1. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
Pada PT. Astra Otoparts Tbk.
Disusun Oleh
Sonya Arista
55117110094
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCUBUANA-JAKARTA
TAHUN 2017

2. ii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii
Abstrak ...................................................................................... 1
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 2
1.1. Latar Belakang .................................................................... 2
1.2. Sejarah Singkat Perusahaan .............................................................. 3
1.3. Visi Misi Perusahaan ................................................................... 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 5
2.1. Pengertian Good Corporate Governance .......................................... 5
2.2 Prinsip Good Corporate Governance................................................ 5
2.3 Unsur-unsur Good Corporate Governance ....................................... 6
2.4 Pedoman Good Corporate Governance dalam perusahaan .............. 8
2.5 Mekanisme Good Corporate Governance......................................... 9
BAB III METODE ..................................................................................... 10
3.1. Jenis Penulisan ................................................................... 10
3.2 Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 10
3.3 Validitas Data ................................................................... 10
3.4 Analisis Data ................................................................... 10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... 12
4.1. Prinsip GCG pada PT. Astra Otoparts Tbk....................................... 12
4.2 Struktur GCG pada PT. Astra Otoparts Tbk..................................... 13
4.3 Elemen Pendukung GCG pada PT. Astra Otoparts Tbk................... 14

3. iii
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 21
5.1. Kesimpulan .................................................................... 21
5.2 Saran .................................................................... 21
DAFTAR PUSTAKA……………………...................................................... 22

4. 1
Abstrak
Dalam satu dasawarsa terakhir ini Good Corporate Governance (GCG)
mendapatkan perhatian luas setelah terjadinya berbagai /krisis seperti krisis
moneter di Indonesia. GCG sangat diperlukan dalam proses untuk terciptanya
suatu tujuan utama dari sebuah perusahaan dan merupakan cara yang efektif
untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran baik dalam arti
sempit dan luas. Dalam arti luas GCG berkaitan dengan para stakeholders
perusahaan.
PT Astra Otoparts Tbk (Astra Otoparts) adalah grup komponen otomotif
terbesar dan terdepan di Indonesia, memproduksi dan mendistribusikan
berbagai macam suku cadang roda dua dan roda empat. PT. Astra Otoparts
telah menerapkan GCG dalam kegiatan perusahaanya. Hal ini terlihat dari
prinsip-prinsip GCG yang telah lama disosialisasi oleh pihak perusahaan
kepada para karyawanya. Tujuanya adalah utuk menciptakan kinerja terbaik
bagi perusahaan.
Sistem pengendalian internal yang ada di perusahaan merupakan sarana
utama untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan
sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi GCG pada PT. Astra Otopart Tbk.
Keywords: good corporate governance (GCG), the principles of good corporate
governance (GCG).

5. 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Good Corporat Governance bukan hal yang baru dalam perekonomian
Indonesia, karena Good Corporat Governance (selanjutnya disingkat GCG),
dipercayai dapat mengatasi krisis ekonomi. Corporate Governance adalah
sebuah sistem guna mengontrol dan mengarahkan perusahaan meliputi semua
jaringan hubungan formal, informal sektor korporasi serta konsekuensinya bagi
masyarakat umum. Selanjutnya untuk dapat melaksanakan GCG, maka harus
dipenuhi prinsip-prinsip nya terlebih dahulu yang meliputi : fairness,
transparency, accountability, and responsibility.
Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dianggap bisa membawa dampak
positif terhadap keberlanjutan perusahaan. Juga dianggap penerapan prinsip-
prinsipnya memberikan pengaruh baik bagi para stakeholders perusahaan dan
lingkungan. Sehingga bisa melaksanakan teori triple bottom line.
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate
Governance (GCG) merupakan keharusan dan landasan penting bagi
keberhasilan mewujudkan visi dan misi serta kelangsungan usaha perusahaan.
Penerapan GCG saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja,
namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis
perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan,
meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya agar perusahaan mampu
bertahan dalam persaingan.
Berdirinya sebuah perusahaan mempunyai tujuan tertentu yakni
memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan kemakmuran
pemilik perusahaan atau para pemegang saham (stakeholders), yang mana
nilai perusahaan akan tercermin dari harga saham suatu perusahaan. Tujuan
ini dimaksud demi keberlangsungan hidup dan eksistensi perusahaan dalam
persaingan dunia bisnis.
Munculnya corporate governance ini di picu oleh terjadinya pemisahan
antara kepemilikan dan pengendalian dalam suatu perusahaan sehingga
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya praktik good
corporate governance dalam perusahaan diharapkan mampu meningkatkan
kinerja perusahaan. Sejak terjadinya krisis financial yang melanda Indonesia
tahun 1997-1998, good corporate governance mendapatkan respon yang baik
dari pemerintah maupun investor. Good corporate governance adalah tata
kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai pihak yang
berkepentingan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja
perusahaan. Untuk mewujudkan kinerja perusahaan dan penyelenggaraan
good corporate governance yang baik dalam rangka meningkatkan nilai
perusahaan dibutuhkan sebuah mekanisme corporate governance.

6. 3
Mekanisme good corporate governance ini akan meningkatkan pengawasan
bagi perusahaan sehingga dengan pengawasan tersebut diharapkan kinerja
perusahaan akan lebih baik. Dengan adanya mekanisme good corporate
governance juga diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi
antara agent dan principal, yang selanjutnya berdampak Pada meningkatnya
nilai perusahaan.
PT Astra Otoparts Tbk (Astra Otoparts) adalah grup komponen otomotif
terbesar dan terdepan di Indonesia, memproduksi dan mendistribusikan
berbagai macam suku cadang roda dua dan roda empat. PT. Astra Otoparts
telah menerapkan GCG dalam kegiatan perusahaanya. Hal ini terlihat dari
prinsip-prinsip GCG yang telah lama disosialisasi oleh pihak perusahaan
kepada para karyawanya. Tujuanya adalah utuk menciptakan kinerja terbaik
bagi perusahaan.
1.2. Sejarah Singkat Perusahaan
Pada tahun 1976 William Soeryadjaja beserta PT. Djaya Pirusa
mendirikan PT. Alfa Delta Engine sebagai perusahaan yang bergerak dalam
industry otomotif, perakitan mesin dan konstruksi. Setahun kemudian PT. Alfa
Delta motor kemudian berganti nama menjadi PT. Pacific Wsestern pada tahun
1977.
Selang beberapa tahun kemudian PT. Pacific Wsestern pun berganti
nama kembali menjadi PT Menara Alam Tehnik dan mengubah pemiliknya
menjadi PT Summa Surya, PT Windu Tri Nusantara dan PT Multivest pada
tahun 1981. Pada tahun 1983 Astra mengakuisisi saham PT Summa Surya di
PT Menara Alam Tehnik. Dan pada tahun 1993 Astra mengakuisisi seluruh
saham PT Menara Alam Technology, dan mengubah nama PT Menara Alam
Technology menjadi PT Menara Alam Pradipta.
Pada tahun 1996 PT Menara Alam Pradipta berganti nama menjadi
PT Astra Pradipta Internusa. Kemudian merger terjadi di antara beberapa
bagian perusahaan di dalam Grup Astra, yaitu PT Astra Pradipta Internusa &
PT Federal Adiwira Serasi (PT Federal Adiwira Serasi sebagai perusahaan
yang masih bertahan). PT Federal Adiwira Serasi berubah nama menjadi PT
Astra Dian Lestari. Pada tahun 1997 PT Astra Dian Lestari berubah nama
menjadi PT Astra Otoparts.
Mulai tahun 1998 sampai dengan saat ini PT Astra Otoparts menjadi
perusahaan terbuka dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta,
dengan kode transaksi: AUTO.
1.3. Visi Misi Perusahaan
Visi PT. Astra Otoparts Tbk. adalah menjadi Supplier suku cadang mobil
kelas dunia, mitra atau pilihan di Indonesia dengan kompetensi teknik yang
sangat baik.
Misi PT. Astra Otoparts adalah :

7. 4
1. Mengembangkan industri komponen otomotif yang tangguh dan kompetitif
dan menjadi mitra strategis bagi pelaku industri domestik dan regional.
2. Menjadi perusahaan yang bertanggung jawab yang memberikan kontribusi
positif bagi pemangku kepentingan.

8. 5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Good Corporate Governance
Menurut Adrian Sutedi (2011) “Good corporate governance dilatar
belakangi oleh adanya perusahaan yang banyak bergantung pada modal
ekstern (modal ekuiti serta pinjaman) untuk pembiayaan kegiatan mereka,
melakukan investasi dan menciptakan pertumbuhan. Oleh karena itu, demi
kepentingan mereka maka perusahaan perlu memastikan pihak penyandang
dana ekstern bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan efisien
serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk
kepentingan perusahaan”. Menurut Mamduh M. Hanafi (2011) “Mendefenisikan
corporate governance sebagai sistem dan mekanisme yang memastikan
semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi akan memperoleh perlakuan
yang adil. Jika good corporate governance tidak dilaksanakan, maka akan ada
pihak-pihak yang dirugikan”.
The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dalam Novy
(2011) corporate governance adalah proses dan struktur yang diterapkan
dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan
nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
kepentingan stakeholders lainnya.
Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) memandang bahwa
setiap perusahaan di Indonesia berkewajiban untuk menerapkan good
corporate governance sesuai standar yang telah ditetapkan oleh dunia
internasional.
Dari berbagai literatur diatas menyajikan tentang defenisi good
corporate governance dapat di simpulkan corporate governance merupakan
sistem dan struktur yang baik untuk mengelola, mengarah dan mengendalikan
jalannya perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang
saham dan sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditur
dan masyarakat sekitar.
2.2. Prinsip Good Corporate Governance
Prinsip-prinsip good corporate governance menurut Komite Nasional
Kebijakan Governance (KNKG ,2006) :
1. Fairness (kewajaran dan kesetaraan)
Dalam prinsip ini perusahaan dituntut untuk memberikan perlakuan dan
jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham, baik mayoritas
maupun minoritas, termasuk juga pemegang saham asing dan investor lainnya.
Prinsip ini diharapkan untuk membuat perlindungan seluruh aset perusahaan
dikelola dengan baik dan aman dari kemungkinan terjadinya praktek korporasi
yang merugikan seperti fraud, insider trading dll. Penegakan prinsip fairness

9. 6
mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas,
konsisten dan dapat ditegakkan secara baik dan efektif.
2. Tranparancy (Transparansi)
Prinsip ini berhubungan dengan kualitas dan keterbukaan mengenai
informasi yang disajikan oleh perusahaan. Karena kepercayaan dan keyakinan
stakeholder tergantung pada penyajian informasi tersebut. Prinsip ini
mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, relevan dan
akurat yang dapat diperbandingkan yang menyangkut kondisi keuangan,
pengelolaan perusahaan, pengambilan keputusan, dan kepemilikan
perusahaan. Dengan adanya transparansi dalam informasi kondisi
perusahaan, benturan kepentingan dapat dihindari.
3. Accountability (akuntabilitas)
Prinsip akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggung jawab kinerja
perusahaan, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan
kepentingan agent (manajemen) dan principal (pemegang saham), sehingga
agency problem dapat diminimalisasi Prinsip ini berusaha untuk mengatur
kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ perusahaan
sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif.
4. Responsibility (pertanggung jawaban)
Prinsip responsibility dapat diartikan tanggung jawab perusahaan
sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang
berlaku serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial. Dengan penerapan
prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa kegiatan
operasionalnya sering kali menghasilkan dampak negatif yang harus
ditanggung oleh masyarakat. Dengan adanya kesadaran akan tanggung jawab
dan patuh terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku perusahaan
diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kesenjangan dan
kesempatan kerja pada lingkungan masyarakat. Dengan demikian
kesinambungan usaha dalam jangka panjang bagi perusahaan akan terwujud.
5. Indenpency (kemandirian)
Dalam prinsip ini diharapkan agar pengelola perusahaan dapat
bertindak secara mandiri, tidak didominasi oleh pihak manapun dan tidak
dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, pada prinsip ini di harapkan organ
perusahaan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan
peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang
berlaku. Sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
2.3. Unsur-unsur Good Corporate Governance
Unsur-Unsur Corporate Governance Perusahaan harus memiliki
sesuatu hal yang dapat menjamin berfungsinya good Corporate Governance
salah satunya ialah unsur–unsur Corporate Governance baik yang berasal dari

10. 7
dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan, unsur-unsur tersebut ialah
(Sutedi, 2012:41):
1. Corporate Governance-Internal Perusahaan
Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu
diperlukan di dalam perusahaan dinamakan Corporate Governance-Internal
Perusahaan.
a. Unsur-unsur dari dalam perusahaan adalah:
 Pemegang Saham
 Direksi
 Dewan Komisaris
 Manajer
 Karyawan/Serikat Pekerja
 Sistem Remunirasi berdasarkan Kinerja
 Komite Audit
b. Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain:
 Keterbukaan dan Kerahasiaan
 Transparasi
 Akuntabilitas
 Kejujuran
 Aturan dari Code of Conduct
2. Corporate Governance-Eksternal Perusahaan
Unsur yang berasal dari luar perusahaan dinamakan Corporate
Governance-Eksternal Perusahaan.
a. Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:
• Kecukupan UU dan Perangkat Hukum
• Investor
• Institusi Penyedia Informasi
• Akuntan Publik
• Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
• Pemberi pinjaman
• Lembaga yang mengesahkan legalitas
b. Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:
• Aturan dari Code of Conduct
• Kejujuran
• Akuntablitas
• Jaminan Hukum
• Perilaku partisipasi pelaku
Corporate Governance yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur tersebut
(internal dan eksternal) menentukan kualitas Corporate Governance.

11. 8
2.4. Pedoman Good Corporate Governance
Cakupan atau Lingkup Good Corporate Governance Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) memberikan pedoman
mengenai hal-hal perlu diperhatikan agar tercipta good Corporate Governance
dalam suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut:
1. Kerangka kerja Corporate Governance harus mendorong dan melindungi
pemegang saham, dengan memberikan:
a. Metode yang aman dalam pendaftaran kepemilikan, melakukan transfer
efek, mendapat informasi perusahaan, partisipasi dalam RUPS, memilih
board of directors, dan mendapat deviden.
b. b. Hak untuk berpartisipasi mengenai keputusan perubahan perusahaan
yang bersifat fundamental, misalnya perubahan anggaran dasar,
penambahan modal, merger, dan penjualan aset perusahaan dalam
jumlah yang besar.
2. Hak dan tanggung jawab stakeholders
Kerangka kerja Corporate Governance harus memberi kepastian bahwa
hak stakeholders dan publik dilindungi oleh UU dan mendorong kerja sama
yang aktif antara perusahaan dan stakeholders untuk meningkatkan
kesejahteraan, kemakmuran, lapangan. kerja serta kemampuan keuangan
perusahaan yang memadai.
3. Perlakuan yang wajar terhadap pemegang saham
Kerangka kerja Corporate Governance harus memastikan perlakuan yang
wajar terhadap semua pemegang saham minoritas dan asing. Pemegang
saham yang mempunyai klasifikasi yang sama mendapatkan perlakuan
yang sama. Pemegang saham harus dilindungi dari penipuan, self dealing,
dan insider trading yang dilakukan oleh board of directors, manajer, dan
pemegang saham utama, atau pihak lain yang mempunyai akses informasi
perusahaan.
4. Keterbukaan dan Transparasi
Kerangka kerja Corporate Governanceharus memastikan diungkapkannya
informasi materiil perusahaan yang akurat dan tepat waktu, antara lain
meliputi situasi keuangan, kinerja perusahaan, pemegang saham, dan
manajemen perusahaan serta faktor risiko yang mungkin timbul. Informasi
material yang perlu diungkapkan meliputi antara lain hasil keuangan dan
usaha perusahaan, pemegang saham utama, anggota Board of Directors
dan eksekutif, risiko yang mungkin dihadapi, struktur dan kebijakan
perusahaan serta target yang ingin dicapai.
5. Wewenang dan tanggung jawab Board of Directors
Board of Directors harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan
secara efektif dan memberikan pertanggungjawaban kepadapemegang
saham. Anggota Board of Directors harus bertindak secara transparan,

12. 9
iktikad baik dan telah melakukan due diligent serta dalam cara yang
menurut pandangannya adalah hal yang terbaik bagi perusahaan. Board of
Directors bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan saham
pendiri dan memastikan perusahaan melakukan kegiatannya.
6. Penilaian Good Corporate Governance
Indikator dari Corporate Governance ialah pengawasan dari komisaris
independen, kepemilikan institusional, dan dewan direksi (Sutedi, 2012: 2-
8)
2.5. Mekanisme Good Corporate Governance
1. Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme corporate
governance yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan manajemen
perusahaan. Karena biasanya para manajer mempunyai kecenderungan
menggunakan kelebihan keuntungan untuk konsumsi dan perilaku oportunistik.
Dan dengan kepemilikan manajerial ini diharapkan manajer dapat mengelola
perusahaan dengan baik dan mengambil tindakan sesuai dengan kepentingan
perusahaan secara menyeluruh (Ridho, 2013). Persentase kepemilikan
manajerial dapat diukur dari jumlah kepemilikan saham oleh pihak manjemen
dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan manajemen
terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi
perbedaan antara pemegang saham luar dan manajemen. Kualitas informasi
yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial (Noor
Laila, 2011).
2. Dewan Komisaris Independen
Komisaris independen diukur dengan proporsi antara jumlah komisaris
independen dengan seluruh total anggota dewan komisaris perusahaan.
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) dewan
komisaris independen adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis
dan kekeluargaan dengan pemegang kendali, direksi, komisaris dan
perusahaan itu sendiri yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan
perusahaan.
Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat terciptanya lingkungan
kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan diantara
berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

13. 10
BAB III
METODE
3.1. Jenis Penulisan
Jenis penulisan deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara
sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau
objek tertentu. Penulisan ini merupakan penulisan deskriptif, yaitu penulisan
yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang
berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganilisis dan
menginterpretasi. Dalam hal ini penulis menggambarkan atau melukiskan
suatu gejala yang sedang terjadi berdasarkan indikator-indikator tertentu dari
konseptual yang operasionalkan, dan tidak bermaksud menjelaskan suatu
hubungan antarvariabel.
Pada kesempatan kali ini penulis memilih penerapan good Corporate
Governance pada Perum Bulog. Data yang diperoleh bersumber dari website
perusahaan.
3.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Kepustakaan yaitu
penulisan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari
literatur dan bahan-bahan yang berhubungan dengan obyek penulisan seperti
buku-buku sumber dan tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan tujuan
penulisan.
3.3. Validitas Data
Data yang sudah berhasil dikumpulkan kemudian dicatat dalam kegiatan
penulisan, harus diusahakan kemantapan dan kebenaranya. Ketepatan data
tidak hanya ditentukan dari ketepatan pemilihan sumber data dan teknik
pengumpulanya tetapi juga dipengaruhi teknik validitasnya.
3.4. Analisis Data
Teknis analisi data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik
analisi model interaktif yang didalamnya ada tiga komponen analisis
diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan yang
dilakukan serempak dengan bentuk interaktif yang proses pengumpulan data
sebagai siklus. Komponen analisis tersebut dilaksanakan secara terpadu
selama dan sesudah pengumpulan data. Ketiga komponen analisis model
interaktif itu adalah:
1. Reduksi Data
Merupakan proses seleksi, pemfokusan penyederhanaan dan abstraksi
data dari data yang diperoleh sepanjang berlangsungnya penulisan dalam
reduksi data ini penulis mempertegas, memperpendek, membuat ringkas,
membuang data data yang tidak penting, mengambil yang penting dan
mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penulisan dapat dilakukan.
2. Sajian Data

14. 11
Sajian data merupakan rangkaian informasi/kalimat yang disusun
secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami dalam deskripsi
bebentuk narasi. Hal ini memungkinkan simpulan penulis yang dilakukan dapat
mengacu pada rumusan masalah sebagai pertanyaan penulisan agar narasi
yang tersaji dapat membentuk deskripsi rinci yang menjawab permasalahan
yang ada. Jadi dalam sajian data penulis membuat deskripsi yang sistematis
dan logis agar makna penulisan mudah dipahami.
3. Penarikan Simpulan
Tahap ini penulis menyimpulkan rangkuman dan olahan data dari
pengumpulan data yang tersusun secara runtut dan logis serta perlunya
memverifikasi agar cukup mantap dan dapat dipertanggung jawababkan.
Penyimpulan akhir ini tidak akan terjadi sampai pada waktu proses
pengumpulan data berakhir maka penulis harus bersifat terbuka menerima
data yang terkumpul.

15. 12
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Prinsip GCG pada PT. Astra Otoparts Tbk (Astra Otoparts)
Dalama pelaksaanya ada beberapa prinsip yang dianut oleh PT Astra
Otoparts Tbk (Astra Otoparts). Dikutip dari website resmi PT Astra Otoparts
Tbk (Astra Otoparts) berikut adalah prinsip yang telah diterapkan pada
perusahaan :
1. Transparansi
Perusahaan menerapkan prinsip keterbukaan / keterbukaan, antara
lain:
• Mengembangkan dan mengkomunikasikan rencana bisnis kepada
publik
• Laporan Tahunan
• Laporan keuangan berkala: laporan keuangan tahunan, pertengahan
tahun, dan triwulanan
• Laporan lain yang dipersyaratkan Perusahaan sebagai Perusahaan
yang terdaftar
• Pemanfaatan website untuk menyebarkan informasi kepada pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya
2. Akuntabilitas
Prinsip pertanggungjawaban ini dilakukan antara lain dengan
membuat pembagian kewenangan yang jelas antar organ perusahaan,
termasuk dengan merinci tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi beserta pengukuran kinerjanya.
3. Tanggung jawab
Perusahaan menerapkan prinsip tanggung jawab dengan, antara lain:
• Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan undang-undang yang
berlaku mengenai cara Perusahaan menjalankan kegiatannya
• Memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan tepat waktu
• Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate
social responsibility / CSR)
• Memenuhi kewajiban pengungkapan sesuai dengan peraturan pasar
modal
4. Independensi
Astra Otoparts menerapkan prinsip independensi sebagai berikut:
 Saling menghormati hak, tugas, tugas, dan wewenang serta tanggung
jawab organ perusahaan
• Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak diperkenankan ikut
campur dalam pengelolaan Perusahaan
• Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan selalu menghindari benturan
kepentingan dalam mengambil keputusan

16. 13
• Aktivitas perusahaan yang mungkin mengandung benturan kepentingan
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham
independen
• Melaksanakan kebijakan dan sistem yang meminimalkan konflik
kepentingan
5. Keadilan
Perusahaan menerapkan prinsip sebagai berikut:
• Pemegang saham memiliki semua hak untuk hadir dan memberikan
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan undang-
undang yang berlaku
• Perusahaan memperlakukan semua mitra bisnis secara setara dan
transparan
• Perusahaan menyediakan kondisi kerja yang baik dan aman bagi semua
karyawan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan hukum yang ada
4.2. Struktur Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Astra
Otoparts Tbk
Struktur utama GCG pada PT. Astra Otoparts adalah:
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan
keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham Otoritas GMS meliputi:
• Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi,
• Mengevaluasi kinerja dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan
Direksi dalam mengelola Perseroan,
• Menyetujui perubahan Anggaran Dasar,
• Menyetujui Laporan Tahunan,
• Menetapkan distribusi keuntungan,
• Menunjuk akuntan publik,
• Menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi,
• Membuat keputusan mengenai corporate action atau keputusan
strategis lainnya seperti yang diusulkan oleh Direksi.
2. Peran Dewan Komisaris sebagai pengawas dan penasehat Direksi dengan
itikad baik dan tanggung jawab penuh atas kepentingan Perusahaan. Peran
BOC adalah sebagai berikut :
• Pengawasan atas kebijakan Direksi dalam mengelola Perseroan,
termasuk tindakan pencegahan, perbaikan dan pemberhentian
sementara anggota Direksi;
• Pengawasan atas risiko bisnis dan kecukupan usaha manajemen dalam
pengendalian internal;
• Pengawasan GCG dalam kegiatan usaha Perseroan;
• Penyediaan nasehat kepada Direksi terkait dengan peran dan kewajiban
Direksi;
• Penyediaan umpan balik dan rekomendasi atas usulan dan rencana
pengembangan strategis Perusahaan yang diajukan oleh Direksi;

17. 14
• Memastikan bahwa Direksi memperhatikan kepentingan para
pemangku kepentingan.
3. Peran Direksi adalah memimpin dan mengelola Perseroan dengan baik dan
bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan.
Peran direksi adalah:
• Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung
jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan
perundang-undangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik;
• Menetapkan visi, misi, dan nilai Perusahaan serta rencana strategis
dalam bentuk rencana perusahaan dan rencana bisnis;
• Mengatur rapat Direksi secara berkala dengan waktu yang cukup;
• Menetapkan struktur organisasi Perseroan secara lengkap dengan
peran masing masing divisi dan unit usaha;
• Mengontrol sumber daya Perusahaan secara efektif dan efisien;
• Mengatur dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta
keluarganya (istri / suami dan anak-anak) di Perusahaan dan
Perusahaan Lainnya (Daftar Khusus);
• Menetapkan sistem pengendalian internal dan pengendalian risiko;
• Pertimbangkan kepentingan wajar pemangku kepentingan
Perusahaan.
Unsur-unsur lain yang mendukung struktur tata kelola adalah:
• Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi
kebijakan keuangan;
• Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab efektifitas
pelaksanaan GGC;
• Audit Internal dan Manajemen Risiko.
4.3. Elemen Pendukung GCG pada PT. Astra Otoparts Tbk
Manajemen PT. Astra Otoparts Tbk. telah membentuk organ pendukung
sebagai unit kerja untuk mengendalikan, mengawasi dan bertanggung jawab
atas pelaksanaan GCG dan sekaligus berperan sebagai mitra bisnis bagi
sebuah komite di bawah Dewan Komisaris. Elemen pendukung GCG pada PT.
Astra Otoparts Tbk. adalah sebagai berikut:
1. Komite audit
Dewan Komisaris Astra Otoparts membentuk Komite Audit sesuai dengan
Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-643
/ BL / 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pedoman Pendirian dan
Pelaksanaan Komite Audit. Komite Audit Perseroan memiliki tiga anggota
yang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua dan dua
anggota eksternal independen.
a. Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit

18. 15
Peran kunci Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam
melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas metodologi dan proses
penyusunan laporan keuangan, manajemen risiko, audit dan kepatuhan
terhadap undang-undang yang berlaku. Dalam menjalankan perannya,
Komite Audit bekerja sama dengan Direksi, Audit Internal Perusahaan,
Manajemen Risiko, Hukum Perusahaan, dan auditor eksternal
Perusahaan.
Komite Audit melakukan pengawasan sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan, termasuk kredibilitas dan objektivitas laporan
keuangan Perusahaan untuk dipublikasikan ke pihak luar dan badan
hukum / regulator, termasuk tindak lanjut atas setiap keluhan dan /
atau catatan atas perbedaan dalam laporan tersebut sementara
ditinjau oleh Komite Audit,
2. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal, termasuk kecukupan
proses untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko keuangan dan
bisnis,
3. Assurance Aktivitas, termasuk rencana dan hasil kegiatan yang
dilakukan oleh Manajemen Risiko, Audit Internal Perusahaan, dan
auditor eksternal untuk menilai apakah risiko utama telah diidentifikasi
dengan benar dan dievaluasi berdasarkan kinerja pekerjaan mereka,
4. Obyektivitas dan Independensi auditor internal dan eksternal,
5. Hukum, termasuk kemajuan dan pelaporan kasus hukum yang
signifikan di Astra Otoparts dan anak perusahaannya,
6. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta kode etik
Perusahaan.
b. Otoritas Komite Audit
Dalam menjalankan perannya, Komite Audit berhak untuk melakukan hal
berikut:
1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang
diperlukan, mengenai karyawan, dana, aset, dan sumber daya
Perusahaan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan
personel audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal yang
terkait dengan peran dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk
membantu pelaksanaan perannya (jika diperlukan);
4. Pihak berwenang lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
c. Independensi Anggota Komite Audit
Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua
Komite Audit berawal dari Komisaris Independen Astra Otoparts. Dua
anggota Komite Audit lainnya adalah personil yang berasal dari pihak
eksternal yang independen, dan tidak memiliki hubungan baik secara
langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan. Oleh karena itu,
seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi,

19. 16
keterampilan, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan
berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Audit internal
Corporate Internal Audit adalah mitra manajemen dalam mencapai tujuan
Perusahaan dengan melakukan fungsi audit dan konsultasi secara
independen dan obyektif. Kegiatan yang dilakukan oleh Corporate Internal
Audit dikategorikan sebagai audit rutin, audit khusus, audit IT (Teknologi
Informasi), pemantauan tindak lanjut, sosialisasi pengendalian internal dan
pengembangan audit.
Audit rutin dilakukan berdasarkan rencana audit tahunan (RAT) yang
menetapkan fokus dan arahan kegiatan audit sepanjang tahun dengan
prioritas audit berdasarkan hasil penilaian risiko. Audit khusus tidak
termasuk dalam RAT tetapi dilakukan atas permintaan Dewan Direksi atau
diprioritaskan karena tingkat urgensinya. Audit TI dilakukan pada sistem TI
untuk memastikan bahwa pengendalian TI telah memberikan keyakinan
memadai untuk keamanan aset, integritas data, penyediaan informasi yang
efektif dan penggunaan sumber daya yang efisien.
Audit Internal Perusahaan memantau tindak lanjut hasil audit untuk
memastikan bahwa rekomendasi perbaikan yang telah disepakati
sebenarnya dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan komitmen
audit. Corporate Internal Audit juga aktif terlibat dalam kegiatan sosialisasi
untuk membangun kesadaran tentang pengendalian internal yang
dilakukan di forum internal.
a. Piagam Audit Internal
Untuk menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif, Unit Audit
Internal menyelenggarakan Piagam Audit Internal yang dikeluarkan oleh
Dewan Direksi Astra Otoparts yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada
tanggal 29 Juli 2007.
Piagam Audit Internal berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan
semua kegiatan audit internal. Piagam Audit Internal juga menetapkan
struktur dan posisi Unit Audit Internal, peran dan tanggung jawab,
wewenang dan kode etik Unit Audit Internal, persyaratan auditor untuk
diposisikan di Unit Audit Internal, laporan pertanggungjawaban Unit Audit
Internal, dan larangan pekerjaan ganda untuk posisi auditor dan personil
pelaksana di Unit Audit Internal untuk pelaksanaan kegiatan operasional
baik di tingkat holding maupun pada tingkat anak
perusahaan/perusahaan afiliasi.
b. Struktur Organisasi Audit Internal
Unit Audit Internal segera melapor kepada Direksi dan memberikan
laporan berkala kepada Direksi dan Komite Audit sehubungan dengan
temuan dan rekomendasi yang telah dilakukan.

20. 17
Dalam melaksanakan kegiatannya, Audit Internal mengacu pada
Pedoman Dasar Audit Internal dan menerapkan pendekatan dan
metodologi standar yang dipersyaratkan untuk perusahaan-perusahaan
di dalam kelompok PT Astra International Tbk. Perseroan terus
melakukan upaya untuk melakukan pengembangan audit antara lain
dengan menggunakan alat bantu perbaikan dan metodologi audit serta
peningkatan kualitas auditor.
3. Manajemen Resiko
Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup
identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang berpotensi mengganggu
aktivitas Perusahaan, dan keberlanjutan bisnis, dan menyebabkan
kegagalan dalam mencapai tujuan Perusahaan. Pengendalian risiko harus
dilakukan dengan mengadopsi pendekatan terstruktur mulai dari menilai
risiko, mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut, dan
mengurangi risiko dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh
Perusahaan. Strategi yang digunakan dapat mencakup pengalihan risiko ke
pihak lain, menghindari risiko, mengurangi dampak negatif dari risiko dan
mengakomodasi sebagian atau seluruh konsekuensi dari risiko tertentu.
Manajemen risiko yang berfungsi dengan baik akan menjadi mitra strategis
bagi unit bisnis untuk mencapai kinerja yang optimal.
Aktivitas Manajemen Resiko Perusahaan
Kondisi lingkungan industri otomotif yang terus berubah secara dinamis
menekankan pentingnya manajemen risiko yang andal. Perusahaan harus
terus melakukan tindakan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur,
mengevaluasi dan mengelola berbagai faktor risiko yang ada, terutama
risiko strategis dan operasional. Perusahaan melakukan empat tahap
metodologi manajemen risiko yaitu Risk Assessment, Business Continuity
Plan, Insurance Review, dan Whistleblowing System.

21. 18
a. Risk Assessment
Resiko bahwa setiap aktivitas bisnis dapat terpapar pada umumnya
berasal dari ketidakpastian yang mengakibatkan menurunnya
profitabilitas dan yang bahkan dapat menyebabkan kerugian. Identifikasi
risiko yang akurat dan akurat sangat penting, antara lain dengan
mengumpulkan banyak informasi sejauh mungkin melalui survei,
wawancara, data historis, dan brainstorming.
b. Business Continuity Plan (BCP)
Business Continuity Plan (BCP) adalah panduan untuk memastikan
kelangsungan operasi Perusahaan dalam situasi bencana atau situasi
tak terduga sehingga dapat meminimalkan dampak dan kerugian yang
terjadi.
c. Insurance Review
Tinjauan Asuransi dirancang untuk memastikan bahwa program asuransi
Perusahaan telah dikelola dengan baik baik dari segi risiko yang tercakup
atau uang pertanggungan.
d. Whistleblowing System
Sistem Whistleblowing merupakan mekanisme alternatif bagi karyawan
untuk menyampaikan informasi yang diharapkan dapat mendukung
pengembangan GCG di Perusahaan. Perbaikan dan sosialisasi sistem
whistleblower dilakukan terus menerus dilakukan terhadap anak
perusahaan yang dikonsolidasikan.
4. Plan-Do-Check-Action Management
Plan Do Check Action (PDCA) memfasilitasi Direksi Astra Otoparts dan
manajemen anak perusahaannya untuk menyusun strategi, baik jangka
panjang maupun jangka pendek, program khusus untuk mencapai target,
dan Key Performance Indicator (KPI) untuk masing-masing perusahaan.
Peran Unit PDCA mulai dari memfasilitasi Rapat Eksekutif Direksi dan
manajemen anak perusahaan Astra Otoparts untuk menetapkan strategi
dalam satu sampai tiga tahun mendatang. Dalam hal ini, Unit PDCA
membantu menyelaraskan antara strategi Perusahaan dan anak
perusahaan, serta mengkoordinasikan anak perusahaan terkait untuk
mencapai hasil yang optimal seperti yang diharapkan oleh para pemangku
kepentingan. Perencanaan strategis dibahas dalam Siklus Perencanaan
yang umumnya dimulai dengan Rapat Pendahuluan awal pada bulan Juni.
Hasil pertemuan antara Dewan Direksi dan manajemen Astra Otoparts
untuk anak perusahaan dalam Rapat Pendahuluan Eksekutif kemudian
akan dibahas di masing-masing perusahaan untuk meminta masukan agar
ditingkatkan ke Rapat Eksekutif Pertama di bulan Agustus. Rapat Eksekutif
Pertama melibatkan Direksi dan manajemen anak perusahaan. Hasil dari
Rapat Eksekutif Pertama adalah perencanaan strategis tiga tahun yang
telah disetujui dan disetujui oleh Direksi dan manajemen anak perusahaan.
Strategi tiga tahun masing-masing perusahaan kemudian dijabarkan ke
dalam rencana aktivitas dan anggaran satu tahun dan disetujui secara

22. 19
kolektif dalam Rapat Eksekutif Kedua di bulan November. Selain Direksi
dan manajemen anak perusahaan, Rapat Eksekutif Kedua juga dihadiri
oleh mitra Perusahaan, terutama dari perusahaan patungan.
Unit PDCA juga memfasilitasi tinjauan bulanan yang dilakukan oleh Direksi
untuk memantau kemajuan proyek dan pelaksanaan rencana aktivitas
masing-masing anak perusahaan dan juga membantu menindaklanjuti
rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Direksi untuk memastikan anak
perusahaan mencapai target yang telah disepakati.
5. Corporate Secretary
Sekretaris Perusahaan ditunjuk oleh dan langsung melapor kepada Direktur
Utama. Peran Sekretaris Perusahaan adalah memastikan kelancaran
hubungan antara organ Perusahaan, hubungan Perusahaan dengan
Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal, pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan juga harus memastikan bahwa
Perseroan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pengorganisasian
dokumen dan informasi yang berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal dan
dukungan untuk akuntabilitas laporan kinerja dan tanggung jawab
Perusahaan kepada pemangku kepentingan.
6. Kerahasiaan dan Pengungkapan Informasi
Dalam mengklasifikasikan jenis informasi, Astra Otoparts selalu mengacu
pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Informasi non-rahasia harus
dipublikasikan dan dapat diakses melalui media dan fasilitas yang relatif
memadai untuk publik sebagai pemangku kepentingan untuk mengakses
informasi tersebut tanpa dikenai tuntutan apapun. Informasi non-rahasia
harus segera diinformasikan kepada pemangku kepentingan jika berkaitan
dengan proses pengambilan keputusan yang cepat yang dilakukan oleh
Perusahaan.
Semua karyawan Astra Otoparts dilarang melakukan tindakan atau
tindakan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi
Perusahaan karena pengungkapan sebagian atau seluruh informasi
kepada pihak luar termasuk mitra bisnis, pelanggan (dealer utama) dan
pemasok .
Karyawan dilarang untuk mengungkapkan, menyebarkan sebagian atau
keseluruhan informasi rahasia yang berkaitan dengan proyek Perusahaan,
hak kekayaan intelektual, hak paten, dan rencana bisnis Perusahaan
secara tidak sah tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan. Pelanggaran
dan penyimpangan ketersediaan, kerahasiaan dan keterbukaan informasi
dikenai sanksi sesuai dengan peraturan Perusahaan.
Untuk mendapatkan informasi mengenai Astra Otoparts, Perseroan
membuka lebar akses informasi bagi pemangku kepentingan, masyarakat
dan investor melalui situs www.astra-otoparts.com yang berisi informasi
terkini seperti profil Perusahaan, informasi produk, berita perusahaan,

23. 20
laporan keuangan, tindakan perusahaan , penerapan Good Corporate
Governance, Corporate Social Responsibility (CSR) dan lain-lain. Informasi
di website Perusahaan dipresentasikan secara bilingually (dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris) untuk memudahkan masyarakat dalam
mengakses informasi tersebut sementara pada saat yang sama juga
berfungsi sebagai praktik GCG yang diadopsi oleh Perusahaan.

24. 21
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
PT. Astra Otoparts Tbk. telah melakukan konsep Good Corporate
Governance dengan baik. Terbukti dengan adanya prinsip-prinsip yang
dipegang oleh PT. Astra Otoparts Tbk. yaitu Transparansi, Akuntabilitas,
Tanggung jawab, Independensi, Keadilan. Selain dari prinsip GCG PT. Astra
Otoparts Tbk. menerapkan GCG dalam setiap pelaksanaan bisnisnya dapat
terlihat dengan dukungan dari berbagai elemen pada perusahaan baik secara
internal maupun eksternal.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan penulis, sebaiknya PT. Astra Otoparts Tbk.
terus melakukan penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan agar
perusahaan dapat terus menjadi perusahaan yang dapat kompetitif dengan
perubahan dunia bisnis saat ini.

25. 22
Daftar Pustaka
Mamduh M, Hanafi. 2011. Manajemen Edisi ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit dan
Percetakan STI manajemen YKPN p.62
Sutedi, Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta : Sinar Grafika.
http://www.component.astra.co.id/gcg.asp?id=1003144&lang=en