1. EVALUASI PUBLIK TERHADAP KINERJA 6 BULAN
PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
Dampak Kerja 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK
Temuan Survei 23 - 31 Maret 2015

2. PENDAHULUAN
• Skema konstitusi menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
hingga memegang kendali penuh proses kebijakan dan sekaligus politik didalamnya.
• Evaluasi 1 semester diperlukan agar pemerintah memiliki waktu yang tepat (tidak terlalu
cepat ataupun lama), dalam menyesuaikan ritme kerja dari masa transisi pemerintahan
sebelumnya. Sehingga, seluruh kementerian (baik kementerian lama maupun baru) dan
perangkat birokrasi yang mendukungnya dapat bekerja efektif dalam mengorganisasikan
institusi dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai Nawacita.
• Capaian dalam semester I ini menjadi bukti keseriusan pemerintahan Jokowi-JK, sekaligus
pembeda,apakah pemerintahan yang baru ini lebih baik dari sebelumnya dan konkrit
menjawab permasalahan rakyat.
• Program dan capaian dalam semester I menjadi landasan fundamental atau pondasi bagi
arah pembangunan selama lima tahun ke depan.
• Atas dasar itulah, membaca kinerja pemerintahan Jokowi-JK menurut persepsi publik
menjadi penting dilakukan terlepas pemerintah memiliki institusi atau mekanisme sendiri
dalam mengevaluasi. Karena hasil survei ini menjadi masukan amat penting bagi
pemerintah sebagai bahan evaluasi sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
kinerja.
• Pertanyaannya, bagaimanakah penilaian publik atas kinerja pemerintah Jokowi-JK? Lebih
spesifik, bagaimana publik mengevaluasi kinerja presiden dan wakil presiden?
2
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

3. • Untuk mengetahui kondisi dan problem pokok yang dihadapi oleh masyarakat
• Untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK dan Kabinet Kerja pada enam bulan
pertama berjalannya pemerintahannya
3
TUJUAN
3
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

4. • Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih
berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau
sudah menikah pada saat wawancara serta bukan anggota TNI/POLRI
• Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1200 responden dengan margin of error +/- 2.9%
pada tingkat kepercayaan 95%
• Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka
menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara
bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa atau kelurahan
• Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah
dengan melakukan cek ulang di lapangan (spot check) sekitar 20% dari total data masuk,
untuk menjamin akurasi data yang diperlukan. Dalam proses penjaminan metodologi dan
akurasi data tidak ditemukan kesalahan berarti
• Waktu wawancara lapangan 23-31 Maret 2015
• Sumber Dana: Poltracking Indonesia (dana yang dihimpun untuk survei publik)
4
METODOLOGI
4
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

5. • Menggunakan Teknik Multistage Random
Sampling: Populasi desa/ kelurahan
tingkat nasional
• Desa/ kelurahan di tingkat provinsi dipilih
secara random dengan jumlah
proporsional
• Di setiap desa/ kelurahan dipilih sebanyak
5 RT dengan cara random
• Di masing-masing RT/ lingkungan dipilih
secara random dua KK
• Di KK terpilih dipilih secara random satu
orang dewasa laki-laki/ perempuan yang
berhak memilih
1 2 3 n…
Provinsi I Provinsi X
1 2
1
3 54
L
KK
RT/ Lingkungan
Responden
1 2 RW
2
P
5 FLOW CHART PENARIKAN SAMPLE
5
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

6. VALIDASI SAMPLE
6
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

7. 7
KATEGORI SAMPEL BPS 2010
Aceh 1.67 1.90
Bali 1.67 1.65
Banten 4.17 4.52
Bengkulu 0.83 0.73
DIY 1.67 1.47
DKI Jakarta 3.33 3.20
Gorontalo 0.83 0.44
Jambi 1.67 1.31
Jawa Barat 18.33 18.26
Jawa Tengah 13.33 13.75
Jawa Timur 15.83 15.91
Kalimantan
Barat
1.67 1.86
KATEGORI SAMPEL BPS 2010
Kalimantan
Selatan
1.67 1.54
Kalimantan
Tengah
0.83 0.94
Kalimantan Timur 1.67 1.51
Kep. Bangka
Belitung
0.83 0.52
Kepulauan Riau 0.83 0.72
Lampung 3.33 3.22
Maluku 0.83 0.65
Maluku Utara 0.83 0.44
Nusa Tenggara
Barat
1.67 1.91
Nusa Tenggara
Timur
1.67 1.99
Papua 0.83 1.21
Papua Barat 0.00 0.32
KATEGORI SAMPEL BPS 2010
Riau 2.50 2.38
Sulawesi Barat 0.83 0.49
Sulawesi Selatan 3.33 3.41
Sulawesi Tengah 0.83 1.12
Sulawesi
Tenggara
0.83 0.95
Sulawesi Utara 0.83 0.96
Sumatera Barat 1.99 2.06
Sumatera Selatan 2.99 3.16
Sumatera Utara 5.47 5.51
PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

8. AGAMA SAMPEL BPS 2010
ISLAM 89.5 87.9
PROTESTAN 5.22 6.9
KATOLIK 2.5 2.9
HINDU 1.39 1.7
BUDHA 0.2 0.7
KONG HU CU 0.3 0.1
LAINNYA 0.09 0.5
KATEGORI SAMPEL BPS 2010
GENDER
LAKI-LAKI 50.0 50.0
PEREMPUAN 50.0 50.0
DESA - KOTA
DESA 60 59.4
KOTA 40 40.6
8
PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN
8
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

9. Bagaimana penghasilan rumah tangga Bapak/ Ibu/ Saudara dibanding setahun yang lalu?
Mayoritas publik mengatakan bahwa penghasilan rumah tangga tidak ada yang berbeda dengan tahun
lalu
9
ISU SOSIAL DAN EKONOMI
9
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
3%
16%
55%
21%
3% 2%
Jauh Lebih Buruk
Lebih Buruk
Sama Saja
Lebih Baik
Jauh Lebih Baik
Tidak tahu/Tidak Jawab

10. Menurut perkiraan Bapak/ Ibu/ Saudara, bagaimana penghasilan rumah tangga Bapak/
Ibu/ Saudara dalam satu tahun yang akan datang?
1,8%
5,5%
37,1%
35,8%
5,8%
14,0%
Jauh lebih buruk
Lebih buruk
Sama saja
Lebih baik
Jauh lebih baik
Tidak tahu/tidak jawab
Publik memperkirakan penghasilan rumah tangga sama saja untuk satu tahun yang akan datang.
10
ISU SOSIAL DAN EKONOMI
10
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

11. Apakah persoalan yang paling pokok yang tengah dihadapi masyarakat saat ini ? … (%)
Mahalnya harga-harga kebutuhan pokok menjadi masalah paling pokok bagi masyarakat saat ini
2.1
2.8
6
8.6
10.8
13.9
55.8
0 10 20 30 40 50 60
Tidak Tahu/ Tidak jawab
Masalah lainnya
Sarana transportasi yang tidak memadai
Biaya berobat/kesehatan yang mahal
Biaya pendidikan dasar menengah (SD,SMP,SMA) yang mahal
Susah mencari lapangan kerja
Harga-harga kebutuhan pokok mahal
PERSOALAN POKOK MASYARAKAT
11
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

12. • Kesenjangan ekonomi makin besar, hal ini terlihat dari minimnya perbaikan nasib yang
dirasakan oleh publik sejak setahun yang lalu. Di sisi lain, mayoritas publik terjebak dalam
situasi yang sama atau stagnan dalam setahun terakhir dan bila dua hal ini tidak segera
diatasi, masalah ekonomi yang kompleks akan segera terjadi.
• Begitupun untuk setahun yang akan datang, mayoritas publik tak begitu yakin kehidupan
ekonominya akan lebih baik. walaupun proporsi dengan yang optimis (Lebih baik dan jauh
lebih baik) tak terpaut jauh.
• Persoalan yang paling pokok yang tengah dihadapi masyarakat saat ini terkait tidak
stabilnya harga-harga kebutuhan pokok (55,8%), disusul persoalan lapangan kerja (13,9%).
• Berbagai realitas di atas, sebenarnya pekerjaan rumah dari Pemerintahan SBY-Boediono
yang dapat membuka peluang bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk membuktikan diri lebih
baik dari pemerintahan sebelumnya sekaligus membalik persepsi publik melalui
optimalisasi kerja para menteri ekonomi serta memastikan program pemerintah, yakni; tiga
kartu sakti (KIP, KIS, dan KKS), pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan bantuan
untuk desa-desa tertinggal, terisolir, serta terpencil tepat sasaran.
12
TEMUAN
12
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

13. 13
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
EVALUASI KINERJA
PEMERINTAH

14. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu/ Saudara terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf
Kalla? … (%)
Publik cenderung tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK
5.8
42.7
40.5
3.5
7.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sangat tidak
puas
Kurang puas Cukup puas Sangat Puas Tidak
Tahu/Tidak
Jawab
48.5
44
7.5
0
10
20
30
40
50
60
Tidak puas Puas Tidak Tahu/Tidak
Jawab
EVALUASI KINERJA KABINET PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
14
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Sangat tidak puas + kurang puas
Cukup puas + Sangat Puas

15. Bagaimana kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)? … (%)
Publik cenderung tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo
7.1
39.3
43.1
3.9
6.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sangat tidak
puas
Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas Tidak
Tahu/Tidak
Jawab
46.4 47
6.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tidak Puas Puas tidak Tahu/tidak
Jawab
EVALUASI KINERJA PRESIDEN JOKOWI WIDODO
15
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Sangat tidak puas + kurang puas
Cukup puas + Sangat Puas

16. Bagaimana kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)? … (%)
Publik cenderung kurang puas terhadap kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla
6.2
39.1
42
2.8
9.9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sangat tidak
puas
Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas Tidak
Tahu/Tidak
Jawab
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tidak Puas Puas tidak Tahu/Tidak
Jawab
EVALUASI KINERJA WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA
16
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
45.3 44.8
9.9
Sangat tidak puas + kurang puas
Cukup puas + Sangat Puas

17. Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) dalam dalam
bidang ekonomi? … (%)
14.4
52.2
27.2
1.5
4.7
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas Tidak Tahu/Tidak Jawab
Publik menilai kinerja bidang ekonomi kurang memuaskan
KINERJA BIDANG EKONOMI
17
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

18. Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang
pendidikan? … (%)
Publik menilai kinerja bidang pendidikan cukup memuaskan
6.8
36.8
48.6
2.8
5
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas Tidak Tahu/Tidak Jawab
KINERJA BIDANG PENDIDIKAN
18
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

19. Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang
kesehatan? … (%)
Publik menilai kinerja bidang kesehatan cukup memuaskan.
7.8
35.1
48.9
3.8 4.4
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas Tidak Tahu/Tidak Jawab
KINERJA BIDANG KESEHATAN
19
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

20. Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang
keamanan? … (%)
Publik menilai kinerja bidang keamanan kurang memuaskan
8.3
42.4
38.5
4.2
6.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sangat Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas Tidak Tahu/Tidak Jawab
KINERJA BIDANG KEAMANAN
20
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

21. Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang
hukum dan pemberantasan korupsi ? … (%)
Publik menilai kinerja bidang hukum kurang memuaskan
12.9
42.7
32.1
3.5
8.8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sangat Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas Tidak Tahu/Tidak
Jawab
KINERJA BIDANG HUKUM & PEMBERANTASAN KORUPSI
21
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

22. KONDISI UMUM KINERJA JOKOWI-JK DALAM BIDANG EKONOMI, PENDIDIKAN,
KESEHATAN, KEAMANAN, DAN PENEGAKAN HUKUM
22
0 10 20 30 40 50 60
Kondisi Ekonomi
Kondisi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Kondisi Keamanan
Kondisi Pendidikan
Kondisi Bidang Kesehatan
42.7
35.6
% Cukup Puas + Sangat Puas
52.7
51.4
28.7
Kinerja bidang kesehatan dan pendidikan paling baik penilaiannya, sedangkan
kondisi ekonomi dan penegakan hukum dinilai paling rendah. Kondisi Keamanan
juga masih kurang baik.

23. Apakah perlu dilakukan perombakan/ pergantian menteri di kabinet kerja Joko Widodo
-Jusuf Kalla ? … (%)
Secara umum publik setuju bila dilakukan perombakan di Kabinet Kerja
3.9
24.1
36
5.8
30.2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Sangat Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju Tidak Tahu/Tidak
Jawab
RESHUFFLE KABINET
23
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

24. • Ketidakpuasan publik yang melebihi angka kepuasan menjadi alarm bagi pemerintahan
Jokowi-JK untuk meningkatkan kerjanya.
• Bila dibedah secara personal, baik kerja Jokowi maupun JK, tingkat kepuasan publik
terhadap keduanya di bawah 50%.
• Tingginya ketidakpuasan publik di bidang ekonomi disebabkan oleh melambungnya harga
bahan pokok, gas, listrik, serta naik-turunnya harga BBM.
• Sementara ketidakpuasan di bidang hukum disebabkan oleh praktik korupsi yang masih
marak dan ketidakharmonisan antara KPK dan Polri terkait polemik kasus Budi Gunawan.
• Tingginya ketidakpuasan di bidang keamanan disebabkan maraknya aksi begal dan
perampokan akhir-akhir ini.
• Bidang pendidikan dan kesehatan mendapat penilaian sedikit moderat karena biaya
pendidikan cenderung stabil, munculnya beragam beasiswa dari pemerintah, serta adanya
perhatian terhadap kesejahteraan guru seperti program sertifikasi, dll.
• Menurut publik pemerintahan Jokowi-JK perlu melakukan perombakan/ pergantian
menteri di Kabinet Kerja.
TEMUAN
24
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

25. KESIMPULAN
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

26. • Kesenjangan ekonomi makin besar, hal ini terlihat dari minimnya perbaikan nasib yang
dirasakan oleh publik sejak setahun yang lalu. Di sisi lain, mayoritas publik terjebak dalam
situasi yang sama atau stagnan dalam setahun terakhir dan bila dua hal ini tidak segera
diatasi, masalah ekonomi yang kompleks akan segera terjadi.
• Ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK sudah berada di angka yang cukup
menghawatirkan. Hal itu sudah seharusnya menjadi alarm bagi pemerintahan Jokowi-JK
untuk melakukan evaluasi sekaligus berbenah.
• Ketidakpuasan publik paling tinggi di bidang ekonomi, disusul bidang hukum dan bidang
keamanan.
• Publik berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi-JK perlu melakukan perombakan/
pergantian menteri guna memperbaiki kinerja Kabinet Kerja.
KESIMPULAN
26
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

27. • Hasil survei ini memberikan kesimpulan penting bahwa pemerintahan Jokowi-JK harus
meningkatkan kualitas kinerja dengan menggenjot berbagai program dan agenda
pemerintahan agar sesuai dengan yang ditargetkan. Program Nawacita dan agenda
revolusi mental harus benar-benar direalisasikan.
• Pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya membangun komunikasi politik ke publik dengan
efektif. Karena boleh jadi, rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat
ini karena tidak adanya komunikasi yang sinergis, terintegrasi dan massif di lingkaran
pemerintahan, sehingga terkesan tidak terjalin koordinasi yang baik dan tidak tersampai
dengan baik ke publik.
• Sebagai langkah ekstrem, bila diperlukan, Presiden Jokowi dapat melakukan perombakan
kabinet. Selain berfungsi sebagai penyegaran, perombakan dilakukan untuk memperbaiki
performa dan kinerja Kabinet Kerja.
KESIMPULAN
27
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015