Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
•Descargar como PPT, PDF•
3 recomendaciones•3,913 vistas
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (20)
Similar a Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Similar a Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung (20)
Más de Ahmad Abdul Haq
Más de Ahmad Abdul Haq (20)
Último
Último (14)
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
- 1. 1 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PENGELOLAAN PHLN DENGAN MEKANISMEPENGELOLAAN PHLN DENGAN MEKANISME REKSUS, SBSN PBS DAN HIBAH LANGSUNGREKSUS, SBSN PBS DAN HIBAH LANGSUNG
- 2. 2 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PENYEMPURNAAN PENGELOLAAN PHLN DENGAN MEKANISME REKSUS
- 3. 3 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Mengapa Reksus perlu didebit langsung? 3
- 4. 4 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI KONSEKUENSI JIKA REKENING KHUSUSKONSEKUENSI JIKA REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP/KOSONGTIDAK CUKUP/KOSONG 4 Kas Negara (BO I) akan terbebani dan tidak segera tergantikan JIKA REKSUS TIDAK CUKUP/ KOSONG KPPN dapat menghentikan sementara pembayaran (sesuai Perdirjen ) Mempengaruhi cash flow keuangan pemerintah, krn pemerintah membiayai pengeluaran proyek yg seharusnya dibiayai dr pinjaman/hibah luar negeri Dampak Menghambat kemajuan fisik, keuangan proyek, berpotensi menimbulkan konflik dgn pihak 3 serta berdampak pd kredibilitas kinerja pengelola proyek Dampak Dana yg terpakai harus dimintakan penggantiannya kembali ke Lender/Donor Penghentian sementara /pembayaran kembali dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dr Dirjen PBN
- 5. 5 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI SATKER KPPN SPAN BO I DIT. PKN BI SPM Data Saldo Reksus Data Saldo Reksus Cek Saldo Reksus SPM SP2D SPB SP2D SPB SP2D SPD WPR Pembebanan Reksus Transfer Dana Dashboard monitoring saldo reksus sudah siap di PKN dan dapat digunakan oleh seluruh KPPN. Data saldo reksus sudah tersedia secara real-time online di database SPAN dan pada saat yang sama, setiap penerbitan SP2D juga secara real time akan mengurangi saldo reksus. Saldo Rekening Khusus untuk Loan Berkenaan tersedia dan cukup 1 2 Cek saldo 2a. Ada/Cukup 2b. Tidak Ada/ Tidak Cukup 3. Kirim 4. Proses SPD 5. Kirim 6. Bebani Reksus 7. Transfer H+0 Prasyarat/Kondisi PROSEDUR PEMBEBANAN REKSUS LANGSUNG DAN PRASYARAT SP2D PIHAK III 3a. Kirim 3a. Transfer H+0 It Must be Reconcil
- 6. 6 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI AAlasan penghapusan dana talanganlasan penghapusan dana talangan
- 7. 7 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PERMASALAHAN DAN KOMITMENTPERMASALAHAN DAN KOMITMENT
- 8. 8 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNGPENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG
- 9. 9 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Konsep Hibah Langsung UangKonsep Hibah Langsung Uang Penerimaan Hibah Belanja Yang Bersumber dari Hibah UU 17/2003 Pasal 3 ayat (5): “Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.” UU 1/2004 Pasal 12 ayat (2) “Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.”
- 10. 10 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNGPENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG
- 11. 11 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Tahapan PengesahanTahapan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk UangHibah Langsung Bentuk Uang
- 12. 12 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Tahapan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk UangTahapan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang
- 13. 13 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI TAHAPAN PENGESAHANTAHAPAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUKHIBAH LANGSUNG BENTUK BARANGBARANG
- 14. 14 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Mekanisme PertanggungjawabanMekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk Barang/JasaHibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga/Surat Berharga
- 15. 15 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI MONITORING HIBAHMONITORING HIBAH
- 16. 16 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI MONITORING HIBAH BARANG DI KPPNMONITORING HIBAH BARANG DI KPPN
- 17. 17 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Your site here LOGO MONITORING HIBAH UANG DI KPPNMONITORING HIBAH UANG DI KPPN
- 18. 18 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI ISU-ISU PENARIKAN MEKANISME PLISU-ISU PENARIKAN MEKANISME PL
- 19. 19 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PROSEDUR PENARIKAN PHLNPROSEDUR PENARIKAN PHLN MELALUI MEKANISME REKSUSMELALUI MEKANISME REKSUS Proses berulang
- 20. 20 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PROSEDURPROSEDUR PEMBAYARAN LANGSUNG (PL)PEMBAYARAN LANGSUNG (PL)
- 21. 21 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI TATACARA PENARIKAN DANA PINJAMANTATACARA PENARIKAN DANA PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERIDAN HIBAH LUAR NEGERI
- 22. 22 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PersiapanPersiapan PertanggungjawabanPertanggungjawabanPelaksanaanPelaksanaan TAHAPANTAHAPAN RREKSUSEKSUS
- 23. 23 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI MEKANISME PENCAIRAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)
- 24. 24 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI RUJUKAN SBSN Mengamanatkan PMK
- 25. 25 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI POINT UTAMA PENGATURAN • Pemerintah dapat menerbitkan SBSN dalam rangka membiayai Proyek/Kegiatan yang dilakukan secara langsung atau melalui Perusahaan Penerbitan SBSN. • Proyek yang dapat dibiayai dari SBSN adalah proyek yang sudah mendapat alokasi dalam APBN.
- 26. 26 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI CAKUPAN DAN PRASYARAT PROYEK • Pembiayaan Proyek melalui SBSN diusulkan oleh Pemrakarsa Proyek. • Proyek yang diusulkan harus memenuhi Prinsip Syariah. • Penyelenggaraan proyek dilakukan oleh Pemrakarsa Proyek
- 27. 27 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PELAKSANAAN PROYEK DANA SBSN Pembiayaan Pendahuluan RM akan digantikan dengan penerbitan SBSN sebesar nilai proyek. Menteri/Pimpinan Lembaga (PA) Kepala Satker (KPA) Menunjuk Bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan SBSN
- 28. 28 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PRINSIP DASAR SP2D BEBAN SBSNPRINSIP DASAR SP2D BEBAN SBSN Satker KPPN BO.I Dit PKN DJPU Pelaksanaan Lelang SPM SP2D Rp SPB Permintaan Penggantian Lelang Transfer ke Kas Negara Dana Masyarakat Pencairan Dana dapat dilakukan dengan penerbitan SPM UP/TUP dan SPM LS ( PMK 190/PMK.05/2015) Penulisan SDCP pada SPP/SPM UP/TUP menggunakan Kode 01.0 RM/RM Penulisan SDCP pada SPP/SPM GUP/GUP Nihil dengan kode 19.0 SBSN/RM Penulisan SDCP pada SPP/SPM LS dengan kode 19.0 SBSN/RM Berlaku potongan pajak untuk PPN dan PPh seperti yang ada di RM
- 29. 29 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PELAKSANAAN PROYEK
- 30. 30 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PEMBAYARAN DAN PENGGANTIAN DANA Pembayaran Atas Beban APBN Untuk Kegiatan Yang Dibiayai SBSN Pelaksanaan Belanja untuk kegiatan yang dibiayai SBSN Pelaksanaan Belanja yang dananya bersumber dari rupiah murni Diperlakukan sama Pembayaran atas beban APBN untuk kegiatan yang dibiayai SBSN Peraturan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN Satker KPPNSPM Dicantumkan Kode Sumber Dana/ Cara Penarikan “SBSN/Rupiah Murni” * = Sebagai bagian dari surat perintah pemindahbukuan dana hasil penerbitan SBSN Penggantian Dana Melalui Penerbitan SBSN (PA ke DJPB)Penggantian Dana Melalui Penerbitan SBSN (PA ke DJPB) DJPU Direktorat Pembiayaa n Syariah/ Dit EAS Daftar Rekapitulasi + kontrak PBJ+ bukti tagihan Sertifikasi/ surat pernyataan Surat Permintaan Penggantian Pembiayaan *Pemberitahuan transfer penggantian dana Mencatat penerimaan pembiayaan atas penggantian dana pada saat arus kas masuk ke RKUN PA/ Pejabat yg Ditunjuk SPPSBSN Dit. PKN KPA Satker 1 3 4 5 6 7 KPPN Proses Alokasi 2
- 31. 31 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PENYEDIAAN DANA SBSN Penyediaan Dana SBSNPenyediaan Dana SBSN SBSN Dalam rangka penggantian dana atas pembayaran yang dibebankan kepada APBN DJPU Direktorat Pembiayaan Syariah DJPB Dit. PKN Surat Permintaan Penggantian Pembiayaan Nilai Nominalnya tidak dapat melampaui nilai nominal keseluruhan pagu DIPA kegiatan yang dibiayai SBSN 1 2 Penghentian Dana SBSN (Akhir Tahun) SBSN Dalam rangka pembiayaan kegiatan pada akhir tahun SBSN dapat diterbitkan mendahului penyampaian Surat permintaan Penggantian Dana DJPU Direktorat Pembiayaan Syariah DJPB Dit. PKN Surat Permintaan Penggantian Pembiayaan Nilai Nominalnya dapat terlebih dahulu dikoordinasikan 2 1
- 32. 32 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PENGHENTIAN PEMBAYARAN Kegiatan yang dibiayai SBSN •Pemantauan •Evaluasi •Pelaporan bermasalah1 2 3 Pembatalan sebagian/seluruh komitmen pembiayaan Sanksi DJPB Dit. PKN Surat Penghentian Pembayaran 4 5 6 7 KPPN Menghentikan penerbitan SP2D untuk kegiatan yang dibiayai SBSN
- 33. 33 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI PELAKSANAAN TAHUN 2014 • Penetapan Instrumen baru dengan penerbitan SBSN PBS atas kegiatan tertentu yang ditetapkan melalui UU APBN. • Pagu Anggaran yang disediakan dalam APBN lebih kurang Rp. 1,571 Trilyun. • Pagu Anggaran SBSN PBS tersebut digunakan untuk membiayai 3 proyek pada Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari: 1. Proyek revitalisasi asrama haji dan prasarana embarkasih haji pada Kementerian Agama. 2. Proyek jalur ganda kereta api segmen satu dengan rute Cirebon-Prupuk lintas Cirebon-Kroya pada Kementerian Perhubungan. 3. Proyek jalur ganda kereta api Manggarai- Bekasi pada Kementerian Perhubungan. • Terhadap Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran dan Sisa Dana yang tersedia direncanakan akan diluncurkan pada tahun anggaran 2015. • Terhadap rencana butir 1 diatas dimungkinkan karena sudah dituangkan dalam UU APBN 2014 Pasal 37. No Nama Satker Pagu DIPA Relasisasi 1 Kanwil Agama Kalimantan Timur 53.000.000.000 25.334.604.643 2 Kanwil Agama Sumatera Utara 74.000.000.000 56.789.600.000 3 Kanwil Agama Sumatera Barat 35.000.000.000 15.126.007.959 4 Kanwil Agama DKI Jakarta 38.000.000.000 22.314.315.200 5 Jalur Ganda Cirebon-Kroya 626.000.000.000 345.466.411.200 6 Jalur ganda kereta api Manggarai- Bekasi 745.000.000.000 368.324.994.150 1.571.000.000.000 833.355.933.152 Alokasi Anggaran dan Realisasi untuk masing-masing proyek adalah.
- 34. 34 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI WHAT NEXT
- 35. 35 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI ISU KEBIJAKAN Pemerintah masih memberikan talangan menggunakan Rupiah Murni • Menghindari temuan BPK, perlu dilakukan perbaikan. • Menyebabkan pengelolaan kas negara menjadi tidak optimal, terdapat cost of money (opportunity lost)
- 36. 36 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Rekening khusus (RK) adalah rekening Pemerintah yang dibuka oleh Menteri Keuangan RI pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN tertentu dan dapat dipulihkan saldonya (bersifat revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN. Penarikan dana PHLN dengan cara RK dapat dilakukan pada seluruh KPPN di Indonesia, sepanjang tagihan tersebut dalam Rupiah. Jika tagihannya berupa valuta asing, maka pembayaran SP2D RK atas tagihan valas tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. WHAT WILL BE CHANGEDWHAT WILL BE CHANGED MEKANISME REKENING KHUSUS MEKANISME PP TO
- 37. 37 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI MEKANISME PENCAIRAN Pencairan dana berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, PER-04/PB/2011 dan PER-78/PB/2011 Tata cara penarikan PHLN dengan menggunakan mekanisme Reksus diatur sebagai berikut: SP2D Reksus dibebankan pada rekening 601.xxxxxx980 (Pinjaman) 602.xxxxxx980 (Hibah) Pencairan dana pinjaman dilakukan dengan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PA/KPA berdasarkan DIPA
- 38. 38 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI TERIMA KASIH