PEMILU

Sesi 1
NILAI, ASAS dan PRINSIP
PEMILIHAN UMUM

Pemahaman Utama
Peserta memahami nilai, asas
dan prinsip dalam
penyelenggaraan pemilihan
umum yang demokratis.

Hasil Pembelajaran
1. Peserta memahami nilai-nilai
demokrasi.
2. Peserta memahami asas integritas
dan inklusifitas.
3. Peserta memahami prinsip bebas
dan adil.

Apakah pengertian
DEMOKRASI yang Anda
pahami?
Pilih satu kutipan demokrasi yang Anda sukai,
pikirkan alasannya.

Demokrasi adalah sarana untuk
mencapai masyarakat yang adil dan
sejahtera sepenuhnya.
(Sukarno)
Demokrasi bukan cuma pemilu,
melainkan hidup kita sehari-hari.
(Tsai Ing-Wen)
Menunda keadilan adalah menolak
demokrasi.
(John F. Kennedy)
Demokrasi tidak akan bertahan tanpa
adanya rasa tanggung jawab.
(Mohammad Hatta)
Demokrasi adalah syarat
terbangunnya perdamaian.
(Benazir Bhutto)
Demokrasi harus berlandaskan
kedaulatan hukum dan persamaan
setiap warga negara tenpa mebedakan
latar belakang ras, suku agama dan
asal muasal.
(Abdurrahman Wahid)

Pengertian DEMOKRASI
Suatu bentuk pemerintahan yang
menempatkan kekuasaan tertinggi pada
rakyat, yang menjalankannya baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui
sistem perwakilan yang biasanya melibatkan
pemilihan umum secara rutin dan bersih.
Sumber: Ensiklopedia Britannica
(Britannica Concise Encyclopedia)

UNSUR POKOK DEMOKRASI
 Kontrol rakyat – Rakyat memiliki wewenang tertinggi dan
merupakan sumber kewenangan pemerintahan.
 Kesetaraan rakyat – harus ada kesetaraan di antara warga
dalam penerapan kontrol rakyat. Kesetaraan politik yang
dimiliki seluruh warga adalah prinsip pokok dari demokrasi.
 Pemerintahan konstitusional – rakyat dapat membatasi
kekuasaan pemerintahan melalui suatu peraturan mendasar,
yaitu konstitusi.
 Kebebasan individu – Demokrasi mengakui keutamaan moral
dari seorang individu dan bahwa semua orang memiliki hak-
hak mendasar tertentu. Tujuan utama demokrasi adalah
perlindungan hak kebebasan individu dalam kehidupan
sehari-hari.

Asas dan prinsip pemilu:
Pembahasan dan Renungan
Renungkan secara individual asas dan prinsip
berikut ini:
Kelompok 1: Integritas
Kelompok 2: Inklusifitas
Kelompok 3: Bersih
Kelompok 4: Adil

Bebas = pemilik suara harus dapat menyatakan
pilihannya tanpa tekanan
Adil = proses pelaksanaan pemilihan umum
dilakukan secara jujur dan terbuka
Prinsip Pemilu: Bebas dan Adil

Pertanyaan pendalaman:
Berdasarkan pengalaman Anda, apa
karakter utama pemilu Indonesia yang
merupakan perwujudan dari nilai dan asa
pemilu tersebut ?

Renungan individual
Secara individual, renungkan pertanyaan di slide
terdahulu berdasarkan tema kelompok masing-
masing.
Tuliskan kata kuncinya di sticky note.
Tempelkan di flipchart sesuai tema.

Kesimpulan
Setiap penyelenggaraan pemilu harus
berdasarkan nilai-nilai demokrasi
dengan menegakkan asas integritas dan
inklusifitas, agar pemilu dapat
terselenggara secara bebas dan adil.

Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi & Kabupaten/Kota
Periode 2018 - 2023
Pemahaman Utama
1. Peserta memahami pentingnya etika
penyelenggara pemilu sebagai
penerjemahan nilai demokrasi dan
prinsip pemilu yang bebas dan adil.
2. Penyelenggara Pemilu dalam melakukan
pekerjaannya terikat pada kode etik
penyelenggara Pemilu.
17

Periode 2018 - 2023
Hasil Pembelajaran
1. Peserta memahami pengertian etika.
2. Peserta memahami standar etis yang
tercantum dalam peraturan
perundang-undangan pemilu
3. Peserta memahami kode etik
penyelenggara pemilu dan urgensinya.
4. Peserta menyadari bahwa komitmen
untuk mematuhi kode etik untuk
menjaga Integritas, kehormatan, dan
kredibilitas penyelenggara sendiri
18

Periode 2018 - 2023
APA YANG DIMAKSUD
ETIKA ?

Periode 2018 - 2023
ETIKA
 Etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno yaitu ethikos yang berarti
‘timbul dari kebiasaan’.
 Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk,
dan tentang hak dan kewajiban moral/akhlak. (Kamus Besar
Bahasa Indonesia).
 Etika adalah prinsip-prinsip moral yang mengarahkan tindakan
dan mengatur perilaku manusia (Oxford Dictionary).
 Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang
menuntun tingkah laku manusia, untuk bertindak yang baik
dan menghindari yang buruk.
 Etika berisi norma yang wajib dipatuhi, mengarahkan mana
perlaku yang baik/baik dan patut.
 Etika lingkupnya jauh lebih luas dari sekedar norma hukum.
Pelanggaran atas hukum pasti akan melanggar etika.
20

Periode 2018 - 2023
Sebutkan tiga perilaku/tindakan
etik yang menurut Anda
paling penting dimiliki oleh
Penyelenggara Pemilu!
21
Tiap peserta menulis pada tiga metaplan yang disediakan.

Periode 2018 - 2023
KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU
 Penyelenggara Pemilu adalah aktor utama dalam menjaga kualitas dan
integritas pemilu sehingga sangat urgen adanya kode etik bagi
penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas.
 Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika,
dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu
berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau
tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP Nomor 2
tahun 2017).
 Kode Etik dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara
pemilu agar memiliki integritas dan professional.
 Penyelenggara pemilu yang berintegritas dan professional berkontribusi bagi
pemilu berintegritas.
 Jantung dari pemilu berintegritas mencakup empat apek utama;
akuntabilitas, transparansi, akurasi, dan perilaku etis (ethical behaviour)
(ACE Project, 2013)

Periode 2018 - 2023
ETIKA PENYELENGGARA PEMILU*
23
1. Integritas :
a. Jujur
b. Mandiri
c. Adil
d. Akuntabel
2. Profesionalitas :
a. Berkepastian hukum
b. Aksesibilitas
c. Tertib
d. Terbuka
e. Proporsional
f. Profesional
g. Efektif
h. Efisien
i. Kepentingan Umum
*) *Berdasarkan Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017

Periode 2018 - 2023
#1. Integritas
a. Jujur :
Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata- mata
terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau
golongan. (Ekpresi konsistensi penyelenggara terhadap norma
pemilu berintegritas-berdasarkan UU Pemilu dan Peraturan
Penyelengara Pemilu-)
b. Mandiri :
Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan
dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas
perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang
diambil
24

Periode 2018 - 2023
#1. Integritas
c. Adil:
Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak
dan kewajibannya.
d. Akuntabel:
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
25

Periode 2018 - 2023
#2. Profesionalitas
a. Berkepastian Hukum:
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Aksesibilitas:
Penyelenggara Pemilu menyediakan kemudahan bagi
penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan
kesempatan.
c. Tertib:
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
keserasian dan keseimbangan
26

Periode 2018 - 2023
#2. Profesionalitas
d. Terbuka:
Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-
luasnya kepada masyarakat sesuai dengan kaidah keterbukaan
informasi publik.
e. Proporsional:
Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara
kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk
mewujudkan keadilan.
f. Profesional:
Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan
kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan,
keterampilan dan wawasan luas.
27

Periode 2018 - 2023
g. Efektif;
Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan
dengan tepat waktu.
h. Efisien:
Penyelenggaraan Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana
dan prasarana sesuai prosedur yang tepat sasaran.
i. Kepentingan Umum:
Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum
dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
28
#2. Profesionalitas

Periode 2018 - 2023
DISKUSI KELOMPOK
Tiap kelompok membahas:
1. Tahap Pemutakhiran Data Pemilih
2. Tahap sosialisasi dan kampanye
3. Tahap pemungutan, penghitungan suara,
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
Tugas Kelompok:
1) mengidentifikasi pelanggaran etik apa saja yang potensial
dilanggar pada tahapan sesuai tema kelompok,
2) mengidentifikasi dampak pelanggaran etik terhadap kualitas
pemilu, dan
3) upaya mencegah agar tidak melanggar kode etik tersebut.
29

Periode 2018 - 2023
CONTOH HASIL KERJA
DISKUSI KELOMPOK
IDENTIFIKASI
PELANGGARAN ETIK
DAMPAK
PELANGGARAN
CARA MENCEGAH
TAHAPAN KAMPANYE

Periode 2018 - 2023
REKAPITULASI PUTUSAN DKPP
BERDASARKAN LEMBAGA
PUTUSAN JAJARAN
KPU
JAJARAN
BAWASLU
REHABILITASI 199 77
TEGURAN TERTULIS 93 42
PEMBERHENTIAN SEMENTARA 16 3
PEMBERHENTIAN TETAP 42 8
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 5 3
KETETAPAN 5 0
TOTAL 360 133
% (100) 73 % 27 %
Sumber: Laporan Kinerja DKPP 2017

Periode 2018 - 2023
PENGADUAN TERHADAP KPU – BAWASLU
(PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DAN PUTUSAN DKPP)
PUTUSAN KPU PROPINSI BAWASLU
PROPINSI
KPU
KAB/KOTA
PANWASLU
KAB/KOTA
REHABILITASI 29 19 147 56
TEGURAN TERTULIS 14 9 69 26
PEMBERHENTIAN
SEMENTARA
0 0 16 3
PEMBERHENTIAN
TETAP
0 1 22 7
PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN
0 1 5 1
KETETAPAN 0 0 1 0
TOTAL 43 30 260 93
Sumber: Laporan Kinerja DKPP 2017

Periode 2018 - 2023
MODUS PELANGGARAN ETIKA
33
No MODUS PELANGGARAN JUMLAH
1 Manipulasi Suara 5
2 Penyuapan 0
3 Perlakuan Tidak Adil 11
4 Pelanggaran Hak Pilih 0
5 Kerahasiaan Suara dan
Tugas
1
6 Penyalahgunaan kekuasaan 7
7 Konflik kepentingan 4
8 Kelalaian pada Proses
Pemilu
26
No MODUS PELANGGARAN JUMLAH
9 Intimidasi dan Kekerasan 2
10 Pelanggaran Hukum 17
11 Tidak adanya Upaya Hukum
yang Efektif
10
12 Penipuan saat pemungutan
Suara
0
13 Pelanggaran Netralitas dan
Keberpihakan
25
14 Konflik Internal Institusi 1
15 Lain-lain 0
TOTAL : 109

Periode 2018 - 2023
KESIMPULAN
Penyelenggara Pemilu dalam
melakukan pekerjaannya terikat pada
kode etik penyelenggara Pemilu.
Pelanggaran kode etik berpengaruh
buruk terhadap kualitas
penyelenggaraan pemilu yang bebas
dan adil.
34

Periode 2018 - 2023
Hasil Pembelajaran
1. Peserta memahami pengertian etika.
2. Peserta memahami standar etis yang
tercantum dalam peraturan
perundang-undangan pemilu
3. Peserta memahami Kode Etik
Penyelenggara Pemilu dan urgensinya.
4. Peserta menyadari bahwa komitmen
untuk mematuhi kode etik untuk
menjaga Integritas, kehormatan, dan
kredibilitas penyelenggara sendiri.
35

Sesi 3.
MEWUJUDKAN PEMILU INKLUSIF
(GENDER DAN DISABILITAS)

Periode 2018 - 2023
Pemahaman Utama
Peserta memahami tentang makna pemilu inklusif
Peserta memiliki pemahaman dan kepekaan terhadap
kelompok marjinal dalam politik, khususnya
perempuan dan disabilitas.
Peserta memahami urgensi penyelenggaraan pemilu
yang responsif gender dan aksesibel terhadap
penyandang disabilitas.
Peserta mampu menyusun strategi implementasi untuk
meningkatkan partisipasi perempuan dan disabilitas
dalam penyelenggaraan pemilu.
37

Periode 2018 - 2023
Hasil Pembelajaran
1. Peserta memiliki pemahaman tentang makna
pemilu inklusif.
2. Peserta memiliki kepekaan terhadap kelompok
marjinal dalam politik, khususnya perempuan
dan disabilitas.
3. Peserta memiliki kesadaran tentang urgensi
penyelenggaraan pemilu yang responsif gender
dan hak-hak politik disabilitas.
4. Peserta dapat menyusun strategi implementasi
untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan
disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.
38

Periode 2018 - 2023
PEMILU INKLUSIF
 Inklusifitas dalam pemilu menjadi bagian tak terpisahkan
untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas
 Inklusifitas adalah prinsip untuk menyertkan pihak lain
dalam satu proses atau bagian, dalam hal ini kesertaan
dalam pemilu di semua tahapan.
 Pemilu inklusif dapat dimaknai sebagai pemilu yang
memberikan kesempatan bagi peilih yang telah
memenuhi syarat sesuai hokum yang berlaku, dijamin
menggunakan hak-hak pilihnya tanpa hambatan atas
dasar agama, ras/etnik, gender, kondisi fisik, usia, dan
wilayah.

Periode 2018 - 2023
DISABILITAS
AGAMA DAN
KEPERCAYAAN

Periode 2018 - 2023
CURAH PENDAPAT
Mari kita diskusikan :
Mengapa perempuan dan
disabilitas dikategorikan sebagai
kelompok marjinal dalam
politik?

Periode 2018 - 2023
Mari melakukan
simulasi untuk
memahami perbedaan
jenis kelamin dan
gender!

Periode 2018 - 2023
Apa itu GENDER ?
Gender adalah suatu
konsep kultural atau
konstruksi sosial budaya
yang membuat perbedaan
antara laki-laki dan
perempuan, meliputi
fisik, sifat, karakter,
peran, dan sebagainya.
Gender tidak bersifat
kodrati dan tidak
berlaku universal

Periode 2018 - 2023
1. Diciptakan oleh Tuhan, melekat
pada diri perempuan dan laki-laki
sejak lahir.
2. Dikotomi: Perempuan dan laki-laki
3. Bersifat tetap/tidak berubah/tidak
dapat dipertukarkan antara laki-lai
dan perempuan (kodrati)
4. Perbedaan bersifat biologis (fungsi
genetik, fungsi reproduksi dll)
1. Bentukan sosial dan budaya
2. Dikotomi: Feminim - Maskulin
3. Berubah-ubah/tidak tetap/dapat
dipertukarkan antara laki-laki
dan perempuan (tidak kodrati)
4. Perbedaan bersifat sosial, misal
karakteristik, perilaku, peran
yang ditempelkan pada
perempuan dan laki-laki
berdasarkan konstruksi sosial
B E D AJENIS
KELAMIN GENDER
Perbedaan gender sering dipersoalkan karena identitas yang dilekatkan pada
perempuan seringkali merugikan perempuan. Hal ini bisa menimbulkan
ketidakadilan dan ketidaksetaraan peran perempuan
baik dalam keluarga maupun ruang publik.

Periode 2018 - 2023
PERBEDAAN PERAN LAKI-LAKI &
PEREMPUAN TERJADI DI BERBAGAI
TINGKATAN
Sebutkan contoh
perbedaan peran
laki-laki dan
perempuan pada
tiap tingkatan
tersebut !
Perbedaan peran
laki-laki dan
perempuan dapat
menghasilkan
ketidaksetaraan
dan
ketidakadilan
=
DISKRIMINASI

Periode 2018 - 2023
KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN
LIMA BENTUK
DISKRIMINASI/KETIDAKADILAN
TERHADAP PEREMPUAN
Peminggiran perempuan dari berbagai akses [ekonomi,
sosial, budaya, politik] yang mengakibatkan diskriminasi.
Peminggiran ini berdasarkan asumsi/perspektif yang
keliru terhadap perempuan.
BEBAN GANDA
STEREOTIPE
Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai
makhluk ‘kelas dua’ disebabkan anggapan keliru/
stereotipe yang merugikan perempuan.
Pemberian cap atau label yang merugikan perempuan
Perlakuan yang bersifat fisik dan non fisik yang
menyakiti, mencederai atau mencelakakan perempuan
SUBORDINASI
MARGINALISASI
Beban pekerjaan yang lebih berat kepada perempuan
dikarenakan fungsi reproduksi memunculkan anggapan
bahwa peran domestik dalam keluarga (memasak, mengasuh
anak, mencuci dll) dibebankan kepada perempuan, termasuk
ketika perempuan harus menjalankan pekerjaan di luar rumah
seperti mencari nafkah untuk keluarga.

Periode 2018 - 2023
MASALAH PARTISIPASI POLITIK
PEREMPUAN
 Kelima bentuk ketidakadilan/diskriminasi terhadap perempuan tersebut
berdampak pada partisipasi perempuan dalam bidang politik.
 Marjinalisasi dalam politik menghasilkan peminggiran perempuan
dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
 Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan perempuan tidak dapat
mengekspresikan kepentingan politik secara mandiri.
 Subordinasi terhadap perempuan menempatkan perempuan pada posisi
tidak strategis dalam posisi/jabatan politik.
 Stereotipe terhadap perempuan menyebabkan perempuan dianggap
tidak pantas menduduki jabatan politik.
 Beban ganda menjadikan perempuan terbebani oleh tanggung jawab
domestik yang dianggap hanya menjadi tanggung jawab perempuan.

Periode 2018 - 2023
POLITIK AFIRMASI UNTUK
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
DEFINISI
Kebijakan bersifat
sementara yang
bertujuan untuk
mempercepat
kesetaraan perempuan
dalam bidang politik
(UU, PP, PKPU, Perda,
AD/ART Partai Politik,
dan sebagainya)
KONTEKS
Strategi untuk
mengatasi hambatan
perempuan yang
bersifat institusional,
kultural, dan politis.
TUJUAN
• Membuka akses
dan menjamin
partisipasi
perempuan
dalam bidang
politik.
• Mengakomodasi
kepentingan
perempuan dan
kelompok
marjinal lainnya
dalam kebijakan
publik.

Periode 2018 - 2023
KEBIJAKAN AFIRMASI UNTUK
PEREMPUAN DALAM POLITIK
1. Sebutkan kebijakan
yang mengatur politik
afirmasi untuk
perempuan?
2. Hal apa saja yang diatur
dalam kebijakan
tersebut?

Periode 2018 - 2023
LEMBAGA
Jumlah
Perempuan
Total
Anggota
KPU RI (2017 – 2022) 1 (14%) 7
Bawaslu RI (2017 – 2022) 1 (20%) 5
KPU Provinsi (Periode aktif) 34 (20%) 172
Bawaslu Provinsi (Periode aktif) 19 (19%) 102
DPR RI (2014 – 2019)
2014 : 97 (17%)
2016 : 103 (18%)
560
DPD RI (2014 – 2019)
2014 : 34 (26%)
2016: 32 (24%)
132
DPRD PROVINSI (data 2014) 350 (16,4%) 2131
DPRD KAB/KOTA (data 2014) 2232 (13,5%) 16492
RENDAHNYA KETERWAKILAN
PEREMPUAN DALAM INSTITUSI
POLITIK
50

Periode 2018 - 2023
Setelah membahas
partisipasi politik
perempuan, sekarang kita
membahas tentang
disabilitas.
51

Periode 2018 - 2023
Mari kita bahas...
Apakah disabilitas itu?
52

Periode 2018 - 2023
PENGERTIAN DISABILITAS
Disabilitas adalah sebuah istilah yang mencakup
kekurangan (kecacatan), terbatasnya aktivitas, dan
keterbatasan berpartisipasi yang dialami oleh seseorang.
(sumber: www.who.int/topics/disabilities/en (April 26, 2013).
Disabilitas merupakan hasil dari interaksi Antara orang-
orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap
serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh
dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan
kesetaraan dengan yang lainnya.
(Sumber: Pembukaan UN-CRPD/Konvensi Hak-hak Penyandang
Disabilitas, bagian e)
53

Periode 2018 - 2023
Definisi Penyandang Disabilitas
dalam UU no. 8 Tahun 2016
Pasal 1:
Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi
dengan lingkungan dapat mengalami hambatan
dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh
dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.
54

Periode 2018 - 2023
Dimana Letak Disabilitas?
Gambar 1 Gambar 2

Periode 2018 - 2023
Disabilitas
fisik
Termasuk dalam kategori ini adalah disabilitas tubuh bagian atas, bagian
bawah, kesulitan gerak pada tangan, gangguan koordinasi organ tubuh,
termasuk patah tulang. Alat bantu beragam, seperti kursi roda, tongkat, atau
kruk.
Disabilitas
intelektual
Dicirikan oleh fungsi intelektual di bawah rata-rata dan memiliki
keterbatasan dalam berkomunikasi, merawat diri, tinggal di rumah,
kecakapan sosial-interpersonal, kesehatan, dan keselaman. Namun mereka
dapat hidup mandiri melalui program pendidikan yang baik dan bantuan
yang wajar.
Disabilitas
mental/
psikososial
Digunakan untuk menggambarkan orang yang mengalami disabilitas akibat
gangguan mental. Ada ratusan jenis gangguan mental di antaranya depresi,
bulimia, dan schizophrenia. Orang dengan gangguan ringan bisa mengurus
dirinya sendiri, keluarga, dan berfungsi penuh dalam masyarakat. Sedangkan
yang gangguan berat harus mendapat perawatan khusus.
Disabilitas
sensorik
Netra = Bisa disebabkan masalah kesehatan yang serius atau penyakit
kebutaan/trauma penglihatan
Tuli = Termasuk orang-orang yang tuli total atau sebagian. Bisa menggunakan
alat bantu dengar untuk membantu pendengaran.
JENIS-JENIS DISABILITAS

Periode 2018 - 2023
DATA STATISTIK DISABILITAS
 Lebih kurang 15% dari populasi dunia hidup dengan
disabilitas – kelompok minoritas terbesar di dunia. (World
Health Organization)
 SUPAS 2015 (Survey Penduduk Antar Sensus) oleh BPS
menyatakan bahwa 8,56 persen penduduk memiliki
disabilitas.
 Dengan jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 247 juta
jiwa dan lebih dari 190 juta umlah pemilih, diperkirakan
jumlah pemilih disabilitas sebanyak 27 juta pemilih (Pemilu
Presiden 2014)

Periode 2018 - 2023
Pendekatan terhadap Disabilitas
1. Medical Model – Disabilitas adalah kondisi kesehatan
seseorang.
2. Charity Model - Penyandang disabilitas dianggap
sebagai obyek belas kasihan/harus dibantu
3. Social Model – Disabilitas ada saat masyarakat tidak
mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas
4. Right Based Model – Penyandang disabilitas memiliki
hak yang sama seperti non disabilitas dalam
kehidupannya (Konvensi Hak-Hak Penyandang
Disabilitas).

Periode 2018 - 2023
Dalam tugas sebagai Anggota KPU
Kabupaten/Kota, pendekatan terhadap
disabilitas seperti apa yang harus
diterapkan?
 Mengapa pendekatan itu yang dipilih?
59

Periode 2018 - 2023
Model pendekatan yang harus
diterapkan....
 mengedepankan PENDEKATAN BERBASIS HAK
ASASI, yaitu cara pandang bahwa penyandang disabilitas
adalah sama seperti manusia lain memiliki hak yang sama
termasuk hak berpolitik melalui pemilihan umum.
 Mengapa? KPU merupakan alat negara yang bertanggung
jawab agar hak partisipasi politik setiap warga negara
terpenuhi.
60

Periode 2018 - 2023
DASAR HUKUM
HAK PENYANDANG
DISABILITAS
Landasan Konstitusi - UUD 1945
1.Pasal 27 ayat 1 : “Segala
warganegara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya”
2.Pasal 28 I ayat 2 : “Setiap orang
bebas dari perlakuan yang diskriminatif
atas dasar apapun dan berhak untuk
mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang diskriminatif itu”
3.Pasal 28 H ayat 2 : “ Setiap orang
berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan
keadilan”

Periode 2018 - 2023
PARTISIPASI POLITIK
PENYANDANG DISABILITAS DALAM
UU PEMILU
 Pemilu memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi
dan mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang
disabilitas. Hasilnya agar penyandang disabilitas dapat memiliki
suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga
negara yang setara.
 UU Pemilu No. 7 tahun 2017 mengatur hak politik penyandang
disabilitas. Penghargaan terhadap hak disabilitas ditempatkan pada Bab II,
bab awal yang mengatur tentang Azas, Prinsip dan Tujuan Pemilu.
 Pasal 5 UU No.7/2017: Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat
mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon
anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil
Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai Penyelenggara
Pemilu.

Periode 2018 - 2023
HAK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILU
 Hak untuk didaftar sebagai pemilih
 Hak atas informasi tentang pemilu
 Hak atas akses yang aksesibel ke TPS
 Hak atas pemberian suara yang rahasia
 Hak untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi anggota
Legislatif
 Hak untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi
Presiden dan Wakil Presiden
 Hak untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi kepala
daerah di provinsi/kabupaten/kota
 Hak menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan

Periode 2018 - 2023
HAMBATAN DISABILITAS
DALAM PEMILU
1. HAMBATAN HUKUM: Pemahaman terhadap Undang-
Undang dan konvensi Perlindungan Hak
PenyandangDisabilitas masih terbatas.
2. HAMBATAN INFORMASI: Pendidikan pemilih di media
massa belum dapat diakses oleh tuna rungu dan tuna
netra.
3. HAMBATAN FISIK: Lokasi dan disain TPS yang tidak
aksesibel.
4. HAMBATAN SIKAP: Stigmatisasi terhadap penyandang
disabilitas

Periode 2018 - 2023
Aksesibilitas untuk Atasi Hambatan Disabilitas
dalam Pemilu
Aksesibilitas adalah segala bentuk kemudahan atau
upaya meminimalisir tantangan dalam lingkungan,
untuk menjamin pemenuhan hak penyandang
disabilitas dalam masyarakat yang inklusif.
Aksesibilitas di Pemilu menjamin penyandang
disabilitas dapat berpartisipasi dengan bebas,
langsung dan tanpa hambatan dalam suatu proses
politik.

Periode 2018 - 2023
KESIMPULAN
1. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu
yang inklusif, harus memperhatikan
partisipasi kelompok marjinal khususnya
perempuan dan disabilitas.
2. Penyelenggara pemilu harus memiliki
kepekaan gender dan hak politik penyandang
disabilitas.
3. Penyelenggara pemilu memiliki tanggung
jawab untuk meningkatkan partisipasi
perempuan dan penyandang disabilitas dalam
kepemiluan.
66

Periode 2018 - 2023
DISKUSI KELOMPOK
Kelompok 1: Strategi KPU kabupaten/kota untuk meningkatkan
partisipasi perempuan sebagai pemilih di daerahnya.
partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu di daerahnya.
partisipasi penyandang disabilitas sebagai pemilih di daerahnya.
partisipasi penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu di
daerahnya.
DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK SELAMA 10 MENIT.
67

Periode 2018 - 2023
Hasil Pembelajaran
1. Peserta memiliki pemahaman tentang makna pemilu
inklusif.
2. Peserta memiliki kepekaan terhadap kelompok
marjinal dalam politik, khususnya perempuan dan
disabilitas.
3. Peserta memiliki kesadaran tentang urgensi
penyelenggaraan pemilu yang responsif gender dan
hak-hak politik penyandang disabilitas.
4. Peserta dapat menyusun strategi implementasi untuk
meningkatkan partisipasi perempuan dan
penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan
pemilu.
68

Periode 2018 - 2023
PEMAHAMAN UMUM
Peserta mengetahui varian utama system
pemilu di dunia, dan penerapannya dalam
pemilu di Indonesia.

Periode 2018 - 2023
Hasil Pembelajaran
Peserta dapat memahami varian utama system
pemilu di dunia dan jenis-jenis varian sistem
pemilu yang diterapkan di Indonesia

Periode 2018 - 2023
Sistem pemilu adalah metode
mengkonversi perolehan suara
pemilih dalam sebuah pemilu,
menjadi kursi yang dimenangkan
oleh partai politik dan/atau
kandidat (IDEA, 2005).
Pengertian Sistem Pemilu

Periode 2018 - 2023
1. Memengaruhi hasil pemilu.
2. Memengaruhi sistem kepartaian.
3. Memengaruhi perilaku politik
masyarakat.
4. Memengaruhi stabilitas politik.
Mengapa sistem Pemilu penting?

Periode 2018 - 2023
1. Besaran daerah pemilihan (district
magnitude)
2. Pencalonan
3. Proses pemberian suara
4. Formula penghitungan kursi dan
kandidat
Perangkat Utama Sistem Pemilu

NOTES: Ahli sering mengelompokkan sistem campuran (mixed system
sebagai bagian dari Sistem proporsional).
Sumber: IDEA International, 2008: 28

Periode 2018 - 2023
DUA VARIAN UTAMA SISTEM PEMILU
NOTES: Ahli sering mengelompokkan sistem campuran (mixed system) sebagai bagian dari
sistem pemilu proporsional).
Sumber: IDEA International, 2008: 28

Periode 2018 - 2023
Curah Pendapat
Apa saja ciri-ciri utama sistem Pemilu
pluralitas/mayoritas dan sistem Pemilu
proporsional yang Anda ketahui?

Periode 2018 - 2023
 Penekanan pada suara terbanyak.
 Sistem pemilu di mana pemilih memilih
kontestan (orang) dan pemenang pemilu adalah
wakil yang memperoleh suara terbanyak
dibandingkan dengan calon yang lain.
Sistem Pluralitas/Mayoritas

Periode 2018 - 2023
Sistem pemilu yang menjamin adanya
perimbangan atau proporsionalitas, antara
perolehan suara dengan perolehan kursi
oleh partai politik dalam pemilu.
Sistem Proporsional

CIRI UTAMA SISTEM PEMILU
Pluralitas/ Mayoritas
• Daerah Pemilihan umumnya
Single Member.
• Pencalonan dapat dilakukan
oleh partai dan oleh
perorangan.
• Pemberian suara umumnya
untuk kandidat.
• Formula keterpilihan:
 Pluralitas (suara pemenang lebih
kecil dibanding total yang kalah)
 Mayoritas (suara pemenang lebih
besar dibanding gabungan suara
yang kalah)
• Tidak terdapat Parliamentary
Threshold formal
Proporsional
• Daerah Pemilihan (Multi
member.
• Pencalonan dilakukan oleh
partai politik.
• Pemberian suara bisa
umumnya untuk partai
politik dan/atau kandidat.
• Formula keterpilihan
berdasarkan proporsi
berimbang (metode
penghitungan)
• Ada Parliamentary
threshold formal

KELEBIHAN
Mayoritas/Pluralitas
1. Dapat membatasi jumlah partai
politik.
2. Membentuk pemerintahan yang
kuat karena meraih suara
mayoritas.
3. Membentuk oposisi yang kuat.
4. Menciptakan hubungan yang
kuat antara wakil dan
konstituen.
5. Sederhana, mudah dipahami
6. Mudah dihitung.
Proporsional
1. Lebih mewakili keragaman
kelompok masyarakat,
termasuk minoritas).
2. Cukup akurat menerjemahkan
proporsi perolehan suara
dengan kursi.
3. Sedikit suara terbuang (tidak
dihitung).
4. Menciptakan sistem multipartai
untuk mengakomodasi
keragaman politik di
masyarakat.

KELEMAHAN
Mayoritas/Pluralitas
 Banyak suara terbuang
sehingga partai kecil tidak
terwakili.
 Sulitnya kelompok minorotas
dan perempuan untuk terpilih.
 Kursi yang dimenangkan tidak
proporsional dengan
perolehan suara.
 Rawan terhadap manipulasi
pembentukan daerah
pemilihan.
Proporsional
 Hubungan antara wakil dan
konstituen cenderung lemah.
 Dominasi partai politik.
 Sulit membentuk
pemerintahan yang efektif dan
stabil (tidak ada partai
mayoritas di parlemen).
 Proporsional dengan model
terbuka lebih sulit dipahami,
tidak sederhana dalam
penghitungan suara.

Periode 2018 - 2023
CONTOH VARIAN SISTEM PEMILU
SISTEM
JUMLAH
KURSI DI
DAPIL
CARA
MEMBERIKAN
SUARA
CARA HITUNG
(CALON TERPILIH)
KETERANGAN
FIRST PAST
THE POST
(FPTFP)
1 KURSI 1 PEMILIH =
1 SUARA
PLURALITAS
(SUARA
TERBANYAK)
SINGLE
NON-
TRANSFER
ABLE
VOTE
(SNVT)
LEBIH
DARI 1
KURSI
1 PEMILIH =
1 SUARA
PLURALITAS
(SUARA
TERBANYAK)
TWO
ROUND
SYSTEM
1 KURSI 1 PEMILIH =
1 SUARA
MAYORITAS
(50%+1)
JIKA TIDAK
ADA,
DILAKUKAN
PUTARAN 2

Periode 2018 - 2023
Sistem Pemilu di Indonesia

Periode 2018 - 2023
Sistem Pemilu dalam
UU No. 7 tahun 2017
 Pencalonan anggota legislatif.
 Ambang batas suara DPR (parliamentary threshold).
 Pencalonan presiden/wapres.
 Alokasi kursi (district magnitude).
 Cara pemberian suara.
 Metode konversi suara menjadi kursi.

Pluralitas/Mayoritas Proporsional
Metode Konversi Suara

Periode 2018 - 2023
Formula Penghitungan 2019
Divisor Sainte Lague
Pasal 415 ayat (2) UU 7 Tahun 2017: Dalam hal penghihrngan
perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang
memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 413 ayat (1) dibagi dengan bilangan
pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil
3;5;7; dan seterusnya.

Periode 2018 - 2023
3 Langkah
Menghitung Suara Sainte Lague
1. Jumlah suara sah setiap partai politik di dapil dibagi dengan
bilangan konstanta yang dimulai dengan angka 1; dan diikuti
dengan bilangan ganjil 3; 5; 7; 9;... dan seterusnya;
2. Hasil pembagian di atas diurutkan dan disusun peringkatnya
diperingkatkan sesuai dengan jumlah kursi yang disediakan di
dapil. Urutan peringkat menjadi penentu perolehan kursi
masing-masing partai;
3. Perolehan kursi masing-masing partai politik didasarkan pada
hasil pemeringkatan yang telah dilakukan di atas. Dengan
demikian, akan diketahui dari sejumlah kursi yang disediakan
di dapil, partai mana saja yang berhak memeroleh kursi, dan
pada peringkat ke berapa kursi tersebut didapatkan oleh
setiap partai.

Periode 2018 - 2023
Contoh Konversi Suara dengan Formula
Saint Lague (Dapil dengan 7 kursi)
PARTAI /1 /3 /5 /7 /9 /11 /13 KURSI (*)
Partai A
(53.000)
53,000
(1)
17,666
(4)
10,600
(5)
7,571 5,888 4,818 4,076 3
Partai B
(24.000)
24,000
(2)
8,000
(6)
4,800 3,428 2,666 2,181 1,846 2
Partai C
(23.000)
23,000
(3)
7,666
(7)
4,600 3,285 2,555 2,090 1,769 2

Periode 2018 - 2023
Perbandingan penghitungan Kuota Hare vs Sainte
Lague (Dapil Jateng V DPR RI Pemilu 2014)
 Daerah pemilihan: Jawa Tengah V (Kabupaten Klaten, Kabupaten
Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta)
 Alokasi kursi dapil: 8 kursi
 BPP: 249.669,125
 Pasal 420 UU No. 7 Tahun 2017: Penetapan Perolehan Jumlah Kursi tiap
Parpol peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan:
1. Penetapan jumlah suara sah setiap parpol peserta pemilu di dapil
sebagai suara sah setiap parpol.
2. Membagi suara sah setiap parpol peserta pemilu dengan bilangan
pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dst
3. Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah tertinggi hingga
terendah, sesuai dengan jumlah kursi di dapil.
4. Nilai tertinggi pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak
kedua mendapat kursi kedua, dst sampai jumlah kursi di dapil habis
terbagi.

Periode 2018 - 2023
No Partai Suara v/1 Kursi v/3 Kursi v/5 Kursi v/7 Kursi v/9 Kursi v/11 Kursi TOTAL
1 Nasdem 120,090 120,090 40,030 24,018 17,156 13,343 10,917 -
2 PKB 137,727 137,727 7 45,909 27,545 19,675 15,303 12,521 1
3 PKS 120,918 120,918 40,306 24,184 17,274 13,435 10,993 -
4 PDIP 861,673 861,673 1 287,224 2 172,335 4 123,096 8 95,741 78,334 4
5 Golkar 269,446 269,446 3 89,815 53,889 38,492 29,938 24,495 1
6 Gerindra 152,378 152,378 5 50,793 30,476 21,768 16,931 13,853 1
7 Demokrat 81,667 81,667 27,222 16,333 11,667 9,074 7,424 -
8 PAN 145,363 145,363 6 48,454 29,073 20,766 16,151 13,215 1
9 PPP 52,877 52,877 17,626 10,575 7,554 5,875 4,807 -
10 Hanura 55,214 55,214 18,405 11,043 7,888 6,135 5,019 -
Total 1,997,353 8
Daerah pemilihan Jawa Tengah V (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta)
Jumlah alokasi kursi 8 kursi
No Partai Suara Kuota Tahap 1 Sisa Suara Tahap 2 Total
1 Nasdem 120090 0.48 120090 0 0
2 PKB 137727 0.55 0 137727 1 1
3 PKS 120918 0.48 0 120918 1 1
4 PDIP 861673 3.45 3 112665.625 0 3
5 Golkar 269446 1.08 1 19776.875 0 1
6 Gerindra 152378 0.61 0 152378 1 1
7 Demokrat 81667 0.33 0 81667 0 0
8 PAN 145363 0.58 0 145363 1 1
9 PPP 52877 0.21 0 52877 0 0
10 Hanura 55214 0.22 55214 0 0
TOTAL 1997353 8
Kuota Hare BPP: 249.669, 125
Sainte Lague
dua hasil
yang berbeda

Periode 2018 - 2023
Diskusi Kelompok
 Setiap kelompok mensimulasikan
penghitungan konversi kursi berdasarkan
perolehan suara dengan metode konversi
Sainte Lague.
Studi kasus: Dapil Kota Bogor untuk
DPRD Pemilu Tahun 2014.

Periode 2018 - 2023
Dapil & Alokasi Kursi DPRD Kota Bogor
Pemilu 2014

Periode 2018 - 2023
Bogor I (10 Kursi)
No.
Partai
Politik
Perolehan
Suara
1 Kursi 3 Kursi 5 Kursi 7 Kursi 9 Total Kursi
1 Nasdem 2,607
2 PKB 2,700
3 PKS 11,497
4 PDIP 25,928
5 Golkar 11,383
6 Gerindra 15,243
7 Demokrat 9,194
8 PAN 6,790
9 PPP 10,921
10 Hanura 5,432
11 PBB 1,575
12 PKPI 368
Jumlah 53,410 0

Periode 2018 - 2023
Jawaban Bogor I
No. Partai Politik
Perolehan
Suara
1 Nasdem 2,607 2,607 869.0 521.4 372.4 289.7
2 PKB 2,700 2,700 900.0 540.0 385.7 300.0
3 PKS 11,497 11,497 3 3,832.3 2,299.4 1,642.4 1,277.4 1
4 PDIP 25,928 25,928 1 8,642.7 7 5,185.6 10 3,704.0 2,880.9 3
5 Golkar 11,383 11,383 4 3,794.3 2,276.6 1,626.1 1,264.8 1
6 Gerindra 15,243 15,243 2 5,081.0 3,048.6 2,177.6 1,693.7 1
7 Demokrat 9,194 9,194 6 3,064.7 1,838.8 1,313.4 1,021.6 1
8 PAN 6,790 6,790 8 2,263.3 1,358.0 970.0 754.4 1
9 PPP 10,921 10,921 5 3,640.3 2,184.2 1,560.1 1,213.4 1
10 Hanura 5,432 5,432 9 1,810.7 1,086.4 776.0 603.6 1
11 PBB 1,575 1,575 525.0 315.0 225.0 175.0
12 PKPI 368 368 122.7 73.6 52.6 40.9
Jumlah 53,410 10

Periode 2018 - 2023
Bogor II (10 Kursi)
No.
Partai
Politik
Perolehan
Suara
1 Nasdem 8,611
2 PKB 1,869
3 PKS 7,494
4 PDIP 18,445
5 Golkar 13,554
6 Gerindra 9,077
7 Demokrat 7,331
8 PAN 5,235
9 PPP 11,298
10 Hanura 6,804
11 PBB 2,663
12 PKPI 789
Jumlah 53,410 0

Periode 2018 - 2023
Jawaban Bogor II
No. Partai Politik
Perolehan
Suara
1 Nasdem 8,611 8,611 5 2,870.3 1,722.2 1,230.1 956.8 1
2 PKB 1,869 1,869 623.0 373.8 267.0 207.7
3 PKS 7,494 7,494 6 2,498.0 1,498.8 1,070.6 832.7 1
4 PDIP 18,445 18,445 1 6,148.3 9 3,689.0 2,635.0 2,049.4 2
5 Golkar 13,554 13,554 2 4,518.0 2,710.8 1,936.3 1,506.0 1
6 Gerindra 9,077 9,077 4 3,025.7 1,815.4 1,296.7 1,008.6 1
7 Demokrat 7,331 7,331 7 2,443.7 1,466.2 1,047.3 814.6 1
8 PAN 5,235 5,235 10 1,745.0 1,047.0 747.9 581.7 1
9 PPP 11,298 11,298 3 3,766.0 2,259.6 1,614.0 1,255.3 1
10 Hanura 6,804 6,804 8 2,268.0 1,360.8 972.0 756.0 1
11 PBB 2,663 2,663 887.7 532.6 380.4 295.9
12 PKPI 789 789 263.0 157.8 112.7 87.7
Jumlah 53,410 10

Periode 2018 - 2023
Bogor III (9 Kursi)
No.
Partai
Politik
Perolehan
Suara
1 Nasdem 3,210
2 PKB 4,899
3 PKS 10,926
4 PDIP 14,089
5 Golkar 11,985
6 Gerindra 12,814
7 Demokrat 5,978
8 PAN 5,004
9 PPP 5,246
10 Hanura 3,766
11 PBB 3,168
12 PKPI 808
Jumlah 81,893 0

Periode 2018 - 2023
Jawaban Bogor III
No. Partai Politik
Perolehan
Suara
1 Nasdem 3,210 3,210 1,070.0 642.0 458.6 356.7
2 PKB 4,899 4,899 8 1,633.0 979.8 699.9 544.3 1
3 PKS 10,926 10,926 4 3,642.0 2,185.2 1,560.9 1,214.0 1
4 PDIP 14,089 14,089 1 4,696.3 9 2,817.8 2,012.7 1,565.4 2
5 Golkar 11,985 11,985 3 3,995.0 2,397.0 1,712.1 1,331.7 1
6 Gerindra 12,814 12,814 2 4,271.3 2,562.8 1,830.6 1,423.8 1
7 Demokrat 5,978 5,978 5 1,992.7 1,195.6 854.0 664.2 1
8 PAN 5,004 5,004 7 1,668.0 1,000.8 714.9 556.0 1
9 PPP 5,246 5,246 6 1,748.7 1,049.2 749.4 582.9 1
10 Hanura 3,766 3,766 1,255.3 753.2 538.0 418.4
11 PBB 3,168 3,168 1,056.0 633.6 452.6 352.0
12 PKPI 808 808 269.3 161.6 115.4 89.8
Jumlah 81,893 9

Periode 2018 - 2023
Bogor IV (10 Kursi)
No.
Partai
Politik
Perolehan
Suara
1 Nasdem 2,662
2 PKB 6,694
3 PKS 11,742
4 PDIP 13,736
5 Golkar 14,609
6 Gerindra 9,201
7 Demokrat 11,263
8 PAN 4,230
9 PPP 8,544
10 Hanura 7,124
11 PBB 8,209
12 PKPI 2,131
Jumlah 100,145 0

Periode 2018 - 2023
Jawaban Bogor IV
No. Partai Politik
Perolehan
Suara
1 Nasdem 2,662 2,662 887.3 532.4 380.3 295.8
2 PKB 6,694 6,694 9 2,231.3 1,338.8 956.3 743.8 1
3 PKS 11,742 11,742 3 3,914.0 2,348.4 1,677.4 1,304.7 1
4 PDIP 13,736 13,736 2 4,578.7 2,747.2 1,962.3 1,526.2 1
5 Golkar 14,609 14,609 1 4,869.7 10 2,921.8 2,087.0 1,623.2 2
6 Gerindra 9,201 9,201 7 3,067.0 1,840.2 1,314.4 1,022.3 1
7 Demokrat 11,263 11,263 4 3,754.3 2,252.6 1,609.0 1,251.4 1
8 PAN 4,230 4,230 1,410.0 846.0 604.3 470.0 0
9 PPP 8,544 8,544 5 2,848.0 1,708.8 1,220.6 949.3 1
10 Hanura 7,124 7,124 8 2,374.7 1,424.8 1,017.7 791.6 1
11 PBB 8,209 8,209 6 2,736.3 1,641.8 1,172.7 912.1 1
12 PKPI 2,131 2,131 710.3 426.2 304.4 236.8
Jumlah 100,145 10
Ralat: kursi ke-5 untuk Gerindra, kursi ke-6 untuk PPP, kursi ke-7 untuk PBB)

Periode 2018 - 2023
Bogor V (11 Kursi)
No.
Partai
Politik
Perolehan
Suara
1 Nasdem 4,774
2 PKB 5,162
3 PKS 15,073
4 PDIP 20,475
5 Golkar 19,715
6 Gerindra 10,351
7 Demokrat 13,317
8 PAN 7,664
9 PPP 11,316
10 Hanura 5,556
11 PBB 1,870
12 PKPI 232
Jumlah 115,505 0

Periode 2018 - 2023
Jawaban Bogor V
No. Partai Politik
Perolehan
Suara
1 Nasdem 4,774 4,774 1,591.3 954.8 682.0 530.4
2 PKB 5,162 5,162 11 1,720.7 1,032.4 737.4 573.6 1
3 PKS 15,073 15,073 3 5,024.3 3,014.6 2,153.3 1,674.8 1
4 PDIP 20,475 20,475 1 6,825.0 8 4,095.0 2,925.0 2,275.0 2
5 Golkar 19,715 19,715 2 6,571.7 9 3,943.0 2,816.4 2,190.6 2
6 Gerindra 10,351 10,351 6 3,450.3 2,070.2 1,478.7 1,150.1 1
7 Demokrat 13,317 13,317 4 4,439.0 2,663.4 1,902.4 1,479.7 1
8 PAN 7,664 7,664 7 2,554.7 1,532.8 1,094.9 851.6 1
9 PPP 11,316 11,316 5 3,772.0 2,263.2 1,616.6 1,257.3 1
10 Hanura 5,556 5,556 10 1,852.0 1,111.2 793.7 617.3 1
11 PBB 1,870 1,870 623.3 374.0 267.1 207.8
12 PKPI 232 232 77.3 46.4 33.1 25.8
Jumlah 115,505 11

Periode 2018 - 2023
KESIMPULAN
Ada dua varian utama sistem pemilu di dunia:
1. Mayoritas/distrik
2. Proporsional.
Adaptasi sistem pemilu oleh satu negara
dipengaruhi oleh banyak faktor baik sosial,
politik, budaya, dan sebagainya.
Indonesia menerapkan kedua varian sistem
pemilu untuk memilih presiden, kepala daerah,
DPD, dan DPR/DPRD.

Periode 2018 - 2023
Hasil Pembelajaran
Peserta dapat memahami varian
utama sistem pemilu di dunia dan
yang diterapkan di Indonesia

Pemahaman Utama
• Peserta mampu memahami tahapan-
tahapan pemilu (nasional dan daerah)
• Peserta mampu mengidentifikasi
permasalahan dan solusinya pada setiap
tahapan pemilu
10
7

Hasil Pembelajaran
•Peserta memahami tahapan
pemilu
•Peserta mengenali
permasalahan dan solusi pada
setiap tahapan pemilu
10
8

Apa yang anda ketahui tentang
tahapan pemilu?

DEFINISI TAHAPAN
• Tahapan adalah rangkaian aktivitas untuk mendesain,
merencanakan, membantu, dan juga mengontrol semua
kegiatan yang bekerja di setiap bagian untuk
memudahkan para petugas pemilu dalam menjalankan
tugasnya.
• Tahapan tersebut merupakan bagian dari siklus dari
kepemiluan yang ada.
11
0

Letakkan metaplan TAHAPAN
yang ada disesuaikan dengan
SIKLUS PEMILU di
GAMBAR yang dimaksud!
11
1

TAHAPAN (SIKLUS) PEMILU
• International IDEA membagi tiga
tahapan:
A. Tahapan Persiapan:
pembentukan peraturan
perundang-undangan;
perencanaan kegiatan dan
anggaran; pendidikan pemilih.
B. Tahapan Pelaksanaan:
pencalonan; kampanye;
pemungutan suara dan
penghitungan serta rekapitulasi
suara.
C. Tahapan Akhir: meninjau ulang
dan mendesain kembali
pelaksanaan pemilu.

Tahapan Pemilu 2019 berdasarkan UU No.7/2017
11
3
1. Waktu tahapan penyelenggaraan pemilu
a. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu (PKPU);
b. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara
nasional;
c. Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara
di dalam negeri;
d. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan
suara:
e. Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabataN
Presiden dan Wakil Presiden;
2. Jenis/bentuk tahapan penyelenggaraan pemilu
a. Perencanaan program dan anggaraan serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan
pemilu;
b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
d. Penetapan peserta pemilu;
e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota;
g. Masa kampanye pemilu;
h. Masa tenang;
i. Pemungutan dan penghitungan suara;
j. Penetapan hasil pemilu
k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota.

TAHAPAN PILKADA UU No. 10 tahun 2016 pemilihan umum kepala daerah serentak Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
11
4
Tahapan Persiapan 1. perencanaan program dan anggaran;
2. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal
tahapan pelaksanaan Pemilihan;
4. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan
Pengawas TPS;
6. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
7. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
8. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
Tahapan Penyelenggaraan 1. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
2. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota;
3. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
4. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota;
5. pelaksanaan Kampanye;
6. pelaksanaan pemungutan suara;
7. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. penetapan calon terpilih;
9. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Tahapan Pemilu 2019 berdasarkan PKPU No. 7/2017
1. Perencanaan Program dan Anggaran
2. Penyusunan Peraturan KPU
3. Sosialisasi
4. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
5. Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilu
6. Pembentukan Badan Penyelenggara
7. Pemutakhiran Data Pemilih dan
Penyusunan Daftar Pemilih
8. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri
9. Penataan dan Penetapan Daerah
Pemilihan (Dapil)
10. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD kabupaten/kota dan Presiden
dan Wakil Presiden
11. Penyelesaian Sengketan Penetapan
Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan
Presiden dan Wakil Presiden
12. Logistik
13. Kampanye Calon
11
5
14. Laporan Audit Dana Kampanye
15. Masa Tenang
16. Pemungutan dan Penghitungan Suara
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
18. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR,
DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
19. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden
20. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih
tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu
21. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
22. Peresmian Anggota
23. Pengucapan Sumpah/Janji
24. Tahapan kedua Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden apabila ada putaran kedua
25. Penetapan Hasil Pemilu
26. Sumpah Janji dan Pelantikan Presiden dan
Wakil Presiden

TIGA TAHAPAN PEMILU
A.Persiapan: pembentukan regulasi, perencanaan
dan anggaran, rekrutmen badan penyelenggara
pemilu, sosialisasi, dan logistik.
B. Pelaksanaan: pemutakhiran DPT, pencalonan,
masa kampanye, laporan dana kampanye,
pemungutan dan penghitungan suara, dan
rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan
hasil pemilu
C.Akhir: sengketa hasil pemilu dan evaluasi dan
rekomendasi perbaikan pemilu.
11
6

DISKUSI KELOMPOK 2
• Bentuk 5 Kelompok
• Identifikasi permasalahan dan solusi yang
dihadapi dalam setiap tahapan
11
7

Kelompok 1: Perencanaan dan Anggaran atau Pembentukan Badan
Ad Hoc
Kelompok 2: Sosialisasi atau Logistik
Kelompok 3: Pendaftaran Pemilih atau Pencalonan
Kelompok 4: Pungut Hitung atau Rekap
Kelompok 5: Penyelesaian Sengketa atau Evaluasi
11
8
No Identifikasi masalah dan
hambatan
Solusi
1
2
3
4

• Peserta memahami tahapan pemilu
• Peserta mengenali permasalahan dan solusi pada setiap
tahapan pemilu
Hasil Pembelajaran

TATA KELOLA

Periode 2018 - 2023
Pemahaman Utama
1. Pentingnya tata kelola internal dan
struktur organisasi untuk menjamin
keberhasilan pelaksanaan tugas KPU
2. Memahami arti pentingnya
kepemimpinan kolektif kolegial di KPU
3. Memahami mekanisme pengambilan
keputusan dan bentuk produk
keputusan.

Periode 2018 - 2023
Hasil Pembelajaran
1. Peserta mampu memahami tata kelola dan
struktur organisasi yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas KPU
2. Peserta mampu memahami arti pentingnya
kepemimpinan kolektif kolegial di KPU
3. Peserta mampu memahami mekanisme
pengambilan keputusan dan bentuk produk
keputusan.

Periode 2018 - 2023
TATA KELOLA
 Adalah prinsip-prinsip mengelola, mengambil keputusan
dan memimpin
 Mengacu pada asas (luber jurdil) dan prinsip pemilu (13
prinsip)
 Tata kelola diperlukan untuk memastikan pencapaian
tujuan organisasi
 Unsur-unsur tata kelola secara umum :
- United Nation (UN) : 8 unsur
- UU No. 28 Tahun 1999 ttg Penyelenggara
Negara yg Bersih & Bebas KKN : 7 unsur
 Unsur-unsur tata kelola di KPU : UU No. 7 Tahun 2017
ttg Pemilihan Umum, terdiri atas 11 unsur

Periode 2018 - 2023
UNSUR-UNSUR TATA KELOLA
YANG ESSENSIAL
 mandiri
 Jujur
 adil
 berkepastian hukum
 tertib
 terbuka
 Proporsional
 profesional
 Akuntabel
 Efektif
 Efisien
 aksesibilitas
 Biru : ada di UN, UU No. 28
Tahun 1999 & UU No. 7 Tahun
2017
 Merah : ada di UU No. 28 Tahun
1999 & UU No. 7 Tahun 2017
 Hijau : ada di UN & UU No. 7
Tahun 2017
 Ungu : PKPU

Periode 2018 - 2023
STRUKTUR ORGANISASI KPU
 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
bersifat hierarkis (termasuk pengawasan internal dari atas ke bawah
sebelum masuk ke ranah pelanggaran kode etik). Kpu tidak mengenal rakor tapi
raker.
 KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di
provinsi dan bertanggungjawab kepada KPU RI.
 KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara
Pemilu di kabupaten/kota dan bertanggungjawab
kepada KPU Provinsi.
 Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
bersifat hierarkis.
 Pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan
manajemen kepegawaian.

Periode 2018 - 2023
Regulator (KPU Nasional)
Koordinator (KPU Provinsi)
Implementator dan Pengawasan
Badan Ad Hoc (KPU Kab/Kota)*
* Peran Pengawasan merujuk kepada UU No 7 Tahun 2017 pasal 19 huruf e
TIGA PERAN DASAR KPU

Periode 2018 - 2023
KARAKTERISTIK PERAN
 Anggota KPU :
- Membuat Kebijakan secara kolektif kolegial.
- Bertanggung jawab atas Divisi tertentu (memiliki kewenangan instruktif).
- Menjadi Koordinator Wilayah tertentu.
- Memimpin Kelompok Kerja tertentu.
 Ketua merangkap Anggota KPU:
- Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU.
- Bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam.
- Mengkoordinir divisi dan korwil.
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil.
- Memfasilitasi knowledge sharing antar divisi.
 Sekretariat KPU :
- Pelaksana kebijakan.
- Unit pendukung teknis, administrasi & pelayanan.

Periode 2018 - 2023
KARAKTERISTIK PERAN (Lanjutan)
 Sekretariat Jenderal KPU RI:
- Sekretaris Jenderal bertanggung jawab secara administratif dan fungsional
kepada Ketua KPU RI
 Sekretariat KPU Provinsi :
- Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab secara fungsional kepada
Ketua KPU Provinsi dan secara administratif kepada Sekretaris Jenderal
KPU RI.
 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :
- Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab secara fungsional
kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan secara administratif kepada
Sekretaris KPU Provinsi.
 Tanggung jawab fungsional, antara lain terkait dengan pelaksanaan
program dan tahapan Pemilu.
 Tanggung jawab administratif, antara lain terkait dengan anggaran dan
kepegawaian.

Periode 2018 - 2023
TANGGUNGJAWAB
 Tanggung jawab fungsional, antara lain
terkait dengan pelaksanaan program dan
tahapan Pemilu.
 Tanggung jawab administratif, antara lain
terkait dengan anggaran dan kepegawaian.

Periode 2018 - 2023
AKTIVITAS 1
Pembedaan tanggung jawab :
1. Administratif
2. Fungsional

Periode 2018 - 2023
Mekanisme Pengambilan Keputusan di
KPU Provinsi :
 Pengambilan keputusan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat
pleno (kolektif kolegial).
 Jenis rapat pleno adalah:
a. Rapat pleno terbuka;
b. Rapat pleno tertutup; dan
c. Rapat pleno rutin.
 Pengambilan keputusan dalam rapat pleno terbuka antara lain:
a. Penetapan partai peserta Pemilu;
b. Rekapitulasi penghitungan suara;
c. Penetapan hasil Pemilu.

Periode 2018 - 2023
Bentuk Produk Keputusan KPU
 KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Peraturan
KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Peraturan KPU ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan
Pemerintah.
 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota membentuk keputusan
dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
 Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota merupakan penjabaran
dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan
KPU yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

Periode 2018 - 2023
Pembedaan Tanggung Jawab
KPU Kabupaten/Kota
Administratif Fungsional

Periode 2018 - 2023
AKTIVITAS 2
(DISKUSI
KELOMPOK)

Periode 2018 - 2023
PETA MASALAH TATA KELOLA &
STRUKTUR ORGANISASI KPU
KABUPATEN/KOTA
 Hierarki
 Tertib Administasi
 Prosedur Kerja
 Lain-Lain

Periode 2018 - 2023
PETA MASALAH TATA KELOLA KPU
1. Hierarkis :
a. KPU Kabupaten/Kota konsultasi langsung ke KPU, tanpa
melalui KPU Provinsi
b. Pertanggungjawaban Sekretaris KPU Provinsi dan
Kabupaten/Kota langsung ke Sekretaris Jenderal KPU tanpa
melalui KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota nya
c. Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota langsung
memberikan tugas kepada Kepala Bagian/Sub Bagian/Staf tanpa
melalui Sekretaris

Periode 2018 - 2023
2. Tertib Administrasi :
a. Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota berlangsung tanpa undangan
dan berita acara yang memuat hasil rapat
b. Perjalanan dinas dilakukan tanpa surat tugas dan laporan
hasilnya
c. Dokumen-dukumen resmi KPU Kabupaten/Kota belum
sepenuhnya disusun sesuai Peraturan KPU tentang Naskah Dinas

Periode 2018 - 2023
3. Prosedur Kerja :
a. Anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan atau rapat Pleno
tanpa melibatkan Sekretariat, begitu juga sebaliknya, sehingga
menyebabkan hasil rapat tidak terdokumentasi dengan baik.
b. Orientasi kerja Anggota KPU Kabupaten/Kota cenderung lebih kepada
pencapaian tujuan/hasil dan kecepatan, sedang Sekretariat pada ketaatan
aturan/proses dan kehatian-hatian. Kedua orientasi yang bersifat
complementer ini belum diinternalisasi bersama, bahkan cenderung
dipertentangkan.
c. Perbedaan memaknai jam kerja antara Anggota KPU Kabupaten/Kota
dengan Sekretariat.
d. Supervisi dan monitoring yang dilakukan oleh KPU Provinsi kepada
KPU kabupaten/Kota masih lemah (belum efektif) .
e. Monitoring lebih diartikan seperti jalan-jalan namun tidak memberikan
hasil positif kepada KPU Kabupaten/Kota.
f. Lemahnya supervisi dalam bimtek maupun rakor.

Periode 2018 - 2023
4. Lain-lain :
a. Adanya “distrust” serta kompetensi dan pengalaman yang asimetris antara
Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan Sekretariat
b. Anggaran KPU Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya jelas membedakan
mana pos-pos pengeluaran untuk Anggota dan mana untuk Sekretariat (sharing
informasi DIPA/Satuan 3 antara komisioner dengan sekretariat)
c. Belum kuatnya etika berorganisasi/kecenderungan memanfaatkan kelemahan
peraturan, yang ditandai oleh :
o KPU Kabupaten/Kota melakukan penggantian Sekretaris tanpa alasan yang
jelas, lebih karena “like & dislike”.
o Upaya membuat tidak kourumnya rapat Pleno, dalam hal munculnya
perbedaan pendapat yang tajam/faksionalisasi di antara Anggota KPU
Provinsi dan Kabupaten/Kota
o Adanya arisan jabatan Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk waktu tertentu
dalam periode 5 tahun, hubungan perkawinan dengan sesama Anggota
maupun antara Anggota dengan Sekretariat setelah menjabat, konflik
kepentingan dengan tugas/pekerjaan lama sebelum menjadi Anggota, dll.

Periode 2018 - 2023
Solusi
 Solusi Normatif (perubahan aturan)
 Acara informal yang mengakrabkan / membangun
teamwork (coffee morning, outbond)
 Melakukan mekanisme knowledge sharing bagi
anggota KPU yang telah selesai mengikuti bimtek dan
rakor.
 Koordinator divisi dan wilayah tidak dapat mengambil
keputusan sendiri.

Periode 2018 - 2023
Kesimpulan
 Keberadaan tata kelola dan struktur
organisasi penting untuk memberikan
dukungan bagi keberhasilan pelaksanaan
tugas KPU
 Namun tata kelola dan struktur organisasi
harus terus menyesuaikan dengan
kebutuhan/tantangan organisasi yang
berkembang

Periode 2018 - 2023
Hasil Pembelajaran
Kemampuan untuk memahami dan
menjelaskan mengapa tata kelola dan
struktur organisasi diperlukan dalam
pelaksanaan tugas KPU

PERENCANAAN STRATEGIS
DAN
PERENCANAAN OPERASIONAL

Periode 2018 - 2023
Pemahaman Utama
• Memahami pentingnya membuat perencanaan dalam
setiap kegiatan.
• Memahami faktor-faktor yang harus diperhatikan
dalam membuat perencanaan yang baik.
• Memahami langkah-langkah dalam membuat
perencanaan strategis.
• Memahami cara membuat contoh perencanaan
operasional yang baik sesuai dengan langkah-langkah.
• Memahami sumber daya pemilu

Periode 2018 - 2023
Hasil Pembelajaran
 Peserta mampu memahami pentingnya membuat perencanaan
dalam setiap kegiatan.
 Peserta mampu memahami dan mengaplikasikan faktor-faktor
yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan yang baik.
 Peserta mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah
dalam membuat perencanaan strategis.
 Peserta mampu memahami dan membuat contoh perencanaan
operasional yang sesuai dengan langkah-langkah yang baik.
 Peserta mampu memahami sumber daya pemilu

Periode 2018 - 2023
Perencanaan :
1. merumuskan tujuan
2. menyusun strategi
3.membuat rencana aktivitas kerja.
 Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi
manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain--
pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan— tak akan dapat
berjalan.
Perencanaan dalam Organisasi

Periode 2018 - 2023
 Memberi pengarahan/guidance
 Mengurangi ketidakpastian
 Efisiensi
 Melakukan kontrol dan evaluasi
Tujuan Perencanaan

Periode 2018 - 2023
PERENCANAAN STRATEGIS ?
 Perencanaan strategis adalah metodologi perencanaan strategis
sistematis, selama periode waktu yang ditetapkan dan yang
memfasilitasi pengelolaan ekfetif suatu proses untuk mencapai
target tertentu.
 Perencanaan strategis adalah adalah suatu proses organisasi
mendefenisikan strategi, atau arah, dan membuat keputusan
mengalokasikan sumber daya (manusia dan keuangan) untuk
mengejar tujuan.

Periode 2018 - 2023
Pentingnya Renstra Bagi
Penyelenggara Pemilu
1. Alat Bantu Penilaian: Renstra membentuk kerangka kerja yang
konsisten dan sitematis utk membimbing penyelenggara pemilu
dalam memulai proses konsultatif utk melakukan penilaian diri
sendiri, baik internal dan eksternal.
2. Alat Bantu Perencanaan: Renstra Mendorong penyelenggara
pemilu utk membuat keputusan dgn pengetahuan yg cukup utk
mengekplorasi cara-cara alternatif dan inovatif dlm penyelesaian
tugas stelah mendpt penilaian atas dampak di masa depan atas
keputusan saat ini.
3. Alat Bantu Implementasi: Renstra memungkinkan
penyelenggara pemilu menentukan visi yg jelas dan tujuan
umum, yg mana dari situ sebuah Renstra tertulis, realistis utk
dikembangkan, menentukan seluruh kegiatan strategis yg
diperlukan utk mencapai visi penyelenggaraan pemilu.

Periode 2018 - 2023
Langkah-Langkah Renstra
1. Perenungan/refleksi
2. Perencanaan
3. Pendefinisian: Visi/Misi KPU
4. Penilaian : Analisis SWOT
5. Pengidentifikasian: Penentuan isu strategis dan tujuan
strategis
6. Konsultasi
7. Membuat Strategi: metode SMART
8. Perencanaan Operasional: Menerapkan dan
Memonitor Strategi

Periode 2018 - 2023
Perbedaan Renstra dan Perencanaan
Operasional?
Renstra Perencanaan Operasional
- Kegiatan jangka panjang
- Dinamis
- Terdiri dari beberapa peristiwa
- Proses didorong secara internal dan
eksternal
- Tdk operasional
- Jangka wkt yg pendek/satu tahun
- Tdk dinamis mempunyai batas
waktu/jadwal yg mengikat
- Terdiri dari satu peristiwa/kegiatan
- Menjelaskan kebutuhan secara
detil.
- Mempunyai mekanisme
pengendalian.

Periode 2018 - 2023
Siklus
Pemilu
(5 Tahun)
Periode Pra-Pemilu
PemiluPeriode Setelah Pemilu
Evaluasi Setelah Pemilu
Rencana Operasional
Rencana Operasional
Rencana Operasional
RencanaOperasional
Rencana Operasional
Perencanaan Strategis

Periode 2018 - 2023
Specific (spesifik)
Measurable (terukur)
Achievable (dpt dicapai)
Realistic (realistis)
Time-bound (terikat waktu)
S.M.A.R.T

Periode 2018 - 2023
AKTIVITAS 1

Periode 2018 - 2023
1. Pemilu mendatang akan lebih
baik dari Pemilu yang terakhir.
2. 95 % dari jumlah TPS berada
dalam radius 2 km dari tempat
tinggal pemilih.

Strategic
Plan
KPU
Tahun
2015-2019
Visi
Misi
Guiding
Principles
Issues
Objectives
(SMART)
Action
Plans
Operational Plan &
Implementation…
Strategic Planning Process
Post-Election
Evaluation

Periode 2018 - 2023
BAGAIMANA
RENSTRA BEKERJA DI
TINGKAT PROV &
KAB/KOTA
Strategic
Plan
KPU
Tahun 2015-
2019

Periode 2018 - 2023
Alat Analisis Renstra
• S.W.O.T (STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY, THREAT)
Kekuatan Kelemahan
INTERNAL
Gambaran atribut positif yg
terukur di dalam KPU dan
masih dalam kendali KPU.
Faktor-faktor negatif yg masih
dapat dikendalikan oleh KPU,
namun karena beberapa sebab
perlu peningkatan kualitas agar
KPU dapat menjalankan fungsi yg
dimandatkan
Peluang Ancaman
EKSTERNAL
Faktor-faktor eksternal yg
menjadi alasan sebagai
potensi positif KPU.
Tantangan yg dicptakan oleh
perkembangan dan tren yang tidak
menguntungkan yg berada di luar
kendali KPU yg dapat
membahayakan strategi atau
kinerja KPU.

Periode 2018 - 2023
AKTIVITAS 2

Periode 2018 - 2023
DISKUSI
- Masing-masing individu menyebutkan SATU
KATA isu negatif yang ada di KPU, baik yang
berasal dari internal dan eksternal KPU. Dibuat
dalam Meta Plan/Posh it.
- Tempelkan isu negatif tersebut di flipt chart
- Kelompokkan isu negatif.
- Hasil pengelompokkan dari isu tersebut ditutup
dengan kertas putih dan buat solusi kebijakan.

Periode 2018 - 2023
11 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu
1. Perencanaan program dan anggaran
2. Pemutakhiran Data Pemilih
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
4. Penetapan peserta pemilu
5. Penetapan jumlah kursi dan dapil
6. Pencalonan
7. Kampanye Pemilu
8. Masa tenang
9. Pungut dan hitung
10. Penetapan hasil Pemilu
11. Sumpah dan Janji

Periode 2018 - 2023
AKTIVITAS 3

Periode 2018 - 2023
Alokasi Sumber Daya
1. Pendanaan Pemilu
2. Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu
3. Manajemen Jaringan dengan Pemangku
Kepentingan
4. Infrastruktur Penyelenggara Pemilu

Periode 2018 - 2023
DISKUSI KELOMPOK
- Bagi kelompok menurut provi.
- Tugas kelompok menyusun Rencana Operasional
pelaksanaan tahapan pemilu dengan mengacu pada
Renstra KPU.
- Hasil kelompok diuji menggunakan metode S.M.A.R.T
TIAP KELOMPOK MEMILIH SATU TAHAPAN PEMILU
SEBAGAI PROGRAM YANG AKAN DIURAIKAN DALAM
RENCANA KEGIATAN (DUA KEGIATAN).

Periode 2018 - 2023
PROGRAM KEGIATAN
TARGET/
SASARAN
WAKTU
PO/PJ
(Penanggu
ng Jawab)
ANGGA
RAN
KET.
Tabel Kerja Kelompok

Periode 2018 - 2023
Kesimpulan
• Perlunya sebuah perencanaan dalam mencapai
tujuan bersama.
• Dalam perencanaan sangat penting mempunyai
tujuan atau sasaran yang dapat diukur sejak
awal.
• Rencana strategis dan rencanan operasional
dapat disusun dengan menggunakan langkah-
langkah yang sistematis.

Memahami situasi dan kondisi yang tidak
sesuai dengan Perencanaan AWAL.

Hasil Pembelajaran
Kemampuan untuk mencari solusi dan
tindakan dalam menghadapi situasi yang
tidak diharapkan.

 Dalam menyusun perencanaan harus mengacu
pada prinsip-prinsip panduan operasional,
INTEGRITAS dan profesionalitas.
 Dalam perencanaan kita harus memprediksi
perubahan situasi yang akan terjadi di awal, di
tengah, ataupun menjelang akhir pelaksanaan
kegiatan dalam menghadapi situasi tersebut
harus ada solusi alternatif.
 Sebagai pemimpin, harus berani mengambil RESIKO
DAN langkah dalam menyelesaikan masalah

Periode 2018 - 2023
Karakteristik PEMIMPIN
 Risk Taking (mengambil resiko)
 Sosok Pemberani
 Memberdayakan orang lain
 Digerakkan oleh Nilai-Nilai
 Pembelajar seumur hidup
 Problem Solver
 Visioner
(Sumber : BRIDGE)
sebagai AGEN PERUBAHAN

Periode 2018 - 2023
 Semua regu memperoleh waktu yang sama untuk menyelesaikan
aktivitas, yaitu 35 menit.
 Tidak diperkenankan merusak barang-barang yang dicari.
 Tidak diperkenankan mengambil benda apapun tanpa seizin
pemiliknya.
 Benda-benda yang dipinjam harus dikembalikan kepada pemiliknya
yang sah pada saat aktivitas selesai.
PERMAINAN PERAN
Aturan Main :

Periode 2018 - 2023
1 2 3Pembagian Kelompok

Periode 2018 - 2023
 Fasilitator berhak mengubah aturan main setiap saat dengan cara
menulis perubahan yang dilakukan pada sebuah flipchart.
 Ketika waktu yang ditentukan berakhir, semua regu harus segera
kembali ke ruangan kelas.
 Regu yang memenangkan permainan ini harus bersedia menjawab
pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang mereka lakukan.
 Peraturan mungkin akan berubah.
 Instruksi lebih lanjut di HO PL.2.1

Periode 2018 - 2023
Barang apa yang dicari terlebih dahulu?
Apa peran perencanaan dalam
memenangkan permainan?
Bagaimana pembagian tugas anggota?
Apakah ada mekanisme untuk memonitor
pencapaian tujuan dalam permainan?
Masalah apa yang dihadapi dan bagaimana
menyelesaikanya?
Debriefing

 Revisi; peraturan, anggaran, administrasi
pengadaan, program, perencanaan dll.
 Komunikasi; lobby, negosiasi, permohonan
bantuan, atau bahkan boikot.
 Desentralisasi; dalam perencanaan anggaran
(bottom up).
 Melakukan terobosan dan inovasi tanpa
menyimpang dari ketentuan yang berlaku

 Masing-masing kelompok mendiskusikan kasus
dengan mengidentifikasi masalah dan
merumuskan solusi atas permasalahan yang ada.
 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil
diskusi kelompok dan kelompok lain memberikan
komentar.

 Sebuah perencanaan tidak selalu berjalan seperti yang
diharapkan.
 Sebaik apapun perencanaan yang sudah dibuat dengan
matang, tanpa manajemen pelaksanaan yang baik, tidak akan
mendapatkan hasil sesuai harapan.
 Dalam perencanaan harus sudah ditentukan penangggung
jawab untuk masing-masing kegiatan, hal itu untuk
mempermudah koordinasi dalam penyelesaian masalah yang
terjadi dlm proses pelaksanaan kegiatan.
 Sebagai pemimpin harus berani mengambil langkah &
terobosan dalam menghadapi masalah
KESIMPULAN

Kemampuan untuk mencari solusi dan
tindakan dalam menghadapi situasi yang
tidak diharapkan.

LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU
DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Periode 2018 - 2023
Pemahaman Utama
Peserta memahami Lembaga Penyelenggara Pemilu
dan Para Pemangku Kepentingan.
Peserta memahami Kriteria, Model, Hubungan
Desain LPP, Kinerja LPP dan Hasil Proses Pemilu,
LPP di Indonesia dan Prinsip Penyelenggara Pemilu.
Peserta memahami cara-cara membangun relasi
dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam
isu kepemiluan dan memiliki ketrampilan
merancang strategi mengelola hubungan dengan
pemangku kepentingan.

Periode 2018 - 2023
Hasil Pembelajaran
Peserta mampu mengenali
Lembaga Penyelenggara Pemilu
dan memahami strategi
pengelolaan hubungan dengan
Pemangku Kepentingan.
183

Periode 2018 - 2023
Pengertian
 LPP adalah badan yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan
pemilu untuk memilih para penyelenggara negara baik legislatif
maupun eksekutif pada tingkat nasional maupun lokal.
 LPP adalah lembaga yang memiliki tujuan dan bertanggung jawab
secara legal menyelenggarakan sebagian atau semua elemen esensial
penyelenggaraan pemilu atau instrumen pelaksanaan demokrasi
langsung lainnya, seperti referendum dan pemungutan suara ulang.
 Elemen esensial pelaksanaan pemilu antara lain menetapkan
pemilih, menetapkan parpol dan calon peserta pemilu,
melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, melaksanakan
rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penetapan calon
terpilih.

Periode 2018 - 2023
Lanjutan .......
 Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah individu
atau kelompok yang secara aktif dalam suatu kegiatan,
atau yang terkena dampak positif dan negatif dari hasil
sebuah kegiatan.
 Dalam konteks pembahasan, stakeholders yang dimaksud
adalah individu atau kelompok yang memiliki
kepentingan, mempengaruhi atau dipengaruhi dan
memberikan dampak/terkena dampak dalam aktivitas
pemilu.
185

Periode 2018 - 2023
5 Kriteria LPP
1. Suatu agensi yang permanen, independen dan
kredibel yang berwenang mengorganisir dan
melakukan secara periodik pemilu yang bebas dan
jujur.
2. Mandat untuk menyelenggarakan pemilu harus
dinyatakan dalam konstitusi, termasuk metode untuk
melakukan pemilu, pendidikan bagi pemilih,
pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan
pemilu, prosedur pemilu dan cara menyelesaikan
perselisihan pemilu.

Periode 2018 - 2023
Lanjutan........
3. Keanggotaan yang non partisan, ketentuan mengenai
jumlah keanggotaan, diangkat kepala negara dan
mendapat persetujuan parlemen.
4. Agensi pemilu memiliki pendanaan yang layak,
memiliki anggaran sendiri untuk merancang kebutuhan
dan pengadaan barang melalui lelang yang fleksibel
yang berbeda dengan birokrasi pemerintah.
5. Adanya landasan hukum yang memungkinan agensi
pemilu memobilisasi aparat (staf) dan sumber-sumber
lain untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.

Periode 2018 - 2023
3 Model Penyelenggara Pemilu
Menurut International IDEA
Mandiri : pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh
sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang secara
kelembagaan bersifat mandiri dan otonom dari cabang
pemerintahan eksekutif.
Pemerintahan : pemilu diselenggarakan dan dikelola
oleh pemerintah melalui sebuah kementerian atau
pemerintah daerah.
Campuran : biasanya melibatkan unsur independen
dan pemerintah atau partai politik.

Periode 2018 - 2023
Hubungan Desain LPP, Kinerja LPP dan
Hasil Proses Pemilu
 Sentralisasi
 Independensi
 Kapasitas
 Lingkup Pembagian
tugas
 Hubungan Eksternal
 Teknologi
 Personil
 Kualitas layanan
 Efektivitas Layanan
 Penghematan biaya
 Adil
 Tidak memihak
 Jujur
 Akuntabel
 Pemilu berintegritas
 Publik percaya
terhadap Pemilu
 Politisi percaya Pemilu
 Legitimasi Pemilu
DESAIN LPP KINERJA LPP HASIL (OUTCOMES)

Periode 2018 - 2023
LPP di Indonesia
KPU
BAWASLU DKPP

Periode 2018 - 2023
7 Prinsip Penyelenggara Pemilu Universal
(Menurut International IDEA )
 Independen: secara terminologi dimaknai sebagai suatu
posisi atau keadaan tidak terkait dengan pihak manapun.
 Imparsialitas : memperlakukan semua peserta pemilu
secara merata, adil, dan setara, tanpa sedikitpun
memberikan keuntungan kelompok-kelompok tertentu.
 Integritas : sifat atau keadaan yang menunjukkan
kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan
kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau
kejujuran.

Periode 2018 - 2023
Lanjutan......
 Transparansi : transparansi merupakan prinsip dan standar
paling dasar yang harus dipenuhi penyelenggara pemilu.
 Efisiensi: salah satu capain keberhasilan pemilu ialah
terselenggaranya pemilu yang efisien dari segi beban kerja
dan keuangan, namun menghasilkan kerja-kerja yang efektif.
 Profesionalisme : terdapat dua elemen penting untuk
mencapai profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu
yakni teliti dan akurat.
 Pelayanan : pelayanan yang maksimal dilakukan oleh
penyelenggara dan para pekerjanya menjadi prinsip
pendukung untuk memenuhi prinsip-prinsip lainnya.

Periode 2018 - 2023
11 Prinsip Penyelenggara Pemilu
Pasal 3 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (1 sd 11)
Pasal 16 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu (1 sd 13)
1. Mandiri.
2. Jujur.
3. Adil.
4. Berkepastian hukum.
5. Tertib.
6. Terbuka.
7. Proporsional.
8. Profesional.
9. Akuntabel.
10. Efektif.
11. Efisien.
12. Kepentingan Umum.
13. Aksesibilitas.

Periode 2018 - 2023
PEMANGKU KEPENTINGAN PEMILU
• KPU
• Pemilih
• Partai Politik
• Caleg/Capres
• Pemerintah
• OMS/ LSM
• Media Massa
• Pemantau
• Bawaslu
• Polri/TNI

Periode 2018 - 2023
MATRIKS ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN
(PENGARUH DAN KEPENTINGAN)
Pengaruh
Kepentingan
Besar Sedang Kecil
Besar
Sedang
Kecil

Periode 2018 - 2023
CONTOH ORBIT

Periode 2018 - 2023
Prinsip Utama Mengelola Hubungan
dengan Pemangku Kepentingan
Aksesibel
•Dapat di
akses dari
beragam
kepentingan
Akuntabel
•Dapat
dipercaya,
memenuhi
standar
sesuai
UU/PKPU
Transparan
•Menjalankan
proses
tahapan
secara
terbuka &
dapat
diaudit

Periode 2018 - 2023
Alur strategi dan tahapan mengelola
relasi dengan Pemangku Kepentingan
199

Periode 2018 - 2023
Strategi Mempengaruhi Stakeholder
Pemangku
kepentingan
Oposisi
aktif
Oposisi
pasif
Netral Dukungan
pasif
Dukungan
aktif
Stakeholder
A
A B
Stakeholder
B
A B
Stakeholder
C
B A
Dst…
200

Periode 2018 - 2023
Diskusi Kelompok
1. Identifikasi Pemangku Kepentingan berdasarkan orbit
(pengaruh dan kepentingan).
2. Masing-masing kelompok membahas satu pemangku
kepentingan terhadap Strategi KPU dalam Mengelola
hubungan dan Strategi Mempengaruhi Pemangku
Kepentingan.

Periode 2018 - 2023
Kesimpulan
202
Bahwa ada Kriteria, Model dan Prinsip
Penyelenggara Pemilu yang menjadi acuan
dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
Bahwa masing-masing Pemangku Kepetingan
memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap
Pemilu yang besarnya berbeda serta masing-
masing membutuhkan jenis informasi Pemilu
yang berbeda serta diperlukan strategi berbeda
untuk membangun relasi dengan pemangku
kepentingan yang berbeda.

Periode 2018 - 2023
Hasil Pembelajaran
Peserta mampu mengenali
Lembaga Penyelenggara Pemilu
dan memahami strategi
pengelolaan hubungan dengan
Pemangku Kepentingan.
203

Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu
dan Advokasi Penanganan Kasus

Periode 2018 - 2023
Pemahaman Utama
Pentingnya memahami dan
membedakan jenis-jenis pelanggaran
dan sengketa pemilu.
Pentingnya memahami mekanisme
dalam penegakan hukum pemilu dan
penyelesaian sengketa pemilu.
Pentingnya memahami strategi
penanganan perkara hukum pemilu
yang dihadapi KPU Kabupaten/Kota.

Periode 2018 - 2023
Hasil Pembelajaran
Peserta mampu memahami dan
membedakan jenis-jenis pelanggaran
dan sengketa pemilu.
Peserta mampu memahami mekanisme
dalam penegakan hukum pemilu dan
penyelesaian sengketa pemilu.
Peserta mampu memahami strategi
penanganan perkara hukum pemilu
yang dihadapi KPU Kabupaten/Kota.
206

Periode 2018 - 2023
Aktivitas I
Tentukan pernyataan berikut
termasuk jenis pelanggaran
apa (administrasi, pidana,
etika)!

Periode 2018 - 2023
PERNYATAAN #1
Anggota PPS menerima beberapa masukan
dari masyarakat terkait Daftar Pemilih.
Namun karena kesibukannya, anggota PPS
tersebut tidak melakukan perbaikan
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU
dan Buku Panduan Pendaftaran Pemilih.

Periode 2018 - 2023
PERNYATAAN #2
Dalam rekapitulasi perolehan suara, muncul
beberapa keberatan dari saksi peserta
pemilu. Setelah dilakukan pemeriksaan
dengan seksama, PPK melakukan perbaikan
sesuai keberatan dari saksi peserta pemilu.
Namun PPK lupa tidak mencatat keberatan
tersebut ke dalam formulir yang tersedia.

Periode 2018 - 2023
PERNYATAAN #3
Menyongsong masa kampanye, KPU melibatkan
pasangan calon menyusun jadwal kampanye.
Dalam perjalanannya, salah satu paslon menelpon
KPU untuk mengubah jadwal kampanye untuk
menyesuaikan dengan jadwal kunjungan Ketua
Umum DPP partai pengusung. Anggota KPU
tersebut lalu mengubah jadwal kampanye si
Paslon tersebut.

Periode 2018 - 2023
Pernyataan #4
Seorang Anggota KPU mengadakan
sosialisasi Pemilu kepada masyarakat di
suatu daerah pemilihan dengan
menghadirkan salah satu anggota
keluarganya yang menjadi caleg di dapil
yang bersangkutan ke panggung acara.

Periode 2018 - 2023
15 Standar Pemilu Demokratis
 (1) strukturisasi kerangka
hukum,
 (2) sistem pemilu,
 (3) penetapan daerah
pemilihan/ unit pemilu ,
 (4) hak memilih dan dipilih,
 (5) lembaga penyelenggara
pemilu ,
 (6) pendaftaran pemilih dan
daftar pemilih
 (7) akses suara bagi partai
politik dan kandidat,
 (8) kampanye pemilu yang
demokratis,
• (9) akses media dan keterbukaan
informasi dan kebebasan
berpendapat,
• (10) dana kampanye dan
pembiayaan kampanye,
• (11) pemungutan suara ,
• (12) perhitungan suara dan
tabulasi,
• (13) peran keterwakilan partai
politik dan kandidat,
• (14) pemantau pemilu, dan
• (15) kepatuhan dan penegakan
hukum pemilu.
• International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the
Legal Framework of Elections, 2002)

Periode 2018 - 2023
(standard 15)
kepatuhan dan penegakan hukum pemilu
• “Kerangka hukum harus menyediakan setiap pemilih, kandidat, dan partai
politik kesempatan untuk menyampaikan keberatan (komplain) melalui pihak
penyelenggara yang berkompeten atau pengadilan ketika pelanggaran hak
kepemiluan jelas terjadi.
• Undang-undang harus mempersyaratkan lembaga penyelenggara atau
pengadilan memberikan keputusan segera untuk menghindari pihak yang
dirugikan hilang hak kepemiluanya.
• Undang-undang harus memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan
pada pihak penyelenggara yang lebih tinggi atau pengadilan, dengan otoritas
mengkaji dan membuat keputusan yuridis terkait kasus tersebut.
• Keputusan akhir pengadilan harus dikeluarkan dengan segera.

Periode 2018 - 2023
 Kerangka hukum harus memberikan kesempatan dan waktu
kepada para pihak untuk menyampaikan pertimbangan dan
penentuan masalah, serta hasilnya disampaikan ke pihak yang
mengajukan.
 Beberapa permasalahan dapat ditentukan dengan cepat, lainnya
dalam hitungan jam, dan beberapa memerlukan waktu harian.
 Tenggat waktu (tingkat fleksibilitas), mempertimbangkan
proses penyelesaian oleh tingkat penyelenggara yang lebih
tinggi atau pengadilan, bentuk keluhan, dan urgensi tahapan
pemilu.
 Penyelesaian yang bersifat segera dapat mencegah peningkatan
ketegangan/ masalah.

Periode 2018 - 2023
Masalah Hukum Pemilu dan Penyelesaiannya
• Apabila praktek penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran
cukup banyak terjadi maka legitimasi proses penyelenggaraan
pemilu akan dipertanyakan.
• Pemilu sebagai arena kompetisi untuk mendapat dan
mempertahankan kursi akan melahirkan keberatan, pengaduan,
dan gugatan. Untuk menjaga integritas proses dan hasil pemilu
diperlukan mekanisme menampung dan menindaklanjuti seluruh
masalah hukum pemilu berupa keberatan, pengaduan dan
gugatan secara efektif, adil dan tepat waktu.

Periode 2018 - 2023
ADANYA MASALAH HUKUM PEMILU
Bukan Kelemahan Sistem Pemilu
Sengketa Pemilu merupakan suatu yang dekat dengan Pemilu.
Menggugat proses dan hasil Pemilu, dengan demikian tidak boleh
dipandang sebagai cerminan lemahnya sistem Pemilu/ sistem
hukum Pemilu, tetapi justru bukti kekuatan, vitalitas dan
keterbukaan sistem politik.
 Dengan demikian, meningkatnya jumlah dan variasi gugatan atau
permohonan penyelesaian sengketa/ pelanggaran Pemilu adalah
bagian dari meningkatnya pemahaman publik tentang bagaimana
proses/ mekanisme mengembalikan hak-hak kepemiluan yang
dilanggar
Election Disputes Resolution (EDR) systems atau sistem
penyelesaian sengketa dan pelanggaran Pemilu menjamin stabilitas
sistem politik dan bekerjanya perangkat hukum dalam masyarakat
 Oleh sebab itu, sistem tersebut memberi kontribusi yang jelas untuk
menjamin implementasi hak-hak fundamental terkait politik dan
pemilu dan keberlangsungan pemerintahan demokratis.

Periode 2018 - 2023
Penyelesaian yang Efektif
dan Fair Elections
 Ada pemahaman umum bahwa proses dan mekanisme
penyelesaian sengketa dan pelanggaran yang efektif merupakan
sine qua non untuk Pemilu yang bebas dan adil (free and fair
elections).
 Sistem penyelesaian sengketa dan pelanggaran itu harus
berperan dalam menjamin utama prinsip-prinsip Pemilu yang
bebas dan adil (the principle of free and fair elections).
 Guna memenuhi syarat tersebut, sistem penyelesaian sengketa
dan pelanggaran Pemilu harus memegang teguh, antara lain,
nilai-nilai independensi, imparsialitas dan the rule of law.

Periode 2018 - 2023
PEMILU
• UU NO 7 TAHUN 2017 tentang
Pemilihan Umum
• Merupakan penggabungan
muatan dari 3 UU di bidang
Pemilu, yaitu:
• 1. UU Pemilihan Presiden (UU
No 42 Tahun 2008)
• 2. UU Pemilihan DPR,DPD dan
DPRD (UU No. 8 Tahun 2012)
• 3. UU Penyelenggara Pemilu
(UU No 15 Tahun 2011)
PEMILIHAN
• UU No 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Perpu No 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang
sebagaimana diubah dengan UU
No. 8 Tahun 2015 dan UU No 10
Tahun 2016
DASAR HUKUM
Undang-Undang

Periode 2018 - 2023
DASAR HUKUM LAIN
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum
• Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
• Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu
• Peraturan Mahkamah Konstitusi
• Peraturan Mahkamah Agung
Misalnya

Periode 2018 - 2023
JENIS PELANGGARAN PEMILU UU 7/2017
Tindak pidana pemilu
Pelanggaran administrasi pemilu
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu
Sengketa Proses Pemilu
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)

Periode 2018 - 2023
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN, TINDAK PIDANA PEMILIHAN,
SENGKETA TAHAPAN PEMILIHAN, SENGKETA TUN PEMILIHAN DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
(Lihat UU No 1 Tahun 2015 jo UU No 8 Tahun 2015 jo UU No 10 Tahun 2016)
• Tindak pidana pemilihan
• Pelanggaran administrasi pemilihan
• Sengketa Tahapan Pemilihan
• Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
• Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
• Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,
Walikota
JENISNYA

Periode 2018 - 2023
Tindak Pidana Pemilu
Pelanggaran terhadap ketentuan
pidana Pemilu yang diatur dalam
UU No 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu yang penyelesaiannya
dilaksanakan melalui pengadilan
dalam lingkungan peradilan
umum.
Diatur dalam Pasal 476 sd 554 UU
No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU
BERDASARKAN PERBAWASLU 9/2018 TENTANG SENTRA GAKKUMDU
REGISTRASI
PEMBAHASA
N PERTAMA
KLARIFIKASI/
PENYELIDIKA
N
PEMBUATAN
KAJIAN/ LAPORAN
HASIL
PENYELIDIKAN
PEMBAHASA
N KEDUA
RAPAT PLENO
DITERUSKAN
KE
PENYIDIKAN
DIHENTIKA
N
PEMBAHASA
N KETIGA
PELIMPAHAN KE
JAKSA/PU
DIHENTIKAN
PELIMPAHAN KE
PENGADILAN
NEGERI
PEMBAHASA
N KEEMPAT
• PRA
PENUNTUTAN
• DIHENTIKAN
• Dilakukan paling lama 1x24 Jam
sejak Temuan/Laporan diregister
• Membahas substansi syarat formil
dan materil (Pasal 19)
PUTUSAN
• Dilakukan paling lama 14 hari kerja
sejak Temuan/Laporan diregister
• Menentukan apakah
temuan/laporan tindak pidana atau
bukan (Pasal 22)
Paling lama 14 hari kerja Pleno menentukan apakah
temuan/laporan diteruskan ke penyidik atau dihentikan
Membahas hasil penyidikan dan
pelimpahan kasus (Pasal 25)
• Dilakukan paling lama 1x24 jam
setelah putusan pengadilan dibacakan
• Menentukan sikap terhadap putusan,
apakah melakukamn upaya hukum
atau eksekusi (Pasal 29)
1X24 jam

PELANGGARAN ADMINSTRASI PEMILU
Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap
tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima,
memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif
Pemilu
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
putusan dibacakan.

Jika KPU Tidak Tindaklanjuti Putusan
Bawaslu
Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta
Pemilu tidak menindaklanjuti putusan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
mengadukan ke DKPP
Pelanggaran Administrasi
Pemilu diatur dalam UU No 7
Tahun 2017 Pasal 460 sd 465

PELANGGARAN KODE ETIK
Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu adalah
Pelanggaran terhadap etika
Penyelenggara Pemilu yang
berpedoman sumpah dan/atau
janji sebelum menjalankan tugas
sebagai penyelenggara Pemilu.
Pelanggaran Kode Etik
diselesaikan oleh
DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM
1. Ps 454 dan Pasal 459 UU No 7 Th 2017
2. Peraturan Bersama DKPP, KPU dan
Bawaslu ttg Kode Etik PP
3. Peraturan Bersama DKPP, KPU dan
Bawaslu ttg Pedoman Beracara

Periode 2018 - 2023
Sengketa Proses Pemilu
Diatur dalam Pasal 466 sd 472 UU No 7 Th 2017
 Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa
yang terjadi antar Peserta Pemilu dan
sengketa Peserta Pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu sebagai akibat
dikeluarkanya Keputusan KPU, Keputusan
KPU Provinsi, dan Keputusan KPU
Kabupaten/Kota.
 Penanganan Permohonan Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu terjadi di Bawaslu
dan Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN).

PENANGANAN SENGKETA PEMILU
Keputusan Bawaslu Bersifat
FINAL dan MENGIKAT
K E C U A L I
Sengketa Pemilu Berkaitan Dengan:
1. Verifikasi Partai Politik Peserta
Pemilu ; dan
2. Penetapan DCT Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota.
3. Penetapan Paslon
DISELESAIKAN
TERLEBIH DAHULU
DI B A W A S L U
-Upaya Administratif-
Jika Tidak
Terima
Mengajukan
Gugatan Tertulis
Kepada
PTUN

Periode 2018 - 2023
Sejak diterimanya ln
D a p a t
Laporan atau
Temuan Sengketa
Pemilu
B A W A S L U
12 Hari
Dapat m e n d e l e -
g a s ik a n
Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kab/Kota,
Panwaslu Kec, PPL
dan PPLN
TAHAPAN PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILU
1. Menerima dan Mengkaji Laporan atau Temuan
2. Mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai
kesepakatan melalui Musyawarah dan Mufakat
3. Dalam hal tidak tercapai KESEPAKATAN, Bawaslu memberikan
alternatif Penyelesaian Kepada Pihak yang bersengketa

PEMILU

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a PEMILU

Similar a PEMILU (20)

Más de SukrinTaib

Más de SukrinTaib (10)

Último

Último (20)

PEMILU