Check these out next
Kemitraan PEMDES dengan BPD
3 recomendaciones
vistas
Hari Rabu, 26 Agustus 2015. Kami dari BPD dan Lurah Desa Panggungharjo Kec Sewon Kab Bantul DIY (Juara Nasional Lomba Desa 2014), diberikan amanah untuk memberikan Bintek Ketua-Ketua BPD Se Kabupaten Lombok Barat. Bertempat di Hotel Harper Yogyakarta, dengan topik "Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, serta Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat Desa" Paradigma baru di dalam UU No. 6/2014 tentang Desa dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no.6/2014 tentang desa adalah bahwa BPD bukan lagi sebagai bagian dari Pemerintahan Desa tetapi merupakan institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sebagian kewenangan desa, diantaranya adalah menyelenggarakan Musyawarah Desa, termasuk didalamnya adalah penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes Kegiatan Bintek yang diikuti oleh 130 peserta ini berjalan sangat dinamis dan interaktif. Banyak hal yang disampaikan dan ditanyakan oleh peserta Bintek tentang bagaimana membangun kerjasama yang harmonis antara Pemdes dengan BPD untuk membangun dan menajukan desa masing-masing. Hal yang menarik peserta juga tentang bagaimana penyusunan dan pembahasan perdes, termasuk hak menyusun perdes oleh BPD. Berikut kami share materi bintek tersebut, semoga bermanfaat.
Recomendados
Kemitraan PEMDES dengan BPD
- Kemitraan PEMDES dengan BPD 1. Penyelenggaran Pemerintahan 2. Pembangunan 3. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Disampaikan Oleh : AGUS SUBAGYA (BPD Desa Panggungharjo)
- LANDASAN HUKUM UU No. 6/2014 tentang Desa : Pasal 55-65 PP No. 43/2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no.6/2014 tentang desa : Pasal 72-80 Perda Bantul No 14/2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (masih mengacu UU 32/2004 dan PP 72/2005) Hotel Harier , 26-08-2015subagyaagus@yahoo.co.id 2
- Bersifat “kemitraan” artinya Kepala Desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Bersifat “konsultatif” artinya bahwa kepala desa dan BPD senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan. Bersifat “koordinatif” artinya bahwa kepala desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan. Hotel Harier , 26-08-2015subagyaagus@yahoo.co.id 3Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan BPD adalah bersifat kemitraan , konsultatif dan koordinatif
- Tata Kelola Desa YANG DEMOKRATIS Musyawarah Desa (psl. 54) Kepala Desa (psl. 25 – 53) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65) Warga/Masyarak at Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad- hok) BUMDes Klp. Special Interest Perwakilan Bagian Wilayah Desa • RPJM-Desa dan RKP-Desa • APB-Desa • Peraturan Desa • Kinerja Pemerintah • Kerja Sama • RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-hal Strategis Prinsip Tata Kelola Desa • Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. • Demokrasi perwakilan + permusyawaran. • Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasyaraka tan/Adat
- Peran BPD dibidang Penyelenggaan Pemerintahan Desa Membentuk panitia pemilihan kepala desa. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa (termasuk Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa) Mengajukan rancangan peraturan desa Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; Pengawasan Kinerja Kepala Desa Hotel Harier , 26-08-2015subagyaagus@yahoo.co.id 5
- Peran BPD didalam Kegiatan Pembangunan Desa Menyelenggarakan Musyawarah Desa (Permendesa No 2/2015 Ps 5 ay 1), termasuk Penyusunan RPJM Desa (Permendagri no. 114/2014 Ps 20 ay 1) dan RKP Desa (Ps 31 ay 1) Membahas RAPBDES (UU 6/2014 Ps 73) dan memberikan kesepakatan RAPBDES ( PP 43/2014 Ps 101) Hotel Harier , 26-08-2015 subagyaagus@yahoo.co.id 6
- Peran BPD di dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU 6/2014 Ps 55 point b) Sebagai Tokoh Masyarakat yang aktif dalam organisasi kegiatan dalam rangka Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat. Hotel Harier , 26-08-2015 subagyaagus@yahoo.co.id 7
- Hotel Harier , 26-08-2015 subagyaagus@yahoo.co.id 8