SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
 NAWA CITA 3 :
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka NKRI
 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Disalurkannya Dana Desa
 PERMENDES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,
Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa
 PERATURAN BUPATI MADIUN NO. 28 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan BUM Desa
 Berlakunya MEA
 Masyarakat sebagai penonton ekonomi,
menanggung beban produksi ( belum mampu
mengolah hasil produksi )
 Harga pasar dipermainkan broker dan tengkulak
 Dana Desa Semakin besar, beberapa desa sudah
mulai kebingunan dalam pelaksanaan
pembangunan infra struktur
 Prioritas penggunaan DD untuk pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat
 Di Kabupaten Madiun baru terbentuk 74 BUM
Desa ( rata-rata masih menggunakan aturan
lama )
ANCAMAN
PELUANG
BUM
Desa
Badan UsahaMilik Desa (BUM Desa)
Pembangunan desa bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia
serta penanggulangan kemiskinan,
melalui penyediaan pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana
dan prasarana, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan, dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan.
• Desa dapat mendirikan BUM Desa yang
dikelola dengan semangat kekeluargaan
dan kegotongroyongan
Menjalankan usaha di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum
Tidak hanya berorientasi pada
keuntungan keuangan, tetapi juga untuk
mendukung peningkatan kesejahteraan
Hasil usaha digunakan untuk
pengembangan usaha dan
pembangunan Desa, pemberdayaan
masyarakat Desa, dan pemberian
bantuan untuk masyarakat miskin melalui
hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana
bergulir
•
•
BUMD
Propinsi
BUMN
Skala
Nasional
•
BUMD
Kabupaten/
Kota
BUM
Desa
UU 6/2014, Bab X BUM Desa
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Latar Belakang Pendirian BUM Desa
Menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab I Ketentuan Umum poin 2 dan Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 2
Tujuan BUM Desa Meningkatkan perekonomian Desa
Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk
kesejahteraan Desa
Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan
potensi ekonomi Desa
Mengembangkan rencana kerja sama usaha
antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
BUM Desa
Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang
mendukung kebutuhan layanan umum warga
Membuka lapangan kerja
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi Desa
Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa
dan Pendapatan Asli Desa.
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa Pasal 3
Pertimbangan Pendirian BUM Desa
Pendirian
BUM Desa
a)
b)
c)
d)
Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
Potensi usaha ekonomi Desa
Sumber daya alam di Desa
Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM
Desa
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk
pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk
dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa
e)
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 4
Tata Cara Pendirian BUM Desa
Merumuskan:
a) Pendirian BUM Desa
sesuai dengan kondisi
ekonomi dan sosial
budaya masyarakat
b) Organisasi pengelola
BUM Desa
c) Modal usaha BUM Desa
d) Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga
BUM Desa
Menetapkan
peraturan
Desa tentang
Pendirian
BUM Desa
Musyawarah
Desa
BUM
Desa
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 5
Tinjauan PERMODALAN
BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
Tinjauan MANFAAT
masyarakat Desa
Dampak
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan
pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Desa
Tujuan
Bagi Pemerintah Desa Bagi Masyarakat Desa
Meningkatnya PendapatanAsli
Desa, yang dapat dimanfaatkan
untuk pembangunan Desa,
pemberdayaan masyarakat Desa,
dan pemberian bantuan untuk
masyarakat miskin melalui hibah,
bantuan sosial dan dana bergulir
Meningkatkan pendapatan
Tinjauan MANFAAT DAN JENIS USAHA
skala kecil dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta
mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari, terutama di masa tanam
berlangsung di dalam lingkup Desa
berlangsung di dalam lingkup Desa serta termanfaatkannya aset
pendapatan masyarakat Desa
Jenis Usaha
Contoh Kegiatan
Usaha
Manfaat Ekonomi
Bisnis Sosial
Sederhana
(Pasal 19
Permendes
4/2015)
Air minum Desa
T
erjaminnya akses atas air bersih dan mengurangi tingkat
pengeluaran sehari-hari serta peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat
Usaha listrik Desa
T
erjaminnya pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha
mengurangi ketergantungan pada bahan energi tidak terbarukan
Lumbung pangan
T
erjaminnya pasokan dan kestabilan harga bahan pangan dan
Bisnis
Penyewaan
Barang
(Pasal 20)
Penyewaan alat
transportasi, perkakas
pesta
Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi
Penyewaan gedung
pertemuan, rumah toko,
tanah milik BUM Desa
Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi
Desa
Usaha
Perantara/Jasa
Pelayanan
(Pasal 21)
Jasa pembayaran listrik Pengurangan biaya transportasi pembayaran listrik
Pasar Desa untuk
memasarkan produk
yang dihasilkan
masyarakat
T
empat bertemunya penjual dan pembeli dalam skala desa, dan juga
tempat untuk pemasaran hasil produksi masyarakat ke luar Desa,
diharapkan terjadinya peningkatan produksi dan peningkatan
Tinjauan MANFAAT DAN JENIS USAHA
berkelanjutan, mendukung produksi
keperluan sehari-hari maupun bagi modal
dan ketergantungan pada tengkulak/rentenir
pendapatan, integrasi pemasaran dan
industri kreatif, penyepakatan pemanfaatan
Jenis Usaha Contoh Kegiatan Usaha Manfaat Ekonomi
Usaha Produksi/
Perdagangan
Barang
(Pasal 22)
Pabrik es, pabrik asap cair,
pengolahan hasil pertanian,
penyediaan sarana produksi
pertanian, pengelolaan
sumur bekas tambang, dll
Pemanfaatan sumber daya alam lokal secara
masyarakat Desa dan pembukaan lapangan
kerja
Bisnis Keuangan
Mikro
(Pasal 23)
Penyediaan kredit/ pinjaman
bagi masyarakat
Diperolehnya akses atas pinjaman lunak bagi
usaha skala kecil, mengurangi biaya bunga
Usaha Bersama/
Induk Unit Usaha
(Pasal 24)
Pengembangan kapal Desa
berskala besar untuk
mengorganisasi nelayan
kecil
Peningkatan produksi, peningkatan
pendapatan, dan pengurangan
ketergantungan pada pelaku/pemodal besar
(pembeli/pengolah lanjutan)
Desa Wisata yang
mengorganisir rangkaian
jenis usaha dari kelompok
masyarakat
Peningkatan jenis usaha, peningkatan
promosi, peningkatan wisatawan, peningkatan
sumber daya alam secara berkelanjutan
ILUSTRASI BUM DESA
SEKIAN
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to PAPARAN BUM Desa.pptx

Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiKonsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiFaisalRidha5
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasikeuangandesa
 
Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes   Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes Frans Dione
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesEka Saputra
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...KantorHukum1
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016yusfi wawan sepriyadi
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016desa karangkemiri
 
Permendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desa
Permendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desaPermendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desa
Permendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desaAngling Darma
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desaPajeg Lempung
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desaPajeg Lempung
 
Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015
Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015
Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015DEDI SUTARDI
 
13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa
13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa
13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desaSiswo Sukoco
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
 
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Juni Aminudin
 
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017Juni Aminudin
 

Similar to PAPARAN BUM Desa.pptx (20)

Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiKonsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi
 
Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes   Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
 
Permendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desa
Permendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desaPermendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desa
Permendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desa
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 
Permendesa pdtt no.5 th 2015
Permendesa pdtt no.5  th 2015Permendesa pdtt no.5  th 2015
Permendesa pdtt no.5 th 2015
 
Permen no 5_2015
Permen no 5_2015Permen no 5_2015
Permen no 5_2015
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
 
Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015
Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015
Permen Desa, Pemb Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 5 Th 2015
 
Permen no 5_2015
Permen no 5_2015Permen no 5_2015
Permen no 5_2015
 
13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa
13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa
13 permen desa_pdt_trans_no._5_tahun_2015_ttg_prioritas_pengg._dana_desa
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
 
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
 

Recently uploaded

7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptxSusanSanti20
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfJarzaniIsmail
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptimamshadiqin2
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...MuhammadSyamsuryadiS
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxDEAAYUANGGREANI
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024editwebsitesubdit
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 

Recently uploaded (20)

7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 

PAPARAN BUM Desa.pptx

  • 1.
  • 2.  NAWA CITA 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI  UU No. 6 Tahun 2014 Tentang DESA Disalurkannya Dana Desa  PERMENDES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa  PERATURAN BUPATI MADIUN NO. 28 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan BUM Desa
  • 3.  Berlakunya MEA  Masyarakat sebagai penonton ekonomi, menanggung beban produksi ( belum mampu mengolah hasil produksi )  Harga pasar dipermainkan broker dan tengkulak  Dana Desa Semakin besar, beberapa desa sudah mulai kebingunan dalam pelaksanaan pembangunan infra struktur  Prioritas penggunaan DD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  Di Kabupaten Madiun baru terbentuk 74 BUM Desa ( rata-rata masih menggunakan aturan lama )
  • 5. Badan UsahaMilik Desa (BUM Desa) Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. • Desa dapat mendirikan BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan Menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum Tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Hasil usaha digunakan untuk pengembangan usaha dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir • • BUMD Propinsi BUMN Skala Nasional • BUMD Kabupaten/ Kota BUM Desa UU 6/2014, Bab X BUM Desa
  • 6. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Latar Belakang Pendirian BUM Desa Menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Diolah dari: Permendes PDTT No. 4/2014, Bab I Ketentuan Umum poin 2 dan Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 2
  • 7. Tujuan BUM Desa Meningkatkan perekonomian Desa Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga BUM Desa Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga Membuka lapangan kerja Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Diolah dari: Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa Pasal 3
  • 8. Pertimbangan Pendirian BUM Desa Pendirian BUM Desa a) b) c) d) Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa Potensi usaha ekonomi Desa Sumber daya alam di Desa Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa e) Diolah dari: Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 4
  • 9. Tata Cara Pendirian BUM Desa Merumuskan: a) Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat b) Organisasi pengelola BUM Desa c) Modal usaha BUM Desa d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Menetapkan peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa Musyawarah Desa BUM Desa Diolah dari: Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 5
  • 10. Tinjauan PERMODALAN BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
  • 11. Tinjauan MANFAAT masyarakat Desa Dampak Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Tujuan Bagi Pemerintah Desa Bagi Masyarakat Desa Meningkatnya PendapatanAsli Desa, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan dana bergulir Meningkatkan pendapatan
  • 12. Tinjauan MANFAAT DAN JENIS USAHA skala kecil dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari, terutama di masa tanam berlangsung di dalam lingkup Desa berlangsung di dalam lingkup Desa serta termanfaatkannya aset pendapatan masyarakat Desa Jenis Usaha Contoh Kegiatan Usaha Manfaat Ekonomi Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015) Air minum Desa T erjaminnya akses atas air bersih dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Usaha listrik Desa T erjaminnya pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mengurangi ketergantungan pada bahan energi tidak terbarukan Lumbung pangan T erjaminnya pasokan dan kestabilan harga bahan pangan dan Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20) Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi Penyewaan gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi Desa Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (Pasal 21) Jasa pembayaran listrik Pengurangan biaya transportasi pembayaran listrik Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat T empat bertemunya penjual dan pembeli dalam skala desa, dan juga tempat untuk pemasaran hasil produksi masyarakat ke luar Desa, diharapkan terjadinya peningkatan produksi dan peningkatan
  • 13. Tinjauan MANFAAT DAN JENIS USAHA berkelanjutan, mendukung produksi keperluan sehari-hari maupun bagi modal dan ketergantungan pada tengkulak/rentenir pendapatan, integrasi pemasaran dan industri kreatif, penyepakatan pemanfaatan Jenis Usaha Contoh Kegiatan Usaha Manfaat Ekonomi Usaha Produksi/ Perdagangan Barang (Pasal 22) Pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang, dll Pemanfaatan sumber daya alam lokal secara masyarakat Desa dan pembukaan lapangan kerja Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23) Penyediaan kredit/ pinjaman bagi masyarakat Diperolehnya akses atas pinjaman lunak bagi usaha skala kecil, mengurangi biaya bunga Usaha Bersama/ Induk Unit Usaha (Pasal 24) Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil Peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan pengurangan ketergantungan pada pelaku/pemodal besar (pembeli/pengolah lanjutan) Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat Peningkatan jenis usaha, peningkatan promosi, peningkatan wisatawan, peningkatan sumber daya alam secara berkelanjutan