Dokumen tersebut membahas tiga topik utama yaitu budaya kerja, wilayah bebas dari korupsi, dan reformasi birokrasi. Topik-topik tersebut dirangkum oleh Drs. H. Nur Arifin dalam presentasinya di Hotel Kawanua Aerotel Jakarta pada 12 Juni 2012.

1. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
BUDAYA KERJA,
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI, &
REFORMASI BIROKRASI
Oleh
Drs. H. Nur Arifin, M.Pd.
Kabag Perencanaan dan Keuangan
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
Disampaikan pada Orientasi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten 1
Hotel Kawanua Aerotel Jakarta, Selasa, 12 Juni 2012

2. BIODATA
Nama : Drs. H. Nur Arifin, M.Pd.
NIP : 196702101994031002
Pangkat/Gol : Pembina/IVa
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 10 Februari 1967
Jabatan : Kepala Bagian
Perencanaan dan Keuangan
Unit Kerja : Inspektorat Jenderal
Instansi : Kementerian Agama
Alamat Rumah : Taman Serua D1/12
Bojongsari, Depok, Jabar
HP : 081381941659
E-Mail : nurarifin9@yahoo.com 2

3. MATERI PAPARAN
PENDAHULUAN
DASAR HUKUM
BUDAYA KERJA
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
REFORMASI BIROKRASI
3

4. PENDAHULUAN
4

5. DASAR HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5

6. BUDAYA KERJA
6

7. Alur Penciptaan Budaya Kerja
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3
top
middle
down
Belum Proses Telah
memiliki penyesuaian terbentuk
Budaya Kerja Budaya Kerja Budaya Kerja

8. Nilai Dasar Budaya Kerja
“IKHLAS BERAMAL”
8

9. Pengertian Ikhlas Beramal
bekerja total
tanpa pamrih
9

10. Persepsi Kerja
Bekerja adalah
Pelayanan,
Pemberdayaan, dan
Peneladanan
10

11. 2. Berakhlaq
3. Taat
4. Tanggung Jawab
6. Cinta
7. Transparan
8. Disiplin
9. Bersahaja
11

12. Bangunan Budaya Kerja
12

13. WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
13

14. Zona Integritas (ZI)
adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/Pemda
yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk
mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja
pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh
hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja
pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh
hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih

15. Di masa depan nanti, Pakta
Integritas akan menjadi best
practices di semua lini pembangunan.
Pemerintahan Indonesia masa depan,
Insya Allah, akan bersih dari semua
wujud tindak pidana KKN
(Presiden RI, 14/08/2009)
Pulau
Integritas/
Bebas Dari
Pakta Korupsi
Integritas

16. Proses Pembangunan ZI:
Penandatanganan  Program pencegahan korupsi:
Pencanangan LHKPN, Kode Etik, Whistle
Dokumen Pakta
Pembangunan ZI secara Blower, PIAK, pengendalian
Integritas (PI)
terbuka Gratifikasi, dll.
(Inpres 17/2011)
 APIP sebagai Unit Penggerak
1 2 Integritas (UPI)
3
Monitoring dan Penilaian
oleh Tim Independen
(KemPAN & RB, KPK, Identifikasi Pengajuan
Penetapan Unit Kerja ORI) Calon Unit Kerja WBK
sebagai WBK/WBBM* • Indikator Mutlak kepada MenPAN & RB
• Indikator Operasional
- Indikator Utama
6 - Indikator Penunjang 4
5
*Penetapan WBK dilakukan oleh MenPAN & RB berdasarkan usulan Tim Independen
* Penetapan WBBM dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Tim Independen kepada Presiden
melalui Menpan dan RB

17. Indikator Mutlak
(8)
Indikator Operasional:
a. Utama (10)
b.Penunjang (8)
(minimal nilai diatas 80)

18. 1. Nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian KPK;
2. Nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian
Kementerian PAN dan RB;
3. Jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%)
berdasar-kan penilaian BPK;
4. Jumlah maksimum temuan in-efektif (%) berdasarkan penilaian APIP;
5. Jumlah maksimum temuan in-efisien (%) berdasarkan penilaian APIP;
6. Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin
karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan
Pejabat Pem-bina Kepegawaian;
7. Persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yang tidak
diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan APIP;
8. Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena
tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

19. 1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
2. LHKPN;
3. Akuntabilitas kinerja;
4. Laporan keuangan;
5. Kode etik;
6. Sistem perlindungan pelapor (whistle blower system);
7. Program pengendalian gratifikasi;
8. Kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest);
9. Program inisiatif anti korupsi;
10. Kebijakan pembinaan purna tugas (Post employment policy);

20. 1. Promosi jabatan secara terbuka;
2. Rekruitment secara terbuka;
3. Mekanisme pengaduan masyarakat;
4. Pengukuran kinerja individu;
5. E-Procurement;
6. Keterbukaan informasi publik.
7. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan (BPK-RI, BPKP, KPK,
Itjen Kemenag);
8. Penerapan peraturan disiplin PNS sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010;

21. MENUJU REFORMASI BIROKRASI
Reformasi
Birokrasi
21

22. NO. DIMENSI PERMASALAHAN
1. Pola pikir dan Belum mampu menciptakan birokrat yang
budaya kerja (mind profesional, yang berorientasi pada pelayanan
set and culture set) yang lebih baik dan kinerja yang optimal
2. Akuntabilitas Masih terdapat kesalahan dan penyalahgunaan
Pemerintah wewenang dalam administrasi kepemerintahan
3. Peraturan Masih banyak peraturan perundang-undangan
perundangan yang overlapping, tidak konsisten, multi-
interpretasi, yang perlu ditinjau ulang,
diselaraskan, dan disempurnakan
4. Pelayanan Pelayanan kepada masyarakat masih belum
Masyarakat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, dan
hak dasar yang dimiliki oleh warganegara
5. Manajemen SDM Manajemen SDM belum diimplementasikan
secara total untuk meningkatkan kinerja pegawai
dan organisasi

23. 1. Tingginya
1. SDM (kompetensi dan harapan
penyebaran tidak masyarakat,
sesuai dengan ditambah
kebutuhan, etos kerja, masyarakat
dan kesejahteraan rendah) yang tidak
sabar,
2. Struktur Organisasi (gemuk, DIHADAPKAN
tidak proporsional, tidak PADA 2. Mutu pelayanan
efektif dan tidak efisien masih rendah;
3. Prosedur kerja (belum 3. Tidak
ada SPO, berbelit-belit sinkronnya
dan biaya tinggi. struktur
organisasi.

24. PENGERTIAN
Suatu proses untuk mengubah proses dan prosedur
birokrasi publik, dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk
mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan
nasional
SASARAN PERUBAHAN
1. Proses dan Prosedur (instrumental)
2. Lembaga (structural)
3. Sikap dan Tingkah Laku (mental & cultural)

25. Memantapkan birokrasi yang profesional dan memiliki
integritas tinggi yang mampu menyediakan pelayanan
yang bermutu dan mendukung manajemen
pemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan good
governance pada tahun 2025
1. Menyempurnakan regulasi, melalui formulasi, revisi
dan perbaikan
2. Restrukturisasi organisasi; proses kerja; manajemen
pola karir, mutasi dan rekrtumen pegawai; remunerasi
3. Optimalisasi TIK
4. Memperkuat mekanisme pengawasan
5. Merubah mind set dan culture set

26. GOALS
Aparatur negara yang profesional dengan karakteristik:
mampu beradaptasi, integritas, kinerja tinggi, bebas
KKN, mampu melayani, berdedikasi, tidak beraliansi
politis, menjunjung nilai dan kode etik pegawai negeri.
OBJECTIVES
Meningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil
melalui perubahan yang terencana, bertahap dan
integral pada komponen birokrasi pemerintah, yaitu:
peraturan perundang-undangan, organisasi, proses
kerja, manajemen SDM, pola pikir & budaya kerja,
sistem akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan sistem
monitoring dan evaluasi, serta pegawasan.

27. • Pelayanan yang lebih sederhana,
nyaman melalui otomatisasi dan
Masyarakat
pelayanan terpadu;
• Akses pelayanan yang mudah.
• Mendukung kinerja menjadi lebih
baik;
Pegawai • Meningkatkan pemahaman bahwa
pekerjaan mereka adalah career,
bukan job.
Pencapaian visi dan misi lebih
Kementerian optimal melalui pelaksanaan tugas
dan fungsi yang maksimal.

28. Culture set &
Birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi
mind set
Organisasi Organisasi yang tepat ukuran dan fungsi
Proses kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, yang
Proses Kerja
menunjang prinsip good governance
Aparatur yang memiliki integritas, netral, kompeten,
SDM
capable, profesional, kinerja tinggi dan sejahtera
Regulasi yang kondusif, tepat dan tidak tumpang
Regulasi tindih
Pengawasan Meningkatkan pemerintahan yang bebas KKN
Akuntabilitas Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan
Memenuhi pelayanan yang excellent
Publik

30. 2025
• Tata kelola kepemerintahan yang
baik dan mantap melalui birokrasi
negara yang profesional, integritas
tinggi, dan berorientasi pada
pelayanan publik.
2014
• Jumlah Aparatur yang proporsional dan profesional
• Tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih
• Birokrasi yang akuntabel dan memiliki kapasitas
• Mobilitas pegawai antar pusat dan daerah
• Penghasilan dan kesejahteraan Aparatur meningkat
• Pelayanan publik berkualitas

31. Pengawasan Partisipasi
Publik K/L/Pemda

32. Kegiatan Penataan Sistem terdiri dari:
1. Kegiatan Analisis jabatan: penyediaan dokumen
uraian jabatan dan peta kebutuhan tenaga pada
masing-masing jabatan struktural.
2. Evaluasi jabatan: penyediaan job grading seluruh
pegawai di lingkungan Kementerian Agama.
3. Profil kompetensi: untuk pemetaan kompetensi
seluruh pegawai dan pegawai pada masing-masing
jabatan.
4. Tunjangan kinerja (remunerasi): sistem remunerasi
baru (tunjangan kinerja)/job pricing yang benar-benar
“equal pay for equal work” (merit system).

33. Rentang Bobot Jabatan : 100 - 1000
Kelompok Kisaran Bobot
No. Peringkat
Jabatan Minimal Maksimal
1 18 951 1000
2 17 I 901 950
Job AnalysIs
3 16 851 900
4 15 801 850
5 14 II 751 800
6 13 701 750
Job Evaluation 7 12 651 700
8 11 III 601 650
9 10 551 600
10 9 501 550
Job Grading
11 8 IV 451 500
12 7 401 450
13 6 351 400
Job Pricing 14 5 301 350
15 4 251 300
16 3 201 250
17 2 151 200
18 1 100 150 33

34. Job Pricing
Kementerian Agama
No.
Eselon Peringkat Nominal
1 18 41,550,000
2 I 17 36,770,000
Job AnalysIs
3 16 32,540,000
4 15 24,100,000
5 II 14 21,330,000
6 13 18,880,000
Job Evaluation 7 12 12,370,000
8 III 11 10,360,000
9 10 9,360,000
Job Grading 10 9 6,930,000
11 IV 8 6,030,000
12 7 5,240,000
Job Pricing 13 6 4,370,000
14 5 3,310,000
Pelaksana
15 4 2,810,000
16 3 2,320,000
17 2 1,820,000
18 1 1,330,000
34

35. 35