1. Rangkuman
Materi PPh Pasal 22
Nama Kelompok :
1. Dian Sekar Yuni Wulan Sari
2. Wininda Tri Widya
3. Uun Priyanti
4. Nana R. Aditya
5. Silva Sandriarini
6. Ghany Herda

2. PPh Pasal 15
Pengertian PPh Pasal 15 adalah :
Pajak Penghasilan yang dikenakan Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib
Pajak Tertentu, yaitu :
Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional
Perusahaan pelayaran dalam negeri
Perusahaan penerbangan dalam negeri
Perusahaan asuransi luar negeri
Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi
Perusahaan dagang asing
Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah atau BOT
(“build, operate, and transfer”).
Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi
golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan
kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi
wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya
penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.
No Penghasilan Tarif DPP Ketentuan Berlaku
Urut
%
1 Imbalan yang diterima/diperoleh 1.2 Penghasilan NOMOR
sehubungan dengan pengangkutan orang Bruto 416/KMK.04/1996
dan/atau barang, termasuk penyewaan Bersifat final
kapal laut oleh perusahaan pelayaran
dalam negeri ^
2 Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau 2,64 Penghasilan NOMOR
Pesawat Udara yang Bruto 417/KMK.04/1996
Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan bersifat final
Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar jo NOMOR SE –
Negeri * 32/PJ.4/1996
3 Imbalan yang Diterima/Diperoleh 2,64 Penghasilan s.d.a.
Sehubungan dengan Pengangkutan Bruto
Orang dan/atau Barang Termasuk bersifat final.
Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat
Udara Oleh Perusahaan Pelayaran
dan/atau Penerbangan Luar Negeri *
4 Imbalan Charter Pesawat Udara Yang 1.8 Penghasilan NOMOR

3. Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Bruto
Penerbangan Dalam Negeri 475/KMK.04/1996
5 WP LN yang mempunyai Kantor 0.44 Nilai Ekspor KEP-667/PJ./2001
Perwakilan Dagang di Indonesia ** Bruto
6 Pihak-pihak yang melakukan kerjasama 5 jumlah 248/KMK.04/1995
dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna bruto nilai
Serah (Built Operate and Transfer) Final bagi WP yang
OP tertinggi
antara nilai
pasar
dengan
Nilai Jual
Obyek
Pajak
(NJOP)
Keterangan
* Jika perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri tidak memiliki BUT di
indonesia maka tarif 20% atau sesuai dengan P3B bersifat final
tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh
perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri tersebut dari
pengangkutan orang dan/atau barang di luar negeri dan dari pelabuhan
diluar negeri ke pelabuhan di Indonesia.
^ yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti
berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan
pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari
satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia
ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.
Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian charter kapal atau
pesawat udara meliputi semua bentuk charter. Khusus mengenai sewa ruangan
kapal atau pesawat udara baik untuk orang dan/atau barang (“space charter’),
apabila sewa tersebut meliputi lebih dari 50% (lima puluh Persen) dari kapasitas
angkut atau pesawat terbang yang disewa, maka sewa tersebut digolongkan sebagai
charter.
** nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di
Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada
atau bertempat kedudukan di Indonesia.
Pasal 15 UU PPh
Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu
yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan
Menteri Keuangan.

4. Penjelasan Pasal 15 UU PPh
Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak
tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi
luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing,
perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (“build, operate, and
transfer”).
Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi
golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan
kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi
wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya
penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.
Pengertian/Definisi Wajib Pajak Perusahaan
Pelayaran Dalam Negeri (PPh Pasal 15)
Pengertian/Definisi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah :
Orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang
melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar
negeri atau dengan kapal pihak lain.
Pengertian/Definisi Peredaran Bruto Dalam Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah :
Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang
dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia
ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

5. Objek Pajak PPh Pasal 15 Bagi Perusahaan
Pelayaran Dalam Negeri
Objek Pajak PPh Pasal 15 Bagi Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah :
Seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi penghasilan
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk
penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari :
pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia;
pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;
pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; dan
pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.

6. Besarnya Norma Penghitungan Khusus
Penghasilan neto Perusahaan Pelayaran
Dalam Negeri
Besarnya Norma Penghitungan khusus penghasilan neto Perusahaan Pelayaran Dalam
Negeri adalah :
4% (empat persen) dari peredaran bruto.
Contoh :
PT. Laut Kargo memperoleh pendapatan/penghasilan dari usaha pengangkutan barang antar
pulau di Indonesia pada bulan Maret 2012 sebesar 100.000.000.
Maka penghasilan neto bulan Maret 2012 sebesar :
4 % x 100.000.000 = 4.000.000

7. Tarif Pajak PPh Pasal 15 Atas Penghasilan
Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
Tarif Pajak PPh Pasal 15 Atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah
sebesar :
1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat final.
Jadi Atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dikenakan Pajak yang bersifat
final, yaitu hanya dikenakan sekali saja. Sehingga penyetoran PPh Pasal 15 hanya satu kali saja
dan dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 15, sedangkan pada SPT Tahunan hanya dilaporkan
sebagai penghasilan final jadi SPT Tahunan PPh Badan/SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk
Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah nihil.
Contoh :
PT. Angin Timur Kargo memperoleh pendapatan/penghasilan bruto dari usaha pengangkutan
orang antar pulau di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebesar 400.000.000.
Maka PPh Pasal 15 atas penghasilan bulan Juni 2012 sebesar :
1,2 % x 400.000.000 = 4.800.000

8. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh
Pasal 15 Atas Penghasilan Perusahaan
Pelayaran Dalam Negeri
Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 15 Atas Penghasilan Perusahaan
Pelayaran Dalam Negeri adalah sebagai berikut :
Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter
dengan pemotong pajak,
maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib :
1. Memotong PPh Pasal 15 yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya
imbalan atau nilai pengganti;
2. Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 15 atas Penghasilan Perusahaan
Pelayaran Dalam Negeri (Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh
penghasilan.
3. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-
lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya
imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kode jenis
setoran pajak 411128-410.
4. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan
Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran
atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 15,
dilampiri dengan Lembar ke-3 SSP, Daftar dan Lembar ke-2 Bukti Pemotongan
PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final).
Dalam hal penghasilan diperoleh selain berdasarkan perjanjian persewaan atau
charter dengan pemotong pajak,
maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib :
1. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-
lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya
penghasilan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final;
2. Melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-
lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya
penghasilan, dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 15, dilampiri dengan
lembar ke-3 SSP Final dengan kode jenis setoran pajak 411128-410.
Dalam hal Wajib Pajak membayar pajak di Luar negeri atas penghasilan yang
diterima atau diperolehnya di luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau
barang termasuk penyewaan kapal (PPh Pasal 24), pajak yang dibayar di luar negeri

9. tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang berdasarkan KMK No.
416/KMK.04/1996 Tanggal 14 Juni 1996, untuk masing-masing negara setinggi-
tingginya 1,2% (satu koma dua persen) dari penghasilan yang diterima atau diperolehnya
diluar negeri tersebut.
Dalam hal Wajib Pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lainnya
selain penghasilan dari pelayaran dalam negeri, maka atas penghasilan lainnya
dikenakan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;
Oleh karena atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk
penghasilan penyewaan kapal telah dikenakan PPh yang bersifat final, maka :
1. Dalam pembukuan Wajib Pajak, wajib dipisahkan penghasilan dan biaya yang
berkenaan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan
penyewaan kapal Dari penghasilan dan biaya lainnya. Sesuai dengan ketentuan
Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, biaya yang berkenaan
dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan penyewaan
kapal tidak boleh dikurangkan dalam melakukan penghitungan penghasilan kena
pajak karena dari penghasilan final;
2. Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri yang menerima atau memperoleh
penghasilan semata-mata dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk
penghasilan penyewaan kapal tidak lagi diwajibkan menyetor PPh Pasal 25