1. PERAN MASYARAKAT DALAM
PEMANTAUAN PEMILU 2019
Ahsanul Minan
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Disampaikan dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif tahun 2019, yang
diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Pusat, 29 November 2018

2. Pemilu
2019,
apa yang
baru?
Pemilu
serentak
(Pilpres &
Pileg)
Jenis
Surat
Suara
Metode
Kampanye
Metode
Konversi
Suara
Pemilu serentak pertama (Pileg dan
Pilpres) dalam sejarah
penyelenggaraan Pemilu 2019.
Surat suara yang akan dipergunakan terdiri atas:
1. Surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2. Surat suara pemilu anggota DPR RI
3. Surat suara pemilu anggota DPD
4. Surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi
5. Surat suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota
Bagi pemilih di wilayah DKI Jakarta, hanya ada 4
surat suara yang akan dipergunakan, yaitu: Surat
suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Surat
suara pemilu anggota DPR RI, Surat suara pemilu
anggota DPD, & Surat suara pemilu anggota DPRD
Provinsi
Kampanye dilaksanakan
secara bersamaan antara
kampanye pilpres dengan
kampanye Pileg
Metode konversi suara:
• Pileg berubah dari sistem kuota ke
sistem divisor Sainte Lague
• Pilpres menggunakan sistem
mayoritarian

3. • Model kampanye
yang bersamaan
antara Pileg & Pilpres
• Politik identitas dalam
kampanye
• Kemampuan dalam
memantau
penghitungan suara
TANTANGAN
STAKEHOLDER
DALAM PEMILU
2019
KPU
BAWASLU
PESERTA
PEMILU
PEMERINTAH
MEDIA
MASSA
MASYARAKAT
• Pembentukan KPPS (larangan
KPPS menjabat 2 kali
• Banyaknya kasus hukum yang
dihadapi
• Pembentukan Pengawas
TPS
• Pelatihan Saksi
• Menjaga netralitas ASN
• Politisasi anggaran dan fasilitas
negara
• Netralitas media
massa
• Penyebaran hoax
• Fungsi pendidikan
pemiluh
• Polarisasi politik
• Penyebaran info hoax
• Politik identitas
• Rendahnya
partisipasi

4. DAFTAR
PEMILIH
• Pemilih belum terdaftar
• Akurasi daftar pemilih
KAMPANYE
PEMUNGUTAN &
PENGHITUNGAN
SUARA
• Kerumitan dalam pemungutan
dan penghitungan suara
• Sosialisasi yang belum optimal
TANTANGAN PEMILU 2019 PADA ASPEK TAHAPAN PEMILU
Model dan pola kompetisi antar peserta pemilu
dalam pemilu serentak belum dapat diprediksi:
• Apakah kompetisi pada level Pilpres yang akan
lebih mendominasi (tampaknya demikian) ?
• Jika kompetisi pilpres yang akan mendominasi,
apa dampaknya terhadap kompetisi antar partai
dan caleg dalam Pileg ?
• Apakah pemantauan terhadap pileg masih akan
memiliki greget?
Pola (potensi) konflik juga belum dapat
diprediksikan.
• Apakah polarisasi politik pilpres yang hanya
mengerucut kepada 2 kubu akan meningkatkan
kerawanan konflik?
• Apakah pertarungan antar partai/caleg
pendukung capres akan berpotensi memicu
konflik di grass root?

5. 15 Standard Internasional Pemilu-1*
1. Penyusunan kerangka hukum pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda,
mudah dipahami, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk
memastikan pemilu yang demokratis;
2. Pemilihan sistem pemilu, badan-badan yang dipilih, frekuensi pemilu, dan lembaga penyelenggara
pemilu;
3. Daerah pemilihan, dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suara setara untuk mencapai derajat
keterwakilan yang efektif;
4. Hak untuk memilih dan dipilih, semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam
pemilihan tanpa diskriminasi;
5. Badan penyelenggara pemilu harus dijamin bisa bekerja independen, dapat bekerja dalam kerangka
waktu yang cukup, memiliki sumberdaya yang mumpuni, dan tersedia dana yang memadai. Kerangka
hukum harus membuat ketentuan tentang mekanisme untuk memproses, memutuskan, dan menangani
keluhan dalam pemilu secara tepat waktu;
6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih
secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan
mencegah pendaftaran orangsecara tidak sah atau curang;
7. Kesetaraan akses bagi partai politik dan kandidat, Semua partai politik dan kandidat dijamin dapat
bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil. Pendaftaran partai politik dan ketentuan akses
kertas suara pada waktu pemilu perlu diatur secara berbeda;
8. Kampanye pemilu yang demokratis, Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat
menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap
para pemilih dan semua pihak yang terkait (stakeholder) dalam proses pemilihan;
* International Idea, Standard-standard Internasional untuk Pemilihan Umum, http://www.idea.int/publications/ies/upload/STANDAR-STANDAR_INTERNASIONAL_UNTUK_PEMILU.pdf

6. 15 Standard Internasional Pemilu-2
9. Akses ke media dan kebebasan berekspresi, Semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke
media. Ke-rangka hukum harus menjamin mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki
atau dikendalikan oleh negara;
10. Pembiayaan dan pengeluaran dana kampanye, semua partai politik dankandidat diperlakukan secara
adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye;
11. Pemungutan suara, Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses
semua pemilih. Terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara dan jaminan kerahasiaan kertas
suara;
12. Penghitungan dan rekapitulasi suara, Penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan
dasar dari pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, kerangka hukum harus memastikan agar semua
suara dihitung dan ditabulasi atau di-rekapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka;
13. Peranan wakil partai dan kandidat sebagai saksi. Guna melindungi integritas dan keterbukaan pemilu,
perwakilanp artai dan kandidat harus dapat mengamati semua proses pemungutan suara. Kerangka
hukum harus menjelaskan hak dan kewajiban perwakilan partai dan kandidat di tempat pemungutan
suara dan penghitungan suara;
14. Pemantauan pemilu, Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka
hukum harus menetapkan bahwa pemantau pemilu dapat memantau semua tahapan pemilu;
15. Kepatuhan terhadap hukum; dan penegakan peraturan pemilu, Kerangka hukum pemilu harus
mengatur mekanisme dan penye- lesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap
undang-undang pemilu.

7. Potret Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Indonesia
dalam Perspektif Voters Turnout Pemilu 1951-2014
0
50
100
150
Pemilu 1955Pemilu 1971Pemilu 1977Pemilu 1982Pemilu 1987Pemilu 1992Pemilu 1997Pemilu 1999
Partisipasi
Golput
Pileg 2004
Partisipas
i
Golput
0
20
40
60
80
Partisipasi Golput
1st round
2nd round
Pilpres 2004
0
20
40
60
80
Pileg 2009
Pilpres 2009
0
50
100
1st round
2nd round
0
50
100
1 2
Pileg 2014 Pilpres 2014
Data diolah dari berbagai sumber

8. PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU
LEGAL COMPLIANCE
Pidana Pemilu
BUKAN
PELANGGARAN
SECURITY / CONFLICT
Konflik antar Peserta Pemilu /
antar pendukung (horizontal
conflict)
Konflik antara peserta pemilu
dengan Penyelenggara Pemilu
(KPU / Pengawas) vertical
conflict
Konflik peserta
pemilu/masyarakat dengan
Pemerintah
Administrasi
Pemilu
Kode Etik
Penyelenggara
Pemilu
Sengketa Pemilu
Sengketa Hasil Pemilu
PELANGGARAN tidak
terhadap UU Pemilu,
tetapi berkaitan dengan
proses pemilu
PELANGGARAN

9. PELANGGARAN
BERDAYA RUSAK
TINGGI
PELANGGARAN
BERDAYA RUSAK
RENDAH
Daya rusak terhadap
integritas pemilu
(fairness, accountability)
Daya rusak tatanan
demokrasi dan good &
cleand governance
Daya rusak terhadap
moralitas bangsa
Mengganggu keindahan
kota
Mengganggu
ketentraman masyarakat
Manipulasi dana
kampanye,
manipulasi hasil
penghitungan
suara
Korupsi politik
(bansos), abuse
of power
Money politik,
isu sara
Pemasangan
atribut
Kampanye
pawai
KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU

10. Dimana Posisi Rakyat?
 Memastikan terlindunginya hak
politik warga masyarakat
 Memastikan terwujudnya pemilu
yang bersih, transparan, dan
berintegritas dari sisi penyelenggara
dan penyelenggaraannya.
 Mendorong terwujudnya pemilu
sebagai instrument penentuan
kepemimpinan politik dan evaluasi
kepemimpinan politik.
 Mendorong munculnya
kepemimpinan politik yang sesuai
dengan aspirasi terbesar rakyat.

11. Apa Resiko Ketidakterlibatan Masyarakat
Dalam Pemantauan Pemilu ?
Resiko terhadap penyelenggaraan pemilu;
• Menghasilkan konflik kekerasan (from election to
violance)
• Hilangnya kepercayaan rakyat
Resiko terhadap demokrasi;
• Terjadi arus balik: dari demokrasi menuju tirani baru
• Apatisme terhadap demokrasi(ada kecenderungan
melihat
• masa lalu, meskipun otoritarian, tetapi dianngap lebih
stabil)
Resiko terhadap masa depan bangsa (karena hasil
yang tidak maksimal dari pemilu);
• Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan
• Legitimasi politiknya dipertanyakan
• Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan
negara hukum yg demokratis

12. Level Peran Masyarakat dalam Pemilu & Jenis Kebutuhan
Pendukunganya
Masyarakat sebagai
Voters
• Akses informasi
tentang prosedur
penyelenggaraan
pemilu
• Akses informasi
tentang profil
peserta pemilu
• Hak untuk
memberikan suara
Masyarakat sebagai
Observers
• Akses informasi
terkait proses
penyelenggaraan
pemilu dari
penyelenggara
pemilu
• Hak untuk diakui
keberadaan dan
perannya dalam
memantau pemilu
• Hak untuk
menyampaikan
temuan/laporan
dan rekomendasi
perbaikan atas
penyelenggaraan
pemilu
Masyarakat sebagai
Judges
• Penyediaan
berbagai hak
akses dan jaminan
atas pemenuhan
berbagai hak
tersebut akan
berguna bagi
masyarakat untuk
menjalankan
perannya sebagai
hakim dalam
menilai
penyelenggaraan
pemilu, dan
sekaligus
preferensi dalam
menentukan
pilihannya di dalam
bilik suara

13. Model & Karakteristik Aktifitas Pemantauan Pemilu oleh Masyarakat
Organized Election Observers Individual Election Observers
Well Organized
Well informed
Somewhat well funded
Memiliki ketertarikan untuk
memantau banyak tahapan
dalam pemilu
Less-informed
Fully voluntarily observation
Umumnya tertarik untuk
memantau tahapan pendaftaran
pemilih (pasif), kampanye (pasif),
dan pemungutan+penghitungan
suara (aktif)
Individual volunteer

14. KERAWANAN DAFTAR PEMILIH DI DKI
JAKARTA
PROSEDUR
AKURASI
LAIN2
• Penetapan DP tanpa pleno
• Penyimpangan prosedur
• Keterlambatan jadwal
• Transparansi proses
• Ghost Voters
• Pemilih ganda
• Inaccuracy penulisan
identitas
• Pemilih tidak terdaftar
• Inkonsistensi kebijakan
• Cross boundaries issues
• Sikap KPU untuk
mengandalkan DPK sebagai
solusi permasalahan DP.

15. SEKIAN

16. AHSANUL MINAN
Perumahan Modern Hill, Blok G 6 No 12, Pondokcabe Udik, Pamulang, Tangerang
+628111777116, email: minan_munif@yahoo.com
==============================================
PROFILE
Ahsanul Minan telah mendalami isu kepemiluan sejak tahun 1997 dengan memulai
aktifitas sebagai pemantau pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilu hingga
1999. Pada pemilu 2004, menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Jawa
Tengah dengan masa kerja 2003-2004. Kemudian pada tahun 2007-2008 mengelola
program dukungan untuk pemilu di lembaga Kemitraan bagi Pembaharuan Tata
Pemerintahan (Partnership for Governance Reforms), lalu menjadi konsultan
manajemen pemilu di UNDP yang ditugaskan untuk membantu KPU RI dan Bawaslu
RI pada tahun 2008-2011. Pada tahun 2011-2016 mengelola program reformasi
pendanaan partai politik dalam proyek SIAP 1 yang dibiayai oleh USAID. Saat ini,
Minan masih menggeluti isu kepemiluan baik sebagai narasumber, fasilitator, peneliti
maupun tulisan ilmiah.
AREAS OF EXPERTISE
• Manajemen Pemilu dan Pengawasan Pemilu
• Reformasi Pendaaan Partai Politik dan Pendanaan Kampanye
• Reformasi Birokrasi
• Project Management
• Analisa Hukum dan Legal Drafting
• Community development
• Penyusunan Modul Pelatihan
Pendidikan:
• Kandidat Doktor Hukum, di Universitas Indonesia, dengan peminatan Hukum Tata Negara
• Magister Hukum, peminatan Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, 2013.
Thesis: Kesetaraan Nilai Suara Pemilih Dalam Sistem Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota
DPR tahun 2009.
GPA: 3,5/4.0
• Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta (Fakultas Syari’ah, 1998)
GPA: 3,45/4.0

17. Pengalaman Pekerjaan/Jabatan Tugas dan Capaian
Peneliti dalam Penyusunan Indeks
Kerawanan Pemilu (2017-2019)
 Menyusun desain IKP
 Analisa dan intepretasi data
 Menyusun laporan penelitian
Program Manajer Reformasi
Pendanaan Partai Politik dan Anti-
Money Politics di Management
Systems International (2011-2016)
Mengelola implementasi program reformasi pendanaan partai politik dan pendanaan
kampanye
Capaian:
 Rekomendasi transparansi laporan dana kampanye melalui publikasi di media internet
diadopsi oleh KPU
 Rekomendasi pembatasan belanja kampanye pemilu diadopsi dalam UU Pemilu
 Rekomendasi pemberian subsidi negara dalam pendanaan kampanye diadopsi dalam
UU pemilihan kepala daerah
 Rekomendasi peningkatan subsidi negara kepada partai politik diadopsi oleh pemerintah
Anggota Tim Penyusun Naskah
Akademik RUU Pemilu versi Kemitraan
(Partnership for Governance Reforms)
2016-2017
 Menyusun konsep sistem penegakan hukum pemilu
Konsultan UNDP untuk KPU dan
Bawaslu (2009-2011)
 Memberikan dukungan konsultatif terkait dengan penyusunan regulasi KPU dan
Bawaslu.
 Terlibat dalam penyusunan sistem perencanaan strategis pemilu berbasis pendekatan
BRIDGE
 Mendampingi pembangunan PPID dan digitalisasi data pemilu
 Menyusun modul pelatihan untuk KPU dan Bawaslu
Project Officer untuk Program Pemilu
di Kemitraan (2006-2008)
 Mengelola program dukungan untuk KPU dan Bawaslu
Staf Ahli DPR RI (2005-2006)  Menyusun RUU Pemilu
Panitia Pengawas Pemilu Provinsi
Jawa Tengah (2003-2004)
 Menyelenggarakan tugas pengawasan pemilu di Jawa Tengah.
 Menyusun buku komik pengawasn partisipatif

18. Publikasi:
• Naskah Akademik RUU Pemilu, Kemitraan, 2017
• Indeks Kerawanan Pemilu, Bawaslu, 2018 dan 2019
• Menggagas Reformasi Pendanaan Partai Politik Melalui Subsidi Negara Kepada
Partai Politik, Jurnal Taswirul Afkar, PP LAKPESDAM NU, 2017.
• KONTESTASI DALAM PILKADA DKI YANG DEMOKRATIS, Tantangan dalam
Menjaga Kualitas Pilkada DKI 2017, Jurnal Bawaslu DKI, 2016.
• Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu: Ius Constituendum dalam
Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berintegritas, dalam Jurnal Pemilu dan
Demokrasi, Nomor 3, Mei 2012, Perludem
• Problematika Verifikasi Parpol, Koran Tempo, 14/11/2012
• Modul Pelatihan Pengawasan Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, dan Pemilu
Presiden/Wakil Presiden, Bawaslu RI.
• Buku, "Potret Politik Perempuan dalam Ormas Kegamaan", 2005
• Buku “Pemantauan Dana Kampanye dalam Pemilukada”, 2015.