SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
LANGKAH PENGAWASAN INVESTIGATIF ATAS
DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
Bahan Presentasi untuk Pelatihan Pengawas Pemilu




                   Ahsanul Minan
EVALUASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
   Penggunaan check list pengawasan sebagai alat bantu dalam bagi Panwas dalam melakukan
    kegiatan pengawasan sangat diperlukan, untuk memaksimalkan ketelitian dan ketajaman
    Panwas.
   Temuan indikasi/dugaan pelanggaran yang didapatkan dalam pengawasan harus diikuti dengan
    kegiatan pengawasan investigatif, guna memperoleh bukti-bukti awal.
   Kegiatan pengawasan investigatif dilakukan dengan kerangka sbb:
    a. Persiapan
      Identifikasi lokasi terjadinya dugaan pelanggaran, misalnya dalam hal dugaan pemilih ganda,
         maka diidentifikasi daerah (desa, RT/RW) dimana terdapat pemilih ganda
      Identifikasi siapa pelaku pelanggaran
      Identifikasi pihak yang dapat menjadi saksi, atau yang dapat memberikan data pembanding,
         misalnya Ketua RT/RW, kepala desa.
      Siapkan materi/panduan wawancara untuk menggali keterangan awal. Misalnya materi
         wawancara dengan petugas PPS, Ketua RT/RW, Kepala Desa.
     b. Pelaksanaan
      Mendatangi lokasi dimana dugaan pelanggaran terjadi, misalnya dalam tahapan DPT,
         dimana ditemukan adanya dugaan pemilih ganda, maka Panwas mendatangi lokasi daerah
         dimana pemilih ganda berdomisili
      Melakukan wawancara dengan saksi atau pihak yang dapat memberikan data pembanding.
      Mendokumentasikan atau mengumpulkan bukti-bukti awal, misalnya data penduduk di
         wilayah RT atau desa.
     c. Evaluasi
      Hasil investigasi selanjutnya dilakukan kajian awal untuk melihat terpenuhi atau tidaknya
         unsur pelanggaran.
      Apabila hasil kajian menunjukkan terpenuhinya unsur, maka bagian pengawasan
         meneruskan dugaan pelanggaran kepada bagian hukum dan penanganan pelanggaran.
ALUR
 PENGAWAS     DUGAAN
   AN DI     PELANGGAR
 LAPANGAN        AN



CHECK LIST    PENGAWASA     KETERANGAN
PENGAWASA         N          SAKSI ATAU
    N        INVESTIGATIF    BUKTI AWAL



   BAGIAN     DUGAAN
   PENAN        KUAT        PENDALAMAN
   GANAN     PELANGGAR
   PELANG        AN
   GARAN

More Related Content

More from Ahsanul Minan

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluAhsanul Minan
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaAhsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikAhsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfAhsanul Minan
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluAhsanul Minan
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research Ahsanul Minan
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralAhsanul Minan
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluAhsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluAhsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
 

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 

Langkah pengawasan investigatif dalam pemilu

  • 1. LANGKAH PENGAWASAN INVESTIGATIF ATAS DUGAAN PELANGGARAN PEMILU Bahan Presentasi untuk Pelatihan Pengawas Pemilu Ahsanul Minan
  • 2. EVALUASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH  Penggunaan check list pengawasan sebagai alat bantu dalam bagi Panwas dalam melakukan kegiatan pengawasan sangat diperlukan, untuk memaksimalkan ketelitian dan ketajaman Panwas.  Temuan indikasi/dugaan pelanggaran yang didapatkan dalam pengawasan harus diikuti dengan kegiatan pengawasan investigatif, guna memperoleh bukti-bukti awal.  Kegiatan pengawasan investigatif dilakukan dengan kerangka sbb: a. Persiapan  Identifikasi lokasi terjadinya dugaan pelanggaran, misalnya dalam hal dugaan pemilih ganda, maka diidentifikasi daerah (desa, RT/RW) dimana terdapat pemilih ganda  Identifikasi siapa pelaku pelanggaran  Identifikasi pihak yang dapat menjadi saksi, atau yang dapat memberikan data pembanding, misalnya Ketua RT/RW, kepala desa.  Siapkan materi/panduan wawancara untuk menggali keterangan awal. Misalnya materi wawancara dengan petugas PPS, Ketua RT/RW, Kepala Desa. b. Pelaksanaan  Mendatangi lokasi dimana dugaan pelanggaran terjadi, misalnya dalam tahapan DPT, dimana ditemukan adanya dugaan pemilih ganda, maka Panwas mendatangi lokasi daerah dimana pemilih ganda berdomisili  Melakukan wawancara dengan saksi atau pihak yang dapat memberikan data pembanding.  Mendokumentasikan atau mengumpulkan bukti-bukti awal, misalnya data penduduk di wilayah RT atau desa. c. Evaluasi  Hasil investigasi selanjutnya dilakukan kajian awal untuk melihat terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran.  Apabila hasil kajian menunjukkan terpenuhinya unsur, maka bagian pengawasan meneruskan dugaan pelanggaran kepada bagian hukum dan penanganan pelanggaran.
  • 3. ALUR PENGAWAS DUGAAN AN DI PELANGGAR LAPANGAN AN CHECK LIST PENGAWASA KETERANGAN PENGAWASA N SAKSI ATAU N INVESTIGATIF BUKTI AWAL BAGIAN DUGAAN PENAN KUAT PENDALAMAN GANAN PELANGGAR PELANG AN GARAN