Pemilihan umum (Pemilu) merupakan
sarana untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat dalam NKRI yang berdasarkan
Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
Pemilu diselenggarakan secara regular
untuk memilih calon pemimpin eksekutif
dan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota) dengan prinsip-
prinsip langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil.

• PERWUJUDAN PEMILU YANG BAIK MELALUI ASAS LANGSUNG,
UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL DAPAT DIWUJUDKAN
DENGAN SALAH SATU PILARNYA, YAITU PENGAWASAN PEMILU.
• PROSES PENGAWASAN PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
MEMBERIKAN MANDAT KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM (BAWASLU) UNTUK MEMASTIKAN TEGAKNYA ASAS-ASAS
PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL.
• KONTRIBUSI UTAMA PENGAWASAN PEMILU, SELAIN UNTUK
MENDORONG TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PEMILU YANG
BERKUALITAS SECARA TEKNIS, JUGA MERUPAKAN BAGIAN YANG
PENTING BAGI KEBERLANJUTAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA.

BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM) SEBAGAI SALAH SATU KOMPONEN
PENYELENGGARA PEMILU WAJIB MEMPUNYAI
INTEGRITAS, KAPABILITAS, AKUNTABILITAS DAN
PROFESIONALITAS DALAM MENJALANKAN
PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM.
KOMPLEKSITAS PEMILU YANG SEDEMIKIAN RUPA
TURUT MEMBERIKAN PENGARUH BESAR
TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT TERHADAP PEMILU ITU SENDIRI
DAN BERUJUNG PADA APATISME POLITIK
MASYARAKAT.
APATISME POLITIK ITU DAPAT BERUPA
KETIDAKTERTARIKAN TERHADAP POLITIK,
KETIDAKPERCAYAAN TERHADAP INSTITUSI POLITIK
DAN KETIDAKMAUAN BERPARTISIPASI DALAM
POLITIK.
TERJADINYA
KESENJANGAN ANTARA
ELIT POLITIK
DAN MASYARAKAT.
DISTORSI
KEPENTINGAN
MANAKALA KEBIJAKAN
POLITIK
TIDAK BERPIHAK PADA
KEPENTINGAN
MASYARAKAT.

PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES POLITIK SANGAT DIPERLUKAN UNTUK
MEREDAM ADANYA APATISME POLITIK MASYARAKAT TERUTAMA DALAM PEMILU.
PROSES POLITIK DIKATAKAN DEMOKRATIS KETIKA MASYARAKAT MENJADI AKTOR
UTAMA DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN POLITIK. UNTUK ITU PEMILU YANG
DEMOKRATIS MENISCAYAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT ITU SENDIRI.

• PARTISIPASI MAYARAKAT SEBAGAI MANDAT YANG HARUS DIJALANKAN
BAWASLU
• MEMERINTAHKAN BAWASLU UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
PEMILU DAN SENGKETA PROSES PEMILU.
UU 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
BAWASLU MEMPUNYAI KEWENANGAN LENGKAP YAITU PENCEGAHAN
DAN PENINDAKAN (MENGADILI) , HAL INI MENUNJUKAN BAHWA ADA
KEWENANGAN PENGAWASAN YANG AKTIF YANG MELEKAT PADA
BAWASLU (PASAL 93-103)

SALAH SATU WUJUD DEMOKRASI ADALAH PARTISIPASI.
PARTISIPASI MERUPAKAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT
DALAM PENGAWASAN PENYELENGARAAN PEMILU
PENGAWASAN YANG DIMAKSUD ADALAH PENGAWASAN
PARTISIPATIF
PENGAWASAN PARTISIPATIF INI ADALAH BAGAIMANA
MASYARAKAT DAPAT TURUT SERTA MENGAWASI PEMILU
BAIK DALAM KAMPANYE, MASA TENANG DAN HARI H
PEMILIHAN.
MEMAHAMI PARTISIPASI

MEMANTAU
PELAKSANAAN
PEMILU
MELAPORKAN
PELANGGARAN
PEMILU
MENYAMPAIKAN
INFORMASI
DUGAAN
PELANGGARAN
PEMILU
IKUT
MENCEGAH
TERJADINYA
PELANGGARAN
PEMILU

PENGAWASAN PARTISIPATIF
• SEBELUM MELAKUKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, BAWASLU TERLEBIH
DAHULU HARUS MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILU TERMASUK ASPEK
PENGAWASAN PEMILU.
• KONSEP PENGAWASAN PARTISIPATIF ADALAH UPAYA
MENTRANSFORMASIKAN KEKUATAN MORAL MENJADI GERAKAN SOSIAL
DENGAN DASAR ADANYA KESADARAN, KERELAAN SERTA PANGGILAN
HATI NURANI UNTUK IKUT BERPATISIPASI DALAM PENGAWASAN
PEMILU SEHINGGA TERWUJUDNYA PEMILU YANG BERKUALITAS.

PARTISIPASI DENGAN MODEL
PENTAHELIK

2
3
NON PARTICIPATION
1
DEGREE OF CITIZEN POWER
DEGREE OF TOKENISM
Sherry Arnstein

Pasal 89 UU PEMILU
a. Bawaslu;
b. Bawaslu Provinsi;
c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Panwaslu Kecamatan;
e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
f. Panwaslu LN; dan
g. Pengawas TPS.
TETAP
ADHOC
• Panwaslu dibentuk 1 bulan
sebelum tahap I Pemilu dan
berakhir 2 bulan setelah tahapan
pemilu selesai.
Pengawas TPS dibentuk 23hari sebelum sebelum hari
pemungutan suara dan
dibubarkan paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara.

PERAN BAWASLU
MENGAKTIFKAN PERAN
MASYARAKATDALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN
MASYARAKAT

ATURAN DILUAR BAWASLU
• UU 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN YANG MENEGASKAN NETRALITAS
ASN
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS.
• PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG
DISIPLIN PNS. (SANKSI DISIPLIN SEDANG DAN BERAT)
SANKSI DISIPLIN SEDANG (PENUNDAAN DAN PENURUNAN PANGKAT
ASN 1 TAHUN)
SANKSU BERAT (PENURUNAN, PEMINDAHAN, PEMBEBASAN DARI
JABATAN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS)

AD ART MDA
• PASAL 25 AD MDA PROVINSI BALI
• PASAL 4 ART MDA PROVINSI BALI
• LARANGAN UNTUK SEBAGAI ANGGOTA DAN PENGURUS POLITIK

BAWASLU-POJOK PENGAWASAN
Ruang
Partisipasi Dan
Ekspresi
Masyarakat
Meningkatkan
Mutu Data Dan
Informasi
Pengawasan
Pemilu
Meningkatkan
Pengetahuan
Dan
Keterampilan
Pengawasan
Partisipatif
Meningkatkan
Pemahaman
Dan Kesadaran
Masyarakat,
Peserta, Dan
Pemangku
Kepentingan
Pemilu Tentang
Pelanggaran
Pemilu Serta
Partisipasinya
Dalam
Pengawasan
Pemilu
Meningkatkan
Pelibatan
Masyarakat
Dalam
Pengawasan
Partisipatif
Meningkatkan
Jumlah
Relawan
Gerakan
Pengawasan
Partisipatif
Meningkatkan
Jumlah
Relawan
Gerakan
Pengawasan
Partisipatif
Pemilu
(GEMPAR)

PERBAWASLU 6 TH 2020
RENSTRA BAWASLU-2020-2024
BAWASLU BERTEKAD UNTUK MENJADI AKTOR YANG
MENSINERGIKAN SELURUH POTENSI BANGSA DALAM
MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN
BERINTEGRITAS.
PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU KHUSUSNYA
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN HARUS
MELIBATKAN SELURUH ELEMEN BANGSA, BAIK DARI
UNSUR MASYARAKAT MAUPUN PEMANGKU
KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)
MENINGKATANKAN KUALITAS PENCEGAHAN DAN
PENGAWASAN PEMILU INOVATIF
MENINGKATKAN KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN
PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA YANG PROGRESIF,
CEPAT DAN SEDERHANA
MENINGKATAN PRODUK HUKUM YANG HARMONIS DAN
TERINTEGRASI
MEMPERKUAT SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM

KENDALA DAN TANTANGAN
PENGAWASAN PARTISIPATIF
• RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT (MENGANGGAP BUKAN TUGAS
MEREKA, HANYA TUGAS PENYELENGGARA PEMILU)
• KULTUR/ BUDAYA
• KELUARGA (DIBENTURKAN SECARA BERLEBIHAN PADA PILIHAN ANTARA
PERAN PUBLIK DAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA)
• REGULASI YANG BELUM RAMAH PADA PARTISIPASI MAYARAKAT
• GEOGRAFIS
• PENGETAHUAN TENTANG KEPEMILUAN MASIH KURANG

MENINGKATKAN KUALITAS KERJASAMA, KOORDINASI, DAN SUPERVISIDENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
PEMILU DALAMMENGEFEKTIFKAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
PELANGGARAN SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM PENGAWAS PEMILU DAN SEKRETARIAT DI SELURUH TINGKATAN KHUSUSNYA
MENYANGKUT FUNGSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
MENINGKATKAN DAN MEMFASILITASI PERAN KEPELOPORAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU SECARA
PARTISIPATIF
MENINGKATKAN KUALITAS HASIL KAJIAN DAN EVALUASI PENGAWASAN PEMILU YANG MELIPUTI PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN, SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DENGAN MELIBATKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN
PERGURUAN TINGGI
MENINGKATKAN LAYANAN INFORMASI

2
1
PERAN BAWASLU
PENGUATAN INTERNAL
KERJASAMA DENGAN BERBAGAI LEMBAGA PEMERINTAH DAN NON
PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF