SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 18
Descargar para leer sin conexión
Insentif Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK) untuk Usaha Kayu
Manis sebagai wujud
Penambahan Nilai dalam
Perdagangan Global
Prof. dr. ir. Patrick Van Damme 1,2
Sidi Rana Menggala, M.Sc 1
1 Laboratory Tropical and Subtropical Agriculture and
Ethnobotany
Department of Plant Production
FBW - Ghent University, Belgium
and
2 Czech University of Life Sciences, Praguem Czech
Republic
Presentasi ini mengeksplorasi kemungkinan untuk insentif produk Hasil Hutan Bukan
Kayu (HHBK) dari Cinnamomum burmannii untuk meningkatkan proses rantai nilai
HHBK terhubung dengan konsumen akhir melalui rantai nilai, yang menggambarkan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk
membawa HHBK dari koleksi ke konsumen (Kaplinsky 2000).
HHBK didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk
dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.
*Penciptaan rantai nilai sangat penting karena menghubungkan langkah-langkah antara
petani (penjual) dengan konsumen, itu adalah alat empiris, analitis, dan strategis yang
menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan memeriksa berbagai pelaku
rantai nilai, dinamika pengolahan dan penciptaan nilai, penghargaan dan distribusi,
struktur relasi kekuasaan, dan transfer pengetahuan (Hoermann et al, 2010).
Hutan adalah sumber makanan, obat-obatan dan tempat berlindung bagi semua kelas selama
masa perang dan kelaparan (Pierce dan Emery 2005). Komunitas masyarakat lokal yang hidup
di sekitar hutan memandang hutan sebagai sumber mata pencaharian maupun hutan sebagai
sarana peribadatan (Colfer, et al, 2001).
3 fungsi pokok hutan
1. fungsi ekologi sebagai sistem penyangga kehidupan
2. fungsi ekonomi sebagai penghasil barang clan jasa
3. fungsi sosial sebagai sumber penghidupan
Sumber daya hutan di samping berperan sebagai sumberdaya ekonomi
juga berperan sebagai penyangga sistem kehidupan
(1) mengatur tata air dan mencegah banjir;
(2) mengendalikan erosi;
(3) mencegah intrusi air laut,
(4) memelihara kesuburan tanah,
(5) pencipta kondisi udara bersih,
(6) menjaga siklus makanan.
Budidaya Berbasis Pohon
• Pohon yang menghasilkan buah
• Pohon yang kebermanfaatan untuk kayu
• Pohon yang menghasilkan obat-obatan
• HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersifat
material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mengubah haluan
pengelolaan hutan dari timber extraction menuju sustainable forest management
(Torres-Rojo et al., 2016), HHBK memiliki nilai yang sangat strategis.
Pengertian HHBK
• HHBK merupakan jenis tanaman yang tumbuh, baik di dalam maupun di luar
kawasan hutan.
• HHBK adalah sumber daya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan
bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peningkatan harga (atau kuantitas
yang diminta) dari HHBK dapat mengurangi kemiskinan sambil mempromosikan
konservasi (Neumann dan Hirsch, 2000; Lybbert et al., 2002; Belcher et al.,
2005).
• HHBK menyediakan jaring pengaman yang memungkinkan banyak orang
bertahan hidup di wilayah yang dilayani dengan buruk oleh ekonomi pasar
(Emery dan Pierce 2005).
HHBK memiliki tiga fungsi utama dalam ekonomi rumah tangga masyarakat
pedesaan yang tinggal di atau berdekatan dengan hutan
1. Membantu memenuhi kebutuhan subsisten rumah tangga dan konsumsi dalam
hal misalkan energi dan nutrisi serta tujuan medis dan konstruksi.
2. Berfungsi sebagai jaring pengaman di saat-saat krisis (misalnya kekurangan
pendapatan dari sumber pendapatan lain, misalnya gagal panen)
3. Sejumlah produk HHBK memberikan pendapatan secara reguler
(Angelsen dan Wunder, 2003, Cavendish, 2002, Chileshe, 2005, Shackleton et al.,
2007).
Peran Pemerintah Daerah dalam Penyaluran Insentif
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008
Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
• Insentif atau subsidi dapat berupa Keringanan pajak, pinjaman
berbunga rendah, pembayaran langsung, bantuan bibit
tanaman, bantuan teknis.
• Pemberian insentif ini melibatkan dua pihak yaitu pihak
penerima insentif dan pihak yang memberikan insentif. Lebih jauh
Wijayanto (2007) mengemukakan bahwa, insentif adalah semua
bentuk dorongan spesifik atau rangsangan/stimulus, yang
umumnya berasal dari faktor eksternal (pemerintah, LSM, swasta
dan lain-lain), yang dirancang dan diimplementasikan untuk
mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara individu
maupun kelompok, untuk bertindak atau mengadopsi teknik dan
metoda baru yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi.
• Tanpa insentif, petani terbatas dalam kemampuan mereka untuk menginvestasikan waktu dan
modal untuk mengubah praktik pertanian dan mengatasi hambatan adopsi teknis, budaya atau
keuangan untuk produksi berkelanjutan.
• Insentif ini mendorong petani untuk melindungi dan memberikan lebih banyak layanan
ekosistem melalui pengelolaan tanaman, ternak, hutan dan perikanan yang lebih baik, dan
konservasi spesies yang terancam punah dan habitat yang dilindungi.
• Instentif dapat berupa fiskal dan non-fiskal
Dampak Penyaluran Insentif
• Kebijakan pemberian insentif oleh pemerintah mensyaratkan
pengelolaan hutan yang transparan dan akuntabel bukan hanya dari
aspek teknis pengelolaan, melainkan juga dari aspek finansial. Bila tidak
demikian, maka pemberian insentif menjadi tidak bermakna karena
hanya akan memberikan peluang munculnya moral hazard.
• Pemberian insentif fiskal juga bukan ditujukan untuk mengatasi
permasalahan yang diakibatkan oleh distorsi pasar hasil hutan.
• Insentif yang tepat adalah insentif kelembagaan yang bertujuan untuk
menurunkan distorsi pasar yang terjadi. Kemudian pemberian insentif
fiskal kepada unit usaha ekonomi yang bertindak sebagai penghasil
bahan baku perlu dicegah sedemikian rupa sehingga tidak
dimanfaatkan untuk menaikkan daya saing bagi unit usaha ekonomi
yang bertindak sebagai pengolah bahan baku
Syarat dan Kondisi Insentif Usaha Kayu Manis
Model Insentif untuk Usaha Kayu Manis
• Penyuluhan yang tepat dan berlanjut baik mengenai aspek teknis
maupun manajemen, ekonomi, sosial, budaya. Diharapkan dengan
adanya penyuluhan, maka akan terjadi transfer ilmu pengetahuan
untuk meningkatkan kemampuan petani dalam membuat keputusan,
tentang usaha-usaha pertanian/ kehutanan yang akan dilaksanakannya,
sehingga terjadi keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dengan
pemeliharaan fungsi ekologinya.
• Perda yang mendukung kemantapan tata guna lahan yang melindungi
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa.
• Regulasi yang dapat memberikan keadilan, yaitu peraturan pemerintah
yang tidak diskriminatif, lebih berpihak kepada petani, misalnya
pengaturan perizinan bertata niaga kayu yang berkaitan dengan jenis
tanaman.
*Model Insentif menurut
Klasifikasi FAO 2017
Strategi pelaksanaan teknis penyaluran insentif HHBK – kayu manis
1. Pembentukan forum komunikasi multipihak
2. Pembentukan Kelompok Tani Kayu Manis
3. Membuka informasi (transparansi) harga
4. Memberikan jaminan usaha pada masyarakat dalam pengembangan Kayu
Manis
5. Perangkat peraturan pemerintah daerah yang mendukung
6. Pelatihan budidaya tanaman kayu manis
7. Memberikan dukungan teknologi dan inovasi
8. Memberikan bantuan permodalan dan subsidi
Rantai Kerjasama Kayu Manis Petani
Pengupas & Pengangkut
Asosiasi petani
Mitra Pendamping (NGO)
Pemerintah
Daerah
Perusahaan lokal (Indonesia)
(Buyer and exporter)
Perusahaan internasional (Importer)
Supermarket
Consumers
*Perbankan
Pemerintah
Pusat
Kesimpulan
Kebijakan sistem insentif merupakan salah satu kebijakan yang dapat
diadopsi oleh pemerintah daerah. Melalui kebijakan sistem insentif, pelaku
ekonomi dan masyarakat yang terlibat dalam Usaha (bisnis) kehutanan
diharapkan lebih bergairah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari.
Indikator dari situasi yang diharapkan ini akan ditunjukkan oleh terwujudnya
efisiensi dan daya saing serta green market hasil hutan.
Terima Kasih
18

Más contenido relacionado

Similar a Forest Incentives for Non Timber Forest Product

modul_indikator_kegagalan.pdf
modul_indikator_kegagalan.pdfmodul_indikator_kegagalan.pdf
modul_indikator_kegagalan.pdfSunaryoTuah2
 
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1 Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1 Syawalina Soerbakti
 
Menyusun materi penyuluhan
Menyusun materi penyuluhanMenyusun materi penyuluhan
Menyusun materi penyuluhanwika_wibowo
 
Makalah Kelembagaan Pemasaran Komoditi Perikanan
Makalah Kelembagaan Pemasaran Komoditi PerikananMakalah Kelembagaan Pemasaran Komoditi Perikanan
Makalah Kelembagaan Pemasaran Komoditi PerikananAji Sanjaya
 
2_MENYUSUN_MATERI_PENYULUHAN_pptx.pptx
2_MENYUSUN_MATERI_PENYULUHAN_pptx.pptx2_MENYUSUN_MATERI_PENYULUHAN_pptx.pptx
2_MENYUSUN_MATERI_PENYULUHAN_pptx.pptxRezaHanafi14
 
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptx
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptxKuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptx
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptxsyahyuti2
 
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptx
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptxKuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptx
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptxSyahyuti Si-Buyuang
 
Materi dan media penyuluhan
Materi dan media penyuluhanMateri dan media penyuluhan
Materi dan media penyuluhanarifbogor
 
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_Jhon Blora
 
Konsep Jasa Layanan Lingkungan
Konsep Jasa Layanan LingkunganKonsep Jasa Layanan Lingkungan
Konsep Jasa Layanan LingkunganMeydellaRizkova
 
11. Kelembagaan Ekonomi Pertanian di Indonesia-UPLOAD.ppt
11. Kelembagaan Ekonomi Pertanian di Indonesia-UPLOAD.ppt11. Kelembagaan Ekonomi Pertanian di Indonesia-UPLOAD.ppt
11. Kelembagaan Ekonomi Pertanian di Indonesia-UPLOAD.pptFauzy16
 
Peran sektor Pertanian
Peran sektor PertanianPeran sektor Pertanian
Peran sektor PertanianEem Masitoh
 
Tugas penyuluhan pertanian ke 4.
Tugas penyuluhan pertanian ke 4.Tugas penyuluhan pertanian ke 4.
Tugas penyuluhan pertanian ke 4.nurianipanjaitan
 
Perspektif Agribisnis
Perspektif AgribisnisPerspektif Agribisnis
Perspektif Agribisniskodok666
 
Pembangunan Lestari dan Analisis Soalan Sebenar
Pembangunan Lestari dan Analisis Soalan SebenarPembangunan Lestari dan Analisis Soalan Sebenar
Pembangunan Lestari dan Analisis Soalan SebenarCORNELIUSMATHHIASJAG
 
Program Bioekonomi dan Lumbung Pangan (Food Estate)
Program Bioekonomi dan Lumbung Pangan (Food Estate) Program Bioekonomi dan Lumbung Pangan (Food Estate)
Program Bioekonomi dan Lumbung Pangan (Food Estate) Togar Simatupang
 
Analisis Sumberdaya dan Lingkungan Perspektif Ekonomi.pptx
Analisis Sumberdaya dan Lingkungan Perspektif Ekonomi.pptxAnalisis Sumberdaya dan Lingkungan Perspektif Ekonomi.pptx
Analisis Sumberdaya dan Lingkungan Perspektif Ekonomi.pptxRiniKustiah1
 
Perspektif pengembangan pertanian bioindustri 7 april 2015
Perspektif  pengembangan pertanian bioindustri 7 april 2015Perspektif  pengembangan pertanian bioindustri 7 april 2015
Perspektif pengembangan pertanian bioindustri 7 april 2015IAARD/Bogor, Indonesia
 
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxKuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxMuhammadMunarMukhsin1
 
UU SP3K NO .16 TAHUN 2006
UU SP3K NO .16 TAHUN 2006 UU SP3K NO .16 TAHUN 2006
UU SP3K NO .16 TAHUN 2006 vinasiringoringo
 

Similar a Forest Incentives for Non Timber Forest Product (20)

modul_indikator_kegagalan.pdf
modul_indikator_kegagalan.pdfmodul_indikator_kegagalan.pdf
modul_indikator_kegagalan.pdf
 
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1 Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1
 
Menyusun materi penyuluhan
Menyusun materi penyuluhanMenyusun materi penyuluhan
Menyusun materi penyuluhan
 
Makalah Kelembagaan Pemasaran Komoditi Perikanan
Makalah Kelembagaan Pemasaran Komoditi PerikananMakalah Kelembagaan Pemasaran Komoditi Perikanan
Makalah Kelembagaan Pemasaran Komoditi Perikanan
 
2_MENYUSUN_MATERI_PENYULUHAN_pptx.pptx
2_MENYUSUN_MATERI_PENYULUHAN_pptx.pptx2_MENYUSUN_MATERI_PENYULUHAN_pptx.pptx
2_MENYUSUN_MATERI_PENYULUHAN_pptx.pptx
 
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptx
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptxKuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptx
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptx
 
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptx
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptxKuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptx
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptx
 
Materi dan media penyuluhan
Materi dan media penyuluhanMateri dan media penyuluhan
Materi dan media penyuluhan
 
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
 
Konsep Jasa Layanan Lingkungan
Konsep Jasa Layanan LingkunganKonsep Jasa Layanan Lingkungan
Konsep Jasa Layanan Lingkungan
 
11. Kelembagaan Ekonomi Pertanian di Indonesia-UPLOAD.ppt
11. Kelembagaan Ekonomi Pertanian di Indonesia-UPLOAD.ppt11. Kelembagaan Ekonomi Pertanian di Indonesia-UPLOAD.ppt
11. Kelembagaan Ekonomi Pertanian di Indonesia-UPLOAD.ppt
 
Peran sektor Pertanian
Peran sektor PertanianPeran sektor Pertanian
Peran sektor Pertanian
 
Tugas penyuluhan pertanian ke 4.
Tugas penyuluhan pertanian ke 4.Tugas penyuluhan pertanian ke 4.
Tugas penyuluhan pertanian ke 4.
 
Perspektif Agribisnis
Perspektif AgribisnisPerspektif Agribisnis
Perspektif Agribisnis
 
Pembangunan Lestari dan Analisis Soalan Sebenar
Pembangunan Lestari dan Analisis Soalan SebenarPembangunan Lestari dan Analisis Soalan Sebenar
Pembangunan Lestari dan Analisis Soalan Sebenar
 
Program Bioekonomi dan Lumbung Pangan (Food Estate)
Program Bioekonomi dan Lumbung Pangan (Food Estate) Program Bioekonomi dan Lumbung Pangan (Food Estate)
Program Bioekonomi dan Lumbung Pangan (Food Estate)
 
Analisis Sumberdaya dan Lingkungan Perspektif Ekonomi.pptx
Analisis Sumberdaya dan Lingkungan Perspektif Ekonomi.pptxAnalisis Sumberdaya dan Lingkungan Perspektif Ekonomi.pptx
Analisis Sumberdaya dan Lingkungan Perspektif Ekonomi.pptx
 
Perspektif pengembangan pertanian bioindustri 7 april 2015
Perspektif  pengembangan pertanian bioindustri 7 april 2015Perspektif  pengembangan pertanian bioindustri 7 april 2015
Perspektif pengembangan pertanian bioindustri 7 april 2015
 
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxKuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
 
UU SP3K NO .16 TAHUN 2006
UU SP3K NO .16 TAHUN 2006 UU SP3K NO .16 TAHUN 2006
UU SP3K NO .16 TAHUN 2006
 

Más de Sidi Rana Menggala

Commercialization of korintji cinnamon that meets the sustainability criteria
Commercialization of korintji cinnamon that meets the sustainability criteriaCommercialization of korintji cinnamon that meets the sustainability criteria
Commercialization of korintji cinnamon that meets the sustainability criteriaSidi Rana Menggala
 
Hand out : Zoom Conference by Sidi Rana Menggala
Hand out : Zoom Conference by Sidi Rana MenggalaHand out : Zoom Conference by Sidi Rana Menggala
Hand out : Zoom Conference by Sidi Rana MenggalaSidi Rana Menggala
 
Indonesia Cinnamon for the World
Indonesia Cinnamon for the WorldIndonesia Cinnamon for the World
Indonesia Cinnamon for the WorldSidi Rana Menggala
 
Supply and Demand : Cost of Cultural (sustainability perspective)
Supply and Demand : Cost of Cultural (sustainability perspective)Supply and Demand : Cost of Cultural (sustainability perspective)
Supply and Demand : Cost of Cultural (sustainability perspective)Sidi Rana Menggala
 
Transformasi konflik menuju kolaborasi
Transformasi  konflik menuju kolaborasiTransformasi  konflik menuju kolaborasi
Transformasi konflik menuju kolaborasiSidi Rana Menggala
 
Social Capital and Poverty Reduction : Community-Based organic farming
Social Capital and Poverty Reduction : Community-Based organic farmingSocial Capital and Poverty Reduction : Community-Based organic farming
Social Capital and Poverty Reduction : Community-Based organic farmingSidi Rana Menggala
 
Indonesian Welfare in Sustainability Perspective
Indonesian Welfare in Sustainability Perspective Indonesian Welfare in Sustainability Perspective
Indonesian Welfare in Sustainability Perspective Sidi Rana Menggala
 
Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah
Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank SampahProses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah
Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank SampahSidi Rana Menggala
 
Flower Theory in sustainability
Flower Theory in sustainabilityFlower Theory in sustainability
Flower Theory in sustainabilitySidi Rana Menggala
 
The future of indonesian welfare through sustainability perspective r2
The future of indonesian welfare through sustainability perspective r2The future of indonesian welfare through sustainability perspective r2
The future of indonesian welfare through sustainability perspective r2Sidi Rana Menggala
 
Baduy Project : Clean Water Facility
Baduy Project : Clean Water FacilityBaduy Project : Clean Water Facility
Baduy Project : Clean Water FacilitySidi Rana Menggala
 
Akulturasi bahasa di perbatasan
Akulturasi bahasa di perbatasanAkulturasi bahasa di perbatasan
Akulturasi bahasa di perbatasanSidi Rana Menggala
 
Poverty project : Income Generated Activity
Poverty project : Income Generated ActivityPoverty project : Income Generated Activity
Poverty project : Income Generated ActivitySidi Rana Menggala
 
Merajut Tali Keseimbangan Modernitas Melalui CSR
Merajut Tali Keseimbangan Modernitas Melalui CSRMerajut Tali Keseimbangan Modernitas Melalui CSR
Merajut Tali Keseimbangan Modernitas Melalui CSRSidi Rana Menggala
 
Kemiskinan pada masyarakat nelayan di indonesia
Kemiskinan pada masyarakat nelayan di indonesiaKemiskinan pada masyarakat nelayan di indonesia
Kemiskinan pada masyarakat nelayan di indonesiaSidi Rana Menggala
 

Más de Sidi Rana Menggala (20)

Commercialization of korintji cinnamon that meets the sustainability criteria
Commercialization of korintji cinnamon that meets the sustainability criteriaCommercialization of korintji cinnamon that meets the sustainability criteria
Commercialization of korintji cinnamon that meets the sustainability criteria
 
Hand out : Zoom Conference by Sidi Rana Menggala
Hand out : Zoom Conference by Sidi Rana MenggalaHand out : Zoom Conference by Sidi Rana Menggala
Hand out : Zoom Conference by Sidi Rana Menggala
 
Indonesia Cinnamon for the World
Indonesia Cinnamon for the WorldIndonesia Cinnamon for the World
Indonesia Cinnamon for the World
 
Sustainable Trade
Sustainable Trade   Sustainable Trade
Sustainable Trade
 
Training Pelayanan Prima
Training Pelayanan Prima Training Pelayanan Prima
Training Pelayanan Prima
 
Supply and Demand : Cost of Cultural (sustainability perspective)
Supply and Demand : Cost of Cultural (sustainability perspective)Supply and Demand : Cost of Cultural (sustainability perspective)
Supply and Demand : Cost of Cultural (sustainability perspective)
 
Transformasi konflik menuju kolaborasi
Transformasi  konflik menuju kolaborasiTransformasi  konflik menuju kolaborasi
Transformasi konflik menuju kolaborasi
 
Social Capital and Poverty Reduction : Community-Based organic farming
Social Capital and Poverty Reduction : Community-Based organic farmingSocial Capital and Poverty Reduction : Community-Based organic farming
Social Capital and Poverty Reduction : Community-Based organic farming
 
Indonesian Welfare in Sustainability Perspective
Indonesian Welfare in Sustainability Perspective Indonesian Welfare in Sustainability Perspective
Indonesian Welfare in Sustainability Perspective
 
Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah
Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank SampahProses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah
Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah
 
Flower Theory in sustainability
Flower Theory in sustainabilityFlower Theory in sustainability
Flower Theory in sustainability
 
The future of indonesian welfare through sustainability perspective r2
The future of indonesian welfare through sustainability perspective r2The future of indonesian welfare through sustainability perspective r2
The future of indonesian welfare through sustainability perspective r2
 
Program CSR Lapindo
Program CSR Lapindo Program CSR Lapindo
Program CSR Lapindo
 
Baduy Project : Clean Water Facility
Baduy Project : Clean Water FacilityBaduy Project : Clean Water Facility
Baduy Project : Clean Water Facility
 
Akulturasi bahasa di perbatasan
Akulturasi bahasa di perbatasanAkulturasi bahasa di perbatasan
Akulturasi bahasa di perbatasan
 
Poverty project : Income Generated Activity
Poverty project : Income Generated ActivityPoverty project : Income Generated Activity
Poverty project : Income Generated Activity
 
Merajut Tali Keseimbangan Modernitas Melalui CSR
Merajut Tali Keseimbangan Modernitas Melalui CSRMerajut Tali Keseimbangan Modernitas Melalui CSR
Merajut Tali Keseimbangan Modernitas Melalui CSR
 
Membaca Rupa Wajah Kebudayaan
Membaca Rupa Wajah KebudayaanMembaca Rupa Wajah Kebudayaan
Membaca Rupa Wajah Kebudayaan
 
Kemiskinan pada masyarakat nelayan di indonesia
Kemiskinan pada masyarakat nelayan di indonesiaKemiskinan pada masyarakat nelayan di indonesia
Kemiskinan pada masyarakat nelayan di indonesia
 
Kapital sosial dan kemiskinan
Kapital sosial dan kemiskinanKapital sosial dan kemiskinan
Kapital sosial dan kemiskinan
 

Forest Incentives for Non Timber Forest Product

  • 1. Insentif Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk Usaha Kayu Manis sebagai wujud Penambahan Nilai dalam Perdagangan Global Prof. dr. ir. Patrick Van Damme 1,2 Sidi Rana Menggala, M.Sc 1 1 Laboratory Tropical and Subtropical Agriculture and Ethnobotany Department of Plant Production FBW - Ghent University, Belgium and 2 Czech University of Life Sciences, Praguem Czech Republic
  • 2. Presentasi ini mengeksplorasi kemungkinan untuk insentif produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari Cinnamomum burmannii untuk meningkatkan proses rantai nilai HHBK terhubung dengan konsumen akhir melalui rantai nilai, yang menggambarkan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk membawa HHBK dari koleksi ke konsumen (Kaplinsky 2000). HHBK didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  • 3. *Penciptaan rantai nilai sangat penting karena menghubungkan langkah-langkah antara petani (penjual) dengan konsumen, itu adalah alat empiris, analitis, dan strategis yang menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan memeriksa berbagai pelaku rantai nilai, dinamika pengolahan dan penciptaan nilai, penghargaan dan distribusi, struktur relasi kekuasaan, dan transfer pengetahuan (Hoermann et al, 2010).
  • 4. Hutan adalah sumber makanan, obat-obatan dan tempat berlindung bagi semua kelas selama masa perang dan kelaparan (Pierce dan Emery 2005). Komunitas masyarakat lokal yang hidup di sekitar hutan memandang hutan sebagai sumber mata pencaharian maupun hutan sebagai sarana peribadatan (Colfer, et al, 2001).
  • 5. 3 fungsi pokok hutan 1. fungsi ekologi sebagai sistem penyangga kehidupan 2. fungsi ekonomi sebagai penghasil barang clan jasa 3. fungsi sosial sebagai sumber penghidupan Sumber daya hutan di samping berperan sebagai sumberdaya ekonomi juga berperan sebagai penyangga sistem kehidupan (1) mengatur tata air dan mencegah banjir; (2) mengendalikan erosi; (3) mencegah intrusi air laut, (4) memelihara kesuburan tanah, (5) pencipta kondisi udara bersih, (6) menjaga siklus makanan.
  • 6. Budidaya Berbasis Pohon • Pohon yang menghasilkan buah • Pohon yang kebermanfaatan untuk kayu • Pohon yang menghasilkan obat-obatan
  • 7. • HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mengubah haluan pengelolaan hutan dari timber extraction menuju sustainable forest management (Torres-Rojo et al., 2016), HHBK memiliki nilai yang sangat strategis.
  • 8. Pengertian HHBK • HHBK merupakan jenis tanaman yang tumbuh, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. • HHBK adalah sumber daya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peningkatan harga (atau kuantitas yang diminta) dari HHBK dapat mengurangi kemiskinan sambil mempromosikan konservasi (Neumann dan Hirsch, 2000; Lybbert et al., 2002; Belcher et al., 2005). • HHBK menyediakan jaring pengaman yang memungkinkan banyak orang bertahan hidup di wilayah yang dilayani dengan buruk oleh ekonomi pasar (Emery dan Pierce 2005). HHBK memiliki tiga fungsi utama dalam ekonomi rumah tangga masyarakat pedesaan yang tinggal di atau berdekatan dengan hutan 1. Membantu memenuhi kebutuhan subsisten rumah tangga dan konsumsi dalam hal misalkan energi dan nutrisi serta tujuan medis dan konstruksi. 2. Berfungsi sebagai jaring pengaman di saat-saat krisis (misalnya kekurangan pendapatan dari sumber pendapatan lain, misalnya gagal panen) 3. Sejumlah produk HHBK memberikan pendapatan secara reguler (Angelsen dan Wunder, 2003, Cavendish, 2002, Chileshe, 2005, Shackleton et al., 2007).
  • 9. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyaluran Insentif • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah • Insentif atau subsidi dapat berupa Keringanan pajak, pinjaman berbunga rendah, pembayaran langsung, bantuan bibit tanaman, bantuan teknis. • Pemberian insentif ini melibatkan dua pihak yaitu pihak penerima insentif dan pihak yang memberikan insentif. Lebih jauh Wijayanto (2007) mengemukakan bahwa, insentif adalah semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan/stimulus, yang umumnya berasal dari faktor eksternal (pemerintah, LSM, swasta dan lain-lain), yang dirancang dan diimplementasikan untuk mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk bertindak atau mengadopsi teknik dan metoda baru yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi.
  • 10. • Tanpa insentif, petani terbatas dalam kemampuan mereka untuk menginvestasikan waktu dan modal untuk mengubah praktik pertanian dan mengatasi hambatan adopsi teknis, budaya atau keuangan untuk produksi berkelanjutan. • Insentif ini mendorong petani untuk melindungi dan memberikan lebih banyak layanan ekosistem melalui pengelolaan tanaman, ternak, hutan dan perikanan yang lebih baik, dan konservasi spesies yang terancam punah dan habitat yang dilindungi. • Instentif dapat berupa fiskal dan non-fiskal Dampak Penyaluran Insentif
  • 11. • Kebijakan pemberian insentif oleh pemerintah mensyaratkan pengelolaan hutan yang transparan dan akuntabel bukan hanya dari aspek teknis pengelolaan, melainkan juga dari aspek finansial. Bila tidak demikian, maka pemberian insentif menjadi tidak bermakna karena hanya akan memberikan peluang munculnya moral hazard. • Pemberian insentif fiskal juga bukan ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh distorsi pasar hasil hutan. • Insentif yang tepat adalah insentif kelembagaan yang bertujuan untuk menurunkan distorsi pasar yang terjadi. Kemudian pemberian insentif fiskal kepada unit usaha ekonomi yang bertindak sebagai penghasil bahan baku perlu dicegah sedemikian rupa sehingga tidak dimanfaatkan untuk menaikkan daya saing bagi unit usaha ekonomi yang bertindak sebagai pengolah bahan baku Syarat dan Kondisi Insentif Usaha Kayu Manis
  • 12. Model Insentif untuk Usaha Kayu Manis • Penyuluhan yang tepat dan berlanjut baik mengenai aspek teknis maupun manajemen, ekonomi, sosial, budaya. Diharapkan dengan adanya penyuluhan, maka akan terjadi transfer ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam membuat keputusan, tentang usaha-usaha pertanian/ kehutanan yang akan dilaksanakannya, sehingga terjadi keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dengan pemeliharaan fungsi ekologinya. • Perda yang mendukung kemantapan tata guna lahan yang melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa. • Regulasi yang dapat memberikan keadilan, yaitu peraturan pemerintah yang tidak diskriminatif, lebih berpihak kepada petani, misalnya pengaturan perizinan bertata niaga kayu yang berkaitan dengan jenis tanaman.
  • 14.
  • 15. Strategi pelaksanaan teknis penyaluran insentif HHBK – kayu manis 1. Pembentukan forum komunikasi multipihak 2. Pembentukan Kelompok Tani Kayu Manis 3. Membuka informasi (transparansi) harga 4. Memberikan jaminan usaha pada masyarakat dalam pengembangan Kayu Manis 5. Perangkat peraturan pemerintah daerah yang mendukung 6. Pelatihan budidaya tanaman kayu manis 7. Memberikan dukungan teknologi dan inovasi 8. Memberikan bantuan permodalan dan subsidi
  • 16. Rantai Kerjasama Kayu Manis Petani Pengupas & Pengangkut Asosiasi petani Mitra Pendamping (NGO) Pemerintah Daerah Perusahaan lokal (Indonesia) (Buyer and exporter) Perusahaan internasional (Importer) Supermarket Consumers *Perbankan Pemerintah Pusat
  • 17. Kesimpulan Kebijakan sistem insentif merupakan salah satu kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah. Melalui kebijakan sistem insentif, pelaku ekonomi dan masyarakat yang terlibat dalam Usaha (bisnis) kehutanan diharapkan lebih bergairah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Indikator dari situasi yang diharapkan ini akan ditunjukkan oleh terwujudnya efisiensi dan daya saing serta green market hasil hutan.