PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
Denunciar
Compartir
•3 recomendaciones•5,992 vistas
giri lusi jalmo tan kena ing ngino
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
•3 recomendaciones•5,992 vistas
Denunciar
Compartir
giri lusi jalmo tan kena ing ngino
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente(20)
Similar a PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
Similar a PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018(20)
Más de Strobillus Found
Más de Strobillus Found(20)
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
- 1. PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT DI JAWA TENGAH TAHUN 2018 PEMERINTAH DESA KARANGMALANG KEC. BOBOTSARI, KABUPATEN PURBALINGGA
- 2. PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN BOBOTSARI DESA KARANGMALANG Alamat : Jln Raya Karangmalang,Desa Karangmalang Kec. Bobotsari Purbalingga, 53353 Website : www.karangmalang.desa.id Desa Karangmalang, 15 Juli 2018 Nomor : Kepada Sifat : Yth. Gubernur Jawa Tengah Lampiran : 1 (satu) bendel Up. Kepala Dispermades,Dukcapil Perihal : Rencana Penggunaan Dana Provinsi Jawa Tengah Bantuan Keuangan kepada Di - Pemdes untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat di Jawa Tengah Tahun 2018. SEMARANG Berdasarkan hasil musyawarah Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, kami merencanakan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2018 , yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tegah TA. 2018, berupa Peningkatan Ketahanan Masyarakat berupa kegiatan : 1. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita di Posyandu Balita Handayani I s/d IV Desa Karangmalang. 2. Pemberian Makanan Tambahan untuk Lansia di Posyandu Lansia Handayani I dan II Adapun dana yang dibutuhkan total sebesar Rp. 22.500.000,- berasal dari rencana swadaya masyarakat sebesar Rp. 2.500.000, dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesa Rp. 20.000.000,- Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah berkenan untuk mencairkan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Tahun 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan proposal kegiatan sebagaimana terlampir. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih. Pj. Kepala Desa Karangmalang ARIS MULYANTO, S.Ag NIP. 19761010 201001 1 002 Menyetujui An. Bupati Purbalingga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19651215 199303 1 010 Camat Bobotsari BAMBANG TRIONO, SKM. M.Si Pembina NIP. 19700702 199203 1 006 Tembusan : disampaikan Kepada Yth : 1. Bupati Purbalingga 2. Kepala Dinpermasdes Kab. Purbalingga 3. Camat Bobotsari
- 3. TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA Alamat Sekretariat : Desa Karangmalang Kec. Bobotsari Kabupaten Purbalingga A. Latar Belakang Salah satu sasaran dari 4 sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020 adalah menurunkan prevalensi gizi kurang menjadi 15% dan menurunkan prevalensi pendek menjadi 32%. Pendekatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui upaya penanggulangan gizi kurang yaitu: Pemantauan pertumbuhan balita di posyandu, penyuluhan dan konseling menyusui dan Makanan Pendamping ASI dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan pada balita gizi kurang. Sedangkan untuk balita gizi buruk perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk ditangani sesuai dengan tatalaksana gizi buruk, begitu juga dengan tingkat kesehatan Lansia kita Dalam rangka mendukung upaya-upaya tersebut, sejak tahun 2015, Pemerintah Desa Karangmalang berusaha meningkatkan kegiatan tersebut yang antara lain dapat digunakan untuk pembinaan posyandu dan penyuluhan serta penyediaan makanan pemulihan gizi untuk balita dan Lansia gizi kurang B. Maksud dan Tujuan Kegiatan Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Tujuan : 1. Mewujudkan masyarakat yang sehat sesuai dengan standar minimum kesehatan yang ditetapkan oleh kementrian Kesehatan 2. Memberikan kesadaran tentang pentingnya makanan sehat 3. Mendorong terwujudnya desa berdikari di Jawa Tengah 4. Meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana kesehatan yang memadai 5. Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dari sisi ketersediaan makanan sehat C. Manfaat Kegiatan 1. Terbangunnya Kesehatan masyarakat dengan mendorong peningkatan angka hidup balita dan masyarakat lansia 2. Terpenuhinya kebutuhan Dasar masyarakat akan Kesehatan 3. Tumbuhnya semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam Kepedulian terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat 4. Memacu swadaya masyarakat secara mandiri D. Rencana Kegiatan Berdasarkan hasil musyawarah desa untuk dibiayai dengan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa, maka Bantuan Keuangan kepada Pemerintah desa digunakan untuk pemenuhan Pemberian Makanan Tambahan, yaitu : a. Pemberian Makanan Tambahan Balita di Posyandu Handayani I s/d IV b. Pemberian Makanan Tambahan Lansia di Posyandu Lansia I dan II E. Pembiayaan Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Dana tersebut berasal dari swadaya masyarakat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima rastus rupiah) dan bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uraian RPD terlampir.
- 4. F. Susunan Kepengurusan Sesuai hasil musyawarah desa telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita Handayani I s/d IV dan Posyandu Lansia Handayani I dan II Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dengan susunan kepengurusan organisasi sebagai berikut: Penanggung jawab : Aris Mulyanto, S.Ag Pj. Kepala Desa Ketua TPK : Wiyardi Kaur Pembangunan (PTPKD) Sekretaris : Tulus Priyono Sekretaris Desa ( PTPKD ) Bendahara : Mirah Nuryamah Bendahara Desa (PTPKD) Pokja Pelaksana : Sunardi Tomas/ salah satu Pengurus LKMD Seksi Kesehatan : Atik Dwi Riswati, A.Md.Keb Bidan Desa Anggota : 1. Esa Fitriasari, A.Md.Keb Naping Kesehatan Desa : 2. Kusriyati PPKBD G. Time Schedul /Waktu Pelaksanaan No Uraian Kegiatan Bulan (Tahun 2018) 1 Persiapan Juli 2 Belanja September 3 Pelaksanaan September - Desember 4 Pelaporan Desember H. Penutup Demikian proposal kegiatan yang akan dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ) secara swakelola dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Tahun 2018, semoga mendapatkan persetujuan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Desa Karangmalang, 15 Juli 2018 Mengetahui BPD Ir. H. MUSLIH EFFENDI Ketua TPK WIYARDI Menyetujui : Pj. Kepala Desa Karangmalang Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga ARIS MULYANTO, S.Ag NIP. 19761010 201001 1 002
- 5. PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN BOBOTSARI DESA KARANGMALANG Alamat : Jln Raya Karangmalang,Desa Karangmalang Kec. Bobotsari Purbalingga, 53353 Website : www.karangmalang.desa.id BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas kami masyarakat Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah mengadakan musyawarah desa dalam rangka pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangmalang , Kec. Bobotsari Kab. PurbalinggaTahun 2018, dan penetapan kegiatan yang akan dibiayai dengan bantuan APBD I Provinsi Jawa Tengah TA. 2018, yang akan dikerjakan oleh TPK hasil sebagai berikut : (Daftar hadir terlampir) 1. Membentuk TPK, dengan susunan sebagaimana terlampir sebagai dasar Penyusunan SK oleh Kepala Desa 2. Memutuskan dan Menetapkan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangmalang , Kec. Bobotsari Kab. PurbalinggaTahun 2018, dan penetapan kegiatan yang akan dibiayai dengan bantuan APBD I Provinsi Jawa Tengah TA. 2018 untuk Kegitan Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dan Lansia, yaitu : a. Posyandu Balita Handayani I, II, III dan IV b. Posyandu Lansia Handayani I dan II Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Mengetahui Pj. Kepala Desa Karangmalang ARIS MULYANTO, S.Ag NIP. 19761010 201001 1 002 Pemimpin Musdes Ir. MUSLIH EFFENDI
- 6. PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN BOBOTSARI DESA KARANGMALANG Alamat : Jln Raya Karangmalang,Desa Karangmalang Kec. Bobotsari Purbalingga, 53353 Website : www.karangmalang.desa.id DAFTAR HADIR Hari/tanggal : Senin, 08 Juli 2018 Jam : 14.00 wib s/d Selesai Tempat : Balai Desa Karangmalang Acara : Musyawarah Desa dalam rangka Pembentukan TPK dan Pembahasan Detail Rencana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 No Nama Jabatan/Unsur Alamat Tanda Tangan 1 2 3 4 5 1. Aris Mulyanto, S.Ag Pj. Kades Purbalingga 1. 2. Tulus Priyono Perangkat Desa RT. 01 RW. 02 2. 3. Mirah Nuryamah Perangkat Desa RT. 01 RW. 05 3. 4. Wiyardi Perangkat Desa RT. 01 RW. 02 4. 5. Misnodi Perangkat Desa RT. 02 RW. 03 5. 6. Sukhemi Perangkat Desa RT. 02 RW. 01 6. 7. Ugi Ismartini Perangkat Desa RT. 01 RW. 03 7. 8. Puji Hartono Perangkat Desa RT. 01 RW. 05 8. 9. Sutarno Perangkat Desa RT. 02 RW. 08 9. 10. Ir. H Muslih Effendi BPD RT. 01 RW. 03 10. 11. Muhammad, S.ag BPD RT. 02 RW. 04 11. 12. Kusriyati BPD RT. 01 RW. 02 12. 13. Runtiyah BPD RT. 03 RW. 01 13. 14. Tohirin BPD RT. 02 RW. 02 14. 15. Sachidi BPD RT. 02 RW. 06 15. 16. Sunardi LKMD RT. 02 RW. 07 16. 17. Slamet Priyadi LKMD RT. 02 RW. 01 17. 18. Wiyarto LKMD RT. 03 RW. 04 18. 19. Budi Adi Wasono LKMD RT. 01 RW. 05 19. 20. Saptno Waluyo LKMD RT. 01 RW. 02 20.
- 7. No Nama Jabatan/Unsur Alamat Tanda Tangan 1 2 3 4 5 21. Suwarti LKMD RT. 01 RW. 05 21. 22. Miftori LKMD RT. 02 RW. 08 22. 23. Slamet C LKMD RT. 02 RW. 01 23. 24. Suangkat LKMD RT. 02 RW. 03 24. 25. Munir Suparto LKMD RT. 01 RW. 08 25. 26. Ach. Giatno LKMD RT. 01 RW. 05 26. 27. Saeful Chakim KPMD RT. 03 RW. 01 27. 28. Sri Utami Budi N KPMD RT. 01 RW. 05 28. 29. Ampris Wahono KPMD RT. 01 RW. 06 29. 30. Kusniatun KPMD RT. 01 RW. 05 30. 31. Jumadi Tomas RT. 01 RW. 02 31. 32. Anwar Saefudin Tomas RT. 01 RW. 02 32. 33. Had Bari Tomas RT. 03 RW. 06 33. 34. Mad Salimi Tomas RT. 01 RW. 04 34. 35. Slamet Mishadi Tomas RT. 01 RW. 01 35. 36. Sumiarjo Tomas RT. 03 RW. 04 36. 37. Sukadi Tomas RT. 01 RW. 03 37. 38. H. Machmudi Toga RT. 03 RW. 01 38. 39. Jamhari Tomas RT. 03 RW. 05 39. 40. Hadi Sumarto Tomas RT. 03 RW. 07 40. Mengetahui Pj. Kepala Desa Karangmalang ARIS MULYANTO, S.Ag NIP. 19761010 201001 1 002 Pimpinan Musdes Ir. H. MUSLIH EFFENDI
- 8. KABUPATEN PURBALINGGA KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG NOMOR : 411.2/19/VII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 KEPALA DESA KARANGMALANG Menimbang Mengingat : : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, maka perlu dibentuknya Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) b. Bahwa dalam rangka peningkatan kejehateraan masyarakat perlu adanya kebutuhan Pokok berupa papan / perumahan yang layak huni untuk warga masyarakat Miskin. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangmalang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 1. Undang – undang Nomopr 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah; 9. Peraturan Desa Karangmalang tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa 10. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018
- 9. 11. Musyawarah Desa Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2018 MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA : : : : : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini Tim Pelaksana Kegiatan Harus dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan dan Tatacara yang berlaku Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Tim Pelaksana Kegiatan mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 menggunakan buku kas bantu sederhana Tim Pelaksana Kegiatan Melaporkan Kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Karangmalang pada tanggal : 10 Juli 2018 Pj. Kepala Desa Karangmalang ARIS MULYANTO, S.Ag NIP. 19761010 201001 1 002 TEMBUSAN disampaikan kepada yth : 1. Bupati Purbalingga 2. Kepala Bapermasdes Kabupaten Purbalingga 3. Camat Bobotsari 4. TPK yang bersangkutan 5. Arsip
- 10. Lampiran Keputusan Kepala Desa Karangmalang Nomor : 411.2 /19/VII/2018 Tanggal : 10 Juli 2018 SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM KET 1 2 3 4 1 ARIS MULYANTO, S.Ag Pj. Kades Penanggungjawab 2 WIYARDI Kasi Kesejahteraan Ketua TPK 3 TULUS PRIYONO PJ. Sekretaris Desa Sekretaris 4 MIRAH NURYAMAH Kaur. Keu /Bendahara Desa Bendahara 5 SUNARDI Ketua LKMD Pokja Pelaksana 6 ATIK DWI RISWATI Bidan Desa Seksi Teknis 7 ESA FITRIASARI Naping Kesehatan Desa Anggota 8 KUSRIYATI PPKBD Anggota Pj. Kepala Desa Karangmalang ARIS MULYANTO, S.Ag NIP. 19761010 201001 1 002
- 11. PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN BOBOTSARI DESA KARANGMALANG Alamat : Jln Raya Karangmalang,Desa Karangmalang Kec. Bobotsari Purbalingga, 53353 Website : www.karangmalang.desa.id SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : Nama : ARIS MULYANTO, S.Ag Jabatan : Pj. Kepala Desa Karangmalang Alamat : RT. 02 RW. 01 Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga Telp./HP : 082225683001 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan validitas data usulan kegiatan baik mengenai lokasi, jenis kegiatan dan ukuran dan spesifikasi teknis dalam proposal yang kami ajukan kepada Pemerintah Provinsi JawaTengah untuk didanai dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab dan guna seperlunya. Karangmalang, 15 Juli 2018 Pj. Kepala Desa Karangmalang Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga MATERAI 6000 ARIS MULYANTO, S.Ag NIP. 19761010 201001 1 002
- 12. KABUPATEN PURBALINGGA KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG NOMOR : 412.1/ 04 /2018 TENTANG PENGANGKATAN KADER POSYANDU BALITA HANDAYANI I, II, III, IV DI WILAYAH DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, melalui tugas pembentukan bidang kesehatan; 2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kelurahan di berbagai bidang, terutama bidang kesehatan yang merupakan tolok ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 3. Bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak. 4. Bahwa untuk mewujudkan keluarga sejahtera perlu dilaksanakan peningkatan kualitas keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kemadirian keluarga yang mana sebagai kegiatannya dilaksanakan di Posyandu desa Karangmalang yang disebut dengan Nama Posyandu Handayani yang meliputi jumlah dusun di Desa Karangmalang. Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); f. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. g. Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kepentingan Kepandudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); k. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor : 77 dan tambahan Lembaran Negara Nomor : 4106); l. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); m. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; n. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa; o. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2007 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah; p. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367). q. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010); r. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010); s. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010);
- 14. t. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Karangmalang Tahun 2018 u. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 v. Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 M E M U T U S K A N Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA : : : : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Posyandu “HANDAYANI” I, II, III dan IV sebagaimana tersebut dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini. Nama-nama yang tercantum dalam Kepengurusan sebagaimana terlampir dalam kolom 2 lampiran keputusan ini agar melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, berdasarkan peraturan dan penuh rasa tanggungjawab; Tugas Posyandu / Kader Posyandu secara umum : a. Pelayanan ibu Hamil, ibu melahirkan dan lahir bayi; b. Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; c. Pelayanan kesehatan bayi dan balita; d. Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat Desa Karangmalang untuk hidup bersih dan sehat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di : Karangmalang Pada tanggal : 10 Januari 2018 Kepala Desa Karangmalang KARSONO Tembusan : 1. Yth. Yang bersangkutan 2. Yth. Camat Bobotsari 3. Yth. Kepala Puskesmas Pembantu Karangmalang 4. Yth. Kepala Puskesmas Bobotsari 5. Arsip
- 15. Lampiran : Keputusan Kepala Desa Karangmalang Nomor : 412.1/ 04/2018 Tanggal : 10 Januari 2018 DAFTAR NAMA KADER POSYANDU BALITA HANDAYANI I, II, III DAN IV DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA NO NAMA ALAMAT JABATAN 1 2 3 4 1 2 3 4 POS HANDAYANI I 1. RUNTIYAH 2. MISNIATI 3. NENI WAHYU WIDIASTUTI 4. ENI SUNARSIH 5. KUSRIYATI POS HANDAYANI II 1. SITI KHOTIJJAH 2. SRI UTAMI BUDI NURANI 3. SRI NAHDIYATI 4. KUSNIATUN 5. MIRAH NURYAMAH POS HANDAYANI III 1. ARYATI 2. RUSWATI 3. TUMINAH 4. SULASIH 5. ENTIN HARTINI POS HANDAYANI IV 1. UGI ISMARTINI 2. SUSWATI 3. SEPTI NURUL HIKMAH 4. SAFITRI 5. SULASIH 6. KARSINAH RT. 03 RW. 01 RT. 02 RW. 02 RT. 02 RW. 01 RT. 02 RW. 01 RT. 01 RW. 02 RT. 03 RW. 06 RT. 01 RW. 05 RT. 01 RW. 06 RT. 01 RW. 05 RT. 01 RW. 05 RT. 02 RW. 06 RT. 01 RW. 07 RT. 01 RW. 07 RT. 01 RW. 07 RT. 02 RW. 08 RT. 01 RW. 03 RT. 03 RW. 04 RT. 02 RW. 04 RT. 02 RW. 03 RT. 02 RW. 03 RT. 03 RW. 04 Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Karangmalang, 10 Januari 2018 Kepala Desa Karangmalang KARSONO
- 16. KABUPATEN PURBALINGGA KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG NOMOR : 412.1/ 05 /2018 TENTANG PENGANGKATAN KADER POSYANDU LANSIA HANDAYANI I, II DI WILAYAH DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, melalui tugas pembentukan bidang kesehatan; 2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kelurahan di berbagai bidang, terutama bidang kesehatan yang merupakan tolok ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 3. Bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak. 4. Bahwa untuk mewujudkan Kesehatan Masyarakat Terutama Para lansia Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 17. e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); f. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. g. Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kepentingan Kepandudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); k. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor : 77 dan tambahan Lembaran Negara Nomor : 4106); l. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); m. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; n. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa; o. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2007 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah; p. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367). q. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010); r. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
- 18. Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010); s. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010); t. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Karangmalang Tahun 2018 u. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 v. Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 M E M U T U S K A N Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA : : : : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Posyandu “HANDAYANI” I, II, sebagaimana tersebut dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini. Nama-nama yang tercantum dalam Kepengurusan sebagaimana terlampir dalam kolom 2 lampiran keputusan ini agar melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, berdasarkan peraturan dan penuh rasa tanggungjawab; Tugas Posyandu / Kader Posyandu secara umum : e. Pelayanan terhadap para lansia f. Menurunkan angka kematian lansia Produktif g. Pelayanan kesehatan lansia h. Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat Desa Karangmalang untuk hidup bersih dan sehat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di : Karangmalang Pada tanggal : 10 Januari 2018 Kepala Desa Karangmalang KARSONO Tembusan : 1. Yth. Yang bersangkutan 2. Yth. Camat Bobotsari 3. Yth. Kepala Puskesmas Pembantu Karangmalang 4. Yth. Kepala Puskesmas Bobotsari 5. Arsip
- 19. Lampiran : Keputusan Kepala Desa Karangmalang Nomor : 412.1/ 04/2018 Tanggal : 10 Januari 2018 DAFTAR NAMA KADER POSYANDU LANSIA HANDAYANI I, II DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA NO NAMA ALAMAT JABATAN 1 2 3 4 1 2 POS LANSIA HANDAYANI I 1. NUR KHOERIYATI 2. NUR AISIYAH 3. JUMADI EDI SUMARTO 4. TRIMA 5. IIN WINDIANI POS LANSIA HANDAYANI II 1. MIRAH NURYAMAH 2. ROFINGATUN 3. SUWARTI 4. KUSIROH 5. NGATIATUN RT. 01 RW. 05 RT. 02 RW. 01 RT. 01 RW. 02 RT. 01 RW. 04 RT. 02 RW. 04 RT. 01 RW. 05 RT. 01 RW. 05 RT. 01 RW. 05 RT. 03 RW. 05 RT. 01 RW. 06 Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu Karangmalang, 10 Januari 2018 Kepala Desa Karangmalang KARSONO
- 20. LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN BANKEU PEMDES UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT TAHUN 2018 IDENTITAS PENERIMA BANTUAN Nama Desa, Kec, Kab : Karangmalang, Bobotsari, Purbalingga Nama Kades/No HP : 082225683001 Nama Ketua TPK /No HP : 083866486502 Alamat Sekretariat : RT. 03 RW. 04 Komplek Kantor Kepala Desa Karangmalang Kegiatan dan Ukuran : Pemberian PMT Balita dan Lasia di Posyandu Handayani Bantuan : Rp. 20.000.000,- Swadaya : Rp. 2.500.000,- No Persyaratan Ada Tidak Ada Ket. A Proposal : Judul Proposal : “Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat di Jawa Tengah Tahun 2018” 1 Permohonan kepada : Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DISPERMADESDUKCAPIL Prov. Jawa Tengah di Semarang Ttd Kades, Camat, Kadispermades Kab An. Bupati Ada Sah Isi Proposal : Ada Tidak sah 2. memuat : Latar Belakang, Maksud Tujuan, Manfaat, Rencana Keg, Susunan Pengurus, Waktu Pelaksanaan, Penutup di ttd Koordinator TPK, mengetahui BPD dan Kades Ada Sah 3 Lampiran Proposal / Ket Penjelas Ada Tidak sah Rencana Penggunaan Dana Ada Sah Ada Tidak sah Berita Acara Musyawarah Desa Ada Sah Ada Tidak sah Daftar Hadir Musyawarah Desa Ada Sah Ada Tidak sah SK. Kades Pembentukan TPK Ada Sah Ada Tidak sah S.Pernyataan Kades tentang Validitas Data Ada Sah Ada Tidak sah B SYARAT PENCAIRAN 1. Permohonan Pencairan Dittd Kepala Desa, mengetahui Camat (tdk diketahui Kepala Dinpermasdes) Ada Sah Ada Tidak sah 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) : Rp. 20.000.000,- Ada Sah Ada Tidak sah 3. Surat Kesanggupan Kades, meterai Rp. 6000,- Ada Sah 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Koordinator TPK, meterai Rp. 6000 Diketahui Kades Ada Sah Ada Tidak sah 5. Kuitansi, ttd Kades dan Bendahara Desa, meterai Rp. 6000,- (tdk diberi tgl dan bulan, hanya Tahun 2018) Ada Sah Ada Tidak sah 6. FC Rekening Bank Jateng An. Pemdes, dilegalisir Bank Ada Sah Ada Tidak sah 7. FC.KTP Kades & Bendahara Desa (masih berlaku) Ada Sah Ada Tidak sah 8. Lembar Verifikasi (Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi ) Ada Sah Ada Tidak sah
- 21. HASIL VERIFIKASI : TINGKAT KECAMATAN BOBOTSARI Memenuhi syarat administrasi Tidak Memenuhi syarat administrasi Merekomendasikan pencairan kepada : Bupati Purbalingga Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Belum lengkap dan belum benar dikembalikan kepada desa untuk diperbaiki/dilengkapi Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut Perlu Perbaikan : Saran : 1................. 2.............. Tim Verifikasi Kecamatan Camat Bobotsari BAMBANG TRIONO, SKM. MSi Pembina NIP. 19700702 199203 1 006 1. Kasi PMD SUGIHARTI, S.Sos NIP. 19610805 198403 2 010 2. Pendamping Desa ………………………….
- 22. HASIL VERIFIKASI : TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA Memenuhi syarat administrasi Tidak Memenuhi syarat administrasi Atas nama Bupati merekomendasikan pencairan dana bantuan kepada : Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Belum lengkap dan dikembalikan kepada desa untuk diperbaiki/dilengkapi Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut Perlu Perbaikan : Saran : 1................. 2.............. Tim Verifikasi Kabupaten Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19651215 199303 1 010 1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama ERAWATI TAKARINA, S.IP, M.Si NIP. 19670502 199003 2 007 2. Kepala Seksi Kerjasama dan Kawasan YEYET CAHYONO, SH NIP. 19631206 199303 1 004 3. Pelaksana/ Staf RUKMAWAN SUCI LASWONO, SE NIP. 19751010 201001 1 015
- 23. HASIL VERIFIKASI : TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH Memenuhi syarat administrasi Tidak Memenuhi syarat administrasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekomendasikan dan menyampaikan berkas pencairan dana bantuan kepada : Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Belum lengkap dan dikembalikan kepada kabupaten untuk diperbaiki/dilengkapi oleh desa Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut Perlu Perbaikan : Saran : 1................. 2.............. Tim Verifikasi Provinsi Kepala Dispermades,Dukcapil Prov. Jawa Tengah 1. Kepala bidang yang menangani 2. Kasi yang menangani 3. Pelaksana /staf Prov. Jawa Tengah