Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
RKPD JAMBI 2017
1. Jambi, April 2016
PAPARAN KAPOLRI
DALAM RANGKA MUSRENBANG
RKPD PROV. JAMBI TAHUN 2017
DISAMPAIKAN OLEH ASRENA KAPOLRI
IRJEN POL Drs. ARIF WACHYUNADI
2. BIO DATA
NAMA : ARIF WACHJUNADI
PANGKAT : INSPEKTUR JENDERAL POLISI
JABATAN : ASISTEN PERENCANAAN UMUM
DAN ANGGARAN KAPOLRI
EMAIL : arifwachjunadi1984@gmail.com
HP : 08111585551
WEBSITE : arifwachjunadi.com
3. MATERI
POKOK2 BIJAK STRATEGI POLRI
ISU STRATEGIS RPJMN TAHUN 2015-2019
BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
RENSTRA POLRI TAHUN 2015-2019
KETERKAITAN VISI / MISI POLRI DAN PROV JAMBI
4. • RASA AMAN
MASY
• KAT YANMAS
• SUPREMASI
HUKUM
•PROFESION
AL
•BERMORAL
•MODERN, &
•DIPERCAYA
MASY
10 PROG
PRIORITAS
+ 11 QUICK
WIN
9 SATGAS
OPSNAL
+
2 SATGAS
BIN
PENGUATANFUNGSIKEPOL
REVITALISASIPOLRI
AKSELERASITRANSFORMASIPOLRI
GRANDSTRATEGI
TAHAP I
TRUST
BUILDING
2005 - 2009
TAHAP II
PARTNERSHIP
BUILDING
2010 - 2014
TAHAP III
STRIVE FOR
EXCELLENCE
2015 - 2024
SUTANTO
BHD
TIMUR PRADOPO
SUTARMAN
2005 - 2008
2008 - 2010
2010 - 2013
2013 - 2015
BUKU BIRU
POLRI 1999
INSTRUMENTAL
STRUKTURAL
KULTURAL
PEMANTAPANSOLIDITASSINERGITAS
PROFESIONALISMEPOLRI
BADRODIN HAITI
2015
ORDE BARU 1966-1998
REVOLUSI
1945-1959
RPJMN 2015-2019
1. DIBYO WIDODO
2. RUSMAN HADI
3. RUSDI HARJO
4. BIMANTORO
5. CHAERUDIN ISMAIL
6. DAI BACHTIAR
BUDI GUNAWAN
PEMANTAPANKEMAMPUANDAN
GELARKEKUATAN
2015
ORDE LAMA 1959-1966
PROKLAMASI RI
PERANG PASIFIK
1.M. YASIN
2. R. S SOEKANTO
TJOKRODIATMODJO
GELOMBANG I 204-2009
5 AREA PERUBAHAN
GELOMBANG II 2011-2014
8 AREA PERUBAHAN
GELOMBANG III2015-2019
8 AREA PERUBAHAN
GRAND STRATEGI POLRI 2005 - 2025
KAMDAGRIMANTAP
BANGNASTERWUJUD
REFORMASI
1. HOEGENG IMAN S.
2. MOHAMMAD HASAN
3.WIDODO BUDIDARMO
4. AWALOEDIN. D. M.P.A
5. ANTON SOEDJARWO
6. MOCH. SANOESI
7. KUNARTO, M.B.A
8. BANURUSMAN
1. R. SAID SOEKARNO
DJOJONAGORO
2. R. SOETJIPTO KOESOEMO
3. M. NG. SOETJIPTO
JOEDODIRARDJO
RPJPN 2005-2025
RENSTRA POLRI 2015-2019
POKOK – POKOK BIJAK STRATEGI POLRI
REFORMASI POLRI
5. REFORMASI BIROKRASI
GELOMBANG I (2008 –2011)
REFORMASI BIROKRASI
GELOMBANG II dan III (2011 –2025)
TINGKAT PELAKSANAAN:
INSTITUSIONAL
TINGKAT PELAKSANAAN:
NASIONAL DAN INSTITUSIONAL
SASARAN:
TERWUJUDNYA TATA KELOLA POLRI
YANG BAIK
1. TERWUJUDNYA APARATUR POLRI YANG
BERSIH DAN BEBAS KKN
2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK KEPOLISIAN
3. MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN
AKUNTABILITAS KINERJA POLRI
AREA/ BIDANG PERUBAHAN:
1.KELEMBAGAAN (ORGANISASI)
2.BUDAYA ORGANISASI
3.KETATALAKSANAAN
4.REGULASI-DEREGULASI
5.SDM
AREA/ BIDANG PERUBAHAN:
1. ORGANISASI
2. TATA LAKSANA
3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4. SDM APARATUR
5. PENGAWASAN
6. AKUNTABILITAS
7. PELAYANAN PUBLIK
8. MIND SET DAN CULTURE SET APARATUR
REFORMASI BIROKRASI POLRI
6. Indek Tata-kelola Kepolisian RI (ITK)
• PENGUKURAN YANG OBYEKTIF DAN KOMPREHENSIF
TERHADAP KINERJA TATA KELOLA POLRI
• SEBAGAI LANDASAN UNTUK PENGAMBILAN
KEBIJAKAN BERDASARKAN BUKTI (EVIDENT BASED)
• SEBAGAI TOLOK UKUR KEMAJUAN YANG DICAPAI
• SEBAGAI ALAT UNTUK MEMPERBANDINGKAN SECARA
OBYEKTIF, FAIR, DAN AKURAT
• DINILAI DAN DILOMBAKAN TIAP TAHUN ANTAR
POLDA DAN POLRES
• BISA DILIHAT DI WWW.ITK.POLRI.GO.ID
7. Konteks Indeks Tatakelola
Kepolisian RI
BIDANG, PRINSIP, ARENA DAN INDIKATOR
INDIKATOR (6)
Sdm, Sarpras, Anggaran, Pengawasan, Sistem Metoda, Inovasi
BIDANG (1) Preemtif (2) Preventif (3) Gakkum (4) Yan Publik
PRINSIP (7)
Kompeten, Responsif,Perilaku, Transparan,
Fairness, Efektif, Akuntabel
ARENA (7)
Reskrim, Sabhara, Binmas,
Lantas, Intelkam, Polair & SDM
www.itk.polri.go.id
8. RENCANA
STRATEGIS
AKUNTABILITAS KINERJA DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN POLRI
RENCANA
KERJA &
ANGGARAN
LAP
KEUANGAN
RENCANA
KINERJA
TAHUNAN
PERJANJIAN
KINERJA
DIPA
LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)
EVALUASI
KINERJA
AUDIT
KEUANGAN
RPJM
KINERJA
KEUANGAN
MENPAN
RB
BPK
-TRIWULAN
-TAHUNAN
AA, A, B, CC, C, D
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
TARGET
WTP, WDP, TW, TMP
REALISASIBAPPE
NAS
SISTEM AKIP
SISTEM KEUANGAN
TAHUN 2015
NILAI POLRI
68,4 (B)
WTP
TANPA
PARAGRAF
2 THN
BERTURUT2
10. BANG NAS
RPJMN
RKP
CITA-CITA DAN
TUJUAN NEGARA R.I
GRAND STRATEGY
POLRI (MABES)
RENJA POLRI
(MABES/POLDA/SATKER)
PERJANJIAN
KINERJA
RPJPN
RKA-KL DIPA LKIP
VISI & MISI
PEMERINTAH
RENSTRA POLRI
(MABES/POLDA/SATKER)
KAK/TOR
& RAB
POK
JANGKA PANJANG
(BERLAKU 20-25 TH)
JANGKA SEDANG
( BERLAKU 5 TH )
JANGKA PENDEK
(BERLAKU 1 TH )
ALUR DOKUMEN PERENCANAAN POLRI
11. Peningkatan
Kapasitas
Pertahanan
Dan Stabilitas
Keamanan
Nasional
1. Terpenuhinya
alutsista TNI dan
Almatsus Polri yang
didukung industri
pertahanan
2. MENINGKATNYA
KESEJAHTERAAN
DALAM RANGKA
PEMELIHARAAN
PROFESIONALISME
PRAJURIT
3.
Meningkatnya
profesionalisme
Polri
4. Menguatnya
Intelijen dan
kontra intelijen
5. Menguatnya
keamanan laut
dan daerah
perbatasan
6. Menguatnya
pencegahan dan
penanggulangan
narkoba
7. Terbangunnya sistem
Keamanan Nasional
yang terintegrasi
PERPRES NO : 2 TAHUN 2015 TGL 8 JANUARI 2015
TENTANG RPJMN 2015-2019
ISU STRATEGIS RPJMN 2015 -2019
BIDANG HANKAM
12. STABILITAS
KEAMANAN
DAN
KETERTIBAN
Pelayanan
Prima
Kepolisian
Postur
Pertahanan
Berdaya Gentar
Tinggi dan
Wilayah
Perbatasan
yang Aman
Keamanan
Data dan
Informasi
(Cyber
Security)
Keselamatan
dan
Keamanan
Laut yang
Terkendali
Lingkungan
Bersih
Penyalah-
gunaan
Narkoba
Deteksi Dini
dan Bebas
Ancaman
Terorisme
• Lemsaneg
• Polri
• Kemenkominfo
•Polri
• Kemhan/TNI
• Industri Pertahanan Nasional
•BNPT
•Polri
•BIN
•PPATK
•Kemenkominfo
•Kemenkopolhukam
•Kemenag
•Lemsanneg
•Wantanas
•BNN
•Polri
•Bea Cukai
•Kemenkominfo
•Kemsos
•Kemenkes
•LAN
•Bakamla
•Kemenhub
•KKP
•TNI AL
•Polri
•Basarnas
•Bea Cukai
•Lemhanas
PROGRAM
PRIORITAS RKP
PRIORITAS
NASIONAL (Elemen Prioritas Nasional)
PRIORITAS NASIONAL STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Perencanaan Holistik, Tematik, Terintegrasi dan Spatial
13. K/L Upaya/Kontribusi
POLRI Transportasi Operasional;
Persenjataan; TIK; Kendaraan Taktis;
Harwat
K/L Upaya/
Kontribusi
POLRI Research and
Development
Center Polri;
Pengembangan
E-Policing
K/L Upaya/
Kontribusi
POLRI Proses
Rekrutmen;
Diklat;
Perbaikan
Kurikulum;
Kesejahteraan
PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS
PELAYANAN PRIMA KEPOLISIAN
PELAYANAN
PRIMA
KEPOLISIAN
Optimalisasi
Pelayanan
Kepolisian
Sistem
Kepolisian
Pemenuhan
Peralatan
dan
Teknologi
Kepolisian
Profesiona-
lisme SDM
K/L Upaya/Kontribusi
POLRI Quick Response; Pelayanan Humanis;
Transparansi
14. VISI POLRI:
“TERWUJUDNYA POLRI YANG MAKIN PROFESIONAL, UNGGUL DAN DIPERCAYA MASYARAKAT GUNA MENDUKUNG
TERCIPTANYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN DENGAN BERLANDASKAN
SEMANGAT GOTONG ROYONG.”
MISI POLRI:
1. MEWUJUDKAN PEMULIAAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK (TRUST BUILDING) DENGAN LINYOMYAN SAMPAI LINI TERDEPAN,
MELALUI KONSEP “MABES KECIL-POLDA CUKUP-POLRES BESAR-POLSEK KUAT.”
2. MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN KUALITAS SDM POLRI YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN, YANG MENJUNJUNG ETIKA
DAN SENDI-SENDI HAK ASASI MANUSIA;
3. MENINGKATKAN MOTIVASI DAN KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI (WELL MOTIVATED DAN WELFARE);
4. MEWUJUDKAN DETEKSI AKSI MELALUI KEGIATAN DETEKSI DINI, PERINGATAN DINI DAN CEGAH DINI SECARA CEPAT
AKURAT DAN EFEKTIF;
5. MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS DENGAN PEMAHAMAN, KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM MELALUI STRATEGI
POLMAS SERTA MEMBANGUN SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA;
6. MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN, MENJUNJUNG TINGGI HAM DAN ANTI KKN;
7. MEWUJUDKAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS;
8. MEWUJUDKAN KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KETERTIBAN DI KAWASAN PERAIRAN LAUT DAN DANAU UNTUK
MENDUKUNG VISI PEMBANGUNAN WILAYAH KEMARITIMAN;
9. MEWUJUDKAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI KEPOLISIAN SECARA BERKELANJUTAN YANG TERINTEGRASI SECARA
MENYELURUH (NASIONAL), YANG DIDUKUNG DENGAN PENELITIAN DAN KAJIAN ILMIAH, GUNA LEBIH
MENGOPTIMALKAN KINERJA POLRI;
10. MEWUJUDKAN ANGGOTA POLRI YANG KOMPETEN YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKASI KECAKAPAN KECABANGAN
PROFESI;
11. MEWUJUDKAN INTELIJEN KEPOLISIAN YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN UNTUK MEMASTIKAN DUKUNGAN YANG
HANDAL BAGI KEAMANAN, PENCEGAHAN DINI KRIMIMINALITAS DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG TEPAT PADA
KEBIJAKAN KEAMANAN.
VISI DAN MISI RENSTRA POLRI 2015-2019
15. SASARAN STRATEGIS POLRI
1. TERPENUHINYA ALPALKAM/ALMATSUS POLRI GUNA MENDUKUNG PENGUATAN TUPOKSI POLRI;
2. TERBANGUNNYA POSTUR POLRI YANG PROFESIONAL, KOMPETEN, BERMORAL, MODERN DAN UNGGUL MELALUI
PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET; ATAU “REVOLUSI MENTAL” SEBAGAIMANA DICANANGKAN OLEH
PRESIDEN JOKO WIDODO);
3. TERGELARNYA KEKUATAN POLRI DI WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU–PULAU TERLUAR BERPENGHUNI, SERTA
SEBAGAI POROS MARITIM SECARA BERKELANJUTAN/ KESINAMBUNGAN;
4. TERBANGUNNYA TEKNOLOGI MODERN DI BIDANG KEPOLISIAN DAN SISTEM INFORMASI SECARA
BERKELANJUTAN, YANG TERINTEGRASI MELALUI PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN KAJIAN ILMIAH DALAM
MENDUKUNG KINERJA POLRI YANG OPTIMAL;
5. MENINGKATNYA PELAYANAN PRIMA DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA PREEMTIF DAN PREVENTIF YANG DIDUKUNG OLEH PENEGAKAN HUKUM
YANG TEGAS, ADIL DAN TRANSPARAN;
6. MENINGKATNYA PERAN INTELIJEN DALAM UPAYA DETEKSI DINI DAN PENGGALANGAN SEBAGAI UPAYA
MENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT;
7. TERBANGUNNYA KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DALAM RANGKA SINERGI POLISIONAL;
8. TERGELARNYA BHABINKAMTIBMAS DI SELURUH DESA/KELURAHAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
COMMUNITY POLICING (POLMAS) DAN MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP POTENSI GANGGUAN KEAMANAN
DI MASYARAKAT;
9. MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM DECADE OF ACTION FOR
ROAD SAFETY 2011-2020;
10. MENINGKATNYA PENYELESAIAN DAN PENGUNGKAPAN, SERTA TERCIPTANYA RASA AMAN TERHADAP
4 (EMPAT) JENIS KEJAHATAN, YAITU: (1) KEJAHATAN KONVENSIONAL, (2) KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN
NEGARA (DIANTARANYA: KORUPSI), (3) KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN (4) KEJAHATAN BERIMPLIKASI
KONTINJENSI.
16. KETERKAITAN VISI MISI POLRI
DAN PEMPROV JAMBI
MISI POLRI
1. PEMULIAAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK (TRUST
BUILDING)
2. PEMBERDAYAAN KUALITAS SDM POLRI
3. MOTIVASI DAN KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI
4. EARLY WARNING AND EARLY DETECTION (DETEKSI DINI)
5. HARKAMTIBMAS
6. PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
7. KAMSELTIBCAR LANTAS
8. KAMSELTIB KAWASAN PERAIRAN
9. TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI KEPOLISIAN
10. ANGGOTA POLRI YANG KOMPETEN
11. INTELIJEN KEPOLISIAN YANG PROFESIONAL DAN
KOMPETEN
MISI PEMPROV JAMBI
1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF SERTA
BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK;
2. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT,
TERDIDIK, BERBUDAYA, AGAMIS DAN
BERKESETARAAN GENDER;
3. SITUASI DAERAH YANG KONDUSIF, TOLERANSI ANTAR
UMMAT BERAGAMA DAN JAMINAN KEPASTIAN
HUKUM;
4. DAYA SAING DAERAH MELALUI OPTIMALISASI
PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS
AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI;
5. KUALITAS DAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
UMUM, PENGELOLAAN ENERGI DAN SDA;
6. MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN.
VISI POLRI
TERWUJUDNYA POLRI YANG MAKIN PROFESIONAL, UNGGUL DAN
DIPERCAYA MASYARAKAT GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA
INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
DENGAN BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG
VISI PEMPROV JAMBI
TERWUJUDNYA PROVINSI JAMBI YANG TERTIB,
UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA
2021
KETERKAITAN
1. REFORMASI BIROKRASI
2. PENINGKATAN SDM
3. STABILITAS KEAMANAN
4. JAMINAN KEPASTIAN HUKUM
5. PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
6. PENGELOLAAN PERMASALAHAN
SOSIAL
17. REKOMENDASI PEMDA JAMBI
• Libatkan Polri pada setiap kebijakan sejak awal.
Seringkali polri tidak terlibat di hulu, namun ketika dihilir
ada masalah, polri pasti terlibat
• Kamtibmas adalah tangung jawab bersama. Polri tidak
akan mampu sendirian menjaga Kamtibmas. Pemda
bersama dengan masyarakat harus terlibat mulai dari
tataran premetif, preventif dan tindakan kuratif .
• Polri adalah mitra kerja Pemda baik TK I maupun TK II,
ada sinergi polisional, yang harus dibangun, karena
tugas Polri dan Pemda banyak persamaannya
• TNI, Polri dan Pemda adalah tiga pilar pembangunan
negara, benteng penjaga NKRI seklaigus sebagai aktor –
aktor dalam pencegahan dan penanganan Konflik Sosial.
Sinergilah dan bekerjasamalah dengan baik.