Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang insentif untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan bukan kayu seperti kayu manis melalui rantai pasokan global dan peran pemerintah daerah dalam memberikan insentif seperti subsidi, pelatihan, dan dukungan teknologi kepada petani kayu manis.
1. Insentif Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK) untuk Usaha Kayu
Manis sebagai wujud
Penambahan Nilai dalam
Perdagangan Global
Prof. dr. ir. Patrick Van Damme 1,2
Sidi Rana Menggala, M.Sc 1
1 Laboratory Tropical and Subtropical Agriculture and
Ethnobotany
Department of Plant Production
FBW - Ghent University, Belgium
and
2 Czech University of Life Sciences, Praguem Czech
Republic
2. Presentasi ini mengeksplorasi kemungkinan untuk insentif produk Hasil Hutan Bukan
Kayu (HHBK) dari Cinnamomum burmannii untuk meningkatkan proses rantai nilai
HHBK terhubung dengan konsumen akhir melalui rantai nilai, yang menggambarkan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk
membawa HHBK dari koleksi ke konsumen (Kaplinsky 2000).
HHBK didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk
dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. *Penciptaan rantai nilai sangat penting karena menghubungkan langkah-langkah antara
petani (penjual) dengan konsumen, itu adalah alat empiris, analitis, dan strategis yang
menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan memeriksa berbagai pelaku
rantai nilai, dinamika pengolahan dan penciptaan nilai, penghargaan dan distribusi,
struktur relasi kekuasaan, dan transfer pengetahuan (Hoermann et al, 2010).
4. Hutan adalah sumber makanan, obat-obatan dan tempat berlindung bagi semua kelas selama
masa perang dan kelaparan (Pierce dan Emery 2005). Komunitas masyarakat lokal yang hidup
di sekitar hutan memandang hutan sebagai sumber mata pencaharian maupun hutan sebagai
sarana peribadatan (Colfer, et al, 2001).
5. 3 fungsi pokok hutan
1. fungsi ekologi sebagai sistem penyangga kehidupan
2. fungsi ekonomi sebagai penghasil barang clan jasa
3. fungsi sosial sebagai sumber penghidupan
Sumber daya hutan di samping berperan sebagai sumberdaya ekonomi
juga berperan sebagai penyangga sistem kehidupan
(1) mengatur tata air dan mencegah banjir;
(2) mengendalikan erosi;
(3) mencegah intrusi air laut,
(4) memelihara kesuburan tanah,
(5) pencipta kondisi udara bersih,
(6) menjaga siklus makanan.
6. Budidaya Berbasis Pohon
• Pohon yang menghasilkan buah
• Pohon yang kebermanfaatan untuk kayu
• Pohon yang menghasilkan obat-obatan
7. • HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersifat
material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mengubah haluan
pengelolaan hutan dari timber extraction menuju sustainable forest management
(Torres-Rojo et al., 2016), HHBK memiliki nilai yang sangat strategis.
8. Pengertian HHBK
• HHBK merupakan jenis tanaman yang tumbuh, baik di dalam maupun di luar
kawasan hutan.
• HHBK adalah sumber daya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan
bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peningkatan harga (atau kuantitas
yang diminta) dari HHBK dapat mengurangi kemiskinan sambil mempromosikan
konservasi (Neumann dan Hirsch, 2000; Lybbert et al., 2002; Belcher et al.,
2005).
• HHBK menyediakan jaring pengaman yang memungkinkan banyak orang
bertahan hidup di wilayah yang dilayani dengan buruk oleh ekonomi pasar
(Emery dan Pierce 2005).
HHBK memiliki tiga fungsi utama dalam ekonomi rumah tangga masyarakat
pedesaan yang tinggal di atau berdekatan dengan hutan
1. Membantu memenuhi kebutuhan subsisten rumah tangga dan konsumsi dalam
hal misalkan energi dan nutrisi serta tujuan medis dan konstruksi.
2. Berfungsi sebagai jaring pengaman di saat-saat krisis (misalnya kekurangan
pendapatan dari sumber pendapatan lain, misalnya gagal panen)
3. Sejumlah produk HHBK memberikan pendapatan secara reguler
(Angelsen dan Wunder, 2003, Cavendish, 2002, Chileshe, 2005, Shackleton et al.,
2007).
9. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyaluran Insentif
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008
Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
• Insentif atau subsidi dapat berupa Keringanan pajak, pinjaman
berbunga rendah, pembayaran langsung, bantuan bibit
tanaman, bantuan teknis.
• Pemberian insentif ini melibatkan dua pihak yaitu pihak
penerima insentif dan pihak yang memberikan insentif. Lebih jauh
Wijayanto (2007) mengemukakan bahwa, insentif adalah semua
bentuk dorongan spesifik atau rangsangan/stimulus, yang
umumnya berasal dari faktor eksternal (pemerintah, LSM, swasta
dan lain-lain), yang dirancang dan diimplementasikan untuk
mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara individu
maupun kelompok, untuk bertindak atau mengadopsi teknik dan
metoda baru yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi.
10. • Tanpa insentif, petani terbatas dalam kemampuan mereka untuk menginvestasikan waktu dan
modal untuk mengubah praktik pertanian dan mengatasi hambatan adopsi teknis, budaya atau
keuangan untuk produksi berkelanjutan.
• Insentif ini mendorong petani untuk melindungi dan memberikan lebih banyak layanan
ekosistem melalui pengelolaan tanaman, ternak, hutan dan perikanan yang lebih baik, dan
konservasi spesies yang terancam punah dan habitat yang dilindungi.
• Instentif dapat berupa fiskal dan non-fiskal
Dampak Penyaluran Insentif
11. • Kebijakan pemberian insentif oleh pemerintah mensyaratkan
pengelolaan hutan yang transparan dan akuntabel bukan hanya dari
aspek teknis pengelolaan, melainkan juga dari aspek finansial. Bila tidak
demikian, maka pemberian insentif menjadi tidak bermakna karena
hanya akan memberikan peluang munculnya moral hazard.
• Pemberian insentif fiskal juga bukan ditujukan untuk mengatasi
permasalahan yang diakibatkan oleh distorsi pasar hasil hutan.
• Insentif yang tepat adalah insentif kelembagaan yang bertujuan untuk
menurunkan distorsi pasar yang terjadi. Kemudian pemberian insentif
fiskal kepada unit usaha ekonomi yang bertindak sebagai penghasil
bahan baku perlu dicegah sedemikian rupa sehingga tidak
dimanfaatkan untuk menaikkan daya saing bagi unit usaha ekonomi
yang bertindak sebagai pengolah bahan baku
Syarat dan Kondisi Insentif Usaha Kayu Manis
12. Model Insentif untuk Usaha Kayu Manis
• Penyuluhan yang tepat dan berlanjut baik mengenai aspek teknis
maupun manajemen, ekonomi, sosial, budaya. Diharapkan dengan
adanya penyuluhan, maka akan terjadi transfer ilmu pengetahuan
untuk meningkatkan kemampuan petani dalam membuat keputusan,
tentang usaha-usaha pertanian/ kehutanan yang akan dilaksanakannya,
sehingga terjadi keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dengan
pemeliharaan fungsi ekologinya.
• Perda yang mendukung kemantapan tata guna lahan yang melindungi
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa.
• Regulasi yang dapat memberikan keadilan, yaitu peraturan pemerintah
yang tidak diskriminatif, lebih berpihak kepada petani, misalnya
pengaturan perizinan bertata niaga kayu yang berkaitan dengan jenis
tanaman.
15. Strategi pelaksanaan teknis penyaluran insentif HHBK – kayu manis
1. Pembentukan forum komunikasi multipihak
2. Pembentukan Kelompok Tani Kayu Manis
3. Membuka informasi (transparansi) harga
4. Memberikan jaminan usaha pada masyarakat dalam pengembangan Kayu
Manis
5. Perangkat peraturan pemerintah daerah yang mendukung
6. Pelatihan budidaya tanaman kayu manis
7. Memberikan dukungan teknologi dan inovasi
8. Memberikan bantuan permodalan dan subsidi
16. Rantai Kerjasama Kayu Manis Petani
Pengupas & Pengangkut
Asosiasi petani
Mitra Pendamping (NGO)
Pemerintah
Daerah
Perusahaan lokal (Indonesia)
(Buyer and exporter)
Perusahaan internasional (Importer)
Supermarket
Consumers
*Perbankan
Pemerintah
Pusat
17. Kesimpulan
Kebijakan sistem insentif merupakan salah satu kebijakan yang dapat
diadopsi oleh pemerintah daerah. Melalui kebijakan sistem insentif, pelaku
ekonomi dan masyarakat yang terlibat dalam Usaha (bisnis) kehutanan
diharapkan lebih bergairah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari.
Indikator dari situasi yang diharapkan ini akan ditunjukkan oleh terwujudnya
efisiensi dan daya saing serta green market hasil hutan.