Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Lukman Hakim Saifuddin: Kasus Century Hukum
Tata Negara yang Bekerja
Lukman Hakim Saifuddin
(Humas MPR RI)
Ketika terjadi ...
menjabat sebagai presiden atau wakil presiden maka menjadi warga negara biasa yang
bisa diproses secara hukum pidana.
“Kar...
pendapat DPR terbukti. Begitu pun sebaliknya. Kalau pun terbukti, MPR bisa
mengabaikan putusan MK. “Yang penting sudah ter...
Boediono masih belum bisa dimakzulkan, artinya Boediono masih menjabat sebagai
Wakil Presiden secara konstitusional sekali...
Karena statusnya sebagai Wakil Presiden Indonesia, maka terdapat mekanisme hukum
tertentu yang berbeda dengan hukum yang d...
tindak pidana khususnya korupsi, sekalipun itu orang no dua di Indonesia. Tetap saja, di
depan hukum ia diperlakukan sama....
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila
tidak terbukti lagi memenuhi syarat...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Studi kasus hukum tata negara

12.626 visualizaciones

Publicado el

Coba buka, dan berikan komentar anda! ada beberapa yang saya perbaiki. Namun dalam file yang saya upload ini, masih ada beberapa argumen yang belum saya tambahkan. tambahan argumen dan perbaikannya, saya tulis manual.

Publicado en: Derecho
  • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ for more detailed information.
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí
  • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí
  • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí

Studi kasus hukum tata negara

  1. 1. Lukman Hakim Saifuddin: Kasus Century Hukum Tata Negara yang Bekerja Lukman Hakim Saifuddin (Humas MPR RI) Ketika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan presiden atau wakil presiden maka mekanisme hukum yang bekerja adalah hukum tata negara melalui proses impeachment (pemakzulan). Mahkamah Konstitusi (MK) yang memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Jika terbukti, DPR meminta MPR untuk bersidang. Demikian pandangan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin ketika berbicara dalam Dialog Pilar Negara dengan bertema “Century: Antara Hak Menyatakan Pendapat dan KPK” di Ruang Perpustakaan Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin 26 Nopember 2012. Nara sumber lain dialog ini adalah Dosen Fakultas Hukum UI Akhiar Salmi dan Koordinator ICW Febridiansyah. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, dalam kasus Century ada potensi keterkaitan dengan Wakil Presiden Boediono. Sebagai Wakil Presiden, dia memiliki kekhususan- kekhususan tersendiri. Pada dasarnya perlakuan hukum terhadap setiap orang sama. Namun, ketika seseorang menjadi presiden atau wakil presiden, dia tidak lagi menjadi warga negara biasa. “Karena jabatannya (sebagai presiden dan wakil presiden), dia tidak bisa disamakan dengan warga negara biasa. Tetapi bukan berarti presiden atau wakil presiden kebal hukum. Karena itu dalam pandangan saya, kasus Century ini tetap jalan terus. Tetapi ketika bersinggungan dengan Wakil Presiden, dia tidak bisa dengan proses hukum pidana, baik oleh kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK,” kata politisi PPP ini. Apalagi kepolisian, kejaksaan, dan KPK berada di bawah presiden. “Agak tak lazim misalnya seseorang melakukan proses hukum terhadap atasannya (presiden dan atau wakil presiden),” katanya. Dia menambahkan presiden dan wakil presiden tidak bisa dilakukan hukum pidana. Hampir di semua konstitusi negara-negara lain, presiden dan wakil presiden tidak diproses secara hukum pidana. Kecuali apabila sudah tidak lagi
  2. 2. menjabat sebagai presiden atau wakil presiden maka menjadi warga negara biasa yang bisa diproses secara hukum pidana. “Karena itu, dalam pandangan saya, dalam hal pelanggaran (yang dilakukan) Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka hukum tata negara yang bekerja melalui proses impeachment (pemakzulan). MK yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Jika memang diputuskan pendapat DPR itu benar, maka DPR meminta MPR untuk bersidang,” katanya. Lukman juga tidak sependapat apabila proses politik (tata negara) kasus Century berjalan paralel dengan proses hukum di KPK. “Akan ada kekhawatiran kemungkinan terjadinya kekacauan sistem hukum tata negara,” ujarnya. Misalnya, proses di KPK menyatakan wapres sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, tetapi proses di MK tidak terbukti secara hukum. Di satu sisi, wapres masih konstitusional, tapi di sisi lain dijadikan tersangka dan ditahan. Keadaan ini akan mengacaukan sistem ketatanegaraan. Sementara itu Dosen FH UI, Akhiar Salim memiliki pendapat berbeda. Prinsip hukum adalah semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Sebuah kebijakan publik juga bisa dipidanakan apabila terjadi indikasi penyalahgunaan wewenang untuk kebijakan publik itu. Terbukti dari kebijakan publik itu untuk kepentingan publik atau kepentingan kelompok. “Dalam prosesnya dicari orang yang paling bertanggungjawab atas kebijakan itu,” katanya. Persoalannya, lanjut Akhiar Salim, adalah karena menyangkut orang nomor dua di republik ini. KPK bisa memproses dugaan penyalahgunaan wewenang ini. “Dimungkinkan siapa saja diproses kalau terjadi dugaan tindak pidana. Siapa saja, sebagai subjek hukum, harus dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya. Bila pemeriksaan kepala daerah harus mendapat ijin dari presiden (ketentuan ini sudah dicabut MK), KPK bisa menggunakan Pasal 12 ayat 1e UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu bisa memerintahkan untuk penghentian jabatan. Ketentuan ini juga berlaku bagi jabatan wakil presiden. Tidak serius Sementara itu, Koordinator ICW Febridiansyah mengatakan proses politik (hak menyatakan pendapat) kasus Century dapat berjalan paralel dengan penyidikan di KPK. Langkah ini bisa mempercepat penuntasan kasus tersebut. Namun, Febri melihat DPR tidak serius dalam penyelesaian kasus Century melalui hak menyatakan pendapat. “DPR tidak serius. Hanya gertak sambal. Padahal DPR mempunyai kewenangan konstitusi untuk menggunakan hak menyatakan pendapat.,” katanya. Menurut Febri, penggunaan hak menyatakan pendapat ini akan memberikan kepastian terlibat atau tidaknya Boediono dalam kasus Century. Belum tentu MK memutuskan
  3. 3. pendapat DPR terbukti. Begitu pun sebaliknya. Kalau pun terbukti, MPR bisa mengabaikan putusan MK. “Yang penting sudah terjadi proses di MK,” katanya. Berikut analisis yang saya lakukan untuk berita di atas: Problem Identification: Judul berita: Lukman Hakim Saefuddin: Kasus Century Hukum Tata Negara Bekerja. Narasumber: Lukman Hakim Saifuddin (Humas MPR RI), Dosen Fakultas Hukum UI Akhiar Salmi dan Koordinator ICW Febridiansyah. Persoalan atau permasalahan yang terjadi adalah terdapat perbedaan pendapat antara Lukmanul Hakim dan dua narasumber lainnya yakni Akhiar Salim dan Febri mengenai penanganan kasus Wakil Presiden RI yang terlibat dalam kasus bank Century. Akhiar Salim dan Febri memiliki persamaan pendapat. Keduanya lebih berpihak pada KPK dalam menangani kasus Wakil Presiden yang terduga terlibat dalam kasus bank Century tersebut. Sebagaimana yang diucapkan “Dimungkinkansiapa saja diproses kalau terjadi dugaan tindak pidana. Siapa saja, sebagai subjek hukum, harus dimintai pertanggungjawaban,”artinya, Wakil Presiden RI, sekalipun orang kedua RI serta atasan KPK maka mesti dimintai pertanggung jawabannya atas dugaan keterlibatannya dalam kasus bank Century oleh pihak penyidik yang dalam hal ini adalah KPK. Menurut Febry “DPR tidak serius. Hanya gertak sambal. Padahal DPR mempunyai kewenangan konstitusi untuk menggunakan hak menyatakan pendapat.,” artinya penyidikan dalat dilakukan oleh KPK selaku pihak yang dianggap lebih serius dalam menyelesaikan kasus Boediono. Penyidikan paralel yang dilakukan oleh KPK ini dapat mempercepat penyelesaian kasusnya. Sedangkan Lukman sendiri sebagai ahli hukum tentunya, berpendapat: “Karena itu, dalam pandangan saya, dalam hal pelanggaran (yang dilakukan) Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka hukum tata negara yang bekerja melalui proses impeachment (pemakzulan). MK yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Jika memang diputuskan pendapat DPR itu benar, maka DPR meminta MPR untuk bersidang,” jika penyidikan dilakukan oleh KPK maka dikhawatirkan akan terjadi kekacauan hukum tata negara. Seandainya KPK menetapkan Boediono sebagai tersangka, sedangkan MPR belum membuktikan hal tersebut secara hukum maka
  4. 4. Boediono masih belum bisa dimakzulkan, artinya Boediono masih menjabat sebagai Wakil Presiden secara konstitusional sekaligus juga sebagai tersangka KPK. Oleh karenanya, hal ini perlu ditinjau ulang. Wakil Presiden Boediono, apakah KPK atau DPR yang berhak menyidiki kasusnya. Termasuk dalam objek kajiannya hukum tata negara, yakni mengenai pemakzulan pejabat eksekutif negara karena persoalan kasus pidana. Causal Interpretation: Wakil Presiden RI Boediono terlibat dalam kasus bank Century. Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia diduga bekerja sama dengan mantan Deputi Gubernur Indonesia, Budi Mulya. Keduanya beserta keterlibatan sejumlah orang/pejabat lain berupaya untuk memperkaya diri dengan melanggar hukum Indonesia serta merugikan keuangan dan perekonomian negara. Bahwa terdakwa Budi Mulya selaku deputi gubernur Bank Indonesia bidang pengelolaan moneter dan devisa, bersama dengan Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia, Miranda S Gultom selaku Deputi Senior BI, Siti Chalimah Fadjrijah selaku Deputi Bidang Pengawasan Bank Umum dan Syariah, Budi Rochadi (saat ini sudah meninggal dunia) selaku Deputi Gubernur Bidang Sistem Pembayaran, BPR, Perkreditan Pengedaran Uang bersama dengan Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek kepada PT Bank Century (saya mengutip dari berita yang diterbitkan oleh VOA/Voice of America). FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) yang diberikan oleh Budi Mulya dan melibatkan Gubernur BI –Boediono- saat itu dianggap bukan merupakan kebijakan yang tepat. FPJP pertama kali diberikan sebesar Rp. 689 miliar. Menurut saksi, ada penggelapan dana ketika FPJP dialirkan ke Bank Century serta syarat Bank Century dalam kapasitasnya agar dapat menerima aliran dana FPJP itu sendiri belum terpenuhi. Hal yang demikianlah yang membuat Boediono diduga terlibat dalam kasus tersebut, mengingat jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu. Artinya, keputusan aliran dana ke Bank Century tidak terlepas dari pengaruh Gubernur Bank Indonesia alias Boediono. Perlu dilakukannyanya penyidikan Gubernur Bank Indonesia yang sudah menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
  5. 5. Karena statusnya sebagai Wakil Presiden Indonesia, maka terdapat mekanisme hukum tertentu yang berbeda dengan hukum yang diberlakukan kepada masyarakat pada umumnya. Dalam Pasal 7A UUD 1945 dituliskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila tidak terbukti lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. DPR dalam menjalani fungsinya, yakni fungsi pengawasan, DPR berhak menyatakan pendapatnya mengenai Wakil Presiden yang diduga melakukan tindakan yang melanggar hukum. Menurut UUD 1945, mekanisme pemberhentian (Impeachment) Wakil Presiden mulanya dilakukan dengan memeriksa terlebih dahulu pengajuan DPR mengenai pendapatnya bahwa Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Jadi, DPR mestinya menjadi pihak awal yang melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap Wakil Presiden RI, barulah hasilnya akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (Yudikatif). Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila hasil dari pemeriksaan itu adalah benar bahwa Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran, maka DPR perlu mengadakan sidang paripurna untuk mengajukan permohonan pemberhentian Wakil Presiden kepada MPR. Dengan ini MPR harus mempertimbangkan usulan pemakzulan Wakil Presiden dari DPR tersebut dengan mengadakan rapat paripurna dan hasilnya mesti diputuskan sekurang-kurangnya tiga puluh hari dari semenjak DPR mengajukan usulannya.1 Demikianlah proses pemakzulan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus Boediono. Sebagai negara hukum maka kita harus menghormati serta melaksankan prosedur yang telah disusun dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi negara). Dan, inilah sebab mengapa Lukman Hakim berpendapat demikian. Sedangkan Akhiar Salim berpikir bahwa perlunya kita mengingat asas equality before the law. Artinya tidak ada warga yang istimewa dalam hal ini. Semua warga negara yang melakukan pelanggaran 1 Lihat Pasal 7B UUD 1945
  6. 6. tindak pidana khususnya korupsi, sekalipun itu orang no dua di Indonesia. Tetap saja, di depan hukum ia diperlakukan sama. Adapun Febri, ia memandang bahwa akan dibutuhkan waktu yang terlalu berlarut-larut jika penyidikan dilakukan melalui DPR, MK, dan MPR. Ditambah lagi ketidak seriusan DPR dalam melakukan pengawasannya akan membuat kasus ini semakin lama terpecahkan, maka alangkah lebih baiknya jika KPK lah yang menyidik Boediono. Berhubung, KPK pun memiliki wewenang dalam menyidik kasus tersebut. Menurut UU, KPK berhak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Artinya, masih dalam koridor kewenangan KPK jika penyidikan paralel dilakukan. Penyelenggara negara tersebut, juga melingkupi Presiden dan Wakil Presiden (pihak Eksekutif) di dalamnya. Adapun menurut UU RI No. 30 Th. 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BAB II Pasal 6 mennyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Melihat tugas KPK yang telah termaktub dalam UU di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada aturan yang membatasi wewenang KPK dalam penyidikan yang dilakukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Siapapun mereka yang melakukan tindak pidana korupsi maka KPK berhak penyidiknya. Treatment Recomendation: perlu ditinjau ulang bahwa Pasal 7A UUD 1945 yang bunyinya: Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
  7. 7. korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila tidak terbukti lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal di atas ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan penghianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Berbeda dengan kasus Boediono, ia diduga melanggar hukum saat sebelum ia menjadi Presiden yakni saat ia menjadi Gubernur Bank Indonesia. Jadi, pasal tersebut tidak berlaku bagi Boediono karena kasus Boediono bukanlah kasusnya sebagai Wakil Presdien RI melainkan kasusnya sebagai warga negara biasa (Gubernur Bank Indonesia). Jelas, KPK berhak menyidik kasus Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia bukan Wakil Presiden. Serta benar adanya jika Akhiar Salim berpendapat bahwa semua orang, sekalipun itu Presiden atau Wakil Presiden tetap memiliki status yang sama di depan hukum. Jika penegak hukum yang paling kredibel di sini adalah KPK maka sepatutnyalah KPK yang mesti cepat bergegas serta berani dalam menyidik kasus Boediono. Esensi dari prinsip HAM yang berlaku universal adalah equality before the law. Tegas dan jelas bahwa Pasal 27 ayat 1 UUD 45 menyebut segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Wakil Ketua Bidang Politik dan Jaringan Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan, kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa malam 20/11). Kendatipun mengenai kekhawatiran Lukman Hakim bahwa akan ada kerancuan sistem ketatanegaraan, maka Boediono mestinya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden ketika ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.Hal ini disebabkan karena dalam hukum ketatanegaraan hingga saat ini belum ada persoalan yang mengatur apakah presiden atau wakil presiden harus dicopot dari jabatannya atau tidak bila telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, karena belum adanya peraturan tersebut, maka hal itu tergantung kepada Boediono, dan sepatutnyalah Boediono mengundurkan diri dari jabatannya (Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra). Demikianlah hasil analisis yang saya lakukan dalam penyelesaian masalah yang ada dalam berita ini. Nama: Tita Novitasari, Muamalat (Hukum Ekonomi Islam) 2014. Terima kasih. 

×