Dokumen tersebut membahas tentang potensi sumber daya perikanan Indonesia yang besar namun belum tergarap secara optimal, serta perlunya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan kontribusi devisa negara. Dokumen ini juga menjelaskan strategi yang perlu dilaksanakan seperti partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan k

1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA PESISIR
SEBAGAI ALTERNATIF PEMBANGUNAN INDONESIA
TANGGAL ...
1

2. Pendahuluan
• Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997,
telah menimbulkan krisis mutidimensional termasuk krisis ekonomi
dan sosial, yang sampai saat ini belum pulih kembali.
• Untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional menjadi lebih baik, perlu
sebuah terobosan dengan merevitalisasi sumber-sumber
pertumbuhan ekonomi yang ada serta menciptakan pertumbuhan
ekonomi baru.
• Sektor kelautan dan perikanan dapat dijadikan prioritas utama
pembangunan Indonesia masa depan dalam rangka menggerakkan
kembali roda ekonomi nasinal.
• Dalam mencermati pembangunan Indonesia, secara empiris
pembangunan dan perikanan kurang mendapat perhatian dan dan
selalu diposisikan sebagai pinggiran dalam pembangunan ekonomi
nasional. Kondisi ini sangat ironis, mengingat hampir 70% wilayah
Indonesia merupakan lautan yang mempunyai potensi ekonomi yang
sangat besar. Sehingga negara Indonesia dikenal sebagai negara
kepulauan terbesar di dunia atau “The largest archipelago country in
the world”
2

3. Lanjutan .......
• Untuk itu pilihan pembangunan sektor kelautan dan
peikanan sebagai sektor andalan utama pembangunan
Indonesia merupakan pilihan yang sangat tepat,
• Hal ini didasarkan atas potensi yang dimiliki dan
besarnya keterlibatan sumber daya manusia yang
diperkirakan hampir 12,5 juta orang terlibat didalam
kegiatan perikanan (Dedi Maskur, 2004)
• Disamping itu juga atas suksesnya pembangunan
kelautan dan perikanan di negara lain seperti, Islandia,
Norwegia, Thailand, China dan Korea Selatan yang
mampu memberikan kontribusi ekonomi nasional yang
besar dan mendapatkan dukungan penuh secara
politik, ekonomi, sosial dan dukungan lintas sektoral.
• Kontribusi sektor perikanan terhadap GDP sebasar
65%, Norwegia 25%.
3

4. TUJUAN PENGELOLAAN
• Menurut Nurhakim (2002) secara umum, tujuan utama
pengelolaan sumberdaya ikan adalah untuk :
1) Menjaga kelestarian produksi, terutama melalui berbagai
regulasi serta tindakan perbaikan (enhancement)
2) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para
nelayan;
3) Memenuhi keperluan industri yang memanfaatkan
produksi tersebut.
4

5. PERTUMBUHAN ALAMI
 Secara biologis, stock ikan yg tidak dieksploitasi akan berkembang
hingga batas maksimum (K), dengan laju pertumbuhan
tergantungpada ukuran kelimpahan stock (S). Pertumbuhan ikan
ditentukan oleh banyak hal seperti salinitas, temperatur,
ketersediaan makanan, mineral, tingkat fotosintesis, dll.
 Dengan anggapan hal-hal tersebut relatif konstan sehingga
perkembangan stok ikan secara alami ditentukan oleh 3 hal, yaitu :
a. Perkembangbiakan
b. Pertumbuhan Individu
c. Kematian secara alami
 Pada saat stok sedikit, pertumbuhan stok cukup tinggi hingga pada
suatu tingkat stok tertentu pertumbuhan menjadi nol dan stok
menjadi konstan (pertumbuhan alami = kematian alami (Anderson,
1977)
5

6.  Schaefer, menggambarkan pertumbuhan alami stock ikan yang tidak dieksploitasi
sebagai berikut :
(a) (b)
S mak Stok (S)
Stok
(S)
S
max
S min
0
C
S =
S(t)
Pertumbuhan
MSY
0 S0 S*
Waktu (t)
 Schaefer, menggambarkan pertumbuhan alami stock ikan yang tidak dieksploitasi, gbr
(a) dimana S menunjukkan jumlah stok ikan dan t menunjukkan waktu. Kurva ini
menunjukkan fungsi logistik, dimana secara alami stok ikan tersebut meningkat
mengikuti kurva S = s(t) hingga suatu tingkat maksimum (Capasity = C). Pada titik
maksimum (C) stok ikan tidak bertambah lagi, tingkat pertumbuhan sama dengan
tingkat kematian yang merupakan keimbangan.
6

7. Lanjutan ...
• Gambar (b) menggambarkan tingkat pertumbuhan stok ikan, dimana
pertumbuhan tersebut merupakan fungsi stok ikan. Schaefer menggambarkan
pertumbuhan alami stock ikan yang tidak dieksploitasi tersebut dengan
persamaan :
δs/δt = f(S) = r.s (1-s/K) ........................ (1)
dimana
δs/δt : menunjukkan pertumbuhan stok ikan
r : laju pertumbuhan instrisik
K : batas ikan maksimum (kesimbangan)
Pada saat stok ikan masih sedikit pertumbuhan meningkat terus hingga
mencapai titik maksimum (C). Setelah titik maksimum, pertumbuhan menurun.
Dan setelah stok mencapai jumlah maksimum pertumbuhan menjadi nol atau
pada titik keseimbangan.
7

8. PENANGKAPAN IKAN
• Dalam eksploitasi sumber daya alam yg dapat diperbaharui, tingkat
pemanenan jangka panjang adalah sebesar tingkat pertumbuhan
alaminya.
• Apabila penangkapan tersebut lebih besar dari pertumbuhan maka
pertumbuhan tersebut tidak dapat menutupi penangkapan, akibatnya stok
berkurang. Ikan makin sulit ditangkap dan hasil penangkapan selanjutnya
menurun dan begitu sebaliknya.
• Dengan tingkat usaha penangkapan tertentu akan diperoleh sejumlah
hasil tangkapan tertentu yang relatif konstan dalam jangka panjang yaitu
sama dengan besarnya tingkat pertumbuhan alami yang sesuai dan ini
disebut tangkapan lestari.
• Bila dilaksanakan penangkapan ikan, maka perubahan netto ukuran stock
ikan adalah :
δs/δt = f(s) – H(t) .............................. ( 2 )
Dimana H(t) adalah volume panenan atau hasil tangkapan
8

9. Tabel. Kontribusi Perikanan Terhadap GDP di Negara Asia
No Nama Negara
Panjang Pantai
(km)
Kontribusi GDP
(%)
Nilai (US $)
1 Korea Selatan 2.713 37 147 miliar (2006)
2 RRC 32.000 48,4 17,350 miliar (2006)
3 Jepang 34.386 54 21,400 miliar (2006)
4 Indonesia 81.000 20 31 Miliar (2006)
Sumber : DKP, 2008
9

10. Potensi dan Prospek Sumberdaya Laut dan Perikanan
• Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 18.306 pulau yang
dipersatukan oleh laut dengan panjang garis pantai 81.000 km
terpanjang kedua di dunia setelah kanada, dengan bentang
wilayah Indonesia dari ujung barat (Sabang) sampai Timur
(Meurauke) setara dengan london sampai Baghdad.
• Potensi lestari sumberdaya ikan laut diperkirakan sebesar 6,4
juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan
(JTB) sebesar 5,12 juta ton pertahun atau sekitar 80% dari
potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 4 juta ton (pada
tahun 2002, atau baru 78,13%).
10

11. Tabel. Perkiraan Nilai Ekonomi Potensi Sumberdaya perikanan
Jenis Potensi
Potensi Lestari
(ribu ton)
Perkiraan Nilai
(US$ Juta)
Perikanan tangkap di laut 5.006 15.101
Potensi lestari di perairan umum 356 1.068
Perikanan budidaya laut 46.700 46.700
Perikanan budidaya tambak 1.000 10.000
Perikanan budidaya air tawar 5.195
Bioteknologi 4.000
Total 82.064
Sumber : Menteri Kelautan dan Perikanan, 2007
Tabel. Potensi Ekonomi Perikanan Budidaya
Jenis Budidaya
Luas Potensi
(ha)
Potensi
Produksi (ton)
Nilai (Rp.
Trilliun)
Budidaya laut 5.200.000 65.000.000 220
Budidaya Tambak 800.000 800.000 10
Budidaya Kolam 200.000 300.000 1,5
Budidaya Karamba 140.000 11.200.000 16
Sawah Mina Padi 500.000 500.000 2,5
Total 250
Sumber : Masyarakat Perikanan Nusantara, 2007
11

12. Tabel. Potensi sumberdaya perikanan dan yg telah termanfaatkan
Jenis Potensi Potensi yang Ada
Potensi yang Sudah
Termanfaatkan
Potensi yg belum
termanfaatkan
Ikan Laut 6,4 juta ton 4 juta ton 1,12 juta ton
Budidaya Laut
2 juta ha (46,73
juta ton/th)
0,7 juta ton 1,3 juta ton
Ikan Air Tawar
550.000 ha
(356.020 ton/thn)
Perikanan Darat 913.000 ha 393.196 ha
Sumber : Masyarakat Perikanan Nusantara, 2009
Secara total devisa dari kelautan dan perikanan bisa mencapai USD 71 miliar setiap
tahun (hampir 2 kali dari APBN). Dengan demikian maka sangatlah logis jika sektor
kelautan dijadikan sebagai alternatif pembangunan ekonomi nasional saat ini dan
saat mendatang.
12

13. Tabel. PDB Sektor Pertanian Tahun 2003 - 2007
Sektor 2003 2004 2005 2006 2007 Kenaikan
(%)
Perikanan 25.932,80 29.509,70 36.654,80 46.610,30 11.890,70 21,72
Peternakan 23.761,20 27.034,60 30.438,20 34.808,90 9.066,50 13,58
Perkebunan 35.966,50 33.744,70 37.491,20 41.919,50 7.257,90 5,58
Tan. Pangan 116.222,50112.661,20 126.065,20 141.137,40 44.591,30 6,39
Kehutanan 13.803,80 19.947,80 15.648,30 16.848,90 4.826,80 6,88
Sumber: BPS dan DKP, 2009
13

14. PELUANG PASAR
• Peluang pasar hasil perikanan adalah pasar domestik (220 juta jiwa),
konsumsi per kapita: 22 kg/kapita/tahun).
• Tingkat konsumsi total meningkat setiap tahun. Tahun 2000 (4,51 juta
ton/thn), tahun 2002 (4,84 juta ton/thn), tahun 2003 (5,31 juta ton/tahun)
14
KONDISI MASYARAKAT NELAYAN
• Sebagian besar nelayan di Indonesia masih hidup miskin dan berusaha
dengan cara tradisional dengan menggunakan armada penangkapan
sangat sederhana, sehingga hasil tangkapannya hanya cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
• Jika dilihat dari kepemilikan kapal yang dimiliki seperti piramida,
menunjukkan sangat melebar di bawah. Kapal tidak bermotor berjumlah
64%, kapal motor tempel 21%, sedangkan kapal motor hanya berjumlah
15%.

15. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
• Beberapa permasalahan yg selama ini dianggap sebagai faktor penghambat
pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain faktor internal dan
faktor eksternal.
• Faktor Internal, antara lain :
- Sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisional.
- Teknologi rendah
- Ketimpangan tingkat pemanfaatan stock ikan antara kawasan satu dengan lainnya,
- Masih banyak praktek ilegal,
- Tidak ada regulasi,
- Jumlah hasil tangkapan yg tidak dilaporkan,
- Penegakan hukum masih lemah,
- Terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut disebabkan pengeboman dan
penambangan pasir.
- Terbatasnya sarana dan prasarana sosial ekonomi (transportasi, komunikasi,
kesehatan, pendidikan dan perumahan),
- Lemahnya pemasaran.
• Sedangkan Faktor eksternal yg ikut mempengaruhi lambatnya pembangunan
kelautan dan perikanan adalah :
- Kebijakan Moneter
- Fiskal & Investasi seperti suku bungan pinjaman dan penyediaan kredit perikan1a5n.

16. • Dengan melihat potensi dan permasalahan tersebut diatas, maka terdapat
beberapa alasan utama mengapa sektor kelautan dan perikanan sebagai alternatif
utama pembangunan masa depan, yakni :
a. Sumberdaya laut yang tersedia mempunyai potensi yg sangat besar tetapi
belum tergarap secara optimal.
b. Sumberdaya yg terlibat atau yg bekerja di sektor perikanan dan kelautan
sangat banyak, bahkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun.
c. Potensi pasar yg sangat besar baik pasar domestik dan pasar luar negeri.
d. Pemanfaatan potensi yg ada belum mampu memberikan kemakmuran dan
kesejahteraan bagi bangsa dan negara.
e. Telah terjadi tingkat kejenuhan pembangunan yg bersumber dari daratan
(perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan darat, dll).
f. Industri kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan dengan industri lainnya,
seperti industri kosmetik, industri farmasi dan energi.
g. Investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisiensi yg tinggi dan
memiliki daya serap tenaga kerja yg tinggi.
16

17. STRATEGI
• Menurut Dedi Maskur (2008) strategi secara umum yg harus dilaksanakan
didalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan masa depan
antara lain :
1. Perlunya partisipasi stakehoders yang terdiri dari para nelayan,
pembudidaya ikan, pengusaha perikanan, ilmuwan, penyuluh, aparat
keamanan dan birokrat dalam rangka melindungi, menjaga dan mengelola
sumberdaya laut dan perikanan yang berasaskan keberlanjutan.
2. Perlunya fasilitas pendukung yg terdiri dari fasilitas fisik, kelembagaan yg
terdiri dari lembaga keuangan, asuransi, LSM, lembaga pemasaran.
3. Perlunya langkah strategi lanjutan seperti distribusi, pemasaran,
ketersediaan benih dan induk serta antisipasi terjadinya kerusakan
ekosistem dan biota laut.
4. Perlunya penegakan hukum yg jelas bagi anggota stakeholders yg
melanggar peraturan yg telah ditetapkan dan disepakati secara bersama.
5. Belajar dari nega lain dalam pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan
yg dapat memberikan konstribusi ekonomi nasional lebih besar dari sektor
lain, meskipun memiliki laut yg lebih kecil.
17

18. ARAH KEBIJAKAN
• Secara umum, arah kebijakan pengelolaan pembangunan perikanan dan
kelautan yg diperlukan harus diarahkan pada kesejahteraan rakyat.
Secara spesifik diarahkan kepada :
1. Peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.
2. Peningkatan pemberdayaan nelayan.
3. Pengembangan pendidikan, pelatihan, pengetahuan dan ketrampilan
sumberdaya manusia pengelola sumber daya laut dan perikanan.
4. Penguatan kelembagaan nelayan di tingkat lokal dan nasional
5. Desentralisasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang
searah dengan desentralisasi pemerintah daerah atau otonomi
daerah.
6. Kebijakan permodalan
7. Penataan struktur pasar dan lingkungan usaha
8. Memperjuangkan Undang-undang perlindungan nelayan
9. Kebijakan pembangunan secara terpadu dan keberlanjutan
10.Gerakan secara nasional untuk percepatan pembangunan kelautan
dan perikanan secara berkelanjutan.
18

19. PERANAN PEMERINTAH DLM PENGELOAAN
• Dalam pelaksanaannya di Indonesia, Pemerintah mempunyai peranan yg
sangat penting untuk mengelola sumber daya ikan, sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 33) maupun Undang-undang
Perikanan No.9 tahun 1985, yg intinya memberikan mandat kepada
Pemerintah didalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
• Keterlibatan pemerintah didalam pengelolaan sumberdaya ikan ini, menurut
Nikijuluw (2002), diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu :
1) Fungsi Alokasi, yg dijalankan melalui regulasi untuk membagi sumberdaya
sesuai dengan tujuan yg telah ditetapkan,
2) Fungsi Distribusi, dijalankan oleh Pemerintah agar terwujud keadilan dan
kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yg dipikul oleh setiap orang.
3) Fungsi Stabilisasi, ditujukan akan kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan
tidak berpotensi menimbulkan instabilitas yg dapat merusak dan
menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat.
19

20. DAFTAR PUSTAKA
• Rokhmin Dahuri, 2007, Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis
Kelautan, IPB
• Departemen kelautan dan Perikanan, Gerakan Nasionan Pembangunan Kelautan
dan Perikanan, 2003.
• Rokhmin Dahuri, Prof, Dr, Ir, 2006, Keanekaragaman Hayati Laut, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
• Tridoyo Kusumastanto, 2006, Ocean Policy, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
• Nikijuluw, 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, PT. Pustaka Cidesindo,
Jakarta
20