SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Oleh: Ahsanul Minan



Disampaikan dalam Training Jurnalisme Pengawasan Pemilu
  Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
LEGAL COMPLIANCE                     SECURITY / CONFLICT



                    BUKAN                    Konflik antar Peserta
Pidana Pemilu    PELANGGARAN               Pemilu / antar pendukung
                                              (horizontal conflict)



Administrasi      Sengketa Pemilu
  Pemilu                                     Konflik antara peserta
                                                pemilu dengan
                                             Penyelenggara Pemilu
                   Sengketa Hasil          (KPU / Pengawas) vertical
  Kode Etik           Pemilu                        conflict
Penyelenggara
   Pemilu
                PELANGGARAN tidak               Konflik peserta
                     terhadap UU              pemilu/masyarakat
                Pemilu, tetapi berkaitan      dengan Pemerintah
                 dengan proses pemilu
PELANGGARAN                                                   PELANGGARAN
  BERDAYA RUSAK                                                 BERDAYA RUSAK
      TINGGI                                                       RENDAH


                                  Manipulasi
Daya rusak terhadap integritas       dana         Pemasang
           pemilu
                                 kampanye, m      an atribut   Mengganggu keindahan kota
                                   anipulasi
  (fairness, accountability)         hasil
                                 penghitungan
                                     suara




                                    Korupsi
Daya rusak tatanan demokrasi         politik
                                                  Kampany       Mengganggu ketentraman
                                                   e pawai
dan good & cleand governance     (bansos), abus                      masyarakat
                                   e of power




Daya rusak terhadap moralitas      Money
           bangsa                 politik, isu
                                     sara
Analisa Kerawanan Pemilu dapat dilakukan melalui
pendekatan:
 ANALISA AKTOR (analisa berbasis aktor yang
   berpotensi melakukan pelanggaran pemilu)
 ANALISA MODUS (analisa berbasis modus
   pelanggaran pemilu)
 ANALISA DAMPAK (analisa berbasis ukuran dampak
   pelanggaran pemilu, baik terhadap integritas proses
   penyelenggaraan pemilu, integritas hasil
   pemilu, maupun terhadap kualitas kehidupan
   demokrasi)

More Related Content

What's hot

Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
 
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasanUrgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasaniwank shoeddienk
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifAhsanul Minan
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascamNabrisi Rohid
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarAhsanul Minan
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAAN ASYUF
 
Strategi pengawasan pemilu kada
Strategi pengawasan pemilu kadaStrategi pengawasan pemilu kada
Strategi pengawasan pemilu kadaAhsanul Minan
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptxWidhetaJD
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxJubair13
 
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaPemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaBima Faqih
 
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptCristianoKunto
 
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.pptmateri_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.pptFHUPR
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Ahsanul Minan
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiMuktar Eneste
 
Sekretariat bawaslu professional
Sekretariat bawaslu professionalSekretariat bawaslu professional
Sekretariat bawaslu professionalAhsanul Minan
 
Pengawasan pungut hitung bagi ptps
Pengawasan pungut hitung bagi ptpsPengawasan pungut hitung bagi ptps
Pengawasan pungut hitung bagi ptpsFebriko Anwar
 

What's hot (20)

Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
 
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasanUrgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatif
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascam
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULA
 
Strategi pengawasan pemilu kada
Strategi pengawasan pemilu kadaStrategi pengawasan pemilu kada
Strategi pengawasan pemilu kada
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
 
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaPemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
 
Materi Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptxMateri Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptx
 
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
 
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
 
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.pptmateri_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
 
Sosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemulaSosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemula
 
Sekretariat bawaslu professional
Sekretariat bawaslu professionalSekretariat bawaslu professional
Sekretariat bawaslu professional
 
Pengawasan pungut hitung bagi ptps
Pengawasan pungut hitung bagi ptpsPengawasan pungut hitung bagi ptps
Pengawasan pungut hitung bagi ptps
 

More from Ahsanul Minan

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluAhsanul Minan
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaAhsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikAhsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfAhsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluAhsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research Ahsanul Minan
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralAhsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluAhsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihAhsanul Minan
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaAhsanul Minan
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Ahsanul Minan
 

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
 

Potensi kerawanan pemilu

  • 1. Oleh: Ahsanul Minan Disampaikan dalam Training Jurnalisme Pengawasan Pemilu Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
  • 2. LEGAL COMPLIANCE SECURITY / CONFLICT BUKAN Konflik antar Peserta Pidana Pemilu PELANGGARAN Pemilu / antar pendukung (horizontal conflict) Administrasi Sengketa Pemilu Pemilu Konflik antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu Sengketa Hasil (KPU / Pengawas) vertical Kode Etik Pemilu conflict Penyelenggara Pemilu PELANGGARAN tidak Konflik peserta terhadap UU pemilu/masyarakat Pemilu, tetapi berkaitan dengan Pemerintah dengan proses pemilu
  • 3. PELANGGARAN PELANGGARAN BERDAYA RUSAK BERDAYA RUSAK TINGGI RENDAH Manipulasi Daya rusak terhadap integritas dana Pemasang pemilu kampanye, m an atribut Mengganggu keindahan kota anipulasi (fairness, accountability) hasil penghitungan suara Korupsi Daya rusak tatanan demokrasi politik Kampany Mengganggu ketentraman e pawai dan good & cleand governance (bansos), abus masyarakat e of power Daya rusak terhadap moralitas Money bangsa politik, isu sara
  • 4. Analisa Kerawanan Pemilu dapat dilakukan melalui pendekatan:  ANALISA AKTOR (analisa berbasis aktor yang berpotensi melakukan pelanggaran pemilu)  ANALISA MODUS (analisa berbasis modus pelanggaran pemilu)  ANALISA DAMPAK (analisa berbasis ukuran dampak pelanggaran pemilu, baik terhadap integritas proses penyelenggaraan pemilu, integritas hasil pemilu, maupun terhadap kualitas kehidupan demokrasi)