SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
MODUL KAS
DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN
DAN ANGGARAN NEGARA
DEFINISI
1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
adalah system terintegrasi seluruh proses yang
terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi
modul penganggaran, modul komitmen, modul
pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan
modul akuntasi dan pelaporan.
2. Modul Kas adalah bagian dari SPAN yang
melaksanakan fungsi-fungsi pengaturan rekening
milik BUN, perencanaan kas, pemindahbukuan dana,
rekonsiliasi bank, dan pelaporan manajerial.
PER-59/PB/2013
1. Penatausahaan Rekening Milik BUN
2. Penyediaan Kebutuhan Dana
3. Rekonsiliasi Bank
4. Pembukuan dan Pelaporan
PENATAUSAHAAN REKENING BUN
1. Rekening milik BUN: Rekening BUN yang dikelola
oleh Kuasa BUN Pusat (Direktorat PKN) dan
Rekening BUN yang dikelola oleh Kuasa BUN di
Daerah (KPPN).
2. Rekening BUN: Rekening BUN, Rekening
Transito, dan Rekening Pengesahan.
3. Penatausahaan: Perekaman data rekening,
Pemutakhiran data rekening, penentuan
hubungan antar rekening, dan penutupan
rekening.
PENATAUSAHAAN REKENING BUN
4. Direktorat PKN melakukan setup rekening atas
semua rekening milik BUN (Rek.BUN,
Rek.Transito, dan Rek.Pengesahan).
5. Setup Rekening: input kepemilikan dan
penggunaan, input informasi rekening, dan
input pengendali rekening.
6. Informasi Rekening: Nama Rek.(pada SPAN/pada
sistem bank), Nomor.Rek, Mata Uang, Pemilik
Rek., Tgl Rek.aktif/non aktif, Tipe Rekening,
Akses Rek.koran, No.Rek tujuan pelimpahan
(dalam rangka penihilan).
PENATAUSAHAAN REKENING BUN
7. Pada awal implemantasi SPAN, setup rekening
pada aplikasi SPAN dilakukan oleh Direktorat
Transformasi Perbendaharaan c.q. Tim Pengelola
Data Referensi.
8. Selanjutnya, setelah pelaksanaan SPAN pada
seluruh KPPN, penatausahaan/setup rekening
dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas
Negara dengan berkoordinasi dengan Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
TIPE REKENING DALAM SPAN
No Tipe Deskripsi No Tipe Deskripsi
1 A Rekening Kas Umum Negara 15 O Rekening Khusus
2 B Rekening Pengeluaran BI 16 P Rekening Penerimaan SUN
3 C Rekening Pengeluaran SUN 17 Q Rekening Penempatan
4 D RPKBUNP 18 R Rekening dana Antara
5 E Rekening Retur 19 S RPL Migas dan Non Migas
6 F BO II/RPKBUNP.gaji 20 T Rekening Pemerintah Daerah
7 G Rekening Bapertarum 21 U Rekening Dana Investasi
8 H Rek. Pengesahan GUP/TUP Nihil 22 V Rekening SAL
9 I SubRKUN Penerimaan BI 23 W Rekening Dana Bergulir/KUT/dsb
10 J Rek.Tuj tertentu Dit.PKN 24 X Rek.Pengesahan BLU KPPN
11 K Rekening Persepsi PBB 25 Y Rekening Transito Lainnya
12 L Rekening BO III 26 Z Rekening Transito Reklas
13 M Rekening Persepsi 27 1 RPKBUNP.KPPN
14 N Rekening Devisa Persepsi 28 2 RPL Kementerian Lembaga
PENGENDALI REKENING
(Chart of Account/Bagan Akun Standar)
Segmen Deskripsi CoA Rekening RPKBUNP.span_BRI
Segmen_1 SEGMEN SATKER 999001.
Segmen_2 SEGMEN KPPN .999.
Segmen_3 SEGMEN AKUN .111331.
Segmen_4 SEGMEN PROGRAM .0000000.
Segmen_5 SEGMEN OUTPUT .0000000.
Segmen_6 SEGMEN DANA .0000000000.
Segmen_7 SEGMEN BANK .D0009.
Segmen_8 SEGMEN KEWENANGAN .0.
Segmen_9 SEGMEN LOKASI .0000.
Segmen_10 SEGMEN ANGGARAN .0.
Segmen_11 SEGMEN ANTAR ENTITAS .000000.
Segmen_12 SEGMEN CADANGAN .000000.
PENYEDIAAN KEBUTUHAN DANA
1. Direktorat PKN c.q. Subdit RKUN mengetahui jumlah kebutuhan dana
untuk pembayaran SP2D setelah Kasi PD melakukan approval atas SPM
terkait melalui aplikasi SPAN.
2. Terdapat 5 (lima) batch time kebutuhan dana:
a. Batch_1, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 13:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 07:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
b. Batch_2, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 07:30:01 WIB sampai dengan pukul 09:00:00 WIB hari kerja
berkenaan.
c. Batch_3, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 09:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 10:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
d. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 10:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 12:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
e. Batch_5, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 12:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 13:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
PENYEDIAAN KEBUTUHAN DANA
KPPN KPH-RPBI
1. Terdapat 4 (empat) RPBI: RPBI IDR (membayar SP2D non exotic currency),
RPBI USD (membayar SP2D USD dan SP2D exotic currency), RPBI JPY
(membayar SP2D JPY), dan RPBI EURO (membayar SP2D EURO).
2. Terdapat 5 (lima) batch time kebutuhan dana:
a. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 13:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 07:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
b. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 07:30:01 WIB sampai dengan pukul 09:00:00 WIB hari kerja
berkenaan.
c. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 09:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 10:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
d. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 10:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 12:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
e. Batch_5, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka
waktu 12:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 13:30:00 WIB hari kerja
berkenaan.
REKONSILIASI BANK
1. Rekonsiliasi bank dilakukan pada semua rekening milik BUN
(Rekening BUN, Rekening Transito, dan Rekening
Pengesahan).
2. Rekonsiliasi bank Rek.BUN adalah pencocokan data
transaksi pada SPAN dengan data transaksi pada R/K yang
dikirimkan oleh Bank.
3. Data SPAN adalah data transaksi yang berasal dari Modul
Penerimaan, Modul Pembayaran, dan Modul Kas.
4. Rekonsiliasi bank Rek.Transito adalah pencocokan data
SPAN terhadap transaksi transito.
5. Rekonsiliasi bank Rek.Pengesahan adalah pencocokan data
SPAN dengan transaksi pengesahan.
6. Status atas pelaksanaan rekonsiliasi bank Rek.BUN: belum
direkonsiliasi, reconciled, dan unreconciled.
REKONSILIASI BANK
7.Transaksi yang belum direkonsiliasi (dari
report SPAN) merupakan data transaksi SPAN
yang belum direkonsiliasi/datanya belum
tersajikan di R/K yang dikirimkan oleh bank.
8.Transaksi reconciled (report SPAN) adalah data
transaksi R/K yang sama (No.Transaksi dan
Nilai Transaksi) dengan data SPAN.
9.Transaksi unreconciled (report SPAN) adalah
data transaksi R/K yang tidak sama dengan
data SPAN.
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
1. Untuk memastikan pengawasan dan pembukuan transaksi pada
Rek. Milik BUN (Rek.BUN,Rek.Transito, dan Rek. Pengesahan) telah
dilakukan Direktorat PKN/KPPN dengan benar):
a. Rekening yang disetup di SPAN sudah benar.
b. Saldo awal yang diinput sudah benar.
c. Laporan Transaksi yang belum direkonsiliasi NIHIL.
d. Laporan Hasil Rekonsiliasi Rekening Koran dengan status
“unreconciled” nihil.
e. Laporan Kas Posisi/Laporan Konsolidasi Kas KPPN wajar dan
dapat dijelaskan dibandingkan dengan data rekening koran fisik.
f. Laporan Rekonsiliasi CM – GL
2. Salah satu indikator validitas Laporan Arus Kas KPPN adalah
terpenuhinya kondisi pada 1 a dan 1 b.
TERIMA KASIH

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANAhmad Abdul Haq
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahSunar Shun Shun
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPANSri Haryati
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun StandarKPDT
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingAhmad Abdul Haq
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNAhmad Abdul Haq
 
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Kppkp Bangil
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...Ahmad Abdul Haq
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAMahyuni Bjm
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungAhmad Abdul Haq
 
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...fisika putra
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxMuhammad Rafi Kambara
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidAhmad Abdul Haq
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 

La actualidad más candente (20)

Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPAN
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
 
Modul komitmen
Modul komitmenModul komitmen
Modul komitmen
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
 
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
 
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
 
Tata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkaklTata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkakl
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 

Destacado

Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAPengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAAhmad Abdul Haq
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Ahmad Abdul Haq
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Ahmad Abdul Haq
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 

Destacado (8)

Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAPengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
 
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016
 
Pertemuan 2 untuk mahasiswa
Pertemuan 2 untuk mahasiswaPertemuan 2 untuk mahasiswa
Pertemuan 2 untuk mahasiswa
 
Akuntansi kas
Akuntansi kasAkuntansi kas
Akuntansi kas
 

Similar a Modul Kas Dalam SPAN

Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAAhmad Abdul Haq
 
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAkuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAmelia Febiani
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNAhmad Abdul Haq
 
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptxArifBudiman342884
 
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptxSantiaprilianti2
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxalcadmg
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxdesacarat
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
 
akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05
akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05
akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05AmiLaksmi2
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkhusnijaeh
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaTatang Suwandi
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengssuserf9d0a9
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDFox Broadcasting
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfSujatmiko Wibowo
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
 

Similar a Modul Kas Dalam SPAN (20)

Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
 
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAkuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
 
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
 
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
PPT PALIP.pptx
PPT PALIP.pptxPPT PALIP.pptx
PPT PALIP.pptx
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05
akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05
akuntansi perpajakan pertemuan 03 sampai 05
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Rekonsilasi
RekonsilasiRekonsilasi
Rekonsilasi
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendahara
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 

Más de Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

Más de Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Último

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 

Último (14)

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 

Modul Kas Dalam SPAN

  • 1. MODUL KAS DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
  • 2. DEFINISI 1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah system terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntasi dan pelaporan. 2. Modul Kas adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi pengaturan rekening milik BUN, perencanaan kas, pemindahbukuan dana, rekonsiliasi bank, dan pelaporan manajerial.
  • 3. PER-59/PB/2013 1. Penatausahaan Rekening Milik BUN 2. Penyediaan Kebutuhan Dana 3. Rekonsiliasi Bank 4. Pembukuan dan Pelaporan
  • 4. PENATAUSAHAAN REKENING BUN 1. Rekening milik BUN: Rekening BUN yang dikelola oleh Kuasa BUN Pusat (Direktorat PKN) dan Rekening BUN yang dikelola oleh Kuasa BUN di Daerah (KPPN). 2. Rekening BUN: Rekening BUN, Rekening Transito, dan Rekening Pengesahan. 3. Penatausahaan: Perekaman data rekening, Pemutakhiran data rekening, penentuan hubungan antar rekening, dan penutupan rekening.
  • 5. PENATAUSAHAAN REKENING BUN 4. Direktorat PKN melakukan setup rekening atas semua rekening milik BUN (Rek.BUN, Rek.Transito, dan Rek.Pengesahan). 5. Setup Rekening: input kepemilikan dan penggunaan, input informasi rekening, dan input pengendali rekening. 6. Informasi Rekening: Nama Rek.(pada SPAN/pada sistem bank), Nomor.Rek, Mata Uang, Pemilik Rek., Tgl Rek.aktif/non aktif, Tipe Rekening, Akses Rek.koran, No.Rek tujuan pelimpahan (dalam rangka penihilan).
  • 6. PENATAUSAHAAN REKENING BUN 7. Pada awal implemantasi SPAN, setup rekening pada aplikasi SPAN dilakukan oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan c.q. Tim Pengelola Data Referensi. 8. Selanjutnya, setelah pelaksanaan SPAN pada seluruh KPPN, penatausahaan/setup rekening dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan berkoordinasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
  • 7. TIPE REKENING DALAM SPAN No Tipe Deskripsi No Tipe Deskripsi 1 A Rekening Kas Umum Negara 15 O Rekening Khusus 2 B Rekening Pengeluaran BI 16 P Rekening Penerimaan SUN 3 C Rekening Pengeluaran SUN 17 Q Rekening Penempatan 4 D RPKBUNP 18 R Rekening dana Antara 5 E Rekening Retur 19 S RPL Migas dan Non Migas 6 F BO II/RPKBUNP.gaji 20 T Rekening Pemerintah Daerah 7 G Rekening Bapertarum 21 U Rekening Dana Investasi 8 H Rek. Pengesahan GUP/TUP Nihil 22 V Rekening SAL 9 I SubRKUN Penerimaan BI 23 W Rekening Dana Bergulir/KUT/dsb 10 J Rek.Tuj tertentu Dit.PKN 24 X Rek.Pengesahan BLU KPPN 11 K Rekening Persepsi PBB 25 Y Rekening Transito Lainnya 12 L Rekening BO III 26 Z Rekening Transito Reklas 13 M Rekening Persepsi 27 1 RPKBUNP.KPPN 14 N Rekening Devisa Persepsi 28 2 RPL Kementerian Lembaga
  • 8. PENGENDALI REKENING (Chart of Account/Bagan Akun Standar) Segmen Deskripsi CoA Rekening RPKBUNP.span_BRI Segmen_1 SEGMEN SATKER 999001. Segmen_2 SEGMEN KPPN .999. Segmen_3 SEGMEN AKUN .111331. Segmen_4 SEGMEN PROGRAM .0000000. Segmen_5 SEGMEN OUTPUT .0000000. Segmen_6 SEGMEN DANA .0000000000. Segmen_7 SEGMEN BANK .D0009. Segmen_8 SEGMEN KEWENANGAN .0. Segmen_9 SEGMEN LOKASI .0000. Segmen_10 SEGMEN ANGGARAN .0. Segmen_11 SEGMEN ANTAR ENTITAS .000000. Segmen_12 SEGMEN CADANGAN .000000.
  • 9. PENYEDIAAN KEBUTUHAN DANA 1. Direktorat PKN c.q. Subdit RKUN mengetahui jumlah kebutuhan dana untuk pembayaran SP2D setelah Kasi PD melakukan approval atas SPM terkait melalui aplikasi SPAN. 2. Terdapat 5 (lima) batch time kebutuhan dana: a. Batch_1, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 13:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 07:30:00 WIB hari kerja berkenaan. b. Batch_2, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 07:30:01 WIB sampai dengan pukul 09:00:00 WIB hari kerja berkenaan. c. Batch_3, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 09:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 10:30:00 WIB hari kerja berkenaan. d. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 10:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 12:30:00 WIB hari kerja berkenaan. e. Batch_5, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 12:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 13:30:00 WIB hari kerja berkenaan.
  • 10. PENYEDIAAN KEBUTUHAN DANA KPPN KPH-RPBI 1. Terdapat 4 (empat) RPBI: RPBI IDR (membayar SP2D non exotic currency), RPBI USD (membayar SP2D USD dan SP2D exotic currency), RPBI JPY (membayar SP2D JPY), dan RPBI EURO (membayar SP2D EURO). 2. Terdapat 5 (lima) batch time kebutuhan dana: a. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 13:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 07:30:00 WIB hari kerja berkenaan. b. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 07:30:01 WIB sampai dengan pukul 09:00:00 WIB hari kerja berkenaan. c. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 09:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 10:30:00 WIB hari kerja berkenaan. d. Batch_4, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 10:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 12:30:00 WIB hari kerja berkenaan. e. Batch_5, kebutuhan dana untuk SPM yang di-approve pada jangka waktu 12:30:01 WIB HK-1 sampai dengan pukul 13:30:00 WIB hari kerja berkenaan.
  • 11. REKONSILIASI BANK 1. Rekonsiliasi bank dilakukan pada semua rekening milik BUN (Rekening BUN, Rekening Transito, dan Rekening Pengesahan). 2. Rekonsiliasi bank Rek.BUN adalah pencocokan data transaksi pada SPAN dengan data transaksi pada R/K yang dikirimkan oleh Bank. 3. Data SPAN adalah data transaksi yang berasal dari Modul Penerimaan, Modul Pembayaran, dan Modul Kas. 4. Rekonsiliasi bank Rek.Transito adalah pencocokan data SPAN terhadap transaksi transito. 5. Rekonsiliasi bank Rek.Pengesahan adalah pencocokan data SPAN dengan transaksi pengesahan. 6. Status atas pelaksanaan rekonsiliasi bank Rek.BUN: belum direkonsiliasi, reconciled, dan unreconciled.
  • 12. REKONSILIASI BANK 7.Transaksi yang belum direkonsiliasi (dari report SPAN) merupakan data transaksi SPAN yang belum direkonsiliasi/datanya belum tersajikan di R/K yang dikirimkan oleh bank. 8.Transaksi reconciled (report SPAN) adalah data transaksi R/K yang sama (No.Transaksi dan Nilai Transaksi) dengan data SPAN. 9.Transaksi unreconciled (report SPAN) adalah data transaksi R/K yang tidak sama dengan data SPAN.
  • 13. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 1. Untuk memastikan pengawasan dan pembukuan transaksi pada Rek. Milik BUN (Rek.BUN,Rek.Transito, dan Rek. Pengesahan) telah dilakukan Direktorat PKN/KPPN dengan benar): a. Rekening yang disetup di SPAN sudah benar. b. Saldo awal yang diinput sudah benar. c. Laporan Transaksi yang belum direkonsiliasi NIHIL. d. Laporan Hasil Rekonsiliasi Rekening Koran dengan status “unreconciled” nihil. e. Laporan Kas Posisi/Laporan Konsolidasi Kas KPPN wajar dan dapat dijelaskan dibandingkan dengan data rekening koran fisik. f. Laporan Rekonsiliasi CM – GL 2. Salah satu indikator validitas Laporan Arus Kas KPPN adalah terpenuhinya kondisi pada 1 a dan 1 b.