Pengembangan Desa Kreatif”, Program
Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UNPAD, 2021.
● Sugeng Santoso, “Telaah Ekosistem Kapabilitas Inovasi Daerah untuk Desa
Inovatif (Desa Wisata/ Kreatif/ Inovatif”, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi, 2021.
● Sugito, “Pengembangan Desa Kreatif”, Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021.
● Trukan Sri, “Desa Kreatif sebagai Alternatif Capaian Kinerja Sektor Ekonomi
Kreatif”, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021.
● Yuke Sri Rahayu, “DESA KREATIF SEBAGAI DESTINASI WISATA PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”, Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (Pkn) Tingkat Ii. 2021
C.Tautan Website
● Bingkisan Lebaran dari Tangan-Tangan Perempuan Desa Wisata
Nglanggeran, GAP, 2017,
http://gunungapipurba.com/posts/detail/bingkisan-lebaran-dari-tangan-
tangan-perempuan-desa-wisata-nglanggeran, (diakses 10 Juni 2021).
● Desa Wisata Nglanggeran Memperoleh Penghargaan CBT ASEAN di
Singapore’, GAP, 2017, http://gunungapipurba.com/posts/detail/desa-
wisata-nglanggeran-memperoleh-peghargaan-cbt-asean-di-singapore,
(diakses 5 Juni 2021).
● Desa Wisata Nglanggeran Raih Penghargaan ASTA (ASEAN Sustainable
Tourism Award) di Thailand’, GAP, 2018,
http://gunungapipurba.com/posts/detail/desa-wisata-nglanggeran-raih-
penghargaan-asta-asean-sustainable-tourism-award-di-thailand, (diakses 5
Juni 2021).
● Desa Wisata Nglanggeran Raih Penghargaan ASTA (ASEAN Sustainable
Tourism Award) di Thailand’, GAP, 2018,
http://gunungapipurba.com/posts/detail/desa-wisata-nglanggeran-raih-
Panduan Pengembangan Desa Kreatif

More Related Content

What's hot

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPemdes Seboro Sadang
 
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...SuheriPD2
 
Potensi dan Kriteria Usulan Program dan Kegiatan melalui CSR
Potensi dan Kriteria Usulan Program dan Kegiatan melalui CSRPotensi dan Kriteria Usulan Program dan Kegiatan melalui CSR
Potensi dan Kriteria Usulan Program dan Kegiatan melalui CSRinfosanitasi
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelanSrie Maryati
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
 
Kader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaKader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaSalim SAg
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Eka Saputra
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdf
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdfPERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdf
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdfZakiah dr
 
Urban Farming.pptx
Urban Farming.pptxUrban Farming.pptx
Urban Farming.pptxalnofiandra1
 
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil 23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil ShintaDevi11
 
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 202106 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021ShintaDevi11
 

What's hot (20)

SINERGITAS UKM BUMDES NEW
SINERGITAS UKM BUMDES NEWSINERGITAS UKM BUMDES NEW
SINERGITAS UKM BUMDES NEW
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
 
Sk kades kpad
Sk kades kpadSk kades kpad
Sk kades kpad
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
 
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
 
Potensi dan Kriteria Usulan Program dan Kegiatan melalui CSR
Potensi dan Kriteria Usulan Program dan Kegiatan melalui CSRPotensi dan Kriteria Usulan Program dan Kegiatan melalui CSR
Potensi dan Kriteria Usulan Program dan Kegiatan melalui CSR
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
 
Kader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaKader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusia
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdf
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdfPERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdf
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdf
 
Urban Farming.pptx
Urban Farming.pptxUrban Farming.pptx
Urban Farming.pptx
 
MATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptxMATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptx
 
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil 23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
 
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 202106 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
 

Similar to Panduan Pengembangan Desa Kreatif

Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020
Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020
Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020Arif Efendi
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020Arif Efendi
 
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Eka Saputra
 
ilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdf
ilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdfilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdf
ilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdfyunita455347
 
ilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdf
ilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdfilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdf
ilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdfyunita455347
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkdswanggie
 
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19MasykurAbror
 
Permendesa nomor 6 tahun 2020 pdf.pdf
Permendesa nomor 6 tahun 2020 pdf.pdfPermendesa nomor 6 tahun 2020 pdf.pdf
Permendesa nomor 6 tahun 2020 pdf.pdfAkademi Desa 4.0
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Dan Transmigrasi RI
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Dan Transmigrasi RIPeraturan Menteri Desa, Pembangunan, Dan Transmigrasi RI
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Dan Transmigrasi RIJalinKrakatau
 
Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Akademi Desa 4.0
 
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Daem Daem
 
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salim SAg
 
Isi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Isi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota KendariIsi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Isi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota KendariHaris Sahido
 
02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporanswanggie
 
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_optBuku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_optwedusputih
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanMoh TP
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 

Similar to Panduan Pengembangan Desa Kreatif (20)

5. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 20155. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 2015
 
Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020
Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020
Permenkeu Nomor: 40/PMK.07/2020
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
 
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
 
ilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdf
ilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdfilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdf
ilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdf
 
ilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdf
ilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdfilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdf
ilide.info-2022-juknis-pena-pr_d461bcdd5c15efbcb988a00aab03eba7.pdf
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd
 
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
 
Permendesa nomor 6 tahun 2020 pdf.pdf
Permendesa nomor 6 tahun 2020 pdf.pdfPermendesa nomor 6 tahun 2020 pdf.pdf
Permendesa nomor 6 tahun 2020 pdf.pdf
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Dan Transmigrasi RI
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Dan Transmigrasi RIPeraturan Menteri Desa, Pembangunan, Dan Transmigrasi RI
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Dan Transmigrasi RI
 
Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020
 
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
 
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
 
Isi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Isi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota KendariIsi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Isi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
 
02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan
 
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_optBuku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 

Recently uploaded

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfCI kumparan
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubarazannialzur
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxmaxandrew9
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxAchmadHidayaht
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyatzidantalfayaed
 

Recently uploaded (6)

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
 

Panduan Pengembangan Desa Kreatif

  • 1.
  • 2. - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
  • 3. - 3 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN 10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor l Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PANDUAN PENGEMBANGAN DESA KREATIF.
  • 4.
  • 5. LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM/107/KD.03/2021 TENTANG PANDUAN PENGEMBANGAN DESA KREATIF BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 16.056 pulau dan luas wilayah 1.916.906,77 KM2 (BPS, 2019). Selain itu, keanekaragaman etnis dan budaya pun memperkaya diversitas penduduknya dengan terdiri dari 1.340 suku bangsa. Berbagai macam kearifan lokal yang ada, baik dalam bidang sumber daya alam, adat istiadat, bahasa, budaya, tradisi dan aspek lainnya merupakan potensi yang dapat dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Di antara permasalahan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah ketimpangan dan kemiskinan antar wilayah di Indonesia, khususnya yang terjadi antara desa dan kota. Data Badan Pusat Statistik Bulan September Tahun 2020 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan dimana jumlah persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,88% sedangkan pada kasus di pedesaan yaitu 13,2%. Data tersebut diperparah dengan adanya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) menunjukkan bahwa penduduk miskin di pedesaan memiliki nilai IKK sekitar dua kali lipat lebih tinggi yaitu 0,68 dibandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan yaitu 0,31. Upaya pemerintah untuk mengurai permasalahan tersebut secara strategis tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yaitu: 1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. mengimbangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan 4. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
  • 6. - 2 - Untuk menjadikan sebuah wilayah sebagai basis pembangunan dan penciptaan sumber ekonomi baru di sektor kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memetakan 17 subsektor yang termasuk dalam lingkup ekonomi kreatif yaitu; 1) Arsitektur, 2) Desain Interior, 3) Pengembang Permainan, 4) Musik, 5) Seni Rupa, 6) Desain Produk, 7) Fashion, 8) Kuliner, 9) Film, Animasi dan Video, 10) Fotografi, 11) Desain Komunikasi Visual, 12) Televisi dan Radio, 13) Kriya, 14) Periklanan, 15) Seni Pertunjukan, 16) Penerbitan, 17) Aplikasi. Pada Tahun 2016, Produk Domestik Bruto (PDB) Ekonomi Kreatif mencapai Rp 922,59 T dan diproyeksikan tumbuh lebih dari Rp 1.100 T pada Tahun 2021 sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut: Gambar 1.1 PDB Ekonomi Kreatif, Tahun 2017-2020 (proyeksi), PDB (Triliun Rupiah) Sumber: Laporan Kinerja Bekraf, 2019 Sektor ekonomi kreatif yang mengutamakan kreativitas dan orisinalitas ide dapat berkembang apabila didukung dengan ekosistem yang baik. Pada konteks ini, wilayah pedesaan memiliki sumber daya yang juga mumpuni seperti halnya di perkotaan. Pelestarian budaya, adat istiadat dan bahasa adalah aktivitas yang kerap ditemukan di pedesaan dan merupakan potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara agregat, kontribusi keseluruhan aktivitas ekonomi kreatif dan penyerapan tenaga kerja tumbuh dengan cukup baik. Selain itu, beberapa produk pun berhasil menjangkau pasar global melalui transaksi ekspor sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut: Tabel 1.1 Realisasi Sasaran Strategis Ekonomi Kreatif Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019* Pertumbuhan PDB Ekraf (%) 4.41 4.95 5.06 5.07 5.1 Jumlah Tenaga Kerja (Juta Orang) 15.96 16.91 17.68 18.21 19.01 Nilai Ekspor Bruto (Miliar USD) 19.36 19.99 19.84 21.24 22.07 *) Data sementara BPS per tanggal 31 Desember 2019 Sumber: Laporan Kinerja Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), 2019
  • 7. - 3 - Panduan ini memberikan penjelasan tentang bagaimana tahapan pengembangan Desa Kreatif secara teoritis dan praktis diimplementasikan. Penguatan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan yang memiliki ketertarikan merupakan kunci sukses dari program ini. Diharapkan melalui adanya penciptaan wilayah kreatif baru melalui Desa Kreatif ini, dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada daerah yang terdampak pandemi Covid-19. B. Maksud dan Tujuan Adapun beberapa maksud dan tujuan yang diharapkan dengan adanya Panduan Pengembangan Desa Kreatif ini antara lain: a. menjadi acuan/ standar bagi Pelaksana Program Pengembangan Desa Kreatif dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan secara baik dan berkualitas. b. menjadi bahan untuk sosialisasi kegiatan secara menyeluruh dan informatif. c. menjadi dokumen yang menghimpun pengetahuan dan pengalaman dari rangkaian kegiatan sejenis untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. C. Sasaran Panduan Pengembangan Desa Kreatif ini dapat digunakan oleh berbagai Pemangku Kepentingan, antara lain: Tabel 1.2 Sasaran Panduan Pemangku Kepentingan Keterangan Masyarakat Desa ● Memberikan inspirasi pembentukan Desa Kreatif ● Membantu melakukan pemetaan potensi desa ● Mengetahui tahapan pembentukan Desa Kreatif ● Menjelaskan tahapan pengembangan Desa Kreatif Pemerintah Desa ● Memberikan gambaran pentingnya membentuk Desa Kreatif ● Mengoptimalkan lembaga ekonomi desa sesuai kearifan lokal yang ada ● Memberi panduan pelaksanaan program pengembangan masyarakat ● Menjadi panduan lembaga dalam menjalin kemitraan Pemerintah Daerah ● Mendorong kebijakan pembangunan desa yang strategis ● Mengoptimalkan program pembangunan desa yang telah berjalan ● Menjadi referensi pelaksanaan pembangunan melalui pendekatan kemasyarakatan
  • 8. - 4 - Pemangku Kepentingan Keterangan Pemerintah Pusat ● Menjadi referensi dalam pelaksanaan program pengembangan Desa Kreatif ● Mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa sesuai SDGs ● Mendukung kebijakan pemerintah terkait pengembangan industri kreatif sesuai RPJMN ● Menjadi panduan penguatan sinergi antar kementerian yang memiliki program pembangunan Desa Kreatif Perusahaan (Sektor Swasta) ● Memberikan panduan penyelenggaraan program CSR ● Memberikan gambaran implementasi Corporate Shared Values ● Mendorong keterlibatan perusahaan dalam pengembangan Desa Kreatif Industri Kreatif dan Pariwisata ● Mendukung terciptanya destinasi wisata kreatif baru ● Mendorong produk kreatif unggulan dari desa untuk menjangkau pasar nasional dan global Lembaga Pendidikan ● Menjadi salah satu referensi pengembangan penelitian terkait topik pengembangan desa dan ekonomi kreatif ● Menjadi landasan pelaksanaan program pengabdian masyarakat dan magang peserta didik ● Menjadi referensi pengembangan kurikulum pengajaran terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif D. Tahapan Penyusunan Panduan ini disusun melalui beberapa proses dan tahapan, yaitu: 1. Rapat koordinasi internal Kemenparekraf/Baparekraf Rapat koordinasi dilakukan beberapa kali guna mendiskusikan konsep awal dan dasar-dasar penyusunan Panduan. Rapat ini dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, yang juga melibatkan berbagai Pihak dari lintas kedeputian serta pihak lain yang berkepentingan. 2. Penunjukkan Tim Penyusun Panduan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif menunjuk Tim Penyusun Panduan untuk memfasilitasi penyusunan dokumen serta membantu dalam rapat-rapat koordinasi yang akan dilakukan dengan berbagai Pihak. 3. Rapat koordinasi dengan Pakar, Asosiasi, dan Lembaga Rapat koordinasi lanjutan dilakukan beberapa kali yang melibatkan banyak Pihak terkait, antara lain Pakar, Perwakilan Asosiasi, dan Perwakilan Lembaga. Rapat-rapat ini ditujukan untuk mendapatkan masukan umum dan khusus mengenai konsep kegiatan serta mendapatkan pandangan yang dapat memperkuat relevansi dan kredibilitas dari isi Panduan.
  • 9. - 5 - 4. Rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat, Pemberdaya Masyarakat dan Kelompok Usaha Kreatif Rapat koordinasi juga dilakukan beberapa kali yang melibatkan secara langsung pelaku di lapangan/ desa, antara lain Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat, Pemberdaya Masyarakat, dan Kelompok Usaha Kreatif. Rapat- rapat ini ditujukan untuk memahami kondisi lapangan secara langsung, memahami proses terbentuknya Desa Kreatif yang menjadi acuan/ percontohan, dan aspirasi masyarakat Desa sebagai pelaku utama dalam Program Pengembangan Desa Kreatif ke depannya. Rangkaian kegiatan ini ditujukan agar Panduan dapat menjadi dokumen yang relevan dan dapat diimplementasikan di Masyarakat secara langsung. E. Ruang Lingkup Ruang lingkup Panduan Pengembangan Desa Kreatif adalah sebagai berikut: 1. Penjelasan Umum mengenai Desa Kreatif; 2. Penyiapan Dukungan dan Kebijakan Desa Kreatif; 3. Tahapan dalam Pengembangan Desa Kreatif; dan 4. Pemantauan dan Evaluasi. F. Struktur dan Keterkaitan Landasan konsep penyusunan Panduan Pengembangan Desa Kreatif ini adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan wilayah kreatif di sebuah desa. Turunan produk hukum tersebut menghasilkan beberapa dukungan kebijakan dan tujuan pembangunan diantaranya yaitu; penciptaan ekosistem ekonomi kreatif dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s). Konsep dan Pengertian Desa Kreatif dirumuskan dari implementasi program- program pemberdayaan desa yang telah dilakukan berbagai pihak (Pemerintah, Sektor Swasta, NGO, Lembaga Penelitian, dan lain-lain). Konsep ini menawarkan sebuah acuan baru dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan di sebuah desa sebagai pengembangan desa yang berorientasikan tumbuhnya sektor ekonomi kreatif. Tujuan dari adanya Program Pengembangan Desa Kreatif adalah meningkatkan ragam kawasan dan klaster kreatif sesuai dengan RPJMN 2020 – 2024 yang diharapkan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dapat tercapai apabila usaha kreatif desa mengalami pertumbuhan sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja di sektor kreatif. Gambaran ruang lingkup panduan pengembangan Desa Kreatif dijelaskan pada gambar berikut:
  • 10. - 6 - Gambar 1.2 Struktur dan Keterkaitan Panduan Pengembangan Desa Kreatif Melalui pendampingan dan monitoring secara berkala, diharapkan adanya peningkatan tingkat pengembangan Desa Kreatif, yaitu: Inisiatif – Produktif – Inovatif – Berkelanjutan. Pelaku ekonomi kreatif di Desa Kreatif pun dapat memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap desa lain khususnya terhadap desa yang memiliki potensi ekonomi kreatif sama. Skema tersebut dapat mempercepat peningkatan kawasan kreatif dan memperbanyak ragam Desa Kreatif di Indonesia.
  • 11. - 7 - BAB II DESA KREATIF A. Pengertian dan Konsep Dasar Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia1. Pembangunan desa merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Salah satu potensi Desa yang hendak dikembangkan sebagai fokus pembahasan dalam Panduan ini adalah potensi ekonomi kreatif yang ada dalam suatu desa. Berdasarkan keterangan tersebut, Desa Kreatif dalam Panduan ini dapat dimaknai sebagai: “Sebuah kawasan yang terletak di wilayah administratif desa/ kelurahan yang masyarakatnya telah mengembangkan produk unggulan di satu atau lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi desa”. Atas definisi di atas, sebuah desa dapat tergolong Desa Kreatif dengan adanya komponen utama sebagai berikut: 1. Produk Kreatif Unggulan berupa barang atau jasa yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi desa; 2. Telah terlaksananya pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang termasuk dari 17 subsektor ekonomi kreatif; dan 3. Adanya peran serta aktif dari masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif setempat. B. Orientasi Desa Kreatif Tujuan utama Pengembangan Desa Kreatif adalah meningkatkan ragam kawasan dan klaster kreatif, sesuai dengan RPJMN 2020 – 2024 yang diharapkan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah. Program pemberdayaan ini diharapkan mampu mengubah sebuah paradigma dari desa yang memiliki kesan terbelakang dan tertinggal dari perkotaan menjadi wilayah yang memiliki berbagai potensi dan keunikan serta dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi. Secara agregat, kemandirian ekonomi desa pun turut berkontribusi mengurangi ketimpangan antar wilayah secara regional, mengurangi tingkat pengangguran 1Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005
  • 12. - 8 - sekaligus menciptakan sumber ekonomi baru untuk memperlambat laju urbanisasi. Beberapa manfaat pengembangan Desa Kreatif lainnya yaitu2: 1. melestarikan dan memajukan adat istiadat, tradisi dan budaya; 2. mendorong partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa; 3. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 4. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; 5. meningkatkan kompetensi pelaku kreatif; dan 6. memberikan nilai tambah terhadap produk kreatif desa. C. Indikator dan Tipologi Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap desa memiliki potensi dasar yang beragam, misalnya peternakan, perkebunan, perikanan, pertanian, wisata, budaya, komoditas unggulan, dan lainnya. Pelaku kreatif kemudian menentukan produk apa yang akan dikembangkan dan diberikan nilai tambah sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Contohnya, sebuah desa memiliki potensi di bidang pariwisata dan budaya. Kelompok kreatif dapat menentukan dua kategori pengembangan yaitu budaya dan aktivitas kreatif agar wisatawan dapat melakukan banyak hal baik secara aktif maupun pasif. Mereka dapat membeli kerajinan tangan dan souvenir atau melihat seni dan pertunjukan. Untuk memberikan pengalaman lebih, para wisatawan pun dapat turut melakukan aktivitas seperti membatik, menganyam atau menikmati kuliner khas desa. Tipe Desa Kreatif dapat disesuaikan dengan subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan. Pada contoh di atas, pengembangan Desa Kreatif beririsan dengan beberapa bidang sekaligus; fesyen, kriya, dan kuliner. Namun, tentunya terdapat satu sub sektor yang paling dominan dan menjadi kekhasan desa, misalnya seni pertunjukan sebagai sektor utama. Selanjutnya, berdasarkan tingkatan pengembangannya, Desa Kreatif terbagi menjadi empat kategori yaitu: 1. Desa Inisiatif; 2. Desa Produktif; 3. Desa Inovatif; dan 4. Desa Berkelanjutan. Untuk memahami lebih jauh mengenai karakteristik dari masing-masing kategori Desa Kreatif tersebut, berikut penjelasannya: 2 Sugito, “Pengembangan Desa Kreatif”, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021
  • 13. - 9 - Tabel 2.1 Indikator dan Tipologi Desa Kreatif Berdasarkan Level Pengembangannya Indikator Inisiatif Produktif Inovatif Berkelanjutan Produk Kreatif Memiliki potensi ekonomi kreatif namun belum dikembangkan; Bimbingan Teknis terkait pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Potensi telah dikembangkan menjadi produk kreatif; Adanya fasilitasi pendaftaran/ pencatatan HKI atas produk kreatif Produk kreatif telah memiliki kualitas, unggul, dan berdaya saing; Memiliki HKI atas produk kreatif yang dikembangkan Kualitas produk kreatif skala global dan ekspor; Memiliki HKI atas produk kreatif yang dikembangkan Pemasaran Pemasaran dengan target masyarakat lokal desa Pemasaran dengan target hingga pasar regional Pemasaran dengan target hingga nasional Pemasaran dengan target hingga global (ekspor) SDM Kesadaran masyarakat akan potensi ekonomi kreatif belum tumbuh Telah terdapat pembagian peran pemangku kepentingan dan penggerak lokal (local champion) Penyerapan tenaga kerja masyarakat desa dari kegiatan ekonomi kreatif sudah masif Sebagian besar masyarakat memiliki kontribusi dalam pengembangan Desa Kreatif Terlaksana pelatihan pengembangan kapasitas SDM SDM mampu menjalankan operasional usaha meski perlu pendampingan SDM mampu menjalankan operasional tanpa perlu pendampingan SDM mampu mengembangkan kapasitas kelompok secara mandiri (self-learning) Pendampingan dan Kolaborasi Belum ada pendampingan dan kolaborasi baik dari pemerintah maupun swasta Telah terdapat pendampingan dan kolaborasi pemerintah dan atau swasta Pendampingan dan kolaborasi dari pemerintah dan atau swasta sudah mulai konsisten dilakukan Pelaku kreatif desa telah melakukan pendampingan/pelatihan pengembangan di desa binaan lain
  • 14. - 10 - Kelembagaan Belum memiliki kelembagaan secara formal (masih berupa komunitas/ perorangan) Pembentukan badan usaha masih dalam proses legalisasi Memiliki badan usaha setingkat desa (BUMDes/Koperasi) Telah memiliki badan usaha berbentuk PT dan kelengkapannya Infrastruktur Belum terdapat sarana prasarana penjamin keamanan dan kenyamanan (amenitas) dan aksesibilitas (jalan) Sudah mulai terdapat sarana prasarana amenitas dan aksesibilitas Dilakukan pengembangan sarana prasarana amenitas dan aksesibilitas Terdapat sarana prasarana amenitas dan aksesibilitas yang memadai Desa belum memiliki fasilitas internet Telah memiliki fasilitas internet dan wifi dengan kapasitas terbatas Memiliki fasilitas internet dan wifi yang memadai Pemanfaatan internet telah menjadi budaya Desa Kreatif Teknologi Digital Belum memanfaatkan Platform Digital Desa kreatif memiliki website sebagai platform digital Mulai memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk ekonomi kreatif desa Platform Digital untuk pengelolaan ekonomi kreatif yang mandiri dan terintegrasi. Finansial Memperoleh pendanaan pengembangan Desa Kreatif dari pihak ketiga Memperoleh pendanaan pengembangan Desa Kreatif dari pihak ketiga tahap lanjut Pembiayaan pengembangan Desa Kreatif secara bersama antara pihak ketiga dan internal Desa Kreatif (cost sharing) Pendanaan pengembangan Desa Kreatif secara mandiri tanpa harus ada bantuan dari pihak ketiga Kondisi keuangan usaha kreatif belum menghasilkan keuntungan Kondisi keuangan usaha kreatif sudah menghasilkan keuntungan Kondisi keuangan usaha kreatif cukup untuk membiayai operasional Kondisi keuangan usaha kreatif dapat membeli aset baru
  • 15. - 11 - D. Ekosistem Desa Kreatif Program pengembangan Desa Kreatif merupakan aktualisasi kreativitas pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi desa untuk menghasilkan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong akselerasi implementasinya, pelaku kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum3. Pada tahap penguatan sinergi kelembagaan, pelaku kreatif dapat bekerjasama dengan beberapa pihak guna mempersiapkan program pengembangan. Contohnya dengan melibatkan lembaga penelitian atau perguruan tinggi dalam melakukan studi pemetaan potensi desa. Para akademisi pun dapat memberikan rekomendasi kebijakan di Bidang Ekonomi Kreatif kepada Pemerintah atau dalam bentuk pengembangan kurikulum Lembaga Pendidikan. Para pelaku kreatif pun dapat mengajukan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada Pemerintah Daerah/Pusat sesuai kebutuhan pengembangan Desa Kreatif. Dukungan yang dapat diberikan Dinas/Kementerian dapat berupa pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, fasilitas pengembangan teknologi usaha, standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif4. Pada tahap penciptaan produk kreatif unggulan, pelaku kreatif dapat berkonsultasi dengan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia (ADKI), Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dll untuk memahami infrastruktur bisnis dari hulu ke hilir sesuai rantai nilai produk kreatif (proses produksi, operasional hingga pemasaran). Program Pemerintah (Anggaran Belanja Daerah/Nasional), Sektor Swasta (Perusahaan) atau investor adalah pihak yang dibutuhkan pelaku kreatif untuk mendapatkan akses permodalan ketika usaha kreatif telah dilakukan uji kelayakan. Bersamaan dengan penciptaan produk kreatif yang unggul dan berdaya saing, sangat penting untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai 3Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif 4Ibid, Pasal 7 UU No 24 Tahun 2019
  • 16. - 12 - bentuk perlindungan hasil cipta karya beserta nilai ekonomis yang ada di dalamnya. Hal ini juga merupakan dukungan Pemerintah bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual juga dorongan terus berinovasi. Diharapkan dengan tumbuhnya Desa Kreatif, secara makro dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto Indonesia di sektor Ekonomi Kreatif. Produk unggulan yang memiliki nilai tambah dan diterima pasar akan meningkatkan permintaan domestik dan memiliki potensi pengembangan ekspor. Semakin baik respon pasar akan berdampak pada banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor Ekonomi Kreatif. Berikut merupakan gambaran pembangunan ekosistem di Desa Kreatif: Gambar 1.3 Pembangunan Ekosistem Ekonomi Kreatif5 E. Pihak-pihak yang Terlibat Konsep Pentahelix merupakan kerjasama lima unsur pemangku kepentingan yaitu; pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media dalam sebuah agenda pembangunan. Secara spesifik, Kementerian Pariwisata menggunakan konsep ini sebagai upaya untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas dan seluruh pelayanan efektif mendukung pembangunan sektor pariwisata Indonesia6. Pada konteks pengembangan Desa Kreatif, pihak akademisi memiliki peran dalam memberikan konsep dan teori yang relevan dalam pengembangan Desa Kreatif berdasarkan studi yang telah dilakukan. Pelaku usaha memberikan masukan mengenai tren dan kebutuhan pasar agar produk yang dihasilkan 5 Yuke Sri Rahayu, “DESA KREATIF SEBAGAI DESTINASI WISATA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Ii. 2021 6 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan
  • 17. - 13 - dapat memberikan nilai tambah dan dibutuhkan konsumen. Masyarakat lokal atau dalam hal ini Kelompok Kreatif merupakan eksekutor dan inisiator di tingkat lokal dimana konsep Desa Kreatif diimplementasikan. Pihak pemerintah sebagai regulator memberikan kebijakan dan peraturan yang mengakselerasi dan mendorong penciptaan Desa Kreatif di berbagai wilayah di Indonesia. Terakhir, pihak media membantu mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan dan destinasi wisata kreatif agar menarik wisatawan untuk berkunjung. Gambaran sinergi para pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Kreatif adalah sebagai berikut: Gambar 2.3 Pentahelix Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Desa Kreatif F. Luaran dan Dampak Pengembangan Desa Kreatif diharapkan memberikan dampak yang nyata dan terukur. Penyusunan dampak dalam Panduan ini menggunakan kerangka balance scorecard. Pemetaan ini diharapkan dapat menjadi indikator umum bagi setiap pelaksana program dalam menyusun target kuantitatif sesuai dengan Desa yang dituju.
  • 18. - 14 - Tabel 4.7 Pemetaan Luaran dan Dampak Menggunakan Pendekatan Balance Scorecard Aspek Tujuan Strategis Indikator Keberhasilan (Luaran) Target Dampak (Outcome) Perspektif Ekonomi • Peningkatan pendapatan masyarakat dari usaha kreatif • Penambahan lapangan kerja • Peningkatan pengunjung Desa Kreatif • Keuntungan usaha • Kemandirian finansial • Jumlah tenaga kerja yang bergerak pada sektor kreatif • Jumlah pengunjung Desa Kreatif • Profit cukup untuk membeli aset baru • Pendanaan Desa Kreatif secara mandiri tanpa pihak ketiga • Mayoritas warga desa memiliki pekerjaan dan berkontribusi pada sektor kreatif • Pengunjung memenuhi kuota minimal kunjungan per bulannya Produk Kreatif dan Pasar/ Konsumen • Inovasi produk • Adanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk kreatif yang dikembangkan • Kualitas produk kreatif yang unggul dan berdaya saing • Produk Kreatif yang memiliki HKI • Produk kreatif memiliki kualitas nasional /global • Semakin banyaknya produk kreatif unggulan yang memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual Proses Bisnis • Pendampingan dan kolaborasi • Peningkatan kapasitas produksi/ jasa • Peningkatan pemasaran • Kualitas pendampingan/ kolaborasi • Kualitas dan kapasitas produk kreatif • Skala pemasaran • Pendampingan dari pemerintah/ swasta/ pendamping lainnya diduplikasi pelaku usaha kreatif desa untuk mendampingi desa lain • Meningkatnya produk kreatif yang unggul dan berdaya saing • Skala pemasaran nasional / global
  • 19. - 15 - Aspek Tujuan Strategis Indikator Keberhasilan (Luaran) Target Dampak (Outcome) Kapasitas Organisasi • Peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif • Perbaikan infrastruktur • Peningkatan aspek kelembagaan • Pemanfaatan teknologi digital • Kapasitas SDM dalam mengelola Desa Kreatif • Kondisi infrastruktur • Jenis kelembagaan • Jenis pemanfaatan teknologi digital • SDM mampu mengembangkan kapasitas kelompok secara mandiri (self- learning) • Infrastruktur amenitas, aksesibilitas dan digital memadai • Kelembagaan Desa Kreatif berupa BUMDes, Koperasi dan atau PT • Memiliki website dan sosial media Desa Kreatif G. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa dikenal Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan global yang berisi tujuh belas poin tujuan pembangunan dan berlaku dari Tahun 2016-2030. Prinsip utama SDGs yaitu keadilan prosedural dimana seluruh pihak dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan serta keadilan substansial dimana tujuan tersebut harus dapat menjawab permasalahan pembangunan yang ada terutama bagi kelompok tertinggal. Oleh karena itu, arah pembangunan Desa Kreatif tidak bisa dilepaskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Gambaran keselarasan arah pembangunan desa dengan konsep SDGs adalah sebagai berikut, dengan Desa Kreatif berfokus pada poin ke-8 dan ke-11: Tabel 1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) Desa Tujuan Ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Pembangunan Desa 1 Menghapus Kemiskinan Desa Tanpa Kemiskinan 2 Mengakhiri Kelaparan Desa Tanpa Kelaparan
  • 20. - 16 - Tujuan Ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Pembangunan Desa 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan Desa Sehat dan Sejahtera 4 Pendidikan Bermutu Pendidikan Desa Berkualitas 5 Kesetaraan Gender Desa Berkesetaraan Gender 6 Akses Air Bersih dan Sanitasi Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi 7 Energi Bersih dan Terjangkau Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa 9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi Inovasi dan Infrastruktur Desa 10 Mengurangi Ketimpangan Desa Tanpa Kesenjangan 11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab Konsumsi dan Produksi Desa Yang Sadar Lingkungan 13 Penanganan Perubahan Iklim Pengendalian dan Perubahan Iklim Oleh Desa 14 Menjaga Ekosistem Laut Ekosistem Laut Desa 15 Menjaga Ekosistem Darat Ekosistem Daratan Desa 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat Desa Damai dan Berkeadilan, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Kemitraan Untuk Pembangunan Desa
  • 21. - 17 - Gambar 1.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa
  • 22. - 18 - BAB III PENYIAPAN DUKUNGAN DAN KEBIJAKAN DESA KREATIF A. Faktor-Faktor Utama Pengembangan Desa Kreatif Faktor-faktor yang harus diperhatikan7 dalam pengembangan Desa Kreatif adalah sebagai berikut: 1. Pemetaan kondisi sosial secara rinci, mencakup: a. Deskripsi umum desa b. Permasalahan desa c. Forum masyarakat desa d. Kelompok rentan desa 2. Pemetaan potensi lokal secara rinci, mencakup: a. Sumber daya manusia (contoh: pengetahuan, keterampilan, kemampuan kepemimpinan) b. Adat Istiadat dan Tradisi c. Sumber daya alam (contoh: tanah, flora, fauna) d. Modal finansial (contoh: aset uang) e. Modal infrastruktur (contoh: fasilitas kantor, jaringan) f. Modal sosial (contoh: budaya, sejarah, kemitraan, kepercayaan sosial) 3. Pemetaan aktor pemangku kepentingan desa termasuk mitra yang mengadakan MoU untuk kerjasama kegiatan, kerjasama program pendampingan (social enterprise), kerjasama Business Venture, hingga kerjasama khusus untuk monitoring dan evaluasi. 4. Membangun kepemimpinan lokal yang militan dan kompeten. 5. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia dari aspek manajemen operasional, manajemen keuangan, dan lain-lain. 6. Pengembangan usaha kreatif dengan membidik tren dan selera pasar yang bisa menjadi peluang untuk menjual produk atau karya lokal. 7. Menggarap narasi dan aset visual (logo, packaging, dan lain-lain) produk- produk Desa Kreatif dengan baik. 7 Dewi Meisari Haryanti, UKM Indonesia, “Pendampingan UMKM Desa Kreatif”, 2021.
  • 23. - 19 - 8. Penguatan kelembagaan yang dipimpin oleh local champion atau penggerak komunitas desa. 9. Penguatan infrastruktur fisik dan kompetensi digital untuk meningkatkan discoverability dan mempromosikan produk lokal. 10. Perancangan sistem guna menyokong sustainability (keberlanjutan sesuai tren masa depan dan sejalan dengan local wisdom). Pemetaan kondisi aktual desa, edukasi dan hubungan masyarakat, serta penggabungan karya lokal dengan tren pasar menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan Desa Kreatif. B. Kebijakan Pengembangan Desa Kreatif Pengembangan Desa Kreatif sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun dalam Kerangka Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 hingga 2024.8 8 Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 – 2024.
  • 24. - 20 - Gambar 3.1 Kerangka Strategis Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 Adapun kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan Desa Kreatif ialah: 1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing (Arah Kebijakan I). ● Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif (Strategi I). 2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership) (Arah Kebijakan II). ● Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial (Strategi IV). ● Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif (Strategi V). ● Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif (Strategi VII). 3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi (Arah Kebijakan III).
  • 25. - 21 - ● Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif) (Strategi VIII). ● Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional (Strategi IX). ● Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif (Strategi X). 4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing (Arah Kebijakan IV). ● Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif (Strategi XIII). 5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan (Arah Kebijakan V). ● Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual (Strategi XIV). ● Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK (Strategi XV). C. Dukungan Program Antar Kementerian/ Lembaga Berikut merupakan contoh kontribusi yang dapat diberikan oleh berbagai Pemangku Kepentingan, namun tentu saja tidak terbatas pada bentuk-bentuk dukungan sebagai berikut: Tabel 3.1 Rekomendasi Kontribusi Pemangku Kepentingan No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait Masyarakat Setempat 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan Desa Kreatif. ● Terciptanya Desa Kreatif berkelanjutan dengan nilai tambah ekonomi kreatif. ● Meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2. Karang Taruna ● Salah satu penggerak utama atau local champion. ● Sarana pengembangan diri bagi anggotanya. ● Sumber pendapatan anggota.
  • 26. - 22 - No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait ● Inovasi ide kreatif untuk pengembangan desa. ● Bentuk kontribusi nyata untuk mewujudkan kesejahteraan desa. ● Meningkatkan exposure lembaga. 3. Komunitas Kreatif Mengembangan produk lokal berdasarkan ekonomi kreatif yang dikomersialisasi. ● Sumber pendapatan anggota. ● Sarana apresiasi karya anggota. Pemerintah Desa dan Pusat 4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ● Legislasi kebijakan Desa Kreatif. ● Memfasilitasi ruang kreatif dan sarana kreatif. ● Pendampingan pembuatan produk kreatif yang berdaya saing. ● Pendampingan akses permodalan bagi pelaku usaha kreatif dari masyarakat lokal. ● Memfasilitasi komersialisasi HKI maupun konsultasi bagi pelaku usaha kreatif dari masyarakat lokal. ● Mendukung target terciptanya 244 Desa Kreatif berkelanjutan pada tahun 2024. ● Meningkatkan PDB ekonomi kreatif. ● Mendukung target RPJMN 2020- 20249 melalui: ● Peningkatan jumlah SDM ekonomi kreatif yang diedukasi. ● Peningkatan jumlah ruang kreatif dan sarana kreatif yang difasilitasi. ● Peningkatan jumlah produk atau usaha ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing. ● Peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pendampingan akses permodalan. 9 Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.
  • 27. - 23 - No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait ● Pelatihan dan fasilitasi pemasaran dan promosi dalam negeri. ● Pelatihan manajemen pemasaran dan pemasaran online (e- commerce). ● Pendampingan dan fasilitasi ekspor produk kreatif. ● Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas konsultasi HKI dan komersialisasi HKI. ● Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitas promosi dalam negeri. ● Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pelatihan manajemen pemasaran dan pemasaran online (e-commerce). ● Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pendampingan dan fasilitas ekspor. 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ● Pengintegrasian usaha ekonomi kreatif dengan BUM Desa Bersama. ● Peningkatan kapasitas, sarana, pemasaran, dan permodalan BUMDes Bersama. ● Pengembangan BUMDes guna mendukung produk unggulan desa. Mendukung target RPJMN 2020-2024 melalui: ● Peningkatan jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes. ● Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya. ● Peningkatan jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa. 6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pendampingan pelaksanaan pilot project desa dengan sinergi dengan Program Mendukung dan memperluas dampak manfaat dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  • 28. - 24 - No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. 7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ● Pelatihan dan inkubasi kewirausahaan sosial untuk masyarakat lokal. ● Pendampingan standardisasi mutu dan sertifikasi produk. ● Dukungan modal awal usaha bagi wirausaha pemula di bidang kreatif. ● Bantuan promosi dan pemasaran dalam negeri. Mendukung target RPJMN 2020-2024 melalui: ● Peningkatan jumlah SDM yang terlatih dan siap diinkubasi. ● Peningkatan jumlah usaha yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk. ● Peningkatan tersalurnya dukungan modal awal usaha kepada wirausaha pemula. 8. Kementerian Dalam Negeri Pengembangan dan pemberian insentif bagi lembaga pemerintahan lokal yang menjalankan program Desa Kreatif dengan baik. Mendukung target RPJMN 2020-2024 melalui: ● Peningkatan jumlah daerah yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD). 9. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengembangan Desa Kreatif. Mendukung capaian kinerja sektor ekonomi kreatif10. 10 Trukan Sri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Desa Kreatif sebagai Alternatif Capaian Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif”, 2021.
  • 29. - 25 - No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait 10. Pemerintah Daerah ● Menetapkan Desa Kreatif. Desa Kreatif ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah/Camat/Bupati/ Walikota ● Menyelenggarakan pelatihan keahlian khas lokal dan studi banding. ● Melaksanakan program pemasaran produk kreatif dan pengembangan destinasi wisata. ● Terciptanya desa mandiri dengan nilai tambah ekonomi kreatif. 11. Desa ● Data awal potensi desa (SDM, dokumentasi budaya, dll) ● Menyediakan tempat dan fasilitas pendukung kegiatan. ● Dukungan dana kegiatan dari dana desa. ● Perluasan ekonomi desa khususnya di bidang ekonomi kreatif. ● Peningkatan exposure keindahan desa. ● Peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi desa. ● Peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. ● Peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa. Lembaga Publik/Swasta 12. CSR Perusahaan ● Melengkapi pemetaan potensi desa (social mapping, community profiling, social landscape)11. ● Pendampingan untuk meningkatkan ● Mendukung kewajiban perusahaan untuk menjalankan CSR. ● Mendukung keterlibatan perusahaan dalam pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). 11 Risna Resnawaty, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UNPAD, “Potensi CSR dalam Pengembangan Desa Kreatif”, 2021.
  • 30. - 26 - No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait kapasitas masyarakat. ● Penghargaan terhadap local indigenous12. ● Pemberian dana bantuan untuk kegiatan Desa Kreatif. ● Meningkatkan citra positif perusahaan kepada masyarakat luas. ● Mendapatkan insentif/penghargaan dari pemerintah. 13. Asosiasi terkait Pelaku Ekonomi Kreatif Indonesia ● Menyediakan data dan informasi terkait pelaku ekonomi kreatif di desa. ● Melakukan riset, edukasi, dan pengembangan Desa Kreatif. ● Mendorong percepatan infrastruktur Desa Kreatif. ● Mengembangkan pemasaran produk ekonomi kreatif di desa baik di dalam maupun luar negeri. ● Digitalisasi Desa Kreatif dengan aktivitas kekinian. ● Mendukung tercapainya visi dan misi asosiasi ● Kolaborasi dan pemberian bantuan untuk program- program desa yang sedang dijalankan. 14 Lembaga Nirlaba (NGO) Melakukan pendampingan program Memenuhi visi lembaga pemberdayaan masyarakat 12 Fikri El Aziz, Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, “Profil Asosiasi untuk 1000 Desa Wisata dan Desa Wirausaha”, 2021.
  • 31. - 27 - No Lembaga Bentuk Dukungan Manfaat untuk Pihak Terkait Lembaga Pendidikan 15. Perguruan Tinggi/ Akademisi ● Melakukan riset dan memberikan rekomendasi berbasis kepakaran ilmiah ● Melakukan pengawasan ● Mendukung terlaksananya kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. ● Mendukung kontribusi peneliti dalam pengembangan riset dan ilmu pengetahuan. ● Menyediakan objek penelitian dan program untuk akademisi.
  • 32. - 28 - BAB IV TAHAPAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DESA KREATIF Pengembangan Desa Kreatif dilakukan dalam jangka waktu tertentu (disesuaikan dengan kondisi di lapangan) dan berpijak pada hasil assessment awal tipologi desa. Hal ini dikarenakan setiap desa memiliki tahapan yang berbeda, ada yang masih tahap inisiatif, produktif, inovatif atau bahkan berkelanjutan. Jika desa merupakan Desa Kreatif inisiatif, maka keseluruhan tahapan harus dilakukan, akan tetapi jika desa ternyata telah memasuki fase produktif atau inovatif maka pengembangan desa akan berawal dari aspek yang dibutuhkan dalam fase tersebut. Secara garis besar berikut tahapan pengembangan Desa Kreatif berdasar hasil assessment tipologi desa.
  • 33. - 29 - Gambar 4.1 Gambaran Umum Tahapan Pengembangan Desa Kreatif A. Pemetaan Kondisi Sosial dan Potensi Desa Pemetaan kondisi sosial di sebuah desa yang didalamnya mencakup juga pemetaan potensi ekonominya dikenal dengan pemetaan sosial (social mapping). Pemetaan sosial didefinisikan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut13. Kerangka yang digunakan dalam pengembangan desa/masyarakat di Indonesia saat ini khususnya oleh mayoritas perusahaan dan lembaga penelitian sosial mengacu pada 13 Suharto, E. (1997). Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
  • 34. - 30 - kerangka yang dipakai oleh PROPER yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia yaitu The Sustainable Livelihoods Approach (SLA) atau kerangka penghidupan berkelanjutan yang mana dikenalkan pertama kali oleh the Brundtland Commission on Environment and Development pada tahun 1992. Gambar 4.2 The Sustainable Livelihoods Approach (SLA) Framework Dalam SLA, selain dipetakan permasalahan sosial, juga dipetakan konteks kerentanan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas dalam program dan tentunya juga peta potensi yang terdiri dari 5 (lima) aspek yang merupakan modal untuk penghidupan berkelanjutan. Secara terperinci, pemetaan sosial dibagi menjadi tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Deskripsi Kondisi Umum Desa Kondisi umum desa di deskripsikan dalam konteks geografis, demografis, psikografis (sosial-budaya) dan pemerintahan desa yang biasanya dapat diperoleh dari data monografi profil desa yang disimpan oleh perangkat desa. Kondisi umum ini diperlukan untuk memahami gambaran besar sebuah desa seperti lokasi desa, jumlah dan komposisi penduduk dan sebagainya. 2. Identifikasi Kearifan dan Budaya Lokal Setiap Desa memiliki karakteristik yang unik, baik dari sisi geografis maupun masyarakat yang ada di dalamnya. Unsur kearifan dan budaya lokal merupakan salah satu unsur terpenting yang perlu diperhatikan sejak awal agar bisa selaras dengan karakteristik unik masing-masing Desa.
  • 35. - 31 - 3. Identifikasi Permasalahan Desa Permasalahan desa dapat diidentifikasi melalui metode observasi lapangan, wawancara mendalam/in-depth interview dan diskusi kelompok terarah/focus group discussion (FGD). Beberapa permasalahan desa yang diidentifikasi antara lain: ● masalah ekonomi, ● masalah pendidikan, ● masalah kesehatan, ● masalah sosial budaya, dan ● masalah lingkungan. 4. Identifikasi Forum-forum yang Digunakan Masyarakat Desa Sebuah desa biasanya telah memiliki forum-forum tertentu dengan jadwal tertentu pula dalam membahas hal-hal terkait dengan kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu pihak pengembang Desa Kreatif perlu mengetahui forum tersebut dan menghadirinya untuk membahas pengembangan Desa Kreatif. Identifikasi forum perlu dilakukan dengan cukup detail sesuai format tabel berikut: Tabel 4.1 Format Tabel Identifikasi Forum Masyarakat Desa No Nama Forum Keanggotaan Waktu Pelaksanaan Aktivitas Jadwal Frekuensi 5. Identifikasi Kelompok Rentan Pengembangan Desa Kreatif tidak boleh hanya menjadi konsumsi para elit desa dan menjadi keuntungan pribadi, namun juga harus memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat desa, khususnya warga yang membutuhkan atau dikenal sebagai kelompok rentan. Kerentanan dapat dibagi menjadi 2 jenis yang terjadi karena faktor akses dan atau aset dan dapat ditabulasi dengan format tabel berikut : Tabel 4.2 Format Tabel Identifikasi Kelompok Rentan Kelompok Rentan Alamat Jenis Kerentanan Deskripsi
  • 36. - 32 - 6. Identifikasi Potensi Ekonomi Kreatif Potensi desa, selain dilakukan identifikasi berdasarkan jenisnya, juga dikelompokkan berdasar kaitannya dengan klasterisasi subsektor ekonomi kreatif untuk memunculkan potensi mana yang paling berkaitan erat dengan salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang akan dikembangkan. Identifikasi potensi desa dapat ditabulasi menggunakan format berikut: Tabel 4.3 Format Tabel Identifikasi Potensi Desa Jenis Potensi Bentuk Potensi Sub-sektor Ekonomi Kreatif Terkait Sumber Daya Manusia 1. Komunitas kreatif desain 2. Seniman patung 3. dst 1. Kriya 2. dst Sumber Daya Alam Modal Finansial Modal Infrastruktur Modal Sosial Identifikasi-identifikasi diatas dapat dilakukan dengan memilih salah satu atau lebih metode yang biasa digunakan dalam penelitian sosial yaitu analisis data sekunder, observasi lapangan, wawancara mendalam/in-depth interview dan diskusi kelompok terarah/focus group discussion (FGD). Dalam hal ini, diskusi kelompok terarah (FGD) hendaknya melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa agar proses pengembangan Desa Kreatif bersifat partisipatif dan para pemangku kepentingan tidak hanya menjadi objek pengembangan, melainkan subjek yang mempunyai rasa kepemilikan terhadap program pengembangan Desa Kreatif. Oleh karena itu sebelum melakukan kegiatan FGD, perlu adanya identifikasi dan pemetaan aktor pemangku kepentingan yang ada di desa tersebut. B. Pemetaan Aktor Pemangku Kepentingan Desa Pemangku Kepentingan (stakeholder) merupakan seseorang atau organisasi yang secara positif maupun negatif terpengaruh oleh hasil tindakan suatu organisasi atau berpengaruh
  • 37. - 33 - terhadap hasil tindakan suatu organisasi.14 Desa yang juga merupakan sebuah organisasi tentunya memiliki pemangku kepentingan yang perlu diidentifikasi agar dapat mendukung pengembangan Desa Kreatif. Secara umum pemangku kepentingan dibagi menjadi 4 jenis karakteristik yaitu: 1. Promoters (High Influence - High Interest): Memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil atau menggagalkannya tergantung dengan sikap stakeholder yang mendukung atau menentang. 2. Latents (High Influence - Low Interest): Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik. 3. Defenders (Low Influence - High Interest): Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan. 4. Apathetics (Low Influence - Low Interest): Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan. a. Pemetaan Jaringan Aktor (Sociogram) Sociogram diperlukan untuk memetakan hubungan antar aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Kreatif, dimana pemangku kepentingan secara umum dibagi menjadi 2 jenis yaitu aktor individu dan institusi. Hubungan antar aktor bisa berupa hubungan yang positif (+) yang dilambangkan dengan garis warna hijau, negatif (-) yang dilambangkan dengan garis warna merah atau netral (+/-) yang dilambangkan dengan garis warna kuning, berikut format diagram Sociogram yang dibutuhkan: 14 Freeman, R. E. 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston, Pitman.
  • 38. - 34 - Gambar 4.3 Peta Jaringan Hubungan Antar Aktor (Sociogram) Dalam Sociogram ini kotak berwarna merah adalah stakeholder utama Desa Kreatif yaitu komunitas atau usaha kreatif, kemudian kotak berwarna kuning merupakan aktor individu dan kotak berwarna biru merupakan aktor institusi dimana kotak biru terbesar merupakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang merupakan institusi utama dalam program Desa Kreatif. Dengan adanya Sociogram ini diharapkan dapat meminimalisasi konflik yang berisiko timbul akibat hubungan yang negatif antar aktor pemangku kepentingan. b. Identifikasi Local Champion Local Champion setidaknya harus memiliki satu diantara tiga peran yaitu fasilitator, mediator dan atau mobilisator15. Fasilitator adalah tokoh yang mampu untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat desa, juga mengawal sebuah program pengembangan desa. Mediator memiliki peran lain, yaitu sebagai orang memiliki jaringan dan mampu mempertemukan masyarakat desa baik secara internal maupun eksternal dengan pihak-pihak diluar desa yang mampu membantu program pengembangan desa. Kemudian yang terakhir adalah mobilisator, yaitu tokoh yang mampu menciptakan social movement, menggerakkan masyarakat desa untuk secara aktif menjadi subjek pengembangan desa. Identifikasi Local Champion dapat dirangkum dalam tabel berikut: 15 E. Jones dan C. Haven-Tang. Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness. London: CABI Publishing, 2005.
  • 39. - 35 - Tabel 4.3 Format Tabel Identifikasi Local Champion No Nama Peran Subsektor Ekonomi Kreatif Terkait Nomor Kontak c. Analisis Karakteristik Stakeholder Karakteristik stakeholder yang terdiri dari kategori Promoters, Latents, Defenders dan Aphatetic seperti dijelaskan diatas diklasifikasikan berdasarkan kepentingan (interest) dan kekuatan pengaruhnya (influence) terhadap program Desa Kreatif. 4 kategori ini memiliki cara penanganan yang berbeda-beda. Gambar 4.4 Matriks Analisis Pemangku Kepentingan 1. Manage Closely (Promoters): a) Stakeholder kelompok ini bisa membuat program berjalan. b) Jika mendukung, perlu diperkuat, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan diinformasikan seluruh perkembangan program. c) Jika gagasan dari promoters tidak berjalan, pastikan mereka mengetahui alasannya. d) Jika menentang, perlu dipengaruhi untuk mendukung, salah satunya melalui dialog intensif.
  • 40. - 36 - 2. Keep Satisfied (Latents): a) Stakeholders kelompok ini akan sangat membantu jika berhasil diyakinkan seberapa pentingnya program ini bagi kepentingan mereka sendiri maupun kebaikan yang lebih luas. b) Upaya meyakinkan bisa dengan menunjukkan bagaimana program ini memiliki efek positif pada isu maupun populasi yang sedang menjadi target perhatiannya. c) Perlu didekati dan diberi informasi sebagai upaya untuk memperkuat interest mereka agar berpindah menjadi promoters. 3. Keep Informed (Defenders): a) Stakeholders kelompok ini bisa sangat membantu jika mereka tetap mendapat informasi. b) Keterlibatan mereka di masa datang tidak perlu dikhawatirkan. c) Mereka sering memberikan waktu dan keterampilan ketika mereka perlu upaya untuk bertahan hidup. d) Perlu dipertahankan agar tidak berpindah ke apathetics. 4. Monitor/Minimal Effort (Apathetics): a) Stakeholders kelompok ini tidak peduli terhadap program yang akan dilaksanakan. b) Termasuk stakeholders karena kebetulan menjadi anggota suatu kelompok atau posisinya di komunitas terkait. c) Sebaiknya tidak diganggu, namun baik jika tetap diberi informasi, bisa melalui newsletter. d. MoU Pengembangan Desa Kreatif Antar Stakeholder Setelah semua proses di atas dilakukan dan teridentifikasi, maka program sudah bisa dijalankan berdasarkan potensi yang dipilih dan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan. Maka perlu adanya nota kesepahaman (MoU) antar pemangku kepentingan yang terlibat agar jelas pembagian peran masing-masing dan sinkron dengan kebijakan internal masing-masing pemangku kepentingan. Selain dilakukan pada tahap setelah pemetaan sosial, potensi dan pemangku kepentingan ini, MoU juga bisa dilakukan sebelum proses pemetaan sosial dan potensi yang berarti para pihak telah berkomitmen bekerja sama sejak awal. Pemangku kepentingan yang terlibat minimal terdiri dari 4 pihak yaitu:
  • 41. - 37 - 1. Komunitas kreatif 2. Pemerintah desa 3. Penyandang dana 4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam hal ini penyandang dana dapat berupa perusahaan swasta dan BUMN melalui program CSR nya, pemerintah daerah, Kementerian terkait dan pihak lain yang memungkinkan. Secara detail namun tidak terbatas pada hal-hal berikut peran masing-masing pemangku kepentingan. Tabel 4.4 Usulan Pembagian Peran Antar Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan Peran Komunitas kreatif (dipimpin oleh local champion) ● Subjek utama program Desa Kreatif Pemerintah desa ● Penggerak masyarakat (mobilisator) ● Pengawas program di lapangan Penyandang dana (CSR perusahaan/BUMN, Kementerian, Pemerintah Daerah) ● Penyandang dana ● Penanggung jawab pemetaan sosial dan potensi ● Pendampingan program ● Publikasi dan promosi program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ● Pengampu utama program secara hukum ● Penyandang dana ● Penanggung jawab pemetaan sosial dan potensi ● Pendampingan program ● Publikasi dan promosi program Penyandang dana dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam proses pemetaan sosial dan pendampingannya dapat menunjuk pihak-pihak yang berkompeten dalam program pengembangan Desa Kreatif seperti akademisi dari universitas, lembaga pengembangan masyarakat (community development) atau asosiasi Desa Kreatif. Pembagian peran ini adalah panduan dasar dan tentunya fleksibel bergantung dengan kesepakatan para pemangku kepentingan.
  • 42. - 38 - C. Penguatan Kapasitas Masyarakat Langkah-langkah sebelumnya merupakan tahap persiapan dalam program Desa Kreatif. Setelah selesai semua tahapan persiapan, maka dilanjutkan pelaksanaan program yang dimulai dengan penguatan kapasitas masyarakat (komunitas). Penguatan kapasitas dapat berupa seminar, workshop, training dan atau studi banding dimana dapat dilakukan oleh lembaga community development, akademisi atau asosiasi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan penyandang dana. Pada tahap ini, diperlukan pendampingan yang dilakukan oleh pakar atau asosiasi pelaku usaha kreatif di masing-masing subsektor. Lebih dari itu, diperlukan pula Panduan Teknis yang lebih berfokus pada pendampingan yang berkaitan dengan keunikan karakteristik masing-masing subsektor usaha kreatif yang ada di lokasi tersebut. Beberapa program penguatan kapasitas masyarakat yang dapat dilakukan, antara lain berkaitan dengan: 1. Pengembangan pola pikir (mindset) wirausaha kreatif 2. Success story usaha kreatif 3. Produksi pengetahuan baru dan pelestarian kearifan/budaya lokal untuk mendukung kreativitas yg berkelanjutan 4. Pengembangan produk dan desain 5. Pengembangan model bisnis 6. Manajemen operasional dan SDM 7. Manajemen pemasaran 8. Manajemen administrasi dan keuangan 9. Studi banding ke Desa Kreatif percontohan D. Pengembangan Usaha Kreatif dan Inovasi Produk 1. Pengembangan Usaha Kreatif Melalui proses diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diusulkan dan diputuskan 3 sampai 5 usaha kreatif yang akan dikembangkan di desa berdasarkan potensi desa yang telah dipetakan sebelumnya. Kemudian opsi usaha kreatif ini dibuat pemeringkatan sesuai dengan 3 indikator utama: permasalahan desa yang dapat diselesaikan, potensi desa yang bisa
  • 43. - 39 - dioptimalkan dan peluang pasar. Berikut format tabel pemeringkatan usaha kreatif yang akan dipilih. Tabel 4.5 Pemeringkatan Usaha Kreatif Terpilih No Indikator Usaha Kreatif A B C D E 1 Permasalahan desa yang diselesaikan 1. Ekonomi 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Sosial-budaya 5. Lingkungan 2 Potensi yang dapat dioptimalkan 1. Sumber Daya Manusia 2. Sumber Daya Alam 3. Modal Finansial 4. Modal Infrastruktur 5. Modal Sosial 3 Peluang pasar Total Nilai Jika terdapat beberapa usaha kreatif yang memiliki ranking yang sama tinggi, maka dapat dilakukan sandbox stage, dimana beberapa usaha kreatif tersebut dikembangkan bersamaan selama 3 sampai 6 bulan pertama untuk dilihat manakah yang paling bisa berjalan dan memiliki pasar. Setelah dilakukan evaluasi selama 3 sampai 6 bulan selama melewati sandbox stage, maka dapat dipilih salah satu yang paling potensial. Pengembangan usaha kreatif dilakukan berdasarkan workshop penguatan kapasitas yang telah dilakukan yaitu: ● Pengembangan produk & desain ● Pengembangan model bisnis ● Pembuatan struktur dan job description SDM ● Penyusunan SOP operasional ● Pembuatan strategi pemasaran ● Pembuatan template administrasi dan keuangan
  • 44. - 40 - Pengembangan usaha kreatif dilakukan dalam kurun waktu maksimal 2 tahun yang diharapkan produk kreatif telah memenuhi minimal karakteristik produk dalam Desa Kreatif tahap produktif. Berikut contoh timeline pengembangan usaha kreatif: Gambar 4.5 Timeline Pengembangan Usaha Kreatif 2. Inovasi Produk Kreatif Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial16. Jika sebuah Desa kreatif telah memasuki fase produktif, maka pengembangan produk tidak lagi mulai dari nol, melainkan memberikan inovasi pada produk kreatif yang telah ada. Terdapat 4 jenis inovasi produk yang bisa dilakukan yaitu Invensi (penemuan), Ekstensi (pengembangan), Duplikasi (penggandaan), Sintesis17. a. Penemuan Penemuan merupakan proses untuk menciptakan produk yang benar- benar baru. Kebaruan merupakan salah satu ciri produk kreatif yang 16 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 17 Morris, Michael H., Donald F. Kuratko, and Jeffrey G. Covin. Corporate Entrepreneurship & Innovation: Entrepreneurial Development within Organizations. 3d ed. Mason, OH: South-Western, 2011.
  • 45. - 41 - hendaknya bisa dilakukan terus menerus. Sebagai contoh desa kreatif wisata film yang ada di Gamplong, Sleman, Yogyakarta merupakan sebuah penemuan jasa yang bisa dibilang baru di Indonesia. Gambar 4.6 Desa Kreatif Wisata Film Gamplong Sebagai Contoh Inovasi Penemuan Desa Gamplong yang juga merupakan desa percontohan Kemenparekraf dalam menyusun panduan ini adalah sebuah desa wisata yang dikenal khas dengan industri kain tenun. Secara formal, Desa Gamplong baru dikukuhkan menjadi desa wisata sejak tahun 2005, meskipun penghasil kerajinan tenun sudah ada sejak tahun 1950-an. Saat ini desa Gamplong dikenal dengan desa wisata studio film alam setelah dipakai sebagai tempat syuting film Bumi Manusia dan dikunjungi hingga 3000 orang per hari. b. Pengembangan Inovasi dengan kategori pengembangan berarti produk yang dimiliki sebelumnya oleh kelompok usaha kreatif, kemudian terdapat bagian- bagian dari produk tersebut yang diberikan sentuhan-sentuhan baru. Inovasi pada kemasan produk dapat dikategorikan jenis inovasi ini.
  • 46. - 42 - Banyak sekali usaha kreatif yang juga berawal dari desa yang akhirnya berhasil di pasaran karena inovasi pada kemasan ini seperti produk Javara dan Sipetek. Gambar 4.7 Contoh Inovasi Pada Kemasan Produk Javara dan Sipetek c. Duplikasi Bisa juga disebut dengan modifikasi, dimana inovasi ini melakukan replikasi kreatif atas produk yang telah ada di pasaran. Modifikasi rengginang, makanan khas Jawa Barat yang sejak dahulu hanya memiliki satu varian original menjadi berbagai varian coklat, keju, matcha dan sebagainya termasuk kategori inovasi duplikasi. Gambar 4.7 Inovasi Rengginang Keju Milik Desanesia Sumber gambar : Icha Khairisa
  • 47. - 43 - d. Sintesis Sintesis merupakan menggabungkan atau mengkombinasikan produk- produk yang sudah ada sehingga tercipta sebuah produk yang baru. Produk mie instan dengan rasa rendang atau soto lamongan misalnya, merupakan contoh inovasi dengan metode sintesis ini. 3. Penguatan Aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam memperkuat produk kreatif di suatu Desa Kreatif, maka diperlukan adanya penguatan aspek Hak Kekayaan Intelektual atas produk kreatif yang dikembangkan. Penguatan ini dapat dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah maupun lembaga non-pemerintah setempat. Dalam perspektif Kreasi, Proteksi dan Komersialisasi/ Utilisasi, maka aktivitas penguatan HKI ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian terintegrasi dari penguatan dan pengembangan usaha kreatif di Desa Kreatif. E. Penguatan Kelembagaan Kelembagaan Desa Kreatif haruslah dipimpin oleh seorang local champion yang juga merupakan penggerak pada komunitas kreatif yang ada di desa. Hal ini agar proses pengembangan Desa Kreatif dapat lebih efektif dan efisien. Kelembagaan Desa Kreatif bisa berevolusi dari sebuah lembaga informal seperti komunitas menjadi semi formal seperti gabungan kelompok tani (gapoktan) hingga lembaga formal seperti BUMDes atau Koperasi dan lembaga formal berstandar internasional seperti Perseroan Terbatas (PT). Kelembagaan ini dipilih bergantung pada kebutuhan dan tipologi Desa Kreatif tersebut pada saat itu. Berikut opsi kelembagaan yang bisa dipilih: Tabel 4.6 Opsi Kelembagaan Desa Kreatif Berdasar Tipologi Desa Tipologi Desa Kreatif Opsi Kelembagaan Desa Kreatif - Inisiatif ● Komunitas ● Perorangan (local champion) ● Kelompok informal
  • 48. - 44 - Desa Kreatif - Produktif ● Gapoktan ● Menginduk pada kelembagaan non ekonomi dibawah Desa (LPM, PKK, dll) Desa Kreatif - Inovatif ● BUMDes ● Koperasi ● CV ● PT Desa Kreatif - Berkelanjutan ● BUMDes dan PT ● Koperasi dan PT ● PT F. Penguatan Infrastruktur 1. Infrastruktur Fisik Ketika Desa Kreatif sudah mulai memasuki fase produktif, beberapa infrastruktur fisik juga harus mengikuti. Kebutuhan utama adalah untuk transportasi baik pengiriman produk maupun transportasi pengunjung. Fasilitas publik lain seperti toilet umum, penginapan, tempat makan juga menjadi penting ketika Desa Kreatif mulai dikunjungi dan mengarah pada desa wisata. Bagaimanapun kebutuhan infrastruktur fisik perlu didiskusikan kembali antara pemangku kepentingan, termasuk pendanaannya akan darimana karena tentu membutuhkan modal yang cukup besar. 2. Infrastruktur Digital Infrastruktur digital saat ini sangat penting terutama untuk komunikasi dan pemasaran secara digital. Desa kreatif yang inovatif harus bisa memasarkan produknya secara digital, oleh karena itu beberapa kebutuhan harus dipenuhi seperti: ● Koneksi internet yang memadai ● Website Desa Kreatif ● Fasilitas wifi bagi pengunjung ● Sarana kelistrikan penunjang
  • 49. - 45 - G. Sistem Pengembangan Berkelanjutan Pendanaan dari pemerintah, swasta maupun sumber pendanaan lain tentu bukan sumber yang bisa terus-menerus bisa dikeluarkan untuk sebuah desa. Begitu juga dengan pendampingan dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu Desa Kreatif perlu merencanakan exit strategy dimana Desa Kreatif dapat terus berkelanjutan dan berkembang tanpa harus dibantu lagi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kementerian lain, pemerintah daerah atau CSR perusahaan swasta dan BUMN. Berikut beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk pengembangan Desa Kreatif yang berkelanjutan: 1. Penerapan konsep social entrepreneurship Social entrepreneurship selain dikelola dengan profesional layaknya sebuah perusahaan, juga mensyaratkan bahwa sebagian besar keuntungan dari usaha haruslah dikembalikan lagi untuk pengembangan usaha demi mencapai visi sosial yang dicita-citakan. Dengan penerapan konsep ini berarti pengurus Desa Kreatif hanya boleh mengambil keuntungan bagi pribadi secukupnya saja dan sebagian besar keuntungan digunakan untuk pengembangan Desa Kreatif secara berkelanjutan. Jika opsi ini yang akan diambil, maka harus dijabarkan dengan jelas saat pendirian badan hukum baik BUMDes, koperasi, CV, PT atau yang lain bahwa perusahaan berkomitmen menerapkan konsep social entrepreneurship ini. Grameen Bank di Bangladesh merupakan salah satu contoh usaha kreatif bidang jasa yang menerapkan konsep Social entrepreneurship ini dan telah dikenal diseluruh dunia. Gambar 4.7 Kegiatan Grameen Bank di Bangladesh
  • 50. - 46 - 2. Pengembangan menjadi desa wisata kreatif Desa wisata membuka peluang adanya penghasilan dari sektor pariwisata di samping sektor produk atau jasa kreatif yang menjadi sumber penghasilan utama Desa Kreatif. Jika sebuah Desa Kreatif telah berevolusi menjadi desa wisata, maka diharapkan mampu mandiri secara finansial. Tidak semua Desa Kreatif harus menjadi desa wisata, namun adanya pengunjung yang datang tentunya akan meningkatkan pemasaran dan pendapatan Desa Kreatif itu sendiri. Selain desa Gamplong, desa Pentingsari di Yogyakarta juga merupakan contoh Desa Kreatif yang akhirnya menjadi desa wisata, bahkan diakui dunia menjadi 1 dari 4 desa di Indonesia yang menjadi bagian dari 100 desa tujuan wisata berkelanjutan dunia.18 Selain alamnya yang dekat dengan gunung merapi, tarian, budaya dan berbagai kesenian gamelan Jawa merupakan daya tarik sendiri bagi wisata Desa Pentingsari. Gambar 4.7 Salah Satu Kegiatan Wisata di Desa Pentingsari Sumber gambar: desawisatapentingsari.com/galeri-foto/ 3. Menjalin mitra strategis Sebagaimana perusahaan pada umumnya, untuk menjadi sebuah usaha yang berkelanjutan perlu menjalin kerjasama strategis dengan pihak-pihak 18 https://travel.kompas.com/read/2019/10/29/131500127/4-desa-wisata-indonesia-masuk-100-besar-destinasi-berkelanjutan-dunia
  • 51. - 47 - lain, seperti misalnya kerjasama strategis dengan platform e-commerce untuk pemasaran produk, kerjasama dengan startup financial technology dan lembaga perbankan untuk pembiayaan dan modal pengembangan dan berbagai mitra lainnya. Disini tugas bagi lembaga pendamping dan kementerian serta CSR perusahaan untuk membuka jaringan dan menghubungkan Desa Kreatif dengan mitra-mitra tersebut. Platform pertanian seperti TaniHub sudah melakukan ini dengan berbagai mitranya di desa-desa dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk bermitra serupa.
  • 52. - 48 - BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI A. Pengertian Suatu program dikatakan berhasil bilamana rencana yang ditentukan sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan. Untuk menentukan hal ini maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi demi menjaga agar program berjalan dengan semestinya dan demi program terus berkembang menjadi lebih baik kedepannya. UNESCO Regional Office for Education in Asia mengartikan monitoring sebagai upaya yang dilakukan secara rutin dalam proses identifikasi pelaksanaan terhadap berbagai komponen program sesuai dengan apa yang telah direncanakan, kemajuan dalam mencapai tujuan, dan waktu pelaksanaan yang telah dijadwalkan. Sedangkan Suherman (1988) dalam Daman (2012:3), menjelaskan monitoring merupakan suatu kegiatan mengikuti perkembangan program secara mantap dan terus menerus atau teratur. Sehingga pengertian monitoring merupakan suatu kegiatan yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat capaian terhadap komponen yang telah direncanakan, kemajuan dan perkembangan program, dan waktu pelaksanaan program. Menurut Sukartawi (1995:10) menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses penilaian terhadap objek dan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilannya, dengan tujuan untuk membuat keputusan untuk program mendatang. Evaluasi merupakan sebuah proses penyediaan informasi tentang sejauh mana keberhasilan suatu program, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan waktu ke waktu, yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan. Sehingga berdasarkan pengertian di atas, maka evaluasi merupakan proses penilaian terhadap suatu kegiatan untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan dan keberhasilannya dengan indikator tertentu yang hasilnya nanti dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan program di waktu mendatang. Sehingga dengan penjelasan di atas, monitoring dan evaluasi merupakan proses yang sangat penting untuk program dan pengembangan Desa Kreatif untuk kedepannya. Harapannya, Desa Kreatif dapat menjadi titik awal bangkitnya
  • 53. - 49 - ekonomi nasional desa, melalui terobosan ekonomi digital, serta menarik investasi masyarakat secara berkelanjutan. B. Manfaat Kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan desa ekonomi kreatif memiliki beberapa indikator dalam pelaksanaannya yang dapat memberikan fungsi. Beberapa fungi yang dapat diberikan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah: 1. Ketaatan (compliance), monitoring dan evaluasi secara langsung menentukan ketaatan pihak administrasi yang terlibat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan melalui panduan yang telah ada. 2. Pemeriksaan (auditing), monitoring dan evaluasi melihat bagaimana ketepatan sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu telah sesuai dan telah mencapai mereka ataupun belum. 3. Laporan (accounting), monitoring dan evaluasi menghasilkan informasi yang dapat membantu menghitung perubahan sosial sebagai hasil dari pengembangan Desa Kreatif dari waktu ke waktu 4. Penjelasan (explanation), monitoring dan evaluasi menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. 5. Publikasi (publication), monitoring dan evaluasi menghasilkan data dan informasi yang nantinya dapat dibagikan kepada khalayak umum. Hal ini sekaligus merupakan akuntabilitas daripada proses pengembangan yang telah dilaksanakan. C. Prinsip Dalam upaya pemantauan pengembangan Desa Kreatif, terdapat beberapa prinsip yang harus dilaksanakan, yakni: 1. Transparansi dalam proses pelaksanaan 2. Kesetaraan dan inklusivitas untuk berpartisipasi 3. Akuntabilitas kepada seluruh stakeholder/ pemangku kepentingan
  • 54. - 50 - 4. Aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum. 5. Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang menjamin keberlanjutan kegiatan dan dampak positif dari kegiatan Beberapa prinsip di atas adalah prinsip yang menjadi prioritas, dengan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Good Corporate Governance versi The United Nation Development Program (UNDP). Selain itu, terdapat tambahan aspek spesifik yang seharusnya menjadi unsur penting dalam pengembangan Desa Kreatif: 1. Berorientasi manfaat dan penguatan dampak ekonomi Pengurangan kemiskinan, Desa Kreatif harus sesuai dengan tujuan awal yakni bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan kemandirian masyarakat yang akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan. Pariwisata berbasis masyarakat diakui sebagai pemecah dan pengurangan kemiskinan karena menggunakan potensi lokal yang dimiliki untuk perbaikan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. 2. Kreatif Dalam proses pengembangan Desa Kreatif maka jelas bahwa kreatif disini dibutuhkan oleh masyarakat dalam implementasi atau pelaksanaan program. Hal ini berkenaan bahwa desa Desa Kreatif merupakan komunitas atau masyarakat yang tinggal di suatu wilayah administratif yang saling berinteraksi dan melakukan aktivitas kreatif dalam rangka menciptakan produk/karya/jasa kreatif. 3. Inklusivitas Seperti yang kita tahu Desa Kreatif terdiri dari berbagai komponen yang bergabung dan saling terkait satu dengan yang lain. Inklusifitas di sini berarti bahwa pemantauan dan evaluasi memberikan kesempatan sama dan setara yang melibatkan berbagai komponen yang ada terlepas dari latar belakang yang dimiliki baik itu ras, budaya, agama, etnik, dan lainnya. Pelibatan ini perlu dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang
  • 55. - 51 - disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing serta didukung komunikasi dan publikasi informasi secara merata. D. Instrumen Instrumen evaluasi dan pemantauan merupakan sebuah alat yang digunakan dalam mencapai tujuan dan menjalankan tugas secara efektif dan efisien19 terhadap program Pengembangan Desa Kreatif. Penyusunan instrumen evaluasi Desa Kreatif, dilakukan dengan mengidentifikasikan karakteristik Desa Kreatif yang ada serta menjabarkan indikator yang ada. Pada tahap awal, perlu dilakukan upaya identifikasi program melingkupi: 1. Perencanaan dan Analisa Pada tahap ini, perlu dijelaskan mengenai analisa yang mendasari sebuah perencanaan program atau inisiatif yang hendak dilakukan. 2. Tujuan Perlu diperjelas mengenai tujuan yang hendak dicapai atas hasil analisa sebelumnya, dimana tujuan dapat mengacu pada Orientasi/ Dampak yang dijelaskan di Bab 2.6. 3. Sasaran/ Indikator Tujuan yang sudah ditetapkan perlu diperjelas mengenai target indikatif yang hendak dicapai. Indikator ini diupayakan merupakan indikator kuantitatif yang diterapkan atas program, mengacu pada Bab 2.6 4. Program atau Inisiatif (menjelaskan mengenai aktivitas yang dilakukan) Bagian ini menjelaskan tentang detail implementasi deskriptif atas rangkaian program yang telah dilaksanakan atau dijalankan. 5. Hasil atau Luaran Bagian ini menjelaskan tentang luaran yang dihasilkan dari program yang telah dilaksanakan. 19 Arikunto, Suharsimi (Ed). 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
  • 56. - 52 - Tabel 5.1 Format Pemantauan & Evaluasi Desa Kreatif Indikator Inisiatif (1) Produktif (2) Inovatif (3) Berkelanjutan (4) Nilai Produk Pemasaran SDM Pendampingan dan Kolaborasi Kelembagaan Infrastruktur Teknologi Digital Finansial Monitoring dilakukan dalam jangka waktu paling lambat setiap 6 bulan selama keberlangsungan program pengembangan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan pada masa akhir pendampingan dan paling lambat setiap 2 tahun setelah pendampingan selesai untuk melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan Desa Kreatif pasca pendampingan. Hasil evaluasi ini juga akan menjadi dasar dalam kategorisasi tipologi Desa Kreatif dimana indeks rata-rata < 1,5 dikategorikan Desa Kreatif inisiatif, indeks rata-rata 1,5 – 2,5 dikategorikan desa produktif, indeks rata-rata 2,5 – 3,5 dikategorikan desa inovatif dan indeks rata-rata > 3,5 dikategorikan desa berkelanjutan.
  • 57. - 53 - E. Proses Gambar 5.1 Proses Pemantauan dan Evaluasi Proses pemantauan dan evaluasi merupakan suatu hal yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain waktu, pada monitoring dilakukan terus menerus atau terjadwal misal beberapa kali dalam satu bulan sedangkan evaluasi hanya pada saat setelah program selesai atau pada akhir program. Perbedaan dalam konteks apa yang diukur, jika monitoring adalah proses, kegiatan, dan kondisi. Sedangkan dalam evaluasi merupakan dampak jangka panjang program yang telah dilaksanakan. Hal ini yang akan diimplementasikan terhadap keberlangsungan program baik dalam proses perencanaan program selanjutnya proses implementasi atau pelaksanaan program, dan terakhir adalah tujuan program. Proses pemantauan menggunakan beberapa metode. Metode pemantauan dan evaluasi dapat menggunakan angket, wawancara, FGD dan observasi. Tahap perencanaan merupakan tahap persiapan untuk mengidentifikasikan hal-hal yang akan dipantau, dalam tahap ini berbicara mengenai indikator yang akan dipakai dalam proses pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan, pemantauan berguna untuk mengukur ketepatan perencanaan dengan implementasi program dengan menggunakan standar variabel yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Tahap tujuan atau pelaporan, merupakan proses penentuan apakah pelaksanaan program memenuhi standar yang telah ditentukan dan mengukur standar yang harus dicapai dan belum tercapai, yang nantinya akan ditindaklanjuti untuk pembuatan laporan program. Pada akhirnya hasil dari proses pemantauan dan evaluasi ini adalah data yang akan digunakan untuk keberlangsungan program selanjutnya. F. Pemberian Penghargaan Untuk mendorong adanya kemajuan dalam bidang pengembangan Desa Kreatif di Indonesia, pemerintah memiliki berbagai macam cara. Salah satu contoh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang diselenggarakan oleh KLH
  • 58. - 54 - sejak tahun 1995 yang nantinya akan diberikan penghargaan. Penghargaan merupakan insentif yang berkaitan antara bayaran atas dasar dalam peningkatan produktivitas para karyawan dalam mencapai keunggulan yang kompetitif (Simamora, 2005). Sehingga tujuan dari penghargaan adalah demi meningkatkan produktivitas, efektivitas dari lembaga atau institusi. Selain itu dengan adanya penghargaan maka akan timbul rasa bangga akan program yang dimiliki sehingga produktivitas akan terjaga dan meningkat. Sehingga diharapkan pemberian penghargaan ini dapat diadaptasi dalam pengembangan Desa Kreatif untuk mendorong peningkatan produktivitas, dan efektivitas dalam pengembangan Desa Kreatif yang ada di Indonesia untuk terus maju. Adapun standar penghargaan yang diajukan adalah sebagai berikut: 1. Desa kreatif aplikasi 2. Desa kreatif arsitektur 3. Desa kreatif desain interior 4. Desa kreatif desain komunikasi (DKV) 5. Desa kreatif desain produk 6. Desa kreatif fashion 7. Desa kreatif film animasi dan video 8. Desa kreatif fotografi 9. Desa kreatif kerajinan tangan (kriya) 10. Desa kreatif kuliner 11. Desa kreatif musik 12. Desa kreatif penerbitan 13. Desa kreatif pengembangan permainan 14. Desa kreatif perikanan 15. Desa kreatif seni pertunjukkan 16. Desa kreatif seni rupa 17. Desa kreatif TV dan Radio Standar penghargaan di atas diambil dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Tujuh belas standar penghargaan Desa Kreatif tersebut diberikan secara umum kepada Desa Kreatif yang ada di Indonesia yang nantinya akan dibagi menjadi 3 kategori yakni: 1. Gold 2. Silver 3. Bronze
  • 59. - 55 - BAB VI CONTOH STUDI KASUS A. Studi Kasus Desa Gamplong, Sleman, Yogyakarta Gambar 3.4 Studio Alam Desa Kreatif Gamplong Desa Gamplong bertempat di Dukuh Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Sejak dahulu, masyarakat Desa Gamplong memiliki keahlian menenun dari berbagai macam bahan seperti akar alam, serabut padi, rotan dan lainnya. Para wisatawan dapat mengunjungi tempat ini untuk belajar menenun sekaligus mengelola bahan alam yang ada di tempat asal contohnya, pengunjung dari daerah Aceh menggunakan bahan kelapa, dari Bengkulu menggunakan eceng gondok bahkan dari Papua menggunakan rumput. Selain itu, mereka pun dapat memanfaatkan fasilitas homestay di rumah warga yang memang disediakan agar para wisatawan dapat menginap dan mengunjungi destinasi lain di Desa Gamplong. Pengembangan destinasi kreatif lainnya yaitu Gamplong Studio Alam yang diinisiasi Bapak Bagor, penduduk asli Desa Gamplong. Beliau mengembangkan sebuah lahan seluas 2,5 Hektar menjadi kawasan lokasi serbaguna yang dapat digunakan untuk lokasi pengambilan gambar perfilman, penyewaan properti, wahana rekreasi, destinasi wisata, dan lainnya. Jumlah pengunjung harian dapat mencapai 3.000 orang sedangkan ketika masa pandemi mencapai 700 orang. Sejak berdirinya Tahun 2017, Desa Gamplong mulai dikenal masyarakat sebagai Mini Hollywood nya Indonesia. Beberapa film menggunakan Studio Alam Gamplong sebagai lokasi syuting diantaranya; Habibie dan Ainun 3, Sultan Agung: The Untold Love Story, Gatot Kaca, Bumi Manusia dan lain-lain. Beberapa bangunan berlatar belakang kota tua, kolonial, kerajaan menjadi spot favorit pengunjung untuk
  • 60. - 56 - berfoto. Studio Alam Gamplong pernah mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata terbersih dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Destinasi ini semakin dikenal dengan kedatangan Presiden Joko Widodo pada 15 Juli 2018 dalam acara penyerahan set film Sultan Agung yang disponsori BRA Moeryati Soedibyo dan dipromosikan Sutradara Hanung Bramantyo. Kolaborasi pelaku kreatif dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci sukses pengembangan Desa Kreatif Gamplong. Kolaborasi pelaku kreatif dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci sukses pengembangan Desa Kreatif Gamplong. Gambar 3.5 Lokasi Film Bumi Manusia di Studio Alam Gamplong Pembagian peran yang dilakukan dalam pengembangan Desa Kreatif di Desa Gamplong adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Pembagian Peran dan Dukungan Pemangku Kepentingan di Desa Gamplong No. Kelompok Lembaga Bentuk Dukungan 1 Masyarakat Setempat Paguyuban Kerajinan Tegar Menyediakan area berbelanja produk kerajinan tenun Menjual hasil kerajinan tenun di area Gamplong Studio Alam Paguyuban Pedagang Menjual dagangan di area studio alam Kelompok Sepak Bola Menarik penonton Sepak Bola mengunjungi Gamplong Studio Alam 2 Pemerintah Pemerintah Desa Membantu mengurus perizinan tanah yang akan digunakan
  • 61. - 57 - Membuat kesepakatan dengan masyarakat desa terkait implementasi Studio Alam Gamplong Pemerintah Daerah Menjadikan Gamplong Studio Alam tempat berlangsungnya berbagai acara yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah Memberikan pelatihan model produk kerajinan kekinian kepada pengrajin di Desa Gamplong Memberikan pelatihan kompetensi kewirausahaan di bidang kerajinan, keterampilan, pengenalan industri film Pemerintah Pusat Peresmian set lokasi film dan sosialisasi destinasi wisata kreatif Desa Gamplong oleh Bapak Presiden Joko Widodo Instruksi pelebaran jalan utama menuju Desa Gamplong Kunjungan dan penetapan Desa Gamplong sebagai Desa Kreatif percontohan 3 Lembaga Publik/Swasta (terlibat langsung dalam industri pariwisata) Biro Perjalanan Digital Merekomendasikan Desa Gamplong kepada afiliasi Travel Agent Biro Perjalanan Digital Merekomendasikan Desa Gamplong sebagai destinasi wisata di Yogyakarta BUMN Merekomendasikan Desa Gamplong sebagai destinasi wisata pada pesawat dengan rute Yogyakarta 4 Lembaga Publik/Swasta (tidak terlibat langsung dalam industri pariwisata) CSR Bank BUMN Penyelenggaraan kegiatan perusahaan di Studio Alam Gamplong; Penyerahan paket sembako kepada masyarakat Desa Gamplong CSR Bank Daerah Penanaman pohon di sekitar wilayah Studio Alam Gamplong CSR BUMN Penyerahan dana hibah operasional sebesar Rp 1.000.000,00
  • 62. - 58 - 5 Lembaga Nirlaba Klub Mobil Mengadakan kegiatan komunitas di Desa Gamplong Komunitas Sepeda Sego Segawe 6 Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan yang Bermitra Mengadakan Kursus Perfilman Perguruan Tinggi Magang, PKL dan Penelitian dengan objek studi Desa Gamplong B. Studi Kasus Desa Mustika, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Deskripsi kondisi umum desa Desa Mustika terletak di Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Mustika terdiri dari dusun satu yang dihuni oleh suku Bali sebagai pusat kesenian, dan dusun dua yang dihuni oleh suku Jawa atau muslim sebagai pusat ekonomi kreatif. Desa Mustika terkenal akan budaya masyarakatnya yang masih kental. Berbagai atraksi budaya dan adat, seperti tarian, musik tradisional, nyanyian, hingga tempat peribadatan bisa ditemukan di desa ini. Tak jarang Desa Mustika dimiripkan dengan suasana di Bali. Gotong-royong yang erat antara masyarakat setempat menghasilkan berbagai macam produk lokal, salah satunya cemilan stik daun kelor. Produk unggulan ini semakin berkembang di tengah pandemi Covid-19 karena khasiatnya yang baik untuk imunitas tubuh. Sumber daya Desa Mustika ini berasal dari sumber daya manusianya yang sangat solid dan semangat gotong royong. Deskripsi kondisi geografis Desa Mustika merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan total luas wilayah 1.643 Ha. Mayoritas lahan merupakan perkebunan sawit dan sebagian lainnya dimanfaatkan masyarakat desa untuk menanam berbagai macam tanaman hortikultura. Deskripsi kondisi demografis Penduduk Desa Mustika berjumlah 1.467 yang terdiri dari dua dusun dan 10 RT. Mayoritas penduduk berasal dari Bali dan Jawa dan Suku Banjar. Agama yang dianut masyarakat desa adalah Islam dan Hindu dengan pemetaan wilayah Dusun I mayoritas ditempati Umat Hindu sedangkan Dusun II ditempati Umat Muslim Deskripsi kondisi sosial-budaya Masyarakat Desa Mustika memiliki budaya gotong royong dan toleransi antarumat beragama yang baik. Seluruh elemen masyarakat baik pemuda maupun orang tua terlibat di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
  • 63. - 59 - No Kelompok Lembaga Bentuk Dukungan 1. Masyarakat Setempat Masyarakat Suku Bali Menyediakan atraksi berbasis kebudayaan dan adat Bali (musik tradisional, tarian, jasa ukir kayu dan semen) Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Pelestarian tarian dan nyanyian untuk acara keagamaan Persatuan Anak Muda Hindu (Peradah) Menyediakan atraksi kebudayaan tari dan musik; Menyelenggarakan bazar sosial Remaja Masjid Menyelenggarakan perayaan acara besar Islam Organisasi Perempuan (PKK) Menyediakan produk kerajinan tangan; Menyediakan produk olahan makanan dan jamu herbal (saset, simplisia, dan cair); Budidaya ikan air tawar; Budidaya ayam potong; Pengelolaan kebun Organisasi Profesi Petani Kebun Penanaman kopi Koperasi (KUD “Panutan Jaya”) Dukungan finansial BUMDes Menampung hasil panen ikan air tawar; Menjalankan usaha jasa angkutan kelapa sawit, simpan pinjam, dan pembuatan pupuk kompos 2. Pemerintah Pemerintah Desa Dukungan finansial dengan APBDesa; Pengembangan UMKM dan BUMDes; Mendukung budidaya ikan air tawar, ayam potong, ayam petelur, telur puyuh, jamur tiram, serta pengadaan Gerakan Menanam Sayuran dan Toga; Pemberian satu kelompok ikan, kolam dan bibit untuk setiap RT; Pengadaan alat-alat kesenian; Penataan pembangunan infrastruktur pariwisata desa;
  • 64. - 60 - Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga Pemerintah Daerah Mengadakan pelatihan olahan ikan; Mengadakan pelatihan ketahanan pangan; Menyediakan rumah bibit Dinas Pariwisata Mengadakan pelatihan promosi 3 Lembaga Publik/Swasta (tidak terlibat langsung dalam industri pariwisata) CSR Perusahaan Pengepakan dan pemasaran produk UMKM; Pemasaran hasil panen ikan air tawar dan ayam potong; Pemberian Bibit TOGA (Tanaman Obat Keluarga); Pemberian bibit kopi; Kerjasama pemetaan sosial KUR Bank BUMN Fasilitas untuk budidaya kambing Travel Transportasi E-Commerce Pelatihan manajemen toko daring 4 Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Pemetaan sosial desa
  • 65. - 61 - Identifikasi permasalahan desa Jenis Permasalahan Deskripsi Masalah Ekonomi ● Tidak terdapat pasar harian sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa ● Pemasaran produk ke luar daerah belum efektif karena tidak adanya kurir jasa pengiriman yang dekat dengan wilayah desa Masalah Kesehatan ● Hipertensi ● Asam Urat ● Nyeri Persendian Adalah penyakit yang paling sering diderita masyarakat desa menurut data dari puskesmas Masalah lingkungan ● Tidak terdapat TPA, sampah masih dibakar ● Kualitas air kurang bersih Identifikasi potensi ekonomi kreatif Jenis Potensi Bentuk Potensi Subsektor Ekonomi Kreatif Terkait Sumber Daya Manusia 1. Pengrajin Ukiran 1.Kerajinan Tangan 2.Seni Pertunjukan 3.Musik 2. Pemain Gamelan 3. Penari Adat Sumber Daya Alam 1. Tumbuhnya aneka tanaman obat dan hortikultura (talas, kelor, singkong, kopi, jahe, dll) 2. Memiliki lahan sawit yang luas 3. Memiliki spot strategis untuk melakukan berbagai macam budidaya (ikan, lebah, magot, dll) 1. Kuliner Modal Finansial 1. BUMDes 2. Koperasi Unit Desa 3. Dana Desa 4. CSR Perusahaan Modal Infrastruktur 1. Memiliki Pura Beji yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dan tempat ibadah bagi warga Hindu sekitar Desa 2. Jalan utama desa cukup baik 1. Arsitektur Modal Sosial 1. Semangat gotong royong tinggi 2. Kelestarian budaya terjaga 3. Interaksi masyarakat harmonis
  • 66. - 62 - Identifikasi Penggerak Lokal (Local Champion) No Nama Penggerak Peran Komunitas Kreatif Terkait Nomor Kontak 1. I Gusti Putu Wika Awan Ketika terdapat masalah beliaulah yang menengahi, baik dengan aspirasi saran dan lain- lain. (Lebih ke kesenian) Tokoh masyarakat dusun 1 dan kelompok seni (Seni Merdu Suara) - 2. Putu Aditya Putra Sebagai kepala dusun yang ada di bawah kepala desa. Dalam pemerintahan, bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat, untuk nanti disetorkan /diselesaikan di tingkat desa. Dalam pemberdayaan, menggerakkan masyarakat untuk program menanam sayuran toga tiap rumah. (pelaksana program di lapangan) Kelompok Tani - 3. Ibu Sartika Putri Menggerakkan Ibu-ibu rumah tangga dalam kegiatan pembuatan produk olahan kreatif. Selain itu berperan di bidang kesehatan, sebagai pelaksana program kesehatan seperti posyandu, dan PKK. Ketua PKK - 4. Ibu Hidayah Berperan menggerakkan semua penjualan olahan seperti keripik dan lain-lain dalam kegiatan posyandu. Ketua UP2K Permata - 5. Ibu Nafisah Penggerak program produk jamu herbal. Ketua Posyandu Balita, Ketua Dasa Wisma, Ketua Asma Toga - 6. Mbak Mutikah Penggerak minuman segar herbal. Selain itu beliau berperan sebagai sektor fungsi posyandu ketahanan pangan. Sekretaris Pokja 2 -
  • 67. - 63 - Identifikasi Kelompok Usaha Kreatif No Indikator Usaha Kreatif Olahan Keripik (Daun Kelor, Talas, dll) Jamu Herbal Aneka Sambal Budidaya Ikan Air Tawar Madu Ketutut Budidaya Maggot Tarian Adat Jegog Pupuk Kompos 1 Permasalahan desa yang diselesaikan 1. Ekonomi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2. Pendidikan 3. Kesehatan ✓ ✓ ✓ 4. Sosial-budaya ✓ ✓ ✓ 5. Lingkungan ✓ ✓ ✓ 2 Potensi yang dapat dioptimalkan 1. Sumber Daya Manusia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2. Sumber Daya Alam ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3. Modal Finansial ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4. Modal Infrastruktur ✓ ✓ ✓ 5. Modal Sosial ✓ ✓ ✓ ✓ 3 Peluang pasar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Total 7 8 6 7 8 5 6 6 Ranking 2 1 5 4 3 8 7 6
  • 68. - 64 - Rencana Pengembangan Desa Mustika memiliki letak geografis yang kondusif guna pengembangan produk pertanian dan hortikultura. Pupuk kompos yang berasal dari dedaunan, sisa sayuran dan buah- buahan, kotoran hewan ternak mudah ditemukan di wilayah desa. Produk pupuk kompos memberikan nutrisi pada media tanam komoditas hortikultura. Selanjutnya, hasil dari komoditas hortikultura diolah menjadi produk organik jamu yang dapat dikonsumsi juga menjadi bahan pembuatan pakan ayam. Dengan demikian terbentuk rantai penciptaan nilai tambah dari produk kreatif yang dihasilkan. Keseluruhan produk kreatif memiliki manfaat terhadap produksi lain. Oleh karena itu, Desa Mustika dapat mengembangkan salah satu subsektor ekonomi kreatif di bidang kuliner dengan local brand: “Desa Kreatif Produk Ramah Lingkungan (Eco-Friendly)” Penanaman Komoditas Hortikultura Budidaya Ayam Potong Pupuk Kompos Hasil komoditas Hortikultura Pengolahan Produk Organik
  • 69. - 65 - Peran Pemangku Kepentingan Berikut ini merupakan poin partisipasi yang dapat dilakukan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan tingkat pengembangan desa kreatif Indikator Masyarakat Desa Lembaga Pendidikan Perusahaan (CSR) Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat produk Membuat produk unggulan inovatif yang memiliki jangkauan pasar yang luas Melakukan sertifikasi produk unggulan secara berkala (PIRT, Halal, dll) Memberikan referensi kemasan produk yang ramah lingkungan Melakukan pendampingan dalam proses sertifikasi produk unggulan desa Mensosialisasikan produk unggulan desa melalui kanal informasi Pemerintah Daerah Memberikan informasi produk kuliner yang memiliki peluang ekspor Mengundang Asosiasi Desainer Produk Indonesia untuk memberikan masukan dalam pengembangan produk unggulan desa Pemasaran Mengikuti pelatihan pemasaran produk menggunakan media digital (e- commerce) secara daring Memberikan pelatihan pembuatan website dan optimalisasi pemasaran digital kepada masyarakat desa Membantu logistik pemasaran produk kepada konsumen di luar wilayah lokal Memberikan insentif kepada perusahaan penyedia jasa pengiriman barang untuk membuka cabang di daerah yang terjangkau -
  • 70. - 66 - SDM Menentukan SDM unggulan desa baik secara manajemen usaha maupun pengembangan produk - Melakukan kaderisasi pada SDM unggulan desa yang tercantum dalam exit strategy perusahaan Memberikan pelatihan pembuatan produk inovatif yang dibutuhkan pasar kepada masyarakat desa - Pendampingan dan Kolaborasi - Menjadikan Desa Mustika sebagai objek penelitian di bidang Ekonomi Kreatif Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan NGO di bidang ekonomi kreatif Melakukan monitoring secara berkala untuk mengetahui perkembangan program desa kreatif di Desa Mustika - Infrastruktur Mengajukan proposal pengadaan fasilitas internet di wilayah strategis desa - Memberikan asistensi pembuatan proposal pengajuan fasilitas internet Melakukan pemasangan fasilitas publik berupa internet gratis di tingkat Kecamatan Merekomendasikan Desa Mustika menjadi penerima Program Internet Desa Teknologi Digital Membuat katalog produk unggulan desa dalam website khusus sebagai media sosialisasi dan pemasaran - - Memberikan dana hibah pengembangan UMKM khususnya pada produk olahan Desa Mustika Mengundang Desa Mustika untuk mengikuti pameran produk kreatif yang diselenggarakan Kementerian
  • 71. - 67 - REFERENSI A. Buku dan Penelitian ● Arikunto, Suharsimi (Ed). 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. ● E. Jones dan C. Haven-Tang. Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness. London: CABI Publishing, 2005. ● Freeman, R. E. 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston, Pitman. ● Manaf, A. et al. (2018) ‘Community-based rural tourism in inter- organizational collaboration: How does it work sustainably? Lessons learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia’, Sustainability (Switzerland), 10(7). doi: 10.3390/su10072142 ● Morris, Michael H., Donald F. Kuratko, and Jeffrey G. Covin. Corporate Entrepreneurship & Innovation: Entrepreneurial Development within Organizations. 3d ed. Mason, OH: South-Western, 2011. ● Suharto, E. (1997). Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP- STKS). B.Materi Presentasi ● Devi Rimayanti, “Program Pengembangan Desa Pariwisata Kreatif”, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2021. ● Dewi Meisari Haryanti, “Pendampingan UMKM Desa Kreatif”, UKM Indonesia, 2021. ● Doni Setiawan, “Desa Kreatif, Meningkatkan Daya Ekonomi Desa Kreatif, Menuju Ekosistem Sumber Daya Baru Pariwisata Indonesia”, Kementerian Pariwsiata dan Ekonomi Kreatif, 2021 ● Fikri El Aziz, “Profil Asosiasi untuk 1000 Desa Wisata dan Desa Wirausaha”, Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, 2021. ● Imam Bustan, “Pengelolaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Subsektor Pertambangan Minerba”, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021.
  • 72. - 68 - ● Risna Resnawaty, “Potensi CSR dalam Pengembangan Desa Kreatif”, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UNPAD, 2021. ● Sugeng Santoso, “Telaah Ekosistem Kapabilitas Inovasi Daerah untuk Desa Inovatif (Desa Wisata/ Kreatif/ Inovatif”, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021. ● Sugito, “Pengembangan Desa Kreatif”, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021. ● Trukan Sri, “Desa Kreatif sebagai Alternatif Capaian Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif”, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021. ● Yuke Sri Rahayu, “DESA KREATIF SEBAGAI DESTINASI WISATA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Pkn) Tingkat Ii. 2021 C.Tautan Website ● Bingkisan Lebaran dari Tangan-Tangan Perempuan Desa Wisata Nglanggeran, GAP, 2017, http://gunungapipurba.com/posts/detail/bingkisan-lebaran-dari-tangan- tangan-perempuan-desa-wisata-nglanggeran, (diakses 10 Juni 2021). ● Desa Wisata Nglanggeran Memperoleh Penghargaan CBT ASEAN di Singapore’, GAP, 2017, http://gunungapipurba.com/posts/detail/desa- wisata-nglanggeran-memperoleh-peghargaan-cbt-asean-di-singapore, (diakses 5 Juni 2021). ● Desa Wisata Nglanggeran Raih Penghargaan ASTA (ASEAN Sustainable Tourism Award) di Thailand’, GAP, 2018, http://gunungapipurba.com/posts/detail/desa-wisata-nglanggeran-raih- penghargaan-asta-asean-sustainable-tourism-award-di-thailand, (diakses 5 Juni 2021). ● Desa Wisata Nglanggeran Raih Penghargaan ASTA (ASEAN Sustainable Tourism Award) di Thailand’, GAP, 2018, http://gunungapipurba.com/posts/detail/desa-wisata-nglanggeran-raih-