PMK ini mengatur penyempurnaan tata cara pembayaran dalam pelaksanaan APBN dengan melakukan simplifikasi proses, dokumen, dan regulasi pembayaran serta memanfaatkan teknologi informasi untuk modernisasi pembayaran. Peraturan ini juga mengatur penyempurnaan pengaturan pejabat perbendaharaan dan mendukung jabatan pengelola keuangan APBN.
2. 01
02
03
Simplifikasi proses pembayaran untuk
memudahkan dan mempercepat proses
pembayaran dalam rangka pelaksanaan
APBN
Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran
Penyempurnaan Pengaturan terkait Pejabat
Perbendaharaan dan mendukung jafung
pengelola keuangan APBN.
Penyempurnaan Pengaturan Pejabat
Perbendaharaan
Perkembangan teknologi dan informasi yang
dapat dioptimalisasikan untuk modernisasi
pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
Modernisasi Proses Pembayaran
Hal-hal lainnya yang menjadi substansi
pengaturan, diantaranya; Ruang Lingkup,
Komposisi dan Amanat Pengaturan
Hal-Hal Lainnya
04
Substansi Perubahan
2
3. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran
Simplifikasi Proses Pembayaran
• Mengutamakan pembayaran secara langsung ke penerima
hak pembayaran
• Simplifikasi pembayaran dengan UP antara lain terkait
batasan besaran UP dan kebutuhan penggunaan UP untuk
kegiatan tertentu.
Simplifikasi Dokumen
• Simplifikasi format dan bentuk dokumen yang diperlukan
dalam proses pembayaran.
Simplifikasi Regulasi
• Substansi pengaturan yang lebih ringkas, umum, tidak rigid,
dan tanpa lampiran PMK sehingga dapat lebih mudah
mengakomodir perkembangan kedepan.
4. Modernisasi Proses Pembayaran
Penggunaan Dokumen Elektronik dan
Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi.
Pengujian Secara Elektronik
Penyampaian Dokumen Secara
Sistem
5. Penyempurnaan Pengaturan
Pejabat Perbendaharaan
Mendukung Jafung Pengelola APBN
• Mengutamakan jafung untuk diangkat sebagai pejabat
perbendaharaan
Penyempurnaan Pengaturan
• Nomenklatur baru Pengelola Basis Data Kepegawaian (PBDK)
• Penunjukan Pelaksana Tugas KPA dalam kondisi KPA berhalangan
• Pengaturan pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dari luar
Satker
• Kriteria pengangkatan PPK lebih dari satu
• Pembinaan standar kompetensi Pejabat Perbendaharaan
6. Ketentuan Lainnya
Komposisi
Lebih ringkas secara komposisi dan tidak memasukkan substansi yang
sudah diatur dalam PMK existing
Ruang Lingkup
Merupakan ketentuan yang berlaku secara umum dalam tata cara
pembayaran atas beban APBN sepanjang tidak diatur secara khusus
dalam PMK sektoral
Pengaturan lebih lanjut
Mengamanatkan pengaturan lebih lanjut untuk diatur oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan
7. Ketentuan Umum
berisi penjelasan istilah dalam peraturan I
BAB
Pengguna Anggaran dan
Bendahara Umum Negara
berisi kelembagaan PA meliputi
ketentuan umum DIPA dan kriteria satker,
kelembagaan BUN, dan pejabat
fungsional di bidang pengelolaan
keuangan APBN
II
BAB
Komitmen
berisi pembuatan komitmen dan
penatausahaan data kontrak dan data
supplier
III
BAB
Pengajuan Tagihan
Kepada Negara
berisi ketentuan tagihan dan mekanisme
pembayaran tagihan
IV
BAB
Pengujian dan
Penyelesaian Tagihan
berisi pengujian tagihan dan penerbitan
SPP, SPM, dan SP2D secara elektronik
V
BAB
Pengawasan dan
Pengendalian Internal
berisi mekanisme pengawasan dan
pengendalian internal
VI
BAB
Ketentuan Peralihan
berisi ketentuan peralihan pelaksanaan
PMK
VIII
BAB
Ketentuan Penutup
berisi peraturan yang dicabut
sehubungan dengan penetapan PMK
IX
BAB
Terdiri dari
9 BAB, 59 Pasal, 32 Halaman
VII
BAB
Ketentuan Lain-Lain
Mengamanatkan kepada DJPb untuk
menetapkan penahapan implementasi
pembayaran dengan sistem dan
Tandatangan Tersertifikasi
Sistematika PMK
9
9. Menteri Keuangan
selaku BUN
Kepala KPPN
selaku Kuasa BUN
Daerah
Dirjen
Perbendaharaan
selaku Kuasa BUN
Pusat
Pemisahan Kewenangan
15
PENGGUNA
ANGGARAN BUN
Menteri/Kepala
Lembaga
selaku Pengguna
Anggaran (PA)
Kepala Satuan Kerja
Selaku
Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)
PPK
(Pembuat
komitmen)
PPSPM
(Pengujian dan
Pembebanan
& Perintah
Pembayaran
Menetapkan
Menunjuk
SPP
Pengurusan Administrasi
SPM
Pengurusan Pencairan Dana (Komtabel)
SP2D
Mendelegasikan Kewenangan
10. Pengguna Anggaran
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
1. Berlaku sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
2. Berlaku untuk 1 tahun anggaran.
3. Batas pengeluaran tertinggi dan tidak dapat dilampaui.
4. Tidak dapat melakukan tagihan apabila dana tidak
cukup/tidak tersedia kecuali untuk pembayaran gaji dan
tunjangan yang melekat pada gaji.
5. Pembayaran gaji dan tunjangan melekat dapat mendahului
revisi anggaran
16
1. Menyusun DIPA;
2. Merinci Bagian Anggaran yang dikelola oleh masing masing
satker
3. Menetapkan kepala satker atau pejabat lain sebagai KPA
(bersifat ex-officio)
4. Menetapkan Pejabat Perbendaharaan lainnya
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
anggaran yang dikelolanya;
Dilimpahkan ke KPA PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA
dlm hal:
a) Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner;
b) Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I;
c) Satker yang dibentuk berdasarkan penugasan khusus;
d) Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau
e) Satker Lembaga Negara.
Satuan Kerja (Satker)
1. Satker melaksanakan kegiatan K/L dan memiliki kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran.
2. Standardisasi menjadi satker antara lain;
a) diberikan penugasan dan tanggung jawab untuk mengelola
kegiatan dan alokasi kegiatan;
b) memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas yang
melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pelaporan, dan akuntansi;
c) merupakan bagian dari struktur organisasi Kementerian
Negara/Lembaga dan/atau melaksanakan tugas fungsi
Kementerian Negara/Lembaga;
d) karakteristik tugas/kegiatan yang ditangani bersifat
kompleks/spesifik dan berbeda dengan kantor induknya; dan
e) lokasi Satker yang bersangkutan berada pada
provinsi/kabupaten/kota yang berbeda dengan kantor induknya.
3. Satker penugasan khusus/karakteristik tertentu harus memenuhi;
syarat dari nomor 2b-2e, ada SK Menteri/Pimpinan Lembaga, mengacu
pada peraturan perundangan.
New!
Bertanggung jawab secara:
a. formil: tanggung jawab atas pengelolaan keuangan K/L yang dipimpin
b. Materil: . tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran yang
dihasilkan atas beban anggaran negara
Tugas dan Wewenang
Pasal 2-5
11. Bendahara
Umum Negara
17
a) kesesuaian penerima pembayaran berdasarkan perintah pembayaran dari
PPSPM; dan
b) ketepatan waktu penerbitan SP2D
Kuasa BUN Pusat
a) melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka
pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
b) melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran
anggaran; dan
c) melakukan penyusunan laporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat.
Wewenang Paling Sedikit
Wewenang Paling Sedikit
Kuasa BUN Daerah
Bertanggungjawab memastikan ketersediaan dana dalam rangka
pencairan dana atas beban DIPA
Bertanggungjawab terhadap kesesuaian penerima pembayaran pada
SPM dan ketepatan waktu penerbitan SP2D
a) melaksanakan standar operasional prosedur pengujian SPM dan penerbitan SP2D;
b) memastikan Satker menggunakan sistem dan prosedur pembayaran yang telah
distandardisasi oleh BUN;
c) memastikan Satker menyampaikan rencana penarikan dana yang tepat waktu dan
akurat;
d) melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran dalam rangka manajemen kas; dan
e) memantau pencairan anggaran kepada penerima pembayaran.
Tugas
New!
New!
Pasal 18-19
13. Kuasa Pengguna Anggaran
1. Menyusun DIPA;
2. Menetapkan PPK dan PPSPM;
3. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat
dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
4. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan
dan rencana pencairan dana;
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara;
6. Melakukan pengujian tagihan dan perintah
pembayaran atas beban anggaran negara;
7. Memberikan supervisi, konsultasi, dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan dan
anggaran;
8. Mengawasi penatausahaan dokumen dan
transaksi yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
9. Menyusun laporan keuangan dan kinerja
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
19
Tugas dan Wewenang
What’s New?
Jabatan KPA dianggap
berhalangan apabila;
Pelaksana Tugas KPA
Jabatan tidak terisi dan
menimbulkan lowongan jabatan
Pejabat definitif tidak
dapat bertugas > 45 hari
kalender
Menteri/Pimpinan Lembaga
dapat menetapkan plt KPA
dengan ketentuan
a. pejabat 1 (satu) tingkat dibawah kepala
satker yang memiliki tusi terkait
keuangan/umum/rumah tangga/tata
usaha kepegawaian/perlengakapan
b. pejabat 2 (dua) tingkat dibawah
kepala satker yang memiliki tusi
terkait keuangan dalam hal pejabat
pada huruf a berhalangan
c. Merupakan Pejabat pelaksana tugas
kepala Satker atau pejabat lain selain
kepala Satker dalam hal pejabat pada
huruf a dan huruf b berhalangan atau
menjabat sebagai PPK
Tidak
menjabat
sebagai
PPK
Bertanggung jawab secara:
a. formil: tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenang KPA
b. Materil: . tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan
keluaran yang dihasilkan atas beban anggaran negara
Penetapan tidak terikat Tahun Anggaran dan
berakhir saat satker dilikuidasi atau tidak
mendapatkan anggaran DIPA
Pasal 6-9
14. Pejabat Pembuat Komitmen
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penarikan dana;
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
3. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian
dengan penyedia barang/jasa;
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang
dilakukannya;
6. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak
tagih kepada negara;
8. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada
KPA;
10.Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan;
12.Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
13.Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN;
dan
14.Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.
20
Tugas dan Wewenang
Jabatan tidak terisi
Bertanggung jawab terhadap:
a. Kebenaran materiil dan akibat dari penggunaan bukti hak tagih
b. Kebenaran data supplier dan data kontrak
c. Keseseusaian barang/jasa dengan spesifikasi teknis
d. Penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP tepat waktu
Tugas dan Wewenang Lainnya
1. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
2. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh
pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
3. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi
kegiatan;
4. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan
5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
barang/jasa.
Dibantu oleh PPABP dan PBDK untuk administrasi belanja pegawai
a. PPABP memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan
pengelolaan administrasi belanja pegawaiKebenaran data supplier dan data
kontrak
b. PBDK memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan
pengelolaan administrasi kepegawaian untuk pembayaran belanja pegawai
melalui interkoneksi antara aplikasi kepegawaian dengan aplikasi gaji. New!
melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara
Pasal 11-12
15. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
1. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPP beserta dokumen
pendukung;
2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
3. membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan;
4. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPM;
5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
hak tagih;
6. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu
anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP;
7. memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan
apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban
kepada negara;
8. menerbitkan dan menyampaikan SPM ke KPPN;
9. menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan
perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan
10.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah
pembayaran.
21
Tugas dan Wewenang
Bertanggung jawab terhadap:
a. kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan
administrasi dokumen hak tagih yangmenjadi dasar penerbitan SPM
b. kebenaran dan keabsahan atas SPM
c. akibat yang timbul dari pengujian SPP dan/atau penerbitan SPM
d. ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada
KPPN.
melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian
tagihan dan perintahpembayaran atas beban anggaran negara
Pasal 13
16. Bendahara Pengeluaran
Menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja negara dalam
pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian
Negara/Lembaga
22
Tugas dan Wewenang
Dibantu
Satu atau lebih Bendahara
Pengeluaran Pembantu
Pasal 15
Dalam hal pembayaran dengan mekanisme UP, Bendahara
melakukan pengujian terhadap SPBy yang diterbitkan oleh PPK,
diantaranya;
1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan
PPK
2. Pemeriksaan kebenaran hak tagih, meliputi: Pihak yang
ditunjuk untuk penerima pembayaran, nilai tagihan yang harus
dibayar, dan jadwal waktu pembayaran
3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
4. Pemeriksaan kesesuaian capaian keluaran antara spesifikasi
teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan
spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen
perjanjian/kontrak
5. Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan
klasifikasi anggaran
Pasal 43 (6)
17. KPA dapat menetapkan pejabat
perbendaharaan pengganti sementara
Ketentuan Lain terkait Pejabat Perbendaharaan
23
What’s New?
KPA dapat menetapkan pejabat
di luar Satuan Kerja sebagai PPK
dan/atau PPSPM dalam hal
kebutuhan organisasi dan diatur
dalam ketentuan perundang-
undangan, dengan ketentuan;
PPK, telah memiliki sertifikat
kompetensi PPK
PPSPM, telah memiliki sertifikat
kompetensi PPSPM
KPA agar berkoordinasi dengan K/L terkait dan
menyampaikan SK maksimal 5 hari kerja
setelah penandatanganan
Masa berlaku
Tidak terikat tahun anggaran dan berakhir
saat penetapan KPA berakhir
Pejabat Fungsional
Lain-lain
Berhalangan
Standar Kompetensi
Pejabat perbendaharaan harus memenuhi
standar Kompetensi mengikuti Peraturan
Menteri Keuangan mengenai standar
kompetensi kerja khusus bagi KPA, PPK, dan
PPSPM
PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu diprioritaskan berasal dari
pejabat fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN yang
dibina oleh Kementerian Keuangan.
Pasal 14-20
Pengaturan PPK >1
KPA dapat menetapkan lebih dari 1 PPK
dengan pertimbangan; Kompleksitas
kegiatan dalam DIPA, Besarnya alokasi
anggaran, dan Letak geografis
19. Jenis Komitmen
Komitmen
Dasar timbulnya hak tagih
Terdiri dari
Kontrak
Penetapan
Keputusan
Jenis-Jenis
a) bukti pembelian/pembayaran;
b) kuitansi;
c) surat Perintah Kerja (SPK);
d) surat perjanjian;
e) Surat/bukti pesanan.
Jenis-Jenis
a) surat keputusan;
b) surat perintah;
c) surat tugas;
d) surat keterangan; dan/atau
e) surat perjalanan dinas.
New!
25
Ditetapkan
oleh;
a) pejabat pembina
kepegawaian;
b) KPA;
c) PPK; atau
d) pejabat berwenang sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak
dapat digunakan untuk kebutuhan lain.
!
Pasal 22 (3)
Pasal 22 (2)
Pasal 21 (3)
Pasal 21-23
20. Jenis-Jenis
Kontrak
• Diterbitkan Penyedia
• Paling sedikit memuat; Tanggal Pembelian/Pembayaran, Nama Penyedia, Uraian Barang/Jasa yang dibeli/dibayar, Kuantitas
Barang/Jasa yang dibeli/dibayar, dan jumlah pembayaran
Bukti Pembelian/Pembayaran
• Diterbitkan dan ditandatangani paling kurang oleh PPK dan Penyedia
• Paling sedikit memuat; Tanggal Pembelian/Pembayaran, Nama Penyedia, Uraian Barang/Jasa yang dibeli/dibayar, Kuantitas
Barang/Jasa yang dibeli/dibayar, dan jumlah pembayaran
• Diterbitkan sebagai pengganti bukti pembayaran dalam hal penyedia tidak menerbitkan Bukti Pembelian dan/atau Bukti
Pembayaran tidak memenuhi persyaratan
Kuitansi
• Diterbitkan dan ditandatangani paling kurang oleh PPK dan Penyedia
• Berisi perintah pelaksanaan pekerjaan kepada Penyedia
• Paling sedikit memuat; nama dan kode Satker, nomor dan tanggal surat, nama PPK, uraian barang/jasa, nama penyedia, hak dan
kewajiban para pihak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, nilai kontrak
Surat Perintah Kerja
• Diterbitkan dan ditandatangani paling kurang oleh PPK dan Penyedia
• Berisi kesepakatan para pihak mengenai pekerjaan
• Paling sedikit memuat; nama dan kode Satker, nomor dan tanggal surat, nama PPK, uraian barang/jasa, nama penyedia, hak dan
kewajiban para pihak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, nilai kontrak
Surat Perjanjian
• Dibuat oleh PPK
• Ditujukan kepada penyedia barang/jasa dengan tujuan untuk memesan barang/jasa melalui e-purchasing sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
• Paling sedikit memuat; nama Pemesan, nama Penyedia, Barang/Jasa yang dipesan, spesifikasi teknis barang, dan jumlah
pembayaran
• Penggunaan surat/bukti pesanan untuk pengadaan barang/jasa dapat ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja atau surat
perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Surat/Bukti Pesanan
What’s New?
Penambahan Surat/Bukti Pesanan
untuk menyesuaikan dengan
Perpres PBJ terbaru
26
Batasan pembayaran untuk
masing-masing jenis kontrak
berpedoman pada peraturan
perundang-undangan mengenai
pengadaan barang/jasa
pemerintah
New!
Pasal 29
Pasal 24-29
21. Penatausahaan Komitmen
27
Komitmen
Kontrak
Penetapan
Keputusan
Komitmen dalam bentuk
penetapan keputusan
didaftarkan suppliernya
Komitmen dalam bentuk
kontrak harus didaftarkan
kontrak dan suppliernya
PPK mendaftarkan data
supplier (antara lain nama,
NPWP, dan nomor rekening)
dan data kontrak (antara lain
nomor/tanggal kontrak, nama
rekanan, nilai kontrak, jangka
waktu dan jadwal
pembayaran) ke KPPN.
Untuk Kontrak didaftarkan ke
KPPN paling lambat 5 hari
kerja setelah tandatangan
kontrak Penerbitan Nomor
Register Supplier dan
Nomor Register Kontrak
KPPN
Didaftarkan
Pasal 30
22. 28
Pengajuan
Tagihan
Belanja Pegawai
a) daftar perhitungan gaji pegawai yang ditandatangani
oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
b) daftar perhitungan tunjangan kinerja untuk
pembayaran tunjangan kinerja; daftar perhitungan uang
makan untuk pembayaran uang makan;
c) daftar perhitungan uang lembur untuk pembayaran
uang lembur; dan
d) persyaratan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan
pembayaran belanja pegawai.
Dokumen Persyaratan
Lainnya
Belanja Barang, Modal, Bansos, dll
a) surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah untuk
pembayaran langganan daya dan jasa;
b) daftar perhitungan/nominatif perjalanan dinas dan
dokumen pendukunganya untuk pembayaran
perjalanan dinas;
c) jaminan dalam hal barang/jasa belum diterima;
d) pembayaran pengadaan tanah:
1) berita acara pelepasan hak atas tanah atau
penyerahan tanah;
2) surat pelepasan hak adat (apabila diperlukan);
3) pernyataan dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi lokasi tanah yang
disengketakan bahwa pengadilan negeri
tersebut dapat menerima uang penitipan ganti
kerugian, dalam hal tanah sengketa;
4) persyaratan lainnya
e) persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam
peraturan menteri keuangan mengenai pembayaran
belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, dan
belanja lainnya.
What’s New?
Dapat disampaikan secara
elektronik dalam hal telah
interkoneksi sistem
Pengajuan tagihan dilakukan
berdasarkan atas komitmen dan bukti
bukti yang sah untuk memperoleh
pembayaran, meliputi:
a) Prestasi pekerjaan/pengeluaran riil;
b) daftar perhitungan/nominatif penerima
pembayaran untuk yang lebih dari 1 (satu)
penerima;
c) penyelesaian kewajiban perpajakan dan/atau
kewajiban kepada negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan; dan/atau
d) persyaratan lainnya.
Tagihan
disampaikan ke PPK
paling lambat 5 hari
kerja setelah timbul
hak tagih
a) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
b) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
c) Berita Acara Pembayaran;
d) Berita acara kemajuan pekerjaan; dan/atau
e) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai
dengan ketentuan mengenai pengadaan
barang dan jasa pemerintah.
Bentuk
Prestasi Pekerjaan
Pasal 31
23. 28
Mekanisme
LS
What’s New?
Penjabaran pihak lain selaku
penerima pembayaran
Pasal 33-34
Prinsip utama pembayaran dilakukan dengan Mekanisme
LS kepada penerima hak pembayaran
Digunakan untuk pembayaran
kepada:
Aparatur negara, Penyedia, dan/atau
Pihak lain (meliputi perseorangan,
kelompok masyarakat, lembaga
pemerintah, lembaga non pemerintah,
organisasi internasional, dan/atau
badan usaha.
Prinsip
Tujuan Pembayaran
Dapat dilakukan melalui:
Bendahara pengeluaran,
Bank/Pos/Lembaga
Keuangan Bukan Bank.
Sesuai ketentuan
perundang undangan
Pelaksanaan
Dalam hal pembayaran tidak bisa langsung
kepada penerima, maka dapat melalui;
1. Bendahara Pengeluaran (Honorarium, perjadin
atas dasar SK, belanja pegawai kepada pegawai
negeri, pejabat negara, dan/atau pejabat lainnya
setelah mendapat persetujuan dari Kuasa BUN)
2. Bank/Pos/Lembaga Keuangan bukan Bank
(Belanja Bansos, Belanja Banper, sesuai
peraturan perundangan)
24. 28
Mekanisme
UP
What’s New?
• Besaran UP
• Maksimum Pembayaran
• Dispensasi UP
Pasal 31
Digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari Satker dan
pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS,
baik secara tunai maupun non tunai
Prinsip
Besaran
1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan
UP dan paling banyak sebesar Rp500 juta
New!
Jenis Belanja
Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Lain-lain
Revolving apabila UP telah dipergunakan paling sedikit
50% dan dilakukan minimal 1x per bulan
Maksimal sebesar Rp200 juta per penerima, apabila
melebihi harus mendapatkan izin Dirjen Perbendaharaan
Maksimal Pembayaran
Revolving
New!
UP Tunai: UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai
kepada BP/BPP melalui rekening BP/BPP
UP KKP: uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk
batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP
Bentuk UP
Batasan besaran pembayaran
dikecualikan untuk:
a) pembayaran honorarium;
b) perjalanan dinas;
c) kegiatan di luar negeri;
d) kegiatan kepresidenan/wakil
presiden;
e) kegiatan yang menyangkut rahasia
negara/intelejen;
f) pengadaan barang/jasa penyedia di
luar negeri;
g) iuran organisasi internasional;
h) kegiatan anggota MPR, DPR, dan
DPD, DPRD;
i) penanganan terorisme;
j) pengadaan alutsista/alpalhankam;
dan
k) penanganan bencana.
New!
25. 30
Tambahan
Uang Persediaan
Dalam hal UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia
untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak/tidak dapat
ditunda, KPA dapat mengajukan permohonan persetujuan TUP kepada
Kepala KPPN
1. Permohonan persetujuan TUP diajukan kepada Kepala KPPN
disertai rincian rencana penggunaan TUP.
2. Kepala KPPN dapat menyetujui atau menolak untuk keseluruhan
atau sebagian permohonan.
3. TUP harus dipertanggungjawabkan seluruhnya dalam waktu 1
(satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan dapat dilakukan
secara bertahap. Kepala KPPN dapat memberikan surat teguran
dalam hal keterlambatan pertanggungjawaban TUP.
4. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara
paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu 1 (satu) bulan.
5. Perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu)
bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala
KPPN.
Ketentuan
Pasal 38-39
27. Mekanisme Uang Persediaan (UP)
Mekanisme Langsung (LS)
32
Pengujian
Tagihan
• PPK melakukan pengujian materiil
terhadap tagihan yang diterima dan
kelengkapannya
• Pengujian dilakukan secara elektronik
terhadap kelengkapan dokumen,
kebenaran data penerima, dan kebenaran
perhitungan kewajban
• Tagihan yang tidak disampaikan dalam
bentuk elektronik akan diuji secara manual
• Selain menguji hal tersebut diatas, juga
terhadap spesifikasi teknis, kebenaran dan
keabsahan bukti tagih, serta ketepatan
waktu
• Dalam hal pengujian tagihan sudah sesuai
ketentuan, PPK dapat menerbitkan SPP-LS
Penyampaian SPP paling lambat;
1. 3 hari kerja >> aparatur negara
2. 5 hari kerja >> pihak ke-3 dan pihak
lainnya
3. Tanggal 10 sebelum bulan
pembayaran untuk gaji
induk/bulanan
1. Bendahara Pengeluaran membuat daftar kebutuhan
UP
2. KPA menyampaikan permohonan persetujuan
besaran UP ke KPPN berdasarkan daftar kebutuhan UP
3. KPPN memberikan persetujuan permohonan besaran
UP
4. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP kepada
KPA berdasarkan persetujuan besaran UP
5. Penerbitan dan penyampaian SPP-UP paling lama 2
hari kerja.
Pengajuan UP
Penggunaan UP
1. Pengujian PPK terhadap tagihan UP berlaku mutatis
mutandis dengan pengujian tagihan LS
2. PPK Melakukan pengujian materil terhadap tagihan
dan kelengkapan, kemudian menerbitkan Surat
Perintah Bayar (SPBY)
3. Pada penggunaan UP untuk uang muka, SPBy disertai
dengan Rencana Pelaksanaan dan Rincian Kebutuhan
Dana
4. Pengujian SPBy oleh BP/BPP meliputi; Kelengkapan
perintah, kebenaran hak tagih, Ketersediaan dana,
spesifikasi teknis, dan ketepatan klasifikasi anggaran.
5. Bendahara dapat melakukan pembayaran apabila
SPBy sudah benar
Penerima Uang Muka
mempertanggungjawabkan
penggunaan maksimal 5 hari
kerja
• SPP-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP
dan SPBy diterbitkan menggunakan
sistem aplikasi yang dikelola
Kementerian Keuangan
• SPP-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP
dan SPBy disahkan menggunakan
TTE tersertifikasi sesuai peraturan
perundang-undangan
What’s New?
Pertanggungjawaban
UP
1. Revolving dilakukan selama
dan yang dibayarkan dengan
UP masih tersedia
2. Pengajuan penggantian UP
disertai dengan SPBy dan
kelengkapannya
3. Penggantian UP terdiri dari
Penggantian UP (GUP) untuk
revolving, dan GUP Nihil
untuk pertanggungjawaban
UP
Pasal
40-47
28. 33
Pengujian SPP dan Penyampaian SPM
• Dalam rangka penyelesaian tagihan, PPSPM melakukan
pengujian formal atas SPP beserta kelengkapannya yang
disampaikan dari PPK
• Pengujian dilakukan secara elektronik terhadap;
a) kelengkapan dokumen pendukung SPP;
b) kebenaran dan keabsahan tanda tangan elektronik PPK;
c) kebenaran pengisian format SPP;
d) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
e) kebenaran formal bukti yang menjadi pembayaran;
f) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di
bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak
tagih;
g) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran
kepada negara
h) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan
pembayaran dalam perjanjian/kontrak; dan
i) ketepatan penggunaan kode bagan akun standar antara
SPP dengan DIPA/POK/ RKA Satker.
• Pengujian atas kelengkapan SPP yang disampaikan tidak
secara elektronik akan dilakukan secara manual
• Dalam hal SPP telah sesuai, PPSPM dapat menerbitkan
SPM
Pengujian SPP
Jangka waktu pengujian SPP dan
Penerbitan SPM;
1. 2 hari kerja >> SPM UP/TUP
2. 3 hari kerja >> SPM PTUP
3. 4 hari kerja >> SPM GUP/GUP
Nihil
4. 4 hari kerja >> SPM LS
5. Tanggal 15 sebelum bulan
Pembayaran >> Gaji
Induk.Bulanan
Penyampaian
SPM ke KPPN
1. SPM-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP
disahkan menggunakan TTE
tersertifikasi sesuai peraturan
perundang-undangan yang dikelola
Kementerian Keuangan
2. Pengesahan SPM-
LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP
menggunakan menggunakan TTE
tersertifikasi sesuai peraturan
perundang-undangan
New
Pasal 48-49
29. Pengujian SPM oleh KPPN dan Penerbitan SP2D
Penelitian SPM
Meliputi
a) kelengkapan SPM; dan
b) kebenaran SPM meliputi:
i. kebenaran dan keabsahan tanda tangan
elektronik pada SPM;
ii. kesesuaian penulisan/pengisian jumlah angka
dan huruf pada SPM; dan
iii. kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak
boleh terdapat cacat dalam penulisan.
34
Pengujian SPM
Meliputi:
a) menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN
yang tercantum dalam SPM, yaitu kebenaran jumlah
belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah
potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM;
b) menguji ketersediaan dana pada DIPA dengan yang
dicantumkan pada SPM;
c) menguji kesesuaian tagihan dengan data
perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yangtelah
disampaikan kepada KPPN; dan
d) menguji persyaratan pencairan dana.
Secara
Elektronik
Penerbitan SP2D
a) Penelitian dan pengujian secara elektronik sebagaimana
dimaksud dilakukan terhadap data/informasi pada sistem
aplikasi.
b) Penerbitan SP2D dilakukan sesuai dengan prosedur standar
operasional dan norma waktu yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan
hanya dapat dilakukan sepanjang tidak
mengakibatkan:
a) perubahan jumlah uang pada SPP, SPM, dan
SP2D;
b) sisa pagu anggaran pada DIPA menjadi minus;
atau
c) perubahan kode bagian anggaran, eselon I, dan
Satker.
Koreksi/Ralat
/Pembatalan
SP2D
New!
Pasal 50 (2)
Pasal 50 (3)
Pasal 51
Pasal 52
30. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tata cara
penandatanganan, pengujian tanda tangan, dan penyampaian SPP dan
SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 masih tetap berlaku sepanjang belum dapat dilakukan
penerapan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
• Dalam rangka mempersiapkan sistem aplikasi dan Tanda Tangan
Elektronik tersertifikasi, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perbendaharaan dapat menetapkan penahapan implementasi
pembayaran dengan sistem aplikasi dan Tanda Tangan Elektronik
tersertifikasi.
• Dalam hal sistem dan/atau tanda tangan elektronik tersertifikasi
belum tersedia atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya,
tata cara pembayaran atas beban APBN diatur oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran atas
beban APBN diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
35
KETENTUAN PERALIHAN
LAIN-LAIN
KETENTUAN PENUTUP
Mencabut PMK Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK 178/PMK.05/2018
Pasal 57
Pasal 54-56
Pasal 58
