TKSK saat ini berperan sebagai relawan yang dibina Kementerian Sosial untuk membantu penanganan masalah sosial di tingkat kecamatan. Namun, peran dan masa depan TKSK masih belum jelas setelah pembinaannya diserahkan ke pemerintah daerah pada 2013. Oleh karena itu, perlu ada reposisi dan penguatan peran serta TKSK.

1. REPOSISI DAN PENGUATAN
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
(TKSK)
SEBAGAI KEPALA MARKAS DISTRIK (KAMATRIK)
Pengendali Gugus Tugas Sosial Di Kecamatan
Drs. Andi Hanindito, M.Si.
Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Disampaikan pada Workshop Keberadaan
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tahun 2012
Di Hotel Bidakara Jalan Rasuna Said Kav. 71-73 Jakarta
Tanggal 30 Maret 2012
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan 1

2. Beberapa isu
penting :
 Paradigma dunia dalam pembangunan masyarakat (c o m m unity
d e ve lo p m e nt) pada saat ini sedang mengalami perubahan dari
charity menuju services em powerment, artinya masyarakat yang
bermasalah sosial tidak lagi diberi bantuan yang besifat
temporer (te m p o ra ry ), namun diberi pula penguatan secara
berkesinambungan (s us ta ina ble ) untuk memberdayakan dirinya
sendiri (s e lf e m p o we re m e nt).
 Berbagai instrumen pelayanan sosial dalam masyarakat baik
yang disediakan pemerintah maupun masyarkat belum cukup
mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada
sehingga kehadiran kelembagan sosial masyarakat baik
perorangan maupun kelompok diharapkan dapat menjadi mitra
kerja (p a rtne r) pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

3.  Pemerintah tidak mungkin mampu secara langsung dan terus
menerus melakukan intervensi menangani masalah sosial “c a s e
by c a s e ” dengan di hulu, apalagi dengan pola “services
empowerment” dengan melakukan pendampingan, bimbingan
dan rujukan langsung.
 UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 12
menyebutkan bahwa pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk
meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan
sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang dilakukan dalam bentuk :
1. Diagnosis
2. Pemberian motivasi
3. Penguatan kelembagaan masyarakat
4. Kemitraan dan penggalangan dana; dan/ atau
5. Pemberian stimulan.
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

4.  Selanjutnya pada pasal 38 disebutkan bahwa masyarakat
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk turut
berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
dan dapat dilakukan oleh :
1. Perseorangan
2. Keluarga
3. Organisasi keagamaan
4. Organisasi sosial kemasyarakatan
5. Lembaga swadaya masyarakat
6. Organisasi profesi
7. Badan usaha
8. Lembaga kesejahteraan sosia
9. Lembaga kesejahteraan sosial asing.
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

5. POSISI PSKS DALAM PENANGANAN PMKS
DALAM PESPEKTIF PEMBERDAYAAN SOSIAL
POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PSKS)
• Perseorangan (TKSM, TKSK, Pendamping,
Tagana)
• Keluarga (Keluarga Pioneer)
• Kelompok (Orsos/LKS, Karang Taruna, WKSBM,
PELAYANAN
KDU)
LANGSUNG / PENGUATAN
TIDAK LANGSUNG
PEMBERDAYAAN
SOSIAL PMKS BERDAYA
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan 5

6.  Sesuai Permensos RI No. 86/HUK/2010 tentang SOTK
Kementerian Sosial, membentuk Direktorat Pemberdayaan
Keluarga dan Kelembagaan Sosial (PKKS). Dengan sendirinya
terjadi perubahan mendasar tentang perspektif keluarga yang
sebelumnya merupakan PMKS berubah sebagai PSKS.
 Jenis kelembagaan sosial sebagai PSKS, meliputi :
1. Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
3. Karang Taruna
4. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).
Nomenklatur lainnya :
• Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
• Kemitraan Dunia Usaha (CSR)
• Pendamping Sosial (PKH, KAT, KUBE, Sakti Peksos / PKSA)
• TAGANA (Taruna Siaga Bencana)
• Tim Reaksi Cepat (TRC)
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

7.  Mencermati beberapa poin di atas, maka perlu ada reposisi
kelembagaan sosial ke arah yang :
1. Berjati diri, yaitu spesifik dan berbeda satu sama lain diantara
berbagai jenis kelembagaan sosial.
2. Berkarakter kesejahteraan sosial, yaitu aktivitasnya terfokus
pada penanganan PMKS, khususnya 7 kelompok rentan;
(1) kemiskinan
(2) keterlantaran
(3) kecacatan
(4) keterpencilan
(5) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
(6) korban bencana alam dan / atau
(7) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

8.  Posisi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
memiliki posisi strategis dalam memberi pelayanan sosial
baik langsung maupun tidak langsung, serta berjejaring
kerja (ne two rking ) dengan kelembagaan sosial lainnya
seperti PSM, Orsos/LKS, Karang Taruna, WKSBM, LK-3,
dan Kemitraan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
 Dalam kapasitas tersebut maka TKSK perlu ditingkatkan
baik sikap, kompetensi, keterampilannya serta
kewenangannya agar memiliki wilayah jangkauan
pelayanan yang lebih luas.
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

9. KILAS BALIK KEBERADAAN
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
(TKSK)
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan 9

10. Tugas dan tanggung jawab TKSK :
1. Melakukan identifikasi, inventarisasi, pendataan
terhadap PSKS dan PMKS di wilayah kecamatan (Road
Map)
2. Mengembangkan jejaring dan koordinasi
penyelenggaran UKS dengan instansi terkait
(stakeholder). (menciptakan akses untuk rujukan)
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Karang
Taruna, PSM, Orsos dan seluruh TKSM.
4. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial (secara
temporer jika ada kasus-kasus tertentu yang menonjol)
5. Melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas secara tertulis.
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

11. Kementerian Sosial akan melanjutkan pembinaan
TKSK sampai 2013 :
a. Tahun 2012 – disebut tahun prakondisi pemandirian TKSK yaitu
persiapan rujukan pembinaan ke Pemda. Langkah-langkah :
1. Perubahan Materi Keputusan Dirjen Dayasos
2. Pemberitahuan kepada Pemda
3. Pengalokasian Anggaran operasional TKSK sampai 2013
4. Penyempurnaan data TKSK
b. Tahun 2013 – disebut tahun pengakhiran yaitu penyerahan
secara total pembinaan TKSK kepada Pemda dengan :
1. Berita acara serah terima kepada Pemda
2. Tahap dimulai dilakukan rintisan penilaian prestasi TKSK
b. Tahun 2014, Pemilihan TKSK Berprestasi.
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

12. Tugas Pemerintah Daerah menjelang masa
Pengakhiran 2013 :
1. Mempersiapkan regulasi yang memberikan arah
pemberdyaan TKSK setelah dilakukan rujukan dari
Kementerian Sosial kepada daerah .
2. Menyusun dan merumuskan program pemberdayaan TKSK
yang disertai dengan pengalokasian anggaran (APBD)
3. Melaksanakan advokasi program dan anggaran di daerah.
4. Menyusun rencana kerja pendayagunaan TKSK baik sektor
maupun lintas sektor didaerah.
5. Mempersiapkan bahan peningkatan kapasitas TKSK sebagai
mitra kerja dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
tingkat kecamatan.
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

13. Mekanisme pemberdayaan TKSK setelah
pengakhiran 2013 :
1. Kementerian Sosial
a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi TKSK
(penghargaan dan pemantapan)
b. Rentang kendali pemberdayaan TKSK ditingkat pusat
(supervisi, monitoring dan evaluasi)
2. Pemerintah Daerah
Mendayagunakan secara optimal peran TKSK dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan
(biaya operasional, bantuan sarana dan prasarana,
pendampingan dsb).
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

14. EVALUASI KEBERADAAN
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
(TKSK)
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan 14

15. Berdasarkan evaluasi terhadap keberadaan dan
eksistensi TKSK diperoleh beberapa catatan sebagai
berikut :
 TKSK adalah relawan yang direkrut dari unsur Karang
Taruna dan PSM yang pembinaannya dilakukan oleh
Kementerian Sosial selama 3 (tiga) tahun dan akan
diserahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
untuk pembinaan lanjut.
 TKSK diberi bantuan operasional sebesar Rp.
250.000,- untuk tahun 2009 yang diberikan bulan
Oktober-Desember, tahun 2010 dan 2011 dari bulan
Januari-Desember, dan tahun 2012, sesuai dengan
kemampuan keuangan negara.
 TKSK berjumlah 5.267 orang dan berakhir masa
tugasnya jika (1) mengundurkan diri, (2) dinyatakan
tidak layak melanjutkan tugas TKSK, dan (3) meninggal
dunia. Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

16.  TKSK telah melakukan pendataan PMKS dan PSKS.
 TKSK di beberapa kecamatan telah menjadi
Pendamping Sosial kegiatan sektoral dan lintas sektor.
 TKSK pada umumnya telah memberikan laporan
kegiatan.
 TKSK tidak terpengaruh dan melemah kinerjanya akibat
keterbatasan sarana dan prasarana.
 TKSK dipandang tepat sebagai mitra kerja Pemerintah
Daerah pasca ketiadaan Petugas Sosial Kecamatan.
Mekanisme pengendalian dan pembinaan TKSK baik oleh
pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan lainnya masih belum optimal sehingga
eksistensi TKSK pada bebrapa wilayah kecamatan
cenderung statis.
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

17. Isu- Isu seputar TKSK :
1. Persepsi yang berbeda tentang TKSK sebagai
relawan (bukan cikal bakal menjadi PNS)
2. Sebagian Pemda belum sepenuhnya
mengoptimalkan peran TKSK sebagai mitra
(seluruh pemda telah berkomitmen)
3. Ketidakjelasan masa depan TKSK sebagai
relawan (Apakah dilanjutkan setelah tahun
2013?)
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

18. REPOSISI DAN PENGUATAN KEBERADAAN
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
(TKSK)
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan 18

19. Dasar Pemikiran
:
 TKSK semula ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal
Pemberdayaan Sosial nomor 245/PS.3/KPTS/X/2009 tentang
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan dikategorikan
sebagai relawan untuk pendataan PMKS sebagai bahan
analisa kebutuhan bantuan. Masa “kontrak “ TKSK dengan
Kemensos semula hanya sampai dengan tahun 2011 dan
setelah itu diserahkan ke pemerintah daerah. Kontrak
tersebut diperpanjang hingga tahun 2013.
 Jumlah TKSK saat ini 5.267 orang dengan tingkat pendidikan
(70% non-sarjana), kapasitas kemampuan dan pengalaman
sangat cukup bervariatif.
 Dampak dari kondisi tersebut maka pelembagaaan TKSK
“tidak kuat” dan tidak mendapat dukungan serta pengakuan
formal dari pemerintah daerah.
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

20. Langkah-langkah reposisi TKSK :
no Semula Sekarang
1 Biodata tidak ada (hanya nama Pendataan ulang
dan alamat)
2 Relawan dan tenaga pendata Tenaga pengendali penyelenggaraan
PMKS kesejateraan sosial di kecamatan
3 Kegiatannya homogen Kegiatannya taktis dan komprehensif
4 Berada diluar struktur pembina Disiapkan sebagai kepala markas
fungsional daerah distrik gugus tugas sosial di
kecamatan untuk jejaring kerja TRC
Kemensos dalam penjangkauan
(outreach)
5 Ditetapkan melalui Kepdirjen Ditetapkan melalui Permensos RI
sampai dengan 2013 agar menjadi tenaga ‘’pendamping’’
tetap non PNS (sedang dalam proses
usulan agar mendapat imbalan yang
proporsional)
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

21. 1. Sistem Rekrutmen TKSK :
No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi
1. Terbatas bagi anggota PSM dan Karang Terbatas dan diperluas bagi semua
Taruna komponen anggota PSKS
2. Rekrutmen oleh Dinas Sosial Rekrutmen oleh Dinas Sosial
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
3. Persyaratan administratif : Persyaratan administratif :
• Pas foto 4x6, 3x4, @ 2 lembar • Pas foto 4x6, 3x4, @ 2 lembar
• SK dari Pengurus FK-PSM dan FKKKT • SK dari Pengurus FK-PSM dan FKKKT
setempat diketahui Kepala setempat diketahui Kepala Desa/Lurah
Desa/Lurah dan Camat setempat dan Camat setempat
• FC KTP dan KK • FC KTP dan KK
• FC Ijazah minimal SLTA/sederajat • FC Ijazah minimal Sarjana /sederajat
• FC Tabungan BRI • FC Tabungan BRI
• FC NPWP • FC NPWP
• FC BPKB • FC BPKB
4. Seleksi tertulis Seleksi tertulis
5. Wawancara Wawancara
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

22. 2. Kriteria TKSK :
No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi
1. Berasal dari unsur masyarakat Non-PNS Berasal dari unsur masyarakat Non-PNS
2. Diutamakan memiliki sarana transportasi Diutamakan memiliki sarana transportasi
3. Diutamakan dpt mengoperasikan komputer Dapat mengoperasikan komputer (SK)
4. Berdomisili di kecamatan setempat Berdomisili di wilayah kecamatan penugasan
5. Pendidikan minimal SLTA Pendidikan minimal Sarjana/sederajat
6. Diutamakan aktifis KT dan atau PSM Aktifis komponen PSKS
7. Usia 25-50 tahun Usia 25-40 tahun
8. Berbadan sehat (SK Dokter) Berbadan sehat (SK Dokter)
9. Diutamakan telah mengelola UEP Diutamakan telah mengelola UEP
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

23. 3. Peningkatan Kapasitas TKSK (tingkat dasar) :
No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi
1. Wawasan kebangsaan, nilai-nilai kejuangan Wawasan kebangsaan, nilai-nilai kejuangan
dan kesetiakawanan sosial dan kesetiakawanan sosial
2. Kepemimpinan Kepemimpinan
3. Kedisiplinan Kedisiplinan
4. Masalah, potensi dan sumber kessos Masalah, potensi dan sumber kessos
5. Teknik pemetaan, identifikasi dan inventarisasi Teknik pemetaan, identifikasi dan inventarisasi
PMKS dan PSKS (Praktek Lapangan) PMKS dan PSKS (Praktek Lapangan)
6. Teknik bimbingan dan penyuluhan sosial Teknik bimbingan dan penyuluhan sosial
7. Teknik-teknik komunikasi dan pemanfaatan Teknik-teknik komunikasi dan pemanfaatan
relasi sosial relasi sosial
8. Pemberdayaan sosial Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
9. Nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan Nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan
dasar pekerjaan sosial dasar pekerjaan sosial
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

24. 4. Kompetensi/kapasitas TKSK :
Setelah mendapat pelatihan, diharapkan TKSK memiliki kompetensi :
No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi
1. Memiliki wawasan kebangsaan Memiliki wawasan kebangsaan
2. Memiiki jiwa kepemimpinan Memiiki jiwa kepemimpinan
3. Memahami nilai-nilai, pengetahuan, dan Memahami nilai-nilai, pengetahuan, dan
keterampilan dasar Pekerjaan Sosial keterampilan dasar Pekerjaan Sosial
4. Memahami nilai-nilai, pengetahuan dan Memahami nilai-nilai, pengetahuan dan
keterampilan dasar sebagai fasilitator dan keterampilan dasar sebagai fasilitator dan
mampu mengelola program/kegiatan mampu mengelola program/kegiatan
pemberdayaan sosial kesejahteraan sosial
5. Memahami nilai sosial budaya masyarakat Memahami nilai sosial budaya masyarakat
lokal lokal
6. Mampu mengelola kegiatan produktif Mampu mengelola penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

25. 5. Tugas TKSK :
No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi
1. Identifikasi dan inventarisasi PMKS dan Identifikasi dan inventarisasi PMKS dan
PSKS PSKS
2. Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Bimbingan dan Penyuluhan Sosial
3. Pengembangan jejaring dan koordinasi Pengembangan jejaring dan koordinasi
dalam penyelenggaraan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan
kesejahteraan sosial sosial
4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
5. - Koordinator Penyelenggara Kessos
6. - Agen Penjangkauan TRC Kemsos
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

26. 6. Fungsi TKSK :
No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi
1. Inisiator, motivator, fasilitator, katalisator, Inisiator, motivator, fasilitator, katalisator,
dan dinamisator pengembangan potensi dan dinamisator pengembangan potensi
2. Administrator Administrator
3. Pengelola kegiatan UEP Pengelola penyelenggaraan kessos
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

27. 6. Penerima Manfaat :
No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi
1. PMKS PMKS
2. PSKS PSKS
3. Lingkungan masyarakat sekitar wilayah Lingkungan masyarakat sekitar wilayah
penerima manfaat penerima manfaat
4. - Pemda provinsi, kabupaten/kota
5. - Dunia usaha
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

28. Kesimpulan
Mainstream
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
1. Pengakuan (legal formal)
2. Pembinaan (capacity building)
3. Kewenangan (authority)
4. Ruang lingkup tugas (field work)
5. Pengendalian (controling)
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan

29. Terima Kasih
Menuju
Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan 29