1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA : PENCIL
KECAMATAN : KARANGSAMBUNG
KABUPATEN : KEBUMEN
TAHUN : 2018
2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENCIL KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
Desa Pencil Kec. Karangsambung Kab. Kebumen Kode Pos 54353
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PENCIL
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Menimbang :a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka
melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan
Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan
peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama
dengan Kepala Desa.
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 );
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014
tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
3. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran
Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pedoman penyusunan RPJM-Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten kebumenTahun 2007 Nomor 4 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 6 Nomor 2007 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007
tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8);
20. Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019.
21. Peratutan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun Anggaran 2018;
4. Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pencil Nomor 6 tahun 2016
Tanggal 27 Desember 2016 tentang Peraturan Tata Tertib Badan
Permusyawaratan Desa;
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Pencil Nomor 5
tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017;
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Pencil tanggal 29
Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja desa ( APB Desa ) tahun Anggaran 2018 Desa Pencil
Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan
menjadi Peraturan desa.
KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
1.Pendapatan Desa Rp.1.084.292.037,-
2.Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 224.782.687 ,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 658.160.000 ,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 9.142.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 160.331.000,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. ,-
Jumlah Belanja Rp. 1.052.467.887,-
Surplus/Defisit Rp. 31.824.150,-
= = = = = = = = = = = =
3.Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.822.500,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 33.646.650,-;
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. (31.824.150),-
= = = = = = = = = = = = = = =
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Disepakati : Desa Pencil
Pada Tanggal : 31 Desember 2017
KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
LUKAS SANTOSO
5. KEPALA DESA PENCIL KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA PENCIL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENCIL
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala
Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa
Tahun Anggaran 2018.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengesahan,Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan, Pengankatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengankatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
7. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
20. Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 6);
22.
23.
24.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019.
Peratutan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun Anggaran 2018;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA PENCIL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai
berikut:
a. Pendapatan Desa Rp. 1.084.292.037,-
b. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 224.782.687 ,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 658.160.000 ,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 9.142.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 160.331.000,-
e. Bidang Tak Terduga Rp.0,-
Jumlah Belanja Rp. 1.052.467.887,-
Surplus/Defisit Rp. 31.824.150,-
= = = = = = = = = ===
8. c. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.822.500,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 33.646.650,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. (31.824.150),-
= = = = = = = = = ======
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ,berupa Rincian
Stuktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,Keputusan Badan permusawaratan
Desa ,Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusawaratan Desa
dan berita Acara Musyawarah Desa, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,Lampiran
II,Lampiran III,lampiran IV,Lampiran V dan Lampiran VI yang Merupakan Bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan desa Ini.
Pasal 3
Kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna
pelaksanaan Peraturan desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dalam Lembaran Desa Pencil
Di undangkan di Pencil
pada tanggal 11 Januari 2018
SEKRETARIS DESA PENCIL,
( TEGUH SUPRIYADI )
LEMBARAN DESA PENCIL TAHUN 2018
NOMOR 1
Ditetapkan di Desa Pencil
pada tanggal 11 Januari 2018
KEPALA DESA PENCIL,
( S E T I Y O )
9. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 5 /DS-PENCIL/2017
Nomor : 5 /BPD -PENCIL /2017
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BPD DESA PENCIL
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu tujuh
Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. SETIYO : Kepala Desa Pencil dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Desa Pencil selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA
2. LUKAS SANTOSO : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Pencil
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa pencil selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2018
yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB
Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir
dalam Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun
Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga)
hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat karangsambung untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini
LAMPIRAN III
PERATURAN DESA PENCIL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
10. Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
PIHAK PERTAMA
( S E T I Y O )
PIHAK KEDUA
( LUKAS SANTOSO )
11. BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018
Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun DUA RIBU
TUJUH BELAS, bertempat di desa Pencil, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten
Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala
Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang
Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
A. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut
1 . Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa
b. Operasional Pemerintah Desa
c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa
d. Operasional RT / RW
e. Tambahan Tunjangan
f. Penghasilan dan Tunjangan Staf dan atau Aparatur Pemerintah Desa
g. Penyelenggaraan / Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
h. Penyusunan dan penetapan APB Desa
i. Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa
j. Pengelolaan Aset Desa
k. Pendataan Kemiskinan Desa
l. Penyusunan Buku Profil Desa
m. Penyusunan RKP Desa
n. Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
a. Pelayanan Imunisasi dan Gizi Balita
b. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
c. Pengadaan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Anak usia Dini
d. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan Poros Desa)
e. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan Desa Rt. 002/001)
f. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan lingkungan Rt. 002/001)
g. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan Cor Beton Blok Sanen Rt.
002/001)
h. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan cor Beton di Rt. 001 dan Rt.
002)
i. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan Usaha Tani Menuju Blok
Klepu)
j. Pembangunan / Pemeliharaan Lumbung Pangan dan penetapan Cadangan
Pangan Desa
k. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
12. 2. Bidang Pimbinaan Masyarakat
a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Operasional LKMD)
b. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Operasional PKK)
c. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Operasional Karangtaruna)
d. Operasional Posyandu
e. Operasional Hansip dan Linmas
f. Pembentukan / Fasilitasi Kelompok Seni Budaya Desa
g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembangunan Gedung
Olahraga)
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
b. Fasilitasi Bantuan permodalan Bagi Fakir Miskin dan penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (Modal Usaha Bagi Keluarga Miskin)
c. Fasilitasi Bantuan permodalan Bagi Fakir Miskin dan penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (Bibit Sapi Untuk Keluarga Miskin)
d. Fasilitasi Bantuan Siswa Miskin (Perlengkapan sekolah bagi Siswa dari
Keluarga Miskin)
e. Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
B. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2018 setelah menyelesaikan koreksi atas APB
Desa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
catatan Berikut
1. Mengoreksi Draf APB Desa
2. Menyepakati Draf APB Desa Pencil
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PENCIL
1. Ketua / Anggota : LUKAS SANTOSO (……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota : SISWOYO (……………………)
3. Sekretaris / Anggota : HADI SUMARTO (……………………)
4. Anggota : SUKIRWAN (……………………)
5. Anggota : SUKARDI (……………………)
13. DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
ACARA : PEMBAHASAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018
DESA : PENCIL
KECAMATAN : KARANGSAMBUNG
TANGGAL : 29 Desember 2017
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4
1. SETIYO Kepala Desa ……………………
2. …. … ……………………
3. WAHONO Kaur Pembangunan ……………………
4. SUNARTO Kaur Umum ……………………
5. KOMARUDIN Ketua LKMD ……………………
6. JARIMAN Anggota LKMD ……………………
7. SOLIHATUN ROFINGAH Ketua PKK. ……………………
8. SUKARDI Ketua Karang Taruna ……………………
9. MAD SUMARTO Ketua RW 01 ……………………
10. SURYADI Ketua RT 01 ……………………
11. KASWARI Ketua RT 02 ……………………
12.
13.
14.
15.
BPD Desa Pencil
Sekretaris,
(HADI SUMARTO)
14. BERITA ACARA
PENYUSUNAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Pencil Kecamatan Karangsambung
Kabupaten / Kota Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :
Hari dan Tanggal : Selasa 27 Desember 2017
Jam : 08.30 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Pencil
Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat
Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi
Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2018
Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2018 meliputi :
1. Kesesuaian Kode Rekening Terbaru
2. Kesesuaian Bidang Program Kegiatan
3. Kesesuaian Standarisasi Harga Dengan Standar Perbup Standarisasi Biaya Umum
4. Kesesuaian Dengan RKP Desa dan RPJM
5. Kesesuaian Dengan Hasil evaluasi Tahun Anggaran Sebelumnya
Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah : Lukas Santoso dari Ketua BPD
Notulen : Partini dari Unsur Pemdes
Narasumber : 1.Setiyo dari Kepala desa
2.Hadi Sumarto dari Unsur BPD
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan
akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018
1. Menyutujui dan memyepakati Susunan APBDes Tahun Anggaran 2018.
2. Menyetujui Semua Kegiatan Yang Masuk Dalam APBDes Tahun Anggaran 2018.
3. Menyetujui dan Menyepakati Draft APBDes Tahun Anggaran 2018 telah sesuai .
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
Pencil, 27 Desember 2017
Kepala Desa Pencil
(S E T I Y O)
Ketua BPD
(LUKAS SANTOSO)
Wakil Kelompok
Masyarakat
(S U R Y A D I)
LAMPIRAN V
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
15. YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI
No Nama Alamat Tanda Tangan Ket.
1 Ketua BPD
2 Anggota BPD
3 Anggota BPD
4 Anggota BPD
5 Anggota BPD
6 Kepala Desa
7 Unsur pemdes
8 Unsur pemdes
9 Unsur pemdes
10 Unsur pemdes
11 Unsur pemdes
12 Unsur Masy
13 Unsur Masy
14 Unsur Masy
15
16
17
18
19
20