1. Sekretariat memainkan peran penting dalam penanganan sengketa pemilihan, mulai dari penerimaan permohonan, persiapan musyawarah, hingga pembuatan putusan. 2. Tahapan penanganan permohonan sengketa meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, pencatatan dalam register, penyiapan jadwal dan undangan musyawarah, serta penyiapan panitia. 3. Persiapan musyawarah mencakup penentuan jadwal, peny

1. PERAN SEKRETARIAT
BAWASLU DALAM
MUSYAWARAH DAN
PEMBUATAN PUTUSAN
AHSANUL MINAN
Disampaikan dalam Acara FGD Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bagi Kalangan Internal Bawaslu RI,
Bogor, 12 April 2016

2. PENGERTIAN SENGKETA
PEMILIHAN
Arti
•Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau
pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Definisi
Umum
•Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau
hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. (Ali Ahmad, 2003:14)
Definisi
Sengketa
Pemilihan
•Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU No. 8 Tahun 2015)
•Sengketa Pemilu (bebas) adalah perbedaan pandangan antarpeserta Pemilu atau peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu terhadap
suatu fakta atau keadaan dalam proses penyelenggaraan pemilu, termasuk yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

3. WEWENANG DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN
Bawaslu Provinsi dan
Panwaslu
Kabupaten/Kota
berwenang
menyelesaikan
sengketa pemilihan
UU No.1/2015 Pasal
143 ayat (1)
Bawaslu bertugas
menyusun dan
menetapkan pedoman
teknis penyelesaian
sengketa pemilihan
(UU Nomor 8 tahun
2015 Pasal 22B huruf
a)

4. SENGKETA PEMILIHAN
Jenis Sengketa Pemilihan
a. Sengketa antarapeserta Pemilihan;
dan
b. Sengketa antara Peserta Pemilihan
dan Penyelenggara Pemilihan sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
PEMOHON
• Pasangan calon gubernur dan wakil
gubernur peserta pemilihan; dan
• Pasangan calon bupati dan calon
wakil bupati peserta pemilihan
• Calon walikota dan calon wakil
walikota peserta pemilihan
Permohonan sengketa terhadap
keputusan KPU provinsi dan KPU
kabupaten/kota mengenai Penetapan
pasangan calon peserta pemilihan dapat
diajukan oleh:
• Pasangan calon yang mendaftarkan
diri atau didaftarkan ke KPU provinsi
dan KPU kabupaten/kota; atau
• Partai politik atau gabungan partai
politik pengusung pasangan calon.
TERMOHON
a. KPU provinsi;
b. KPU kabupaten/kota;
c. Pasangan calon gubernur dan wakil
gubernur peserta pemilihan; atau
d. Pasangan calon bupati dan calon
wakil bupati serta calon walikota dan
calon wakil walikota.
 Permohonan penyelesaian sengketa
pemilihan diajukan dalam waktu paling
lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa
dalam pemilihan diketahui.
 Permohonan penyelesaian sengketa
terkait keputusan kpu provinsi atau kpu
kabupaten/kota diajukan paling lama 3
(tiga) hari sejak keputusan dimaksud
ditetapkan dan/atau diumumkan.
Bawaslu provinsi atau panwaslu
kabupaten/kota memeriksa dan memutus
sengketa pemilihan dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) hari terhitung
sejak tanggal diterimanya permohonanPasangan calon yang berpotensi
dirugikan atas penyelesaian sengketa
Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai
pihak terkait dalam sengketa Pemilihan.
Bawaslu Provinsi atau Panwas
Kabupaten/Kota dapat menghadirkan
lembaga sebagai pihak pemberi
keterangan yang dibutuhkan dalam
penyelesaian sengketa Pemilihan.
Pemohon, Termohon, dan/atau pihak
terkait dapat didampingi atau diwakili oleh
kuasa hukum berdasarkan surat kuasa
khusus.
Jika sengketa Pemilihan berasal dari laporan
pelanggaran, Pengawas Pemilu
memberitahukan kepada pelapor bahwa
laporan tersebut merupakan sengketa
Pemilihan.
Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 harus mengajukan permohonan
disertai Keterangan Pihak Terkait kepada
Bawaslu Provinsi atau Panwaslu
Kabupaten/Kota paling lambat pada
musyawarah kedua.

5. ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Psl 143 ayat (3) b
Penyelesaian sengketa
pemilihan melalui:
musyawarah mufakat
untuk mencapai
kesepakatan
Musyawarah dilaksanakan
melalui tahapan:
a. Penyampaian materi
permohonan;
b. Penyampaian keterangan
dan/atau tanggapan
termohon dan/atau pihak
terkait;
c. Pemeriksaan bukti;
d. Penyampaian kesimpulan
pihak pemohon dan
termohon;
e. Pembuatan kesepakatan;
dan
f. Penetapan hasil
musyawarah.
Syarat musyawarah
 Kesepakatan dalam
musayawarah
penyelesaian sengketa
pemilihan tidak boleh
bertentangan dengan
peraturan perundang-
undangan.
 Kesepakatan
dituangkan dalam
berita acara
kesepakatan
musyarawah dan
ditetapkan dalam:
a. Keputusan bawaslu
provinsi untuk
penyelesaian
sengketa pemilihan
gubernur dan wakil
gubernur; dan
b. Keputusan
panwaslu
kabupaten/kota
untuk penyelesaian
Jika tidak sepakat ?
• Dalam hal musyawarah
tidak mencapai
kesepakatan, bawaslu
provinsi atau panwaslu
kabupaten/kota membuat
keputusan.
• Keputusan bawaslu
provinsi atau panwaslu
kabupaten/kota
mempertimbangkan
keterangan pemohon,
termohon, pihak terkait,
lembaga pemberi
keterangan, serta bukti-
bukti yang dikemukakan
dalam musyawarah.
• Keputusanbawaslu provinsi
atau panwaslu

6. 1. Penanganannya relatif sederhana, waktu singkat, dan murah;
2. Relatif memberikan kepuasan kpd para pihak (terutama pemohon)
karena sengketanya diselesaikan secara terbuka dan partisipatif
(musyawarah)
3. Dapat mencegah munculnya kemarahan massa pendukung paslon
tertentu ketika merasa tidak puas atas suatu keputusan KPU
(khususnya ketika paslon dinyatakan tdk memenuhi syarat)
4. Meningkatkan pemahaman calon atau peserta pemilu tentang seluk-
beluk teknis penyelenggaraan pemilihan.
MANFAAT PENYELESAIAN
SENGKETA

7. 1. Kewenangan menyelesaikan SENGKETA DI TINGKAT PENGAWAS ADHOC
(panwas kabupaten/kota) MENIMBULKAN TANTANGAN BESAR DALAM
PENYIAPAN KAPASITAS (KNOWLEDGE & SKILL) MEREKA
2. SIFAT PUTUSAN SENGEKTA YANG final dan mengikat, kecuali sengketa TUN
bidang kepemiluan, BISA MENJADI PEDANG BERMATA DUA. A) menjadikan
posisi panwas sangat kuat karena sifat putusan tersebut, b) berpotensi
menghancurkan kredibilitas panwas jika tidak disertai dengan kapasitas dan
integritas yang baik dalam menjalankan wewenang penyelesaian sengketa
3. Sengketa TUN bidang kepemiluan ini tidak jelas batasannya. Di kota sungai
penuh jambi, ada paslon yang mengajukan sengketa hasil penetapan rekap
4. PERAN PTTUN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SENGKETA TUN PEMILIHAN
(penerapan pasal 154 UU no. 1/2015), majelis pada PT TUN KURANG
memperhatikan prinsip demokrasi dalam penyelesaian kasus sengketa TUN
pilkada
TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

8. Peran
Sekretariat
Penerimaan
Permohonan
Sengketa
Penyiapan
Musyawarah
Pelaksanaan
Musyawarah
Pembuatan
putusan

9. PERAN SEKRETARIAT DALAM PENERIMAAN
PERMOHONAN SENGKETA PEMILIHAN
Pemeriksaan Berkas Permohonan Sengketa
Petugas penerimaan permohonan memeriksa
kelengkapan administrasi permohonan beserta
lampirannya, yang meliputi:
a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama
Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon
atau faxmilie dengan dilampiri fotokopi kartu
tanda penduduk atau paspor;
b. kedudukan Pemohon dalam penyelenggaraan
Pemilihan;
c. Identitas Termohon yang terdiri dari: nama
Termohon, alamat Termohon, dan nomor
telepon atau faximilie;
d. kedudukan Termohon dalam penyelenggaraan
Pemilihan;
e. uraian yang jelas mengenai kewenangan
menyelesaikan sengketa;
f. uraian kedudukan hukum Pemohon dan
Termohon dalam penyelesaian sengketa;
g. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu
pengajuan permohonan;
h. uraian yang jelas mengenai obyek yang
disengketakan;
i. permasalahan sengketa yang memuat
kepentingan langsung Pemohon atas
penyelesaian sengketa dan masalah/obyek
yang disengketakan; dan
j. hal yang diminta untuk diputuskan.
Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau
Penerimaan & Pemeriksaan Berkas
Permohonan Pihak Terkait
a. Nama dan alamat pihak terkait
dan kuasanya, No.Telp/Hp,
nomor faksimili, alamat email;
b. Uraian yang jelas tentang :
1. Keputusan KPU Provinsi atau
Kota KPU Kabupaten/Kota
mengenai Pihak Terkait sudah
benar; dan
2. Permintaan untuk menguatkan
Keputusan KPU Provinsi atau
Keputusan KPU
Kabupaten/Kota.
(3) Keterangan Pihak Terkait
sebagaimana dimaksud ayat (3)
disertai dengan bukti-bukti
dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap
yakni 1 (satu) asli dan 6 (enam)
salinan dan format digital,
dengan bukti yang asli diberi
materai secukupnya.
Petugas penerima mengeluarkan tanda terima
berkas setelah memeriksa kelengkapan
administrasi.
Dalam hal permohonan belum lengkap, Pemohon
wajib melengkapi dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan
kekuranglengkapan tersebut diterima oleh
Pemohon. Apabila dalam jangka waktu tersebut
Pemohon tidak melengkapi permohonannya,
petugas penerima menyampaikan surat
pemberitahuan tentang permohonan tidak dapat
diregister.• Permohonan dinyatakan lengkap dalam
sengketa pemilihan antara Peserta Pemilihan
dengan Penyelenggara Pemilihan akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau
Keputusan KPU Kabupaten/Kota, apabila
Pemohon mengajukan permohonan beserta
Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU
Kabupaten/Kota yang menjadi Obyek Sengketa
• Permohonan yang telah dinyatakan lengkap
dicatat dan diberikan nomor permohonan dalam
buku register permohonan pada hari yang sama
oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas
Kabupaten/Kota.
• Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat
dalam buku register permohonan

10. PENYIAPAN MUSYAWARAH
Jadwal
•Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota membantu Pimpinan dalam menentukan jadwal musyawarah terhadap
permohonan penyelesaian sengketa yang telah diregistrasi
Undanga
n
•Staf Sekretariat membantu Pimpinan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam menyiapkan dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon dan
Termohon yang memuat:
•permohonan sudah diregistrasi;
•jadwal musyawarah; dan
•undangan untuk menghadiri pelaksanaan musyawarah.
•Staf Sekreatariat melakukan check dan rechek untuk memastikan kehadiran pemohon, termohon, pihak terkait.
Panitia
•Menyiapkan Panitia musyawarah yang paling sedikit terdiri atas: 1 (satu) orang sekretaris; 1 (satu) orang asisten pimpinan musyawarah; dan 1 (satu) orang notulen.
•Sekretaris panitia musyawarah adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pengawas Pemilu.
•Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Panwas Kabupaten/Kota.
Professio
nal
•Staf Sekretriat membantu Pimpinan Bawaslu provinsi atau panwaslu kab/Kota dalam menghubungi & meminta kesediaan 1 orang dari kalangan profesional
atau perguruan tinggi, jika diputuskan untuk melibatkan kalangan professional/PT. Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berkewarganegaraan
Indonesia; memiliki pengetahuan tentang penyelesaian sengketa atau memahami kepemiluan; tidak tercatat sebagai anggota Partai Politik; dan tidak memiliki
konflik kepentingan dengan para pihak yang bersengketa.
•diputuskan dalam rapat pleno dan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
Sarana
•Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kab/Kota mempersiapkan:
•sarana musyawarah
•materi dan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan musyawarah

11. PERAN SEKRETARIAT DALAM PELAKSANAAN
MUSYAWARAH
Menjaga dan
mengamankan area
pelaksanaan
musyawarah
Melakukan
pendokumentasian
proses pelaksanaan
musyawarah (photo,
video, notulensi
musyawarah) jika
diperlukan
Melakukan konfirmasi
kehadiran para pihak,
melakukan
pengundangan ulang
para pihak atas
perintah majelis

12. PERAN SEKRETARIAT DALAM PEMBUATAN PUTUSAN
MUSYAWARAH
Membantu
menyusun/menyiapkan
berita acara kesepakatan
musyarawah
Memintakan tanda tangan
Pemohon, Termohon, dan
pimpinan musyawarah atas
Berita Acara Kesepakatan
Musyawarah.
Membantu
menyusun/menyiapkan
Keputusan Bawaslu
Provinsi yang
ditandatangani oleh Ketua
Bawaslu Provinsi atau
Keputusan Panwaslu
Kab/Kota yang
ditandatangani oleh ketua
Panwaslu Kab/Kota yang
dilampiri Berita Acara
Kesepakatan Musyawarah
Mempersiapkan dan
mengorganisir
pelaksanaan kegiatan
pembacaan
Keputusan Bawaslu
Provinsi atau Panwas
Kabupaten/Kota mengenai
penyelesaian sengketa
Pemilihan dengan
mengundang pihak
Pemohon, Termohon, dan
pihak terkait
Menempatkan Keputusan
Bawaslu Provinsi atau
Panwas Kabupaten/Kota
terkait penyelesaian
sengketa Pemilihan di
papan pengumuman
Sekretariat Bawaslu
Provinsi atau Panwas
Kabupaten/Kota.

13. • SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DAN SEKRETARIAT PANWASLU KAB/KOTA
MEMILIKI POSISI DAN PERAN YANG SANGAT STRATEGIS DAN PENTING DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA.
• STAF SEKRETARIAT BAIK DARI UNSUR TIM ASISTENSI MAUPUN STAF
ADMINISTRASI MEMILIKI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG SANGAT BESAR,
TERUTAMA DALAM TAHAPAN PENERIMAAN PERMOHONAN SENGKETA,
PENYIAPAN MUSYAWARAH, DAN PEMBUATAN PUTUSAN.
• OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN KESIAPAN SDM STAF SECRETARIAT, BAIK DARI
SISI PENGETAHUAN, MAUPUN KETRAMPILAN DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN.

14. DOS AND DON’T BAGI STAF SEKRETARIAT DALAM MEMFASILITASI
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
• Don’t: jangan menemui para pihak untuk membicarakan,
membocorkan informasi terkait dengan materi sengketa
pemilihan
• Don’t: jangan menyampaikan opini/pendapat,
kekhawatiran, atau dukungan kepada para pihak.
• Do: catat dengan cermat dan teliti rekaman/notulensi
musyawarah untuk mencegah kesalahpahaman

15. SEKIAN
www.ahsanulminan.webs.com
www.ahsanulminan.blogspot.co.id
www.slideshare.net/ahsanov