Publicidad
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
Publicidad
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
Publicidad
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
Próximo SlideShare
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
Cargando en ... 3
1 de 14
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)

  1. PROPOSAL “PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA(BUMDES) DALAM PENGUATAN EKONOMI DESA PATEMON” Dosen pengampu : Ahmad Fajri, M. E. Disusun oleh : M. Irfani Maulana (20191207290484) PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG-KRAKSAAN 2022
  2. BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Posisi desa juga dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa.1 Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa adanya besarnya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaaan dan perekonomian desa. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem ke masyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan miniatur dan sample yang sangat baik untuk mengamati secara 1 Edi, fitri, edy, darwanto, jurnal dinamika ekonomi dan bisnis (Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)), Vol. 13, No. 01, 2016, 68.
  3. seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan melalui desa inilah badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. Pembentukan BUMDES bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Budiono salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara Kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada pasal 1 UU No. 6 Tahun 2015, BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah Bumdes pada umumnya, yaitu: (1) Meningkatkan perekonomian desa, (2) Meningkatkan. Pendapatan Asli Desa, (3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
  4. masyarakat, dan (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Maksud dari kegiatan “Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam penguatan ekonomi desa Patemon” adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan swasta sehingga semua pihak yang berkepentingan didesa berperan optimal dalam menumbuh kembangkan perekonomian desa. Serta dalam penguatan ekonomi bukan hanya berbicara tentang sumber daya apa yang akan dikelola oleh BUMDes melainkan juga memperhitungkan tentang profit yang diterima desa. Sehingga dalam pengelolaan BUMDes membutuhkan anggota yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengelola sumbet daya yang ada di desa menjadi sesuatu yang memilki nilai jual yang tinggi. Keberadaan BUMDES di Desa Patemon diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial didesa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Selain itu, BUMDES juga dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.
  5. B. FOKUS MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) dalam penguatan ekonomi desa patemon? C. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) dalam penguatan ekonomi desa patemon? D. TUJUAN MASALAH Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) dalam penguatan ekonomi desa patemon E. MANFAAT PENELITIAN Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait menyalurkan inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, serta mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya.
  6. BAB II TELAAH PUSTAKA A. PENELITIAN TERDAHULU NO PENULIS JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 1 Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa” Persamaan dari peelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu : mengukur tingkat kesejahteraan desa melalui keberadaan badan usaha milik desa (BUMDES). Penelitian ini membahas tentang penguatan ekonomi desa melalui keberadaan BUMDES. sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah peran BUMDES sebagai penguatan ekonomi desa. 2 Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushartono & Darwanto. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu : mengembangkan desa mandiri melalui badan usah milik desa (BUMDES). Penelitian ini membahas tentang tata cara mengelola badan usaha milik desa (BUMDES) dalam membangun desa. Sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah membangun desa mandiri melalui BUMDES.
  7. B. LANDASAN TEORI 1. Otonomi Daerah Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu menyumbangkan daya kreatifitasnya. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Tanpa otonomi daerah, masyarakat akan mengalami kesulitan menempatkan diri sejajar dengan manusiamanusia lain di berbagai Negara pada saat perdagangan bebas mulai berlaku.2 Serta dalam pembentukan daerah pada dasarnya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Untuk itu pembentukan daerah harus memerhatikan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Dalam otonomi daerah, daerah selain diberi kewenangan untuk mengatur, serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, juga diberi kesempatan dalam pembentukan daerah.3 Dan juga, dalam ekonomi daerah sendiri dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dengan berlakunya undang-undang pemerintah daerah maka pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh dalam mengadakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Prinsip otonomi 2 Coristya, Heru, Suwondo, Jurnal Administrasi Publik (Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa(Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)) Vol. 1, No. 6, 1070 3 Desi Sommaliagustina, Jurnal of Governance Innovation (Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah) Vol 1, No 1, 2019, 48.
  8. daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun. Hal ini berarti daerah harus mempunyai sumber pendapatan sendiri, diantaranya adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah.4 2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalime pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhandasarnya (self help), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri.5 Menurut Alkadafi BUMDes sendiri memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanaan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan 4 Muhammad Rizki, Muhammad Pratama Azhari dan Gandi Aristomi Rala, Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa 5 Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, Jurnal Administrasi Publik (Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa(Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)) Vol. 1, No. 6, 1073
  9. ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi Asean Economic Community 2015.6 3. Pemberdayaan BUMDES di desa Patemon Menurut Sumaryadi, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana adil sosial dan berkelanjutan. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDES yang ada di desa Patemon yaitu dengan cara memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkan untuk di jadikan usahan tani. Sehingga dari peminjaman uang tersebut, masyarakat dapat mengembangkan hasil pertanian yang di telah ditekuninya dan juga dapat membangun desa untuk lebih mandiri dan berkontribusi untuk mengangkat perekonomian desa. 4. BUMDES sebagai Penguatan Ekonomi Desa BUMDES merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa dan terdapat intervensi dari pemerintah desa. Serta pemerintah desa harus ikut berperan andil pada pembentukan BUMDES sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. BUMDES juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model 6 Edi, fitri, edy, darwanto, jurnal dinamika ekonomi dan bisnis (Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)), Vol. 13, No. 01, 2016, 69.
  10. usaha yang dikuasai oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yang terwujud adalah mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Dengan adanya BUMDES diharapkan mampu meningkatkan pembangunan yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang nantinya akan menjadi kesejahteraan nasional.7 Dalam pembentukan BUMDES di Desa Patemon memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan perekonomian desa, dan juga dengan adanya BUMDES di desa Patemon yang menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat seperti halnya menjual pakan ternak, dan juga menjual pupuk tanaman. Serta dengan adanya pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh BUMDES di desa Patemon diharapkan dapat berkontribusi bisa mengangkat perekonomian di desa Patemon. 7 Hillalliatun, Rika, Nina, Dkk. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung) , Vol. 8 No. 1, 2018, 99.
  11. BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Pendekatandan Jenis Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kulitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka. B. Kehadiran Peneliti Dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid. C. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dialokasikan di desa besuk kidul, lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat, untuk memperoleh data primer. D. Sumber Data Sumber data dalam penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data adalah di mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah dari sumber data utama berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Dan catatan observasi tentang kondisi dan kejadian yang ditemui selama di lapangan dan catatan hasil wawancara. E. TeknikPengumpulan Data Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut: a. Metode Observasi. Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
  12. b. Metode Wawancara Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Di mana peneliti ketika melaksanakan tatap muka dengan responden menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan lebih dahulu. F. Teknis analisis data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diimformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. G. Tahapan – tahapan penelitian Tahapan penelitian kualitatif yang peneliti lakukan menyajikan 3 tahapan yaitu Tahap pralapangan, Tahap pekerjaan lapangan, dan tahapan analisis data. 1. Tahap pra lapangan Peneliti melakukan observasi memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, memilih dan memanfaatkan inforamasi. Untuk mendapatkan data tentang gambaran umum secara tepat pada latar penelitian. 2. Tahap pekerjaan lapangan Pada tahap ini peneliti sudah masuk pada inti penelitian. Pada tahapan pelaksanaan ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala bapak sekretaris desa besuk kidul. 3. Tahap analisis data Selanjutnya adalah tahap pengecekan data yang telah di peroleh dari lapangan dan dikumpulkan selama penelitian berlangsung.
  13. H. Sistematika pembahasan BAB I : PENDAHULUAN Ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika Penelitian. BAB II : LANDASAN TEORI Dalam bab ini menjelaskan tentang peran BUMDes berbasis ekonomi kerakyatan dalam membangun ekonomi desa besuk kidul. BAB III : METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan peneliti gambaran umum dari lokasi penelitian, selain itu juga terdapat uraian data atau temuan yang di dapatkan dari observasi, dan wawancara. BAB IV : PEMBAHASAN Berisi tentang penjelasan temuan yang dari hasil penelitian di lapangan. BAB V : PENUTUP Bab terakhir merupakan hasil dari pembahasan, bab ini merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis uraikan pada proposal ini.
  14. DAFTAR PUSTAKA Febryani, Hillalliatun. 2018. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung" dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol. 8 (hlm. 95-103). Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia Ramadana, Coristya Berlian. 2013. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa" dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 (hlm. 1068-1076). Malang: Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang . Agunggunanto, Edy Yusuf. 2016. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)" dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Bisnis (JDEB), Vol. 13 (hlm. 67-81). Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
Publicidad