Dokumen tersebut membahas tentang Wajib Pajak sebagai subjek pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak terdiri dari orang pribadi dan badan, yang memiliki kewajiban untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Wajib Pajak juga memiliki hak untuk mengajukan pengangsuran pembayaran,

1. Wajib Pajak
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi
Kewajiban Wajib Pajak
Sesuai dengan sistem self assessment,
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk
mendaftarkan diri, melakukan sendiri
penghitungan pembayaran dan pelaporan
pajak terutangnya.

3. 1. Pendaftaran
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk
mendaftarkan diri untuk mendapatkan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib
Pajak Orang Pribadi yang wajib
mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP adalah :

4. a. Orang Pribadi yang menjalakan usaha atau pekerjaan
bebas;
b. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib
mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan
berikutnya;
c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah,
karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian
pemisahan penghasilan dan harta;
d. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang
mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat
tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga
diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

5. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib
mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang
wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan
mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan
persyaratan administrasi. Selain mendatangi Kantor
Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula
mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di
website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id.
Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan
kepadanya akan diberikan Nomor Pengkuhan
Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

6. 2.Pembayaran dan Pelaporan
• Setelah melakukan pendaftaran dan
mendapatkan NPWP, Wajib Pajak
mempunyai kewajiban untuk menghitung
dan membayar pajak, yang selanjutnya
melaporkan pajak terutangnya dalam
bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Batas
waktu pembayaran dan pelaporan SPT
masa dan SPT tahunan adalah sebagai
berikut :

7. No Jenis
SPT
Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu
Pelaporan
Masa
1 PPh Pasal
21/26
Tgl 10 bulan berikut setelah
masa pajak berakhir
20 hari setelah masa
pajak berakhir
2 PPh Pasal 25 Tgl 15 bulan berikut setelah
masa pajak berakhir
20 setelah masa
pajak berakhir
Tahunan
1 PPh OP Akhir bulan ketiga setelah
berakhirnya tahun pajak
sebelum memasukkan SPT
Tahunan
Akhir bulan ketiga
setelah berakhirnya
tahun atau bagian
tahun pajak
2 PBB 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT
3 BPHTB Dilunasi pada saat terjadinya
perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan

8. Apabila dalam menghitung dan membayar
pajak tersebut ditemukan ketidakbenaran
dalam pengisian SPT atau karena
ditemukannya data fiskal berdasarkan
hasil pemeriksaan yang tidak dilaporkan
oleh WP, Direktorat Jenderal Pajak akan
menebitkan Surat Ketetapan Pajak (skp)
kepada WP tersebut.

9. Hak Wajib Pajak
1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami
kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak
sekaligus.
2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami
kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan
sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan
sebelumnya.
3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang
atas Objek Pajak.
4. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah
dikarenakan force mayeur seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP
akan mengeluarkan suatu kebijakan.
5. Pajak ditanggung pemerintah Dalam rangka pelaksanaan proyek
pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh
kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh
pemerintah

10. 6. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi
7. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, Apabila Wajib Pajak tidak dapat
menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi
batas waktu penyelesaian, Wajib Paja berhak mengajukan permohonan
perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6
(enam) bulan.
8. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak
merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar
daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak
yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya
hutang pajak lain.
9. Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas
suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas
pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga,
10. Banding, Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan
Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
11. Peninjauan Kembali, Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan
putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan
Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan
hanya dapat diajukan satu kali.

11. • Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan
tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang
terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh
Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan.
• Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

12. Wajib Pajak Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

13. Pengusaha
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun
yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan
barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha
perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa
dari luar Daerah Pabean.Badan adalah sekumpulan orang dan atau
modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi
yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan
lainnya termasuk reksadana.
Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan,
perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan yang sama.

14. Kewajiban Wajib Pajak Wajib
Pajak Badan
• Sesuai dengan sistem self assessment,
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk
mendaftarkan diri, melakukan sendiri
penghitungan pembayaran dan pelaporan
pajak terutangnya.

15. · Pendaftaran
• Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan
diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP). Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib
mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang
wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan
mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan
persyaratan administrasi. Selain mendatangi Kantor
Pelayanan Pajak, Wajib Pajak dapat pula mendaftarkan
diri secara online melalui e-registration di website
Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id. Selain
mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya
akan diberikan Nomor Pengkuhan Pengusaha Kena
Pajak (NPPKP)

16. B· Pembayaran dan Pelaporan
Setelah melakukan pendaftaran dan
mendapatkan NPWP, Wajib Pajak
mempunyai kewajiban untuk menghitung
dan membayar pajak, yang selanjutnya
melaporkan pajak terutangnya dalam
bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Batas
waktu pembayaran dan pelaporan SPT
masa dan SPT tahunan adalah sebagai
berikut :

17. No
.
Jenis SPT Batas Waktu
Pembayaran
Batas Waktu
Pelaporan
Masa
1 PPh Pasal 21,
23/26
Tgl 10 bulan berikut Tgl 20 bulan berikut
2 PPh Pasal 25 Tgl 15 bulan berikut Tgl 20 bulan berikut
3 PPN dan PPnBM-
PKP
Tgl 15 bulan berikut Tgl 20 bulan berikut
Tahunan
1 PPh-Badan Akhir bulan keepmat
sebelum memasukkan
SPT Tahunan
Akhir bulan ke empat
setelah berakhirnya
tahun atau bagian tahun
pajak
2 PBB 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterimanya
SPPT
-
3 BPHTB Dilunasi pada saat
terjadinya perolehan hak
atas tanah dan atau
bangunan
-

18. Hak Wajib Pajak
Wajib pajak selain mempunyai kewajiban
juga mempunyai hak untuk mendapatkan
kerahasiaan atas seluruh informasi yang
telah disampaikan pada Direktorat
Jenderal Pajak dalam rangka
menjalankan ketentuan perpajakan.
Berkaitan dengan pembayaran pajak
terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh
:

19. 1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami
kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak
sekaligus.
2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami
kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan
sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan
sebelumnya.
3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang
atas Objek Pajak.
4. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah
dikarenakan force mayeur seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP
akan mengeluarkan suatu kebijakan.
5. Pajak ditanggung pemerintah, Dalam rangka pelaksanaan proyek
pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh
kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh
pemerintah
6. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi

20. 7. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, Apabila Wajib Pajak tidak dapat
menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu
penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.
8. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa
bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak
yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya
terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.
9. Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan kemungkinan
terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan
pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak
ketiga,
10. Banding, Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib
Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
11. Peninjauan Kembali, Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan
Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan
Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat
diajukan satu kali.

21. • Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan
tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang
terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh
Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan.
• Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

22. Definisi Pajak berdasar UU no 28 Tahun
2007 tentang Perubahan UU no 6 Tahun
1983 tentang KUP
• Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

23. Nomor Pokok Wajib Pajak
• Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor
yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal
• diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

24. Wajib Pajak Bendaharawan
Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau
Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya dan
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang
membayar gaji, upah, tunjangan, hororarium dan
pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
Untuk lebih memahami tentang perpajakan, Panduan
Praktis yang harus dikuasai :
1. Panduan KUP;2. Panduan PPh Pasal 213.
Panduan PPn dan PPnBm4. Panduan PPh Pasal 22
5. Panduan PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2

25. Kewajiban Wajib Pajak
Bendaharawan
Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai
kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan
pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya.
A. Pendaftaran
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk
memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib
pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan
persyaratan administrasi. Selain mendatangi Kantor Pelayanan
Pajak, Wajib Pajak dapat pula mendaftarkan diri secara online
melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak
www.pajak.go.id.

26. B· Pembayaran dan Pelaporan
Setelah melakukan pendaftaran dan
mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai
kewajiban untuk menghitung dan membayar
pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak
terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan
(SPT). Batas waktu pembayaran dan pelaporan
SPT masa dan SPT tahunan adalah sebagai
berikut :

27. No. Jenis SPT Batas Waktu
Pembayaran
Batas Waktu
Pelaporan
Masa
1 PPh Pasal 21/26 Tgl 10 bulan berikut Tgl 20 bulan
berikut
2 PPh Pasal 22,
PPN&PPn BM oleh
Bea Cukai
1 hari setelah
dipungut
7 hari setelah
pembayaran
3 PPh Pasal 22
Bendaharawan
Pemerintah
Pada hari yang
sama saat
penyerahan barang
Tgl 14 bulan
berikut
4 PPh Pasal 22
Pertamina
Sebelum Delivery
Order dibayar
5 PPh Pasal 22
Pemungut Tertentu
Tgl 10 bulan berikut Tgl 20 bulan
berikut
6 PPN dan PPn BM
Bendaharawan
Tgl 17 bulan berikut Tgl 14 bulan
berikut

28. Tahunan
1 PPh Pasal 21 Tgl 25 bulan ketiga
setelah berakhirnya
tahun atau bagian
tahun pajak
Akhir bulan ketiga
setelah berakhirnya
tahun atau bagian
tahun pajak
2 PBB 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterimanya
SPPT
-
3 BPHTB Dilunasi pada saat
terjadinya perolehan
hak atas tanah dan
atau bangunan
-

29. Hak Wajib Pajak
yang lain
Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk
mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan
pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan
perpajakan.
Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak
memperoleh :
1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan
keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.
2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan
keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak
mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek
Pajak.
4. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan
force mayeur seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP akan mengeluarkan
suatu kebijakan.

30. 5. Pajak ditanggung pemerintah, Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang
dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas
penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung
oleh pemerintah
6. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi
7. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, Apabila Wajib Pajak tidak dapat
menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu
penyelesaian, Wajib Paja berhak mengajukan permohonan perpanjangan
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.
8. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa
bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak
yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya
terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.
9. Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan kemungkinan
terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak
yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga,
10. Banding, Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib
Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
11. Peninjauan Kembali, Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan
Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan
Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat
diajukan satu kali.

31. Wajib Pajak Patuh
Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaranpajak.
· Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003
tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang
dapat diberikan :
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi
semua syarat sebagai berikut:
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2
(dua) tahun terakhir
b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih
dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu
penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:1) kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;2)
Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan
untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;

32. e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan
publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan
pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak
mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus :1)
disusun dalam bentuk panjang (long form report);2)
menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
g. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak;h. Tidak termasuk
tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang
diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;Dalam
hal laporan keuangan Wajib Pajak

33. • tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib
Pajak harus mengajukan permohonan tertulis
paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku
berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP
Patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a
sampai huruf e, ditambah syarat:
Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan
pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 UU KUP, dan
Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib
Pajak pernah dilakukan Pemeriksaan pajak, maka
koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang
terutang tidak lebih dari 10%.

34. Keuntungan menjadi Wajib Pajak Patuh Bagi Pengusaha Kena
Pajak yang memenuhi kriteria sebagai WP Patuh akan diberikan
pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak
Pertambahan Nilai berupa pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
· Jangka waktu penyelesaian restitusiSesuai dengan Pasal 17C
ayat (1) UU KUP, WP Patuh berhak mendapatkan pengembalian
pendahuluan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan
diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan dan paling lambat
1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk
Pajak Pertambahan Nilai. Namun mengingat Ditjen Pajak sangat
berkeinginan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada
Wajib Pajak, dan untuk membantu cashflow Wajib Pajak maka
Dirjen Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE 05/PJ.33/2001
yang menginstruksikan Kepala KPP agar menerbitkan Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)
paling lambat :

35. • a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya
permohonan secara lengkap untuk Pajak
Penghasilan;
• b. 7 (tujuh) hari sejak saat diterimanya
permohonan secara lengkap untuk Pajak
Pertambahan Nilai;setelah melakukan
penelitian atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran
pajak yang diajukan oleh WP Patuh.

36. • · Bagaimana caranya menjadi WP PatuhDirektur Jenderal Pajak
menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak
Patuh setiap bulan Januari. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Direktur
Jenderal Pajak berwenang secara jabatan (ex-officio) menetapkan status
Wajib Pajak Patuh tanpa permohonan Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak
Orang Pribadi tersebut memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf
e di atas.
• · Masa berlakunya penetapan sebagai Wajib Pajak PatuhPenetapan
WP Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. · Proses Penetapan
Wajib Pajak Patuh Penetapan Wajib Pajak Patuh dilakukan oleh Kepala
Kantor Wilayah DJP setelah menerima daftar nominatif Wajib Pajak Patuh
dari Kantor Pelayanan Pajak paling lambat akhir bulan Januari dan
mengirimkan penetapan Wajib Pajak Patuh kepada: - Kepala KPP tempat
Wajib Pajak domisili terdaftar;- Kepala KPP tempat Wajib Pajak lokasi
terdaftar; dan- Kepala Kantor Wilayah atasan KPP tempat Wajib Pajak
lokasi terdaftar

37. · Pencabutan WP PatuhSurat Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh
Kepala Kantor Wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi kriteria pembatalan yaitu:
a. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan;
b. b. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa
pajak untuk semua jenis pajak;
c. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3
(tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas
waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
d. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak
atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak; atau
e. Dalam suatu masa pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria “tidak pernah
dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak masa pajak yang
bersangkutan.