SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
MENUJU DESTINASI BERKUALITAS #1
GLOBAL GEOPARK GUNUNGSEWU
GUYUPRUKUN & GOTONGROYONG
OUTLINE PRESENTASI
• Pendahuluan
• Pariwisata Lokomotif Pengembangan WIlayah
• Pemahaman Tata Kelola Destinasi
• Tantangan Pembentukan DMO
• Tantangan Pengembangan DMO
• Tantangan Keberlanjutan DMO
• Konteks Geografi Geopark Gunungsewu
• Membangun Kelembagaan the 7C
• Mengembangkan Guyuprukun
• Mengembangkan Gotongroyong
• Penutup
PENDAHULUAN
►Destinasi pariwisata bersifat borderless tourism, dimana
destinasi pariwisata tidak memiliki batas rigid administratif.
►Setiap daerah memiliki potensi pariwisata yang unik dengan
karakteristik pengelolaan dan tahapan yang beragam,
sehingga perlu disulam dan disusun menjadi mosaik destinasi
yang saling mendukung.
►Pengelolaan destinasi pariwisata melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dengan kebutuhan yang beragam
dan bersifat komplek.
►Pengelolaan destinasi pariwisata melibatkan rangkaian antar
satu titik kepentingan menuju titik kepentingan berikutnya
yang saling bertautan.
►Karakter pengelolaan kepariwisataan yang demikian
memerlukan orientasi dan proses pengelolaan destinasi
pariwisata yang terpadu dan sistemik.
WORLD TOURISM (2030)
In 2030, international tourist arrivals will achieve 1,8 billion. Growth forecast
of international tourist arrivals Year 2010 – 2030 around 43 million/year
1,8 B
World Tourism
International tourist arrivals
5Inbound Tourism Based on Regions
International tourist arrivals in 2030, share %
Source: UNWTO
2010
2030
204
million
535
million
Asia and the Pacific
22%
Asia and
the Pacific
30%
12 AIMS OF SUSTAINABLE TOURISM
1. Economic Viability
2. Local Prosperity
3. Employment Quality
4. Social Equity
5. Visitor Fulfillment
6. Local Control
7. Community Wellbeing
8. Cultural Richness
9. Physical Integrity
10. Biological Diversity
11. Resource Efficiency
12. Environmental Purity
TOURISM CHANGE & CHALLENGE
IN DIGITAL WORLD
1. Emerging market of tourism in Asia, Pacific, Latin America
2. New lifestyle of tourist from new emerging economy with huge population in
Asia such as China, India and Indonesia
3. Changing market demand and preferences
4. Advance technologies: information, communication and transportation 
smart society
5. Government have to innovate and improve policy
6. Business should not only working for profit, but also share benefits to the
people and conserves the planet
7. Increasing role of women in tourism industry
8. Growing role of Small Medium Enterprise (SME) in tourism
9. Opportunity of jobs in many aspects of tourism Source: Baiquni 2013 FEALAC
8
IMEPP:
SEKTOR PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KABINET KERJA
Sumber: Rakor Kementerian Pariwisata 2016
9
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL
DESTINASI
PARIWISATA
INDUSTRI
PARIWISATA
PEMASARAN
PARIWISATA
KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN
Pembangunan daya tarik
wisata/atraksi
Pembangunan prasarana
Penyediaan fasilitas
umum
Pembangunan fasilitas
pariwisata
Pemberdayaan
masyarakat
Menciptakan,
meningkatkan kualitas
produk & pelayanan
kepariwisataan serta
kemudahan pergerakan
wisatawan di destinasi
pariwisata.
Pembangunan struktur
industri pariwisata
Daya saing produk
pariwisata
Kemitraan usaha
pariwisata
Kredibilitas bisnis
Tanggung jawab
terhadap lingkungan
alam & sosial budaya
Mendorong penguatan
struktur industri pariwisata,
peningkatan daya saing
produk pariwisata,
penguatan kemitraan usaha
pariwisata, penciptaan
kredibilitas bisnis, &
pengembangan tanggung
jawab terhadap lingkungan.
Menciptakan,
mengkomunikasikan,
menyampaikan produk
wisata dan mengelola relasi
dengan wisatawan untuk
mengembangkan
kepariwisataan seluruh
pemangku kepentingannya.
Pengembangan
organisasi pemerintah,
pemerintah daerah,
swasta, & masyarakat
Pengembangan sumber
daya manusia
Pengembangan regulasi,
serta mekanisme
operasional di bidang
kepariwisataan
Mengembangkan organisasi
kepariwisataan, SDM
pariwisata untuk
mendukung dan
meningkatkan kualitas
pengelolaan &
penyelenggaraan kegiatan
Kepariwisataan di
Destinasi Pariwisata.
Pengembangan pasar
wisatawan
Pengembangan citra
pariwisata
Pengembangan kemitraan
Pemasaran Pariwisata
Pengembangan promosi
pariwisata.
Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS 2010 -2025
Sumber: Rakor Kementerian Pariwisata 2016
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
DESTINASI PARIWISATA YANG AMAN, NYAMAN, MENARIK, MUDAH DICAPAI, BERWAWASAN
LINGKUNGAN, MENINGKATKAN PENDAPATAN NASIONAL, DAERAH DAN MASYARAKAT
PERWILAYAHAN ATRAKSI WISATA AKSESIBILITAS AMENITAS MASYARAKAT
OUTCOME/IMPACT :
1. Jumlah Wisatawan : Mancanegara dan Nusantara
2. Jumlah Devisa dari Wisatawan Mancanegara
3. Jumlah Pengeluaran Wisatawan Nusantara
4. PDB Bidang Pariwisata
INVESTASI
• 50 DPN (Destinasi
Pariwisata Nasional);
• 88 KSPN (Kawasan
Strategis Pariwisata
Nasional);
• 222 KPPN (Kawasan
Pengembangan
Pariwisata Nasional)
• Daya Tarik
Wisata Alam;
• Daya Tarik
Wisata Budaya;
• Daya Tarik
Wisata Buatan
Manusia
• Prasarana
transportasi
• Sarana
transportasi
• Sistem
transportasi
• Prasarana
Umum
• Fasilitas
Umum
• Fasilitas
pariwisata
• Peningkatan
kapasitas sumber
daya masyarakat
• Peningkatan
kesadaran dan
peran
masyarakat
• Insentif
investasi
• Kemudahan
investasi
• Promosi
investasi
TUJUAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA : Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
PORTFOLIO PRODUK WISATA
ALAM/Nature (35%) BUDAYA/Culture (60%) BUATAN MANUSIA/ Manmade (5%)
1. Wisata Bahari
2. Ekowisata
3. Wisata Petualangan
1. Wisata Warisan Budaya dan Sejarah
2. Wisata Belanja dan Kuliner
3. Wisata Kota dan Desa
1. Wisata MICE dan Even
2. Wisata Olah Raga
3. Wisata Kawasan Terintegrasi
25%
60%
15%35%
45%
20%
20%
45%
35%
Sumber: Rakor Kementerian Pariwisata 2016
Tarikan Pasar
Dorongan
Produk
Pemberdayaan
MasyarakatPeningkatan
Investasi
Kelembagaan dan
Manajemen
Pengembangan destinasi pariwisata
berdasarkan pada preferensi dan analisis
perilaku (travel behavior) dan psikografik
pasar (target market) serta tarikan pasar
untuk:
• Wisatawan mancanegara
• wisatawan nusantara
Pendekatan pengembangan
destinasi pariwisata berdasarkan
pada potensi, karakteristik dan
keunggulan sumber daya
berkualitas internasional yang
dimiliki
Pendekatan pengembangan destinasi pariwisata dengan melibatkan
peran serta aktif dan meningkatkan kapasitas masyarakat serta
memberikan manfaat dan keberlanjutan sumber daya dalam kegiatan
kepariwisataan setempat
Pendekatan pengembangan destinasi
pariwisata melalui dukungan
pengelolaan kelembagaan dan
keterpaduan dengan menerapkan
manajemen dan regulasi yang
sinergistik
Pendekatan Pengembangan
destinasi melalui peningkatan
investasi (pemerintah, swasta)
untuk proyek infrastruktur dan
usaha di bidang pariwisata
KETERKAITAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Sumber: Rakor Kementerian Pariwisata 2016
Danau Toba
SumateraUtara
LOKASI 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS
KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KEK/Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
Tanjung Kelayang
Bangka Belitung
Kepulauan Seribu
DKI Jakarta
Tanjung Lesung
Banten
Wakatobi
Sulawesi Tenggara
Pulau Morotai
Maluku Utara
Mandalika
Nusa Tenggara Barat
Komodo
Nusa Tenggara Timur
Borobudur
Jawa Tengah
Bromo Tengger
Semeru
Jawa Timur
Sumber: Rakor Kementerian Pariwisata 2016
NO DESTINASI
PERFORMANSI PROYEKSI 2019
JUMLAH WISMAN PERTUMBUHAN
KUNJUNGAN
DEVISA WISMAN
(USD)
INVESTASI
(Juta USD)
WISMAN
(orang)
DEVISA
(Juta USD)2012 2013
1 BOROBUDUR 193,982 227,337 17.19 27,337,000
1,520 2,000,000 2,000
2 MANDALIKA 121,482 125,307 3.15 125,307,000
3,600 1,000,000 1,000
3 LABUAN BAJO 41,972 54,147 29.01 54,147,000
1,200 500,000 500
4 BROMO-TENGGER-SEMERU 34,466 33,387 -3.13 33,387,000
1,200 1,000,000 1,000
5 KEPULAUAN SERIBU 4,627 16,384 254.10 16,384,000
1,020 500,000 500
6 TOBA 15,464 10,680 -30.94 10,680,000
1,000 1,000,000 1,000
7 WAKATOBI 2,179 3,315 52.13 3,315,000
1,400 500,000 500
8 TANJUNG LESUNG 8,336 1,739 -79.14 1,739,000
5,600 1,000,000 1,000
9 MOROTAI 618 500 -19.09 500,000
3,600 500,000 500
10 TANJUNG KELAYANG 975 451 -53.74 451,000
1,660 500,000 500
ANALISIS PERFORMANSI-PROYEKSI
10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS
Sumber: Rakor Kementerian Pariwisata 2016
PENGERTIAN DESTINASI PARIWISATA
• Destinasi Pariwisata: Daerah tujuan pariwisata yang
selanjutnya disebut sebagai destinasi pariwisata adalah
kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah
administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata,
fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta
masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya
kepariwisataan (Pasal 1 angka 6 UU Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan)
PENGERTIAN DMO
Adalah tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan
sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan,
implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara
inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi
dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran
serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan
pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan
bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan,
volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran
pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal.
FUNGSI DMO
DMO berfungsi sebagai penggerak ekonomi, sebagai akselerator citra
destinasi, sebagai peneguh kebanggaan nilai lokal.
• Fungsi penggerak ekonomi lokal dalam menghasilkan pendapatan daerah,
lapangan pekerjaan, dan penghasilan pajak yang memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi lokal.
• Fungsi pemasar lokal yang membentuk citra destinasi, merancang acara kegiatan
pariwisata, sehingga menjadi pilihan pengunjung.
• Fungsi koordinator industri yang berkemampuan untuk meningkatkan
pertumbuhan industri daerah dengan mendatangkan hasil dan keuntungan
daerah melalui bisnis pariwisata.
• Fungsi sebagai lembaga yang mewakili pengelola destinasi pariwisata dalam
berhubungan dengan pengunjung.
• Fungsi membangun dan menggali nilai keunikan lokal yang dapat memperkuat
identitas kedaerahan dan menjadi kebanggaan masyarakat lokal.
SKALA DMO
1. DMO Lokal:
• Skala DMO pada tingkat lokal mencakup wilayah yang bisa dikendalikan pada tingkat
kabupaten. Fungsi dari DMO lokal menekankan pada konsolidasi internal dan
pengelolaan yang bersifat domestik.
2. DMO Regional
• Skala DMO pada tingkat regional mencakup wilayah yang bisa dikendalikan pada
tingkat provinsi. DMO Regional juga melakukan fungsi konsolidasi internal sekaligus
pengelolaan eksternal pemasaran dan promosi destinasi pariwisata bekerja sama
dengan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan pada DMO regional meliputi
pengelolaan internal dan eksternal secara berimbang.
3. DMO Nasional
• Skala DMO pada tingkat nasional mencakup wilayah seluruh Indonesia. Fungsi DMO
nasional lebih difokuskan pada upaya pengelolaan destinasi eksternal pemasaran yang
sangat dominan dengan strategi terencana secara keseluruhan (misalnya: pemasaran
dan diplomasi pariwisata).
BENTUK KELEMBAGAAN DMO
Beberapa alternatif bentuk kelembagaan diuraikan sebagai berikut:
1. Badan Layanan Umum (BLU): dibentuk tidak untuk mencari keuntungan, akan
tetapi letak enterprising-nya dapat dilihat pada Pasal 69 ayat (6) UU no 1 /2004
tentang Perbendaharaan Negara bahwa pendapatan BLU dapat digunakan
langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan.
2.Koperasi: adalah usaha kekeluargaan seperti yang tertulis pada UUD 1945 Pasal
33 ayat (1) dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi
dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota
memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan.
3. Forum Pengelolaan Kolaboratif: adalah Forum multipihak yang terdiri dari
perwakilan unsur pemerintah, sektor swasta, tokoh masyarakat dan organisasi
non-pemerintah bertujuan untuk membangun koordinasi antar pihak yang
berbeda kepentingan dalam pemanfaatan kegiatan pariwisata yang memiliki
potensi ekonomi bernilai strategis, jasa lingkungan yang besar dan
keanekaragaman hayati yang tinggi.
FUNGSI KELEMBAGAAN DMO
• Melakukan Koordinasi, Kemitraan dan Jejaring
• Melakukan Konsultasi dan Advokasi
• Melakukan Pembenahan Fasilitas Standar Pelayanan
• Melakukan Penelitian
• Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
• Menyelenggarakan Pemasaran
• Melakukan Promosi Investasi
• Melakukan Monitoring dan Evaluasi
• Melakukan Survey Kualitas Pelayanan
• Melakukan Penyusunan Program-program Inovasi
• Menerapkan ManajemenKrisis
TANTANGAN PEMBENTUKAN DMO
► Begitu luas wilayah dan beragam karakter serta perbedaan tingkat
kemajuan destinasi.
► Beragam sektor tidak mudah untuk bisa dikoordinasikan dan
disinkronisasikan kebijakan serta disinergikan progamnya.
► Beragam aktor dan pemangku kepentingan, sehingga menyulitkan untuk
proses pemaduan aspirasi dan mencapai kesepakatan.
► Langkanya pemimpin yang mampu secara aktif dan partisipatif dalam
membentuk DMO.
► Inisiatif pembentukan DMO yang pernah ada kurang bisa berkembang.
► Kesepakatan pembentukan DMO seringkali bersemangat di depan
kemudian jadi loyo dan lunglai setelah dicanangkan.
► Proses pembentukan DMO kurang melibatkan segenap pemangku
kepentingan, tetapi bila terlalu banyak akan sulit juga mengelolanya
TANTANGAN PENGEMBANGAN DMO
► Langkanya pemimpin dan manajer handal yang berani dan mampu
mengembangkan DMO.
► Data segenap aktivitas, atraksi, amenitas dan aktor kepariwisataan masih sulit
didapatkan secara akurat dan cepat.
► Perencanaan kebijakan dan kontinyuitas implementasi pengembangan DMO yang
belum optimal.
► Koordinasi lintas aktor dan sektor serta area destinasi pariwisata jarang dilakukan,
kalau toh dapat dilakukan seringkali kurang optimal.
► Dukungan pendanaan melalui iuran anggota, kontribusi pemangku kepentingan,
pendapatan dari jasa tidak mudah dilakukan.
► Kemanfaatan yang kurang dirasakan oleh pemengku kepentingan.
► Pengembangan DMO yang masih belum menjadi prioritas, karena setiap pelaku
masih membenahi menejemen internal bisnisnya atau kentor dinasnya masing-
masing.
► Belum adanya panduan dan training yang dapat memperkuat kapasitas para
manajer DMO
TANTANGAN KEBERLANJUTAN DMO
► Transformasi manajemen dan perkembangan organisasi belum optimal.
► Sistem manajemen destinasi masih kurang “link & match” inter sub-sistem maupun
antar sistem pariwisata dengan sistem pendukungnya.
► Komitmen kebijakan untuk mengembangkan dan mempercepat pengembangan
destinasi masih perlu ditingkatkan.
► Koordinasi inter dan antar sektor, maupun aktor dan pemangku kepentingan dalam
pengembangan destinasi.
► eTourism belum menjadi platform dalam pengembangan destinasi.
► Sumber pendanaan secara mandiri belum menjadi kenyataan, masih tergantung
pada pendanaan dari pemerintah.
► Sumberdaya manusia pelaksana program, berganti ganti sehingga seperti memulai
lagi beberapa langkah ke belakang.
► Kreativitas dan inovasi manajemen yang menghasilkan produk maupun kinerja
destinasi belum muncul
► Knowledge management dan continual improvement berdasar hasil riset belum
berkembang dengan optimal.
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN
SISTEM THE SEVEN C FOR DMO
1. Commitment: Komitmen atau niat adalah kekuatan hati yang dimanifestasikan
menjadi tekad yang teguh dalam menjalani serangkaian kagiatan dalam
pengembangan destinasi pariwisata. Komitmen menjadikan destinasi pariwisata
menjadi semakin lebih baik, dapat dilihat dari kemanfaatannya bagi warga masyarakat
maupun wisatawan dalam suatu pola yang saling memberi manfaat (mutual benefits).
Komitmen perlu dipupuk agar selalu menjadi lebih teguh dan harus diuji agar menjadi
lebih kokoh menghadapi perubahan.
2. Concept: Konsep pengembangan destinasi pariwisata merupakan abstraksi gagasan
yang dirumuskan secara kolektif segenap pemangku kepentingan dan pelaku
pariwisata yang diekspresikan secara tertulis dalam bentuk narasi atau rumus tertentu.
Pemahaman konsep secara mendasar merupakan manifestasi dari komitmen yang
perlu dikomunikasikan agar terjadi kesefahaman bersama untuk mewujudkannya.
Baiquni 2014
3. Comparative And Competitive Advantages: Keunggulan komparatif dan
kompetitif suatu destinasi pariwisata merupakan modal dasar yang harus diolah
secara tepat guna dan dikelola secara optimal, sehingga dapat dikembangkan
dengan karakteristik wilayah geografis dan dinamika pembangunan berkelanjutan
yang memberi manfaat pada kesejahteraan masyarakat luas.
4. Coordination: Koordinasi menjadi kunci untuk menggerakkan segenap pemangku
kepentingan dan pelaku di destinasi pariwisata. Menggerakkan secara terpadu
ritme gerak langkah yang berirama merupakan tantangan koordinasi. Setiap pihak
memiliki kepentingan, keinginan, dan kemampuan masing-masing yang perlu
diposisikan secara tepat dalam “tata surya” orbit yang tepat agar dinamika tata
destinasi dapat berlangsung dengan optimal, menyelesaikan konfik (confict) dan
mengatasi krisis (crisis) yang hadir dalam siklus perkembangan destinasi.
SOLUSI THE SEVEN C FOR DMO
Baiquni 2014
5. Connectivity: Konetivitas atau keterhubungan jejaring tata kelola destinasi pariwisata
tidak hanya dalam arti fisik seperti sarana transportasi dan jaringan komunikasi; lebih
dari itu keterhubungan ini merupakan “tali silaturahim” yang erat antar kelompok
kepentingan atau asosiasi profesi.
6. Cooperation: Kerjasama merupakan sinergi lanjutan dari koordinasi dan
keterhubungan yang diwujudkan menjadi tindakan nyata. Kerjasama ini memerlukan
proses pembelajaran panjang dan kesabaran yang mendalam, terutama para pihak
menjadi pemuka (destination leaders) yang selalu berusaha memperbaiki keadaan dan
menciptakan iklim usaha yang sehat melalui tata kelola destinasi.
7. Creativity: Kreativitas merupakan energi terbarukan dalam menggerakkan setiap
tahapan dalam siklus kehidupan destinasi pariwisata. Kreativitas disemangati oleh rasa
ingin tahu (knowledge), energi pembaharuan, tampil baru dan memberikan suasana
segar, yang dapat dinikmati melalui serangkaian “mengalam-mengalami-pengalaman”
sebagai bentuk total pengalaman kehidupan (experience).
SOLUSI THE SEVEN C FOR DMO
Baiquni 2014
Studi Kasus Pariwisata Berkelanjutan
yang sudah dirintis Yogyakarta
STUDI KASUS THE ECOPROVINCE
27KONTEKS GEOGRAFI GLOBAL GEOPARK GUNUNGSEWU
Geopark Gunungsewu (Gunungkidul, Wonogiri, Pacitan)
World Heritage (Borobudur, Prambanan, Sangiran)
National Park (Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu)
Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang) International Airport
28
Area
Persawahan
National
Park
GMerapi
Gunungs
ewu
Geopark
Kawasan
Pantai
Selatan
TUGU
Prembana
n World
Heritage
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Pengembangan pariwisata bahari
Pengembangan pariwisata bahariPengembangan pariwisata bahari
Pengembangan pariwisata bahari
Fitri Indra Wardhono
 
Rencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa WisataRencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa Wisata
actnow2profit
 

What's hot (20)

Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah
 
Pengembangan pariwisata bahari
Pengembangan pariwisata bahariPengembangan pariwisata bahari
Pengembangan pariwisata bahari
 
KEGIATAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
KEGIATAN PARIWISATA BERKELANJUTANKEGIATAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
KEGIATAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
 
Geografi pariwisata indonesia (manajemen resort dan leisure) pendahuluan
Geografi pariwisata indonesia (manajemen resort dan leisure)    pendahuluanGeografi pariwisata indonesia (manajemen resort dan leisure)    pendahuluan
Geografi pariwisata indonesia (manajemen resort dan leisure) pendahuluan
 
Industri pariwisata.
Industri pariwisata.Industri pariwisata.
Industri pariwisata.
 
Geografi pariwisata
Geografi pariwisataGeografi pariwisata
Geografi pariwisata
 
Zonasi destinasi pariwisata
Zonasi destinasi pariwisataZonasi destinasi pariwisata
Zonasi destinasi pariwisata
 
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten BintanPariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
 
Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Model Pengembangan Pariwisata BerkelanjutanModel Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
 
Strategi pengembangan pariwisata daerah
Strategi pengembangan pariwisata daerahStrategi pengembangan pariwisata daerah
Strategi pengembangan pariwisata daerah
 
3.3. Menganalisis Dampak Industri Pariwisata
3.3. Menganalisis Dampak Industri Pariwisata3.3. Menganalisis Dampak Industri Pariwisata
3.3. Menganalisis Dampak Industri Pariwisata
 
Rencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa WisataRencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa Wisata
 
mengenal-desa-wisata.ppt
mengenal-desa-wisata.pptmengenal-desa-wisata.ppt
mengenal-desa-wisata.ppt
 
Konsep Ekowisata
Konsep EkowisataKonsep Ekowisata
Konsep Ekowisata
 
Paparan sdm kepariwisataan dispar lampung
Paparan sdm kepariwisataan dispar lampungPaparan sdm kepariwisataan dispar lampung
Paparan sdm kepariwisataan dispar lampung
 
Peran Pengusaha dalam Pembangunan Pariwisata
Peran Pengusaha dalam Pembangunan PariwisataPeran Pengusaha dalam Pembangunan Pariwisata
Peran Pengusaha dalam Pembangunan Pariwisata
 
DAYA TARIK WISATA
DAYA TARIK WISATADAYA TARIK WISATA
DAYA TARIK WISATA
 
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013
 
Part II, menyusun menjual paket wisata
Part II, menyusun menjual paket wisataPart II, menyusun menjual paket wisata
Part II, menyusun menjual paket wisata
 
Pengantar Kepariwisataan
Pengantar KepariwisataanPengantar Kepariwisataan
Pengantar Kepariwisataan
 

Similar to Materi geopark

Kebijakan pengembangan pariwisata
Kebijakan pengembangan pariwisataKebijakan pengembangan pariwisata
Kebijakan pengembangan pariwisata
Jabalan Perang
 
Prinsip - Prinsip Kepariwisataan Agenda 21
Prinsip - Prinsip Kepariwisataan   Agenda 21Prinsip - Prinsip Kepariwisataan   Agenda 21
Prinsip - Prinsip Kepariwisataan Agenda 21
Hanas Yordi Pratama
 
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
Anindya Kenyo Larasti
 
Manajemen Transportasi Materi 14
Manajemen Transportasi Materi 14Manajemen Transportasi Materi 14
Manajemen Transportasi Materi 14
Arjuna Ahmadi
 

Similar to Materi geopark (20)

Paparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa JogjakartaPaparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa Jogjakarta
 
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisata
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisataInterelasi birokrasi industri dalam pariwisata
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisata
 
Pengembangan Eko Wisata
Pengembangan Eko WisataPengembangan Eko Wisata
Pengembangan Eko Wisata
 
Paparan dari DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan dari DPRD Daerah Istimewa JogjakartaPaparan dari DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan dari DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta
 
Kebijakan pengembangan pariwisata
Kebijakan pengembangan pariwisataKebijakan pengembangan pariwisata
Kebijakan pengembangan pariwisata
 
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyRencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
 
Ruang Lingkup Pengembangan Desa Wisata.pdf
Ruang Lingkup Pengembangan Desa Wisata.pdfRuang Lingkup Pengembangan Desa Wisata.pdf
Ruang Lingkup Pengembangan Desa Wisata.pdf
 
Paparan ripparda Bapak Tazbir SH MHum,Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Da...
Paparan ripparda Bapak Tazbir SH MHum,Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Da...Paparan ripparda Bapak Tazbir SH MHum,Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Da...
Paparan ripparda Bapak Tazbir SH MHum,Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Da...
 
Modul perkuliahan
Modul perkuliahanModul perkuliahan
Modul perkuliahan
 
Kelahiran Industri pariwisata
Kelahiran Industri pariwisataKelahiran Industri pariwisata
Kelahiran Industri pariwisata
 
1689-25377-1-PB.pdf
1689-25377-1-PB.pdf1689-25377-1-PB.pdf
1689-25377-1-PB.pdf
 
Digital Sustainable Tourism.pptx
Digital Sustainable Tourism.pptxDigital Sustainable Tourism.pptx
Digital Sustainable Tourism.pptx
 
Manfaat Usaha Besar (UMB) Bidang Pariwisata bagi perkembangan UMKM
Manfaat Usaha Besar (UMB) Bidang Pariwisata bagi perkembangan UMKMManfaat Usaha Besar (UMB) Bidang Pariwisata bagi perkembangan UMKM
Manfaat Usaha Besar (UMB) Bidang Pariwisata bagi perkembangan UMKM
 
TANTANGAN INTERKONEKTIFITAS DALAM PEMROGRAMAN PARIWISATA TERPADU.pptx
TANTANGAN INTERKONEKTIFITAS DALAM PEMROGRAMAN PARIWISATA TERPADU.pptxTANTANGAN INTERKONEKTIFITAS DALAM PEMROGRAMAN PARIWISATA TERPADU.pptx
TANTANGAN INTERKONEKTIFITAS DALAM PEMROGRAMAN PARIWISATA TERPADU.pptx
 
Prinsip - Prinsip Kepariwisataan Agenda 21
Prinsip - Prinsip Kepariwisataan   Agenda 21Prinsip - Prinsip Kepariwisataan   Agenda 21
Prinsip - Prinsip Kepariwisataan Agenda 21
 
PARIWISATA BERKELANJUTAN.pdf
PARIWISATA BERKELANJUTAN.pdfPARIWISATA BERKELANJUTAN.pdf
PARIWISATA BERKELANJUTAN.pdf
 
pengembangan pariwisata di kabupaten gunungkidul Wiwit dan Sigit Prodi AP UGK...
pengembangan pariwisata di kabupaten gunungkidul Wiwit dan Sigit Prodi AP UGK...pengembangan pariwisata di kabupaten gunungkidul Wiwit dan Sigit Prodi AP UGK...
pengembangan pariwisata di kabupaten gunungkidul Wiwit dan Sigit Prodi AP UGK...
 
Pembekalan dimas di ajeng
Pembekalan dimas di ajengPembekalan dimas di ajeng
Pembekalan dimas di ajeng
 
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
 
Manajemen Transportasi Materi 14
Manajemen Transportasi Materi 14Manajemen Transportasi Materi 14
Manajemen Transportasi Materi 14
 

Recently uploaded

Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
FitriaSarmida1
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
furqanridha
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
MaskuratulMunawaroh
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 

Recently uploaded (20)

Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMMPenyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 

Materi geopark

  • 1. MENUJU DESTINASI BERKUALITAS #1 GLOBAL GEOPARK GUNUNGSEWU GUYUPRUKUN & GOTONGROYONG
  • 2. OUTLINE PRESENTASI • Pendahuluan • Pariwisata Lokomotif Pengembangan WIlayah • Pemahaman Tata Kelola Destinasi • Tantangan Pembentukan DMO • Tantangan Pengembangan DMO • Tantangan Keberlanjutan DMO • Konteks Geografi Geopark Gunungsewu • Membangun Kelembagaan the 7C • Mengembangkan Guyuprukun • Mengembangkan Gotongroyong • Penutup
  • 3. PENDAHULUAN ►Destinasi pariwisata bersifat borderless tourism, dimana destinasi pariwisata tidak memiliki batas rigid administratif. ►Setiap daerah memiliki potensi pariwisata yang unik dengan karakteristik pengelolaan dan tahapan yang beragam, sehingga perlu disulam dan disusun menjadi mosaik destinasi yang saling mendukung. ►Pengelolaan destinasi pariwisata melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kebutuhan yang beragam dan bersifat komplek. ►Pengelolaan destinasi pariwisata melibatkan rangkaian antar satu titik kepentingan menuju titik kepentingan berikutnya yang saling bertautan. ►Karakter pengelolaan kepariwisataan yang demikian memerlukan orientasi dan proses pengelolaan destinasi pariwisata yang terpadu dan sistemik.
  • 4. WORLD TOURISM (2030) In 2030, international tourist arrivals will achieve 1,8 billion. Growth forecast of international tourist arrivals Year 2010 – 2030 around 43 million/year 1,8 B World Tourism International tourist arrivals
  • 5. 5Inbound Tourism Based on Regions International tourist arrivals in 2030, share % Source: UNWTO 2010 2030 204 million 535 million Asia and the Pacific 22% Asia and the Pacific 30%
  • 6. 12 AIMS OF SUSTAINABLE TOURISM 1. Economic Viability 2. Local Prosperity 3. Employment Quality 4. Social Equity 5. Visitor Fulfillment 6. Local Control 7. Community Wellbeing 8. Cultural Richness 9. Physical Integrity 10. Biological Diversity 11. Resource Efficiency 12. Environmental Purity
  • 7. TOURISM CHANGE & CHALLENGE IN DIGITAL WORLD 1. Emerging market of tourism in Asia, Pacific, Latin America 2. New lifestyle of tourist from new emerging economy with huge population in Asia such as China, India and Indonesia 3. Changing market demand and preferences 4. Advance technologies: information, communication and transportation  smart society 5. Government have to innovate and improve policy 6. Business should not only working for profit, but also share benefits to the people and conserves the planet 7. Increasing role of women in tourism industry 8. Growing role of Small Medium Enterprise (SME) in tourism 9. Opportunity of jobs in many aspects of tourism Source: Baiquni 2013 FEALAC
  • 9. 9 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL DESTINASI PARIWISATA INDUSTRI PARIWISATA PEMASARAN PARIWISATA KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN Pembangunan daya tarik wisata/atraksi Pembangunan prasarana Penyediaan fasilitas umum Pembangunan fasilitas pariwisata Pemberdayaan masyarakat Menciptakan, meningkatkan kualitas produk & pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata. Pembangunan struktur industri pariwisata Daya saing produk pariwisata Kemitraan usaha pariwisata Kredibilitas bisnis Tanggung jawab terhadap lingkungan alam & sosial budaya Mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, & pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. Menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya. Pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, & masyarakat Pengembangan sumber daya manusia Pengembangan regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan Mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan & penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata. Pengembangan pasar wisatawan Pengembangan citra pariwisata Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata Pengembangan promosi pariwisata. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS 2010 -2025 Sumber: Rakor Kementerian Pariwisata 2016
  • 10. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DESTINASI PARIWISATA YANG AMAN, NYAMAN, MENARIK, MUDAH DICAPAI, BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENINGKATKAN PENDAPATAN NASIONAL, DAERAH DAN MASYARAKAT PERWILAYAHAN ATRAKSI WISATA AKSESIBILITAS AMENITAS MASYARAKAT OUTCOME/IMPACT : 1. Jumlah Wisatawan : Mancanegara dan Nusantara 2. Jumlah Devisa dari Wisatawan Mancanegara 3. Jumlah Pengeluaran Wisatawan Nusantara 4. PDB Bidang Pariwisata INVESTASI • 50 DPN (Destinasi Pariwisata Nasional); • 88 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional); • 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional) • Daya Tarik Wisata Alam; • Daya Tarik Wisata Budaya; • Daya Tarik Wisata Buatan Manusia • Prasarana transportasi • Sarana transportasi • Sistem transportasi • Prasarana Umum • Fasilitas Umum • Fasilitas pariwisata • Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat • Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat • Insentif investasi • Kemudahan investasi • Promosi investasi TUJUAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA : Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata PORTFOLIO PRODUK WISATA ALAM/Nature (35%) BUDAYA/Culture (60%) BUATAN MANUSIA/ Manmade (5%) 1. Wisata Bahari 2. Ekowisata 3. Wisata Petualangan 1. Wisata Warisan Budaya dan Sejarah 2. Wisata Belanja dan Kuliner 3. Wisata Kota dan Desa 1. Wisata MICE dan Even 2. Wisata Olah Raga 3. Wisata Kawasan Terintegrasi 25% 60% 15%35% 45% 20% 20% 45% 35% Sumber: Rakor Kementerian Pariwisata 2016
  • 11. Tarikan Pasar Dorongan Produk Pemberdayaan MasyarakatPeningkatan Investasi Kelembagaan dan Manajemen Pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan pada preferensi dan analisis perilaku (travel behavior) dan psikografik pasar (target market) serta tarikan pasar untuk: • Wisatawan mancanegara • wisatawan nusantara Pendekatan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan pada potensi, karakteristik dan keunggulan sumber daya berkualitas internasional yang dimiliki Pendekatan pengembangan destinasi pariwisata dengan melibatkan peran serta aktif dan meningkatkan kapasitas masyarakat serta memberikan manfaat dan keberlanjutan sumber daya dalam kegiatan kepariwisataan setempat Pendekatan pengembangan destinasi pariwisata melalui dukungan pengelolaan kelembagaan dan keterpaduan dengan menerapkan manajemen dan regulasi yang sinergistik Pendekatan Pengembangan destinasi melalui peningkatan investasi (pemerintah, swasta) untuk proyek infrastruktur dan usaha di bidang pariwisata KETERKAITAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Sumber: Rakor Kementerian Pariwisata 2016
  • 12. Danau Toba SumateraUtara LOKASI 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KEK/Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Kelayang Bangka Belitung Kepulauan Seribu DKI Jakarta Tanjung Lesung Banten Wakatobi Sulawesi Tenggara Pulau Morotai Maluku Utara Mandalika Nusa Tenggara Barat Komodo Nusa Tenggara Timur Borobudur Jawa Tengah Bromo Tengger Semeru Jawa Timur Sumber: Rakor Kementerian Pariwisata 2016
  • 13. NO DESTINASI PERFORMANSI PROYEKSI 2019 JUMLAH WISMAN PERTUMBUHAN KUNJUNGAN DEVISA WISMAN (USD) INVESTASI (Juta USD) WISMAN (orang) DEVISA (Juta USD)2012 2013 1 BOROBUDUR 193,982 227,337 17.19 27,337,000 1,520 2,000,000 2,000 2 MANDALIKA 121,482 125,307 3.15 125,307,000 3,600 1,000,000 1,000 3 LABUAN BAJO 41,972 54,147 29.01 54,147,000 1,200 500,000 500 4 BROMO-TENGGER-SEMERU 34,466 33,387 -3.13 33,387,000 1,200 1,000,000 1,000 5 KEPULAUAN SERIBU 4,627 16,384 254.10 16,384,000 1,020 500,000 500 6 TOBA 15,464 10,680 -30.94 10,680,000 1,000 1,000,000 1,000 7 WAKATOBI 2,179 3,315 52.13 3,315,000 1,400 500,000 500 8 TANJUNG LESUNG 8,336 1,739 -79.14 1,739,000 5,600 1,000,000 1,000 9 MOROTAI 618 500 -19.09 500,000 3,600 500,000 500 10 TANJUNG KELAYANG 975 451 -53.74 451,000 1,660 500,000 500 ANALISIS PERFORMANSI-PROYEKSI 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS Sumber: Rakor Kementerian Pariwisata 2016
  • 14. PENGERTIAN DESTINASI PARIWISATA • Destinasi Pariwisata: Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut sebagai destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan (Pasal 1 angka 6 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan)
  • 15. PENGERTIAN DMO Adalah tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal.
  • 16. FUNGSI DMO DMO berfungsi sebagai penggerak ekonomi, sebagai akselerator citra destinasi, sebagai peneguh kebanggaan nilai lokal. • Fungsi penggerak ekonomi lokal dalam menghasilkan pendapatan daerah, lapangan pekerjaan, dan penghasilan pajak yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. • Fungsi pemasar lokal yang membentuk citra destinasi, merancang acara kegiatan pariwisata, sehingga menjadi pilihan pengunjung. • Fungsi koordinator industri yang berkemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri daerah dengan mendatangkan hasil dan keuntungan daerah melalui bisnis pariwisata. • Fungsi sebagai lembaga yang mewakili pengelola destinasi pariwisata dalam berhubungan dengan pengunjung. • Fungsi membangun dan menggali nilai keunikan lokal yang dapat memperkuat identitas kedaerahan dan menjadi kebanggaan masyarakat lokal.
  • 17. SKALA DMO 1. DMO Lokal: • Skala DMO pada tingkat lokal mencakup wilayah yang bisa dikendalikan pada tingkat kabupaten. Fungsi dari DMO lokal menekankan pada konsolidasi internal dan pengelolaan yang bersifat domestik. 2. DMO Regional • Skala DMO pada tingkat regional mencakup wilayah yang bisa dikendalikan pada tingkat provinsi. DMO Regional juga melakukan fungsi konsolidasi internal sekaligus pengelolaan eksternal pemasaran dan promosi destinasi pariwisata bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan pada DMO regional meliputi pengelolaan internal dan eksternal secara berimbang. 3. DMO Nasional • Skala DMO pada tingkat nasional mencakup wilayah seluruh Indonesia. Fungsi DMO nasional lebih difokuskan pada upaya pengelolaan destinasi eksternal pemasaran yang sangat dominan dengan strategi terencana secara keseluruhan (misalnya: pemasaran dan diplomasi pariwisata).
  • 18. BENTUK KELEMBAGAAN DMO Beberapa alternatif bentuk kelembagaan diuraikan sebagai berikut: 1. Badan Layanan Umum (BLU): dibentuk tidak untuk mencari keuntungan, akan tetapi letak enterprising-nya dapat dilihat pada Pasal 69 ayat (6) UU no 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan. 2.Koperasi: adalah usaha kekeluargaan seperti yang tertulis pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan. 3. Forum Pengelolaan Kolaboratif: adalah Forum multipihak yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, sektor swasta, tokoh masyarakat dan organisasi non-pemerintah bertujuan untuk membangun koordinasi antar pihak yang berbeda kepentingan dalam pemanfaatan kegiatan pariwisata yang memiliki potensi ekonomi bernilai strategis, jasa lingkungan yang besar dan keanekaragaman hayati yang tinggi.
  • 19. FUNGSI KELEMBAGAAN DMO • Melakukan Koordinasi, Kemitraan dan Jejaring • Melakukan Konsultasi dan Advokasi • Melakukan Pembenahan Fasilitas Standar Pelayanan • Melakukan Penelitian • Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat • Menyelenggarakan Pemasaran • Melakukan Promosi Investasi • Melakukan Monitoring dan Evaluasi • Melakukan Survey Kualitas Pelayanan • Melakukan Penyusunan Program-program Inovasi • Menerapkan ManajemenKrisis
  • 20. TANTANGAN PEMBENTUKAN DMO ► Begitu luas wilayah dan beragam karakter serta perbedaan tingkat kemajuan destinasi. ► Beragam sektor tidak mudah untuk bisa dikoordinasikan dan disinkronisasikan kebijakan serta disinergikan progamnya. ► Beragam aktor dan pemangku kepentingan, sehingga menyulitkan untuk proses pemaduan aspirasi dan mencapai kesepakatan. ► Langkanya pemimpin yang mampu secara aktif dan partisipatif dalam membentuk DMO. ► Inisiatif pembentukan DMO yang pernah ada kurang bisa berkembang. ► Kesepakatan pembentukan DMO seringkali bersemangat di depan kemudian jadi loyo dan lunglai setelah dicanangkan. ► Proses pembentukan DMO kurang melibatkan segenap pemangku kepentingan, tetapi bila terlalu banyak akan sulit juga mengelolanya
  • 21. TANTANGAN PENGEMBANGAN DMO ► Langkanya pemimpin dan manajer handal yang berani dan mampu mengembangkan DMO. ► Data segenap aktivitas, atraksi, amenitas dan aktor kepariwisataan masih sulit didapatkan secara akurat dan cepat. ► Perencanaan kebijakan dan kontinyuitas implementasi pengembangan DMO yang belum optimal. ► Koordinasi lintas aktor dan sektor serta area destinasi pariwisata jarang dilakukan, kalau toh dapat dilakukan seringkali kurang optimal. ► Dukungan pendanaan melalui iuran anggota, kontribusi pemangku kepentingan, pendapatan dari jasa tidak mudah dilakukan. ► Kemanfaatan yang kurang dirasakan oleh pemengku kepentingan. ► Pengembangan DMO yang masih belum menjadi prioritas, karena setiap pelaku masih membenahi menejemen internal bisnisnya atau kentor dinasnya masing- masing. ► Belum adanya panduan dan training yang dapat memperkuat kapasitas para manajer DMO
  • 22. TANTANGAN KEBERLANJUTAN DMO ► Transformasi manajemen dan perkembangan organisasi belum optimal. ► Sistem manajemen destinasi masih kurang “link & match” inter sub-sistem maupun antar sistem pariwisata dengan sistem pendukungnya. ► Komitmen kebijakan untuk mengembangkan dan mempercepat pengembangan destinasi masih perlu ditingkatkan. ► Koordinasi inter dan antar sektor, maupun aktor dan pemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi. ► eTourism belum menjadi platform dalam pengembangan destinasi. ► Sumber pendanaan secara mandiri belum menjadi kenyataan, masih tergantung pada pendanaan dari pemerintah. ► Sumberdaya manusia pelaksana program, berganti ganti sehingga seperti memulai lagi beberapa langkah ke belakang. ► Kreativitas dan inovasi manajemen yang menghasilkan produk maupun kinerja destinasi belum muncul ► Knowledge management dan continual improvement berdasar hasil riset belum berkembang dengan optimal.
  • 23. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SISTEM THE SEVEN C FOR DMO 1. Commitment: Komitmen atau niat adalah kekuatan hati yang dimanifestasikan menjadi tekad yang teguh dalam menjalani serangkaian kagiatan dalam pengembangan destinasi pariwisata. Komitmen menjadikan destinasi pariwisata menjadi semakin lebih baik, dapat dilihat dari kemanfaatannya bagi warga masyarakat maupun wisatawan dalam suatu pola yang saling memberi manfaat (mutual benefits). Komitmen perlu dipupuk agar selalu menjadi lebih teguh dan harus diuji agar menjadi lebih kokoh menghadapi perubahan. 2. Concept: Konsep pengembangan destinasi pariwisata merupakan abstraksi gagasan yang dirumuskan secara kolektif segenap pemangku kepentingan dan pelaku pariwisata yang diekspresikan secara tertulis dalam bentuk narasi atau rumus tertentu. Pemahaman konsep secara mendasar merupakan manifestasi dari komitmen yang perlu dikomunikasikan agar terjadi kesefahaman bersama untuk mewujudkannya. Baiquni 2014
  • 24. 3. Comparative And Competitive Advantages: Keunggulan komparatif dan kompetitif suatu destinasi pariwisata merupakan modal dasar yang harus diolah secara tepat guna dan dikelola secara optimal, sehingga dapat dikembangkan dengan karakteristik wilayah geografis dan dinamika pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat pada kesejahteraan masyarakat luas. 4. Coordination: Koordinasi menjadi kunci untuk menggerakkan segenap pemangku kepentingan dan pelaku di destinasi pariwisata. Menggerakkan secara terpadu ritme gerak langkah yang berirama merupakan tantangan koordinasi. Setiap pihak memiliki kepentingan, keinginan, dan kemampuan masing-masing yang perlu diposisikan secara tepat dalam “tata surya” orbit yang tepat agar dinamika tata destinasi dapat berlangsung dengan optimal, menyelesaikan konfik (confict) dan mengatasi krisis (crisis) yang hadir dalam siklus perkembangan destinasi. SOLUSI THE SEVEN C FOR DMO Baiquni 2014
  • 25. 5. Connectivity: Konetivitas atau keterhubungan jejaring tata kelola destinasi pariwisata tidak hanya dalam arti fisik seperti sarana transportasi dan jaringan komunikasi; lebih dari itu keterhubungan ini merupakan “tali silaturahim” yang erat antar kelompok kepentingan atau asosiasi profesi. 6. Cooperation: Kerjasama merupakan sinergi lanjutan dari koordinasi dan keterhubungan yang diwujudkan menjadi tindakan nyata. Kerjasama ini memerlukan proses pembelajaran panjang dan kesabaran yang mendalam, terutama para pihak menjadi pemuka (destination leaders) yang selalu berusaha memperbaiki keadaan dan menciptakan iklim usaha yang sehat melalui tata kelola destinasi. 7. Creativity: Kreativitas merupakan energi terbarukan dalam menggerakkan setiap tahapan dalam siklus kehidupan destinasi pariwisata. Kreativitas disemangati oleh rasa ingin tahu (knowledge), energi pembaharuan, tampil baru dan memberikan suasana segar, yang dapat dinikmati melalui serangkaian “mengalam-mengalami-pengalaman” sebagai bentuk total pengalaman kehidupan (experience). SOLUSI THE SEVEN C FOR DMO Baiquni 2014
  • 26. Studi Kasus Pariwisata Berkelanjutan yang sudah dirintis Yogyakarta STUDI KASUS THE ECOPROVINCE
  • 27. 27KONTEKS GEOGRAFI GLOBAL GEOPARK GUNUNGSEWU Geopark Gunungsewu (Gunungkidul, Wonogiri, Pacitan) World Heritage (Borobudur, Prambanan, Sangiran) National Park (Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu) Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang) International Airport
  • 28. 28