Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Denunciar
Compartir
•5 recomendaciones•8,580 vistas
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
•5 recomendaciones•8,580 vistas
Denunciar
Compartir
Descargar para leer sin conexión
permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014. masalah teknis dan non teknis, penanangan masalah, isu strategis dan antisipasi isu strategis, ketentuan pidana dan sanksi
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente(20)
Destacado
Destacado(9)
Similar a Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Similar a Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014(20)
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
- 2. DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
- 3. PEMILU 2014 DAPIL 1 Gambaran Wilayah Pemilih JATINANGOR CIMANGGUNG 64.395 58.057 Alokasi Kursi 8 kursi (BPPD = 20,755 /kursi) JATINANGOR PPK (org.) 5 PPS (org.) 36 KPPS (org.) 1330 CIMANGGUNG 5 33 1148 PENYELENGGARA Desa TPS 12 11 190 164
- 4. PEMILU 2014 DAPIL 2 Gambaran Wilayah PAMULIHAN RANCAKALONG SUKASARI TANJUNGSARI Alokasi Kursi 9 kursi (BPPD = 20,755 /kursi) Penyelenggara PAMULIHAN RANCAKALONG SUKASARI TANJUNGSARI PPK (org.) 5 5 5 5 PPS KPPS (org.) (org.) 33 798 30 504 21 532 36 1253 Pemilih Desa TPS 40.994 30.122 23.613 56.220 11 10 7 12 114 72 76 179
- 5. PEMILU 2014 DAPIL 3 Gambaran Wilayah BUAHDUA CIMALAKA CISARUA SURIAN TANJUNGKERTA TANJUNGMEDAR Alokasi Kursi 8 kursi (BPPD = 20,755 /kursi) Penyelenggara BUAHDUA CIMALAKA CISARUA SURIAN TANJUNGKERTA TANJUNGMEDAR PPK (org.) 5 5 5 5 5 5 PPS (org.) 42 42 21 27 36 27 KPPS (org.) 651 700 287 210 595 420 Pemilih 26.150 42.933 15.311 9.131 25.325 19.603 Desa TPS 14 14 7 9 12 9 93 100 41 30 85 60
- 6. PEMILU 2014 DAPIL 4 Gambaran Wilayah CONGGEANG JATIGEDE PASEH TOMO UJUNGJAYA Pemilih 23.363 19.500 28.498 19.061 24.084 Alokasi Kursi 6 kursi (BPPD = 20,755 /kursi) Penyelenggara CONGGEANG JATIGEDE PASEH TOMO UJUNGJAYA PPK (org.) 5 5 5 5 5 PPS (org.) 36 36 30 30 27 KPPS (org.) 497 455 567 441 406 Desa 12 12 10 10 9 TPS 71 65 81 63 58
- 7. PEMILU 2014 DAPIL 5 Gambaran Wilayah CIBUGEL CISITU DARMARAJA JATINUNGGAL SITURAJA WADO Alokasi Kursi 10 kursi (BPPD = 20,755 /kursi) Penyelenggara CIBUGEL CISITU DARMARAJA JATINUNGGAL SITURAJA WADO PPK (org.) 5 5 5 5 5 5 PPS KPPS (org.) (org.) 21 273 30 434 48 581 27 630 42 602 33 574 Pemilih 16.534 21.404 29.612 32.290 29.455 33.193 Desa 7 10 16 9 14 11 TPS 39 62 83 90 86 82
- 8. PEMILU 2014 DAPIL 6 Gambaran Wilayah GANEAS SUMEDANG SELATAN SUMEDANG UTARA Alokasi Kursi 9 kursi (BPPD = 20,755 /kursi) Penyelenggara GANEAS SUMEDANG SELATAN SUMEDANG UTARA PPK (org.) 5 5 5 PPS (org.) 24 42 39 KPPS (org.) 420 1078 1120 Pemilih 18.253 56.647 64.598 Desa 8 14 13 TPS 60 154 160
- 9. PEMILU DALAM ANGKA Peserta Pemilu dari Pemilu ke Pemilu No Pemilu Jumlah Peserta 1. 1955 172 peserta 2. 1971 10 partai 3. 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 3 partai 4. 1999 48 partai 5. 2004 24 Partai 6. 2009 38 partai + 6 parpol lokal di Aceh 7. 2014 12 parpol + 3 parpol lokal di Aceh
- 10. PEMILU DALAM ANGKA Pemenang Pemilu dari Pemilu ke Pemilu Pemilu Pemenang Persentase suara 1955 PNI DPR (22,32 %), Konstituanter (23,97 %) 1971 Golkar 62,82 % 1977 Golkar 62,11 % 1982 Golkar 68,34 % 1987 Golkar 73,16 % 1992 Golkar 68,10 % 1997 Golkar 74,51 % 1999 PDIP 33,74 % 2004 Golkar 21,58 % 2009 Demokrat 26,40 %
- 11. PEMILU DALAM ANGKA Partisipasi Pemilih dari Pemilu ke Pemilu No Pemilu Tingkat Partisipasi 1. 1971 94 % 2. 1977 90 % 3. 1982 90 % 4. 1987 90 % 5. 1992 90 % 6. 1997 90 % 7. 1999 93 % 8. 2004 84 % 9. 2009 71 %
- 12. PEMILU DALAM ANGKA Komponen Sistem Pemilu Pemilu Terbuka/Tertutup Proporsional/Distrik/Campuran Tertutup Proporsional 2004 Terbuka Campuran (proporsional dan distrik berwakil banyak) 2009 Terbuka Campuran (proporsional dan distrik berwakil banyak) 2014 Terbuka Campuran (proporsional dan distrik berwakil banyak) 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999
- 13. Permasalahan Pemilu (Potensi Masalah Teknis) Akurasi daftar pemilih tetap Akurasi jenis dan jumlah logistik Distribusi logistik terlambat dan salah sasaran Potensi Masalah Teknis Akurasi hasil pemungutan dan penghitungan suara Akurasi sistem informasi Kecukupan anggaran Prosedur pencairan anggaran Lemahnya kapasitas badan ad hoc
- 14. Permasalahan Pemilu (Potensi masalah Nonteknis Partisipasi pemilih yang rendah Politik uang, intimidasi dan kekerasan Kriminalisasi terhadap penyelenggara Pemilu Potensi Masalah Nonteknis Bentrokan antar masa pendukung saat kampanye Black campaign antar parpol dan antar kandidat Saling serang melalui media massa dan media sosial Penggunaan fasilitas negara oleh parpol tertentu untuk kampanye Kepercayaan publik terhadap peserta pemilu yang rendah
- 15. Isu-Isu Strategis Sistem Informasi Penghitungan Suara Isu Strategis Kualitas Daftar Pemilih Logistik Pemilu Dana Kampanye
- 16. Penanganan Isu Strategis Memastikan akurasi dan keamanan teknologi informasi yang digunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara Melakukan pengawasan internal secara ketat terhadap proses entri data Mengatur tata kelola proses publikasi hasil penghitungan suara Memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil penghitungan suara yang dientri
- 17. Penanganan Isu Strategis Konsolidasi dan sinkronisasi data DP4 dengan data Pemilu terakhir Pengecekan data ganda, fiktif dan anomali pada DP4 dengan Sidalih Kualitas Daftar Pemilih Verifikasi faktual DP4 ke lapangan Pengolahan hasil verifikasi faktual dengan menggunakan Sidalih Penyandingan data DPSHP KPU dengan DP4 Kementerian Dalam Negeri Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan KPU Kab/Kota
- 18. Penanganan Isu Strategis Pengadaannya dilakukan melalui perencanaan yang matang Logistik Pemilu Proses lelang dilakukan secara terbuka, efektif dan efesien Kerja sama Lembaga Geografi untuk pemetaan wilayah distribusi Penandaan khusus untuk formulir C1 dan C2 Penandaan khusus surat suara dengan microtext atau hologram
- 19. Penanganan Isu Strategis Pengaturan jumlah, media dan zona pemasangan alat peraga Kampanye Pengaturan sumber dan besaran sumbangan dana kampanye Kewajiban melaporkan sumbangan setiap 4 bulan Pelaporan dana kampanye parpol di dalamnya termasuk laporan dana kampanye setiap caleg
- 20. Potensi Konflik Pemilu Bentrokan antar massa pendukung parpol/caleg saat kampanye rapat umum Tindakan saling merusak alat peraga kampanye antar massa/simpatisan parpol dan caleg Potensi dan Pemicu Konflik Politik uang, intimidasi dan tindak kekerasan Saling serang melalui media massa dan media sosial Penggunaan fasilitas negara oleh partai tertentu untuk kepentingan kampanye Kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara
- 21. Antisipasi dan Penanganan Konflik Pengaturan zona dan jadwal kampanye rapat umum Pengaturan zona, jumlah dan jenis alat peraga kampanya parpol dan caleg Antisipasi Konflik Koordinasi yang intensif antara penyelenggara dan peserta Pemilu Dukungan Polri untuk pengamanan kegiatan kampanye rapat umum Pendidikan politik yang intensif kepada masyarakat Komitmen penyelenggara dan parpol untuk Pemilu yang bersih, jujur dan adil
- 22. Problem Partisipasi Tren Partisipasi Pemilu dan Pemilukada Menurun Hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) baru 63,3 persen mengetahui Pemilu 9 April 2014 KPU sampai ke tingkat PPS memiliki kewajiban melakukan sosialisasi Pemilu Waktu yang tersisa untuk melakukan sosialisasi sebelum 9 April 2014 tinggal 3 bulan Pemilih yang tahu dengan Pemilu 9 April 2014 belum tentu menggunakan hak pilihnya
- 23. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Sosialisasi Pemilu Bentuk Partisipasi Masyarakat Pendidikan Politik Survei/Jajak Pendapat Hitung Cepat Lembaga yang melaksanakan survei/jajak pendapat dan hitung cepat biasanya banyak. KPU perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk sosialisasi dan pendidikan politik
- 24. Strategi Sosialisasi untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat Struktural Mengoptimalkan peran penyelenggara mulai dari KPU sampai PPS Horizontal Membangun Kemitraan dengan Media Massa dan OMS Perlu Memahami Ragam Media di Daerah untuk Mengetahui Media yang Efektif untuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
- 25. KETENTUAN PIDANA Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. a. terdiri dari 48 pasal (pasal 273 s.d pasal 321) b. 2 (bagian) ketentuan pidana, yaitu ketentuan pidana PELANGGARAN dan ketentuan pidana KEJAHATAN c. sanksi pidana kurungan minimal 6 (enam) bulan dan denda minimal Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- 26. PASAL PELANGGARAN 273 274 pendaftaran pemilih 275 280 kampanye Pekerja/karyawan yang tidak diberikan kesempatan memberikan 281 suaranya pada hari pemungutan suara oleh atasan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan 282 surat suara pengganti hanya 1 (satu)kali 283 284 285 286 287 288 289 290 291 memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain anggota KPPS sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang KPPS sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara setiap orang yang merusak atau menghilangkan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara Anggota KPU, PPK dan PPS yang menghilangkan atau merubah berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara anggota KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara kepada saksi, pengawas pemilu, PPS dan PPK Pengawas pemilu yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang
- 27. PASAL 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 306 TINDAK PIDANA KEJAHATAN setiap orang yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya setiap orang yang menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu KPU, PPK,PPS tidak menindaklanjuti temuan pengawas pemilu terhadap daftar pemilih KPU sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih kepada parpol KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Pengawas pemilu dalam verifikasi partai politik setiap orang melekakukan perbuatan curang dengan menjanjikan/memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan pencalonan DPD setiap orang yang membuat dokumen palsu untuk menjadi calon anggota DPR, DPDm DPRD pelaksana, peserta, petugas kampanye melanggar larangan pelaksanaan kampanye hakim, anggota BPK,gubernur, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN/BUMD yang ikut serta dalam pelaksanaan kampanye money politik pada masa kampanye, masa tenang, dan pada hari pemungutan dan penghitungan suara KPU, sekretaris, pegawai sekretariat terbukti melakukan tindak pidana pemilu pada pelaksanaan kampanye 305 pelanggaran dana kampanye perusahaan pencetak surat suara mencetak melebihi jumlah yang ditetapkan
- 28. PASAL 307 308 309 310 311 314 316 317 TINDAK PIDANA KEJAHATAN perusahaan pencetak suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara setiap orang menghalangi orang lain memilih, melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman pelaksanaan tungra ngutra setiap orang melakukan perbuatan yang menyebabkan perubahan hasil perolehan suara setiap orang memberikan suara dengan mengaku orang lain setiap orang merusak menghilangkan, mengubah hasil 313 pemungutan suara KPPS yang tidak menjaga, mengamankan dan menyerahkan 315 hasil tungra ngutra kepada PPS PPK yang tidak menyerahkan hasil tungra ngutra kepada KPU pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang memberitahukan prakiraan hasil bukan hasil resmi Pemilu 318 KPU yang tidak melaksanakan putusan pengadilan 319 KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu Pengawas Pemilu yang tidak menindaklanjuti laporan dan temuan tambahan pidana untuk penyelenggara pemilu yang melakukan tindak pidana 320 321
- 29. Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (Pasal 275 UU NO 8/2012 )
- 30. Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang ikut serta sebagai pelaksana kampanye dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (Pasal 278 UU no 8 / 2012 )
- 31. 1. 2. 3. Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). (Pasal 301 UU no 8 / 2012 )
- 32. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (Pasal 308 UU no 8 / 2012 )
- 33. Kualitas Demokrasi = Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas Penyelenggara Kompeten, Kredibel dan Berintegritas Partai Politik/Kandidat Berintegritas Dukungan Pemerintah yang Berintegritas Pemilih Berintegritas Masyarakat Sipil yang Berintegritas
- 34. Pelaksana sosialisasi KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG PEMERINTAH PPK PARPOL SOSIALISASI PEMILU 2014 ORMAS PPS KPPS LSM MASYARAKAT PEMILU LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL