Uu no 13 Tahun 2003

1belajarak3umum.blogspot.com
belajarak3umum.blogspot.com
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN
DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakandalam rangka pembangunanmanusia
Indonesia seutuhnyadan pembangunanmasyarakat Indonesiaseluruhnyauntuk
mewujudkanmasyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun
spiritual berdasarkanPancasiladan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. bahwa dalam pelaksanaanpembangunannasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan
kedudukanyang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukantenaga kerja, diperlukanpembangunan
ketenagakerjaanuntuk meningkatkankualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam
pembangunan serta peningkatanperlindungantenaga kerja dan keluarganyasesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan;
d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkanuntuk menjaminhak-hak dasar
pekerja/buruhdan menjaminkesamaankesempatanserta perlakuantanpa diskriminasi atas
dasar apapun untuk mewujudkankesejahteraanpekerja/buruhdan keluarganyadengan
tetap memperhatikanperkembangankemajuandunia usaha;
e. bahwa beberapa Undang-Undang di bidang ketenagakerjaandipandangsudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhandan tuntutan pembangunanketenagakerjaan, oleh karena itu perlu
dicabut dan/atauditarik kembali;
f. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimanatersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu
membentuk Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
Dengan Persetujuan Bersama Antara:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN
BAB I KETENTUAN
UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksuddengan:
1. Ketenagakerjaanadalah segala hal yang berhubungandengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukanpekerjaanguna menghasilkan
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhansendiri maupununtuk masyarakat.
3. Pekerja/buruhadalah setiap orang yang bekerja dengan menerimaupah atau imbalan
dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan
lainnya yang mempekerjakantenaga kerja dengan membayarupah atau imbalan dalam
bentuk lain.
5. Pengusahaadalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankansuatu
perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankanperusahaanbukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaansebagaimanadimaksuddalam huruf a dan b yang
berkedudukandi luar wilayah Indonesia.
6. Perusahaanadalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadanhukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakanpekerja/buruhdengan membayarupah atau imbalandalam bentuk
lain;
b. usaha-usahasosial dan usaha-usahalain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakanorang lain dengan membayarupah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Perencanaantenaga kerja adalah proses penyusunanrencana ketenagakerjaansecara
sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunankebijakan, strategi, dan
pelaksanaanprogram pembangunanketenagakerjaanyang berkesinambungan.
8. Informasi ketenagakerjaanadalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk
angka yang telah diolah, naskah dan dokumenyang mempunyai arti, nilai dan makna
tertentu mengenai ketenagakerjaan.
9. Pelatihankerja adalah keseluruhankegiatanuntuk memberi, memperoleh, meningkatkan,
serta mengembangkankompetensi kerja, produktivitas,disiplin, sikap, dan etos kerja pada
tingkat keterampilandan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan
atau pekerjaan.
10. Kompetensi kerja adalah kemampuankerja setiap individu yang mencakupaspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Pemaganganadalah bagian dari sistem pelatihankerja yang diselenggarakansecara
terpadu antara pelatihandi lembaga pelatihandengan bekerja secara langsungdi bawah
bimbingandan pengawasan instrukturatau pekerja/buruhyang lebih berpengalaman, dalam
proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai
keterampilanatau keahlian tertentu.
12. Pelayananpenempatantenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukantenaga kerja
dengan pemberi kerja, sehinggatenaga kerja dapat memperolehpekerjaanyang sesuai
dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperolehtenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegangvisa dengan maksudbekerja di
wilayah Indonesia.
14. Perjanjiankerja adalah perjanjian antara pekerja/buruhdengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syaratkerja, hak, dan kewajibanpara pihak.
15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubunganyang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja/buruh, dan pemerintahyang didasarkanpada nilai-nilai Pancasiladan Undang-
Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
17. Serikat pekerja/serikatburuh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
pekerja/buruhbaik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,
mandiri, demokratis,dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membelaserta
melindungi hak dan kepentinganpekerja/buruhserta meningkatkankesejahteraan
pekerja/buruhdan keluarganya.
18. Lembagakerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasimengenai hal-hal yang
berkaitandengan hubungan industrial di satu perusahaanyang anggotanyaterdiri dari
pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaanatau unsur pekerja/buruh.
19. Lembagakerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarahtentang
masalah ketenagakerjaanyang anggotanyaterdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
20. Peraturanperusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusahayang
memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
21. Perjanjiankerja bersamaadalah perjanjian yang merupakanhasil perundinganantara
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapaserikat pekerja/serikatburuh yang tercatat pada
instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaandengan pengusaha, atau
beberapa pengusahaatau perkumpulanpengusaha yang memuat syarat-syaratkerja, hak
dan kewajiban kedua belah pihak.
22. Perselisihanhubunganindustrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentanganantara pengusahaatau gabungan pengusahadengan pekerja/buruhatau
serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihanmengenai hak, perselisihan
kepentingan, dan perselisihanpemutusanhubungankerja serta perselisihanantar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
23. Mogok kerja adalah tindakanpekerja/buruhyang direncanakandan dilaksanakansecara
bersama-samadan/atauoleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikanatau
memperlambat pekerjaan.
24. Penutupanperusahaan (lock out) adalah tindakanpengusahauntuk menolak pekerja/buruh
seluruhnyaatau sebagianuntuk menjalankanpekerjaan.
25. Pemutusanhubungankerja adalah pengakhiranhubungan kerja karena suatu hal tertentu
yang mengakibatkanberakhirnyahak dan kewajibanantara pekerja/buruhdan pengusaha.
26. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
29. Semingguadalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
30. Upah adalah hak pekerja/buruhyang diterima dan dinyatakandalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusahaatau pemberi kerja kepada pekerja/buruhyang ditetapkandan
dibayarkanmenurut suatu perjanjiankerja, kesepakatan, atau peraturanperundang-
undangan, termasuk tunjanganbagi pekerja/buruhdan keluarganyaatas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
31. Kesejahteraanpekerja/buruhadalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang
bersifat jasmaniahdan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara
langsungatau tidak langsungdapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungankerja
yang aman dan sehat.
32. Pengawasanketenagakerjaanadalah kegiatanmengawasi dan menegakkanpelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
33. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2
PembangunanketenagakerjaanberlandaskanPancasiladan Undang-UndangDasar Negara
Republik IndonesiaTahun 1945.
Pasal 3
Pembangunanketenagakerjaandiselenggarakanatas asas keterpaduandengan melalui
koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
Pembangunanketenagakerjaanbertujuan:
Pasal 4
a. memberdayakandan mendayagunakantenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. mewujudkanpemerataankesempatankerja dan penyediaantenaga kerja yang sesuai
dengan kebutuhanpembangunan nasional dan daerah;
c. memberikanperlindungankepada tenaga kerja dalam mewujudkankesejahteraan; dan
d. meningkatkankesejahteraantenaga kerja dan keluarganya.
BAB III
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
Pasal 5
Setiap tenaga kerja memilikikesempatanyang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh
pekerjaan.
Pasal 6
Setiap pekerja/buruhberhak memperolehperlakuanyang sama tanpa diskriminasi dari
pengusaha.
BAB IV
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 7
(1) Dalam rangka pembangunanketenagakerjaan, pemerintahmenetapkankebijakandan
menyusunperencanaantenaga kerja.
(2) Perencanaantenaga kerja meliputi:
a. perencanaantenaga kerja makro; dan
b. perencanaantenaga kerja mikro.
(3) Dalam penyusunankebijakan, strategi, dan pelaksanaanprogram pembangunan
ketenagakerjaanyang berkesinambungan, pemerintahharus berpedomanpada
perencanaan tenaga kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1).
Pasal 8
(1) Perencanaantenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaanyang antara lain
meliputi:
a. penduduk dan tenaga kerja;
b. kesempatankerja;
c. pelatihankerja termasuk kompetensi kerja;

d. produktivitas tenaga kerja;
e. hubungan industrial;
f. kondisi lingkungankerja;
g. pengupahan dan kesejahteraantenaga kerja; dan
h. jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Informasi ketenagakerjaansebagaimanadimaksuddalam ayat (1), diperolehdari semua
pihak yang terkait, baik instansi pemerintahmaupun swasta.
(3) Ketentuanmengenai tata cara memperolehinformasi ketenagakerjaandan penyusunan
serta pelaksanaanperencanaantenaga kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V PELATIHAN
KERJA
Pasal 9
Pelatihankerja diselenggarakandan diarahkanuntuk membekali, meningkatkan,dan
mengembangkankompetensi kerja guna meningkatkankemampuan, produktivitas,dan
kesejahteraan.
Pasal 10
(1) Pelatihankerja dilaksanakandengan memperhatikankebutuhanpasar kerja dan dunia
usaha, baik di dalam maupun di luar hubungankerja.
(2) Pelatihankerja diselenggarakanberdasarkanprogram pelatihanyang mengacu pada
standar kompetensi kerja.
(3) Pelatihankerja dapat dilakukansecara berjenjang.
(4) Ketentuanmengenai tata cara penetapanstandar kompetensi kerja sebagaimanadimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan KeputusanMenteri.
Pasal 11
Setiap tenaga kerja berhak untuk memperolehdan/atau meningkatkandan/atau mengembangkan
kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannyamelalui pelatihankerja.
Pasal 12
(1) Pengusahabertanggung jawab atas peningkatandan/atau pengembangankompetensi
pekerjanyamelalui pelatihankerja.
(2) Peningkatandan/ataupengembangankompetensi sebagaimanadimaksuddalam ayat (1)
diwajibkanbagi pengusaha yang memenuhi persyaratanyang diatur dengan Keputusan
Menteri.
(3) Setiap pekerja/buruhmemiliki kesempatanyang sama untuk mengikuti pelatihankerja
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 13
(1) Pelatihankerja diselenggarakanoleh lembaga pelatihankerja pemerintahdan/atau lembaga
pelatihankerja swasta.
(2) Pelatihankerja dapat diselenggarakandi tempat pelatihanatau tempat kerja.
(3) Lembaga pelatihankerja pemerintahsebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dalam
menyelenggarakanpelatihankerja dapat bekerja sama dengan swasta.
Pasal 14

(1) Lembagapelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesiaatau perorangan.
(2) Lembagapelatihan kerja swasta sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) wajib memperoleh
izin atau mendaftarke instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di
kabupaten/kota.
(3) Lembaga pelatihankerja yang diselenggarakanoleh instansi pemerintahmendaftarkan
kegiatannyakepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaandi
kabupaten/kota.
(4) Ketentuanmengenai tata cara perizinandan pendaftaran lembaga pelatihankerja
sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan KeputusanMenteri.
Pasal 15
Penyelenggarapelatihankerja wajib memenuhi persyaratan:
a. tersedianyatenaga kepelatihan;
b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
c. tersedianyasarana dan prasaranapelatihan kerja; dan
d. tersedianyadana bagi kelangsungankegiatan penyelenggaraanpelatihankerja.
Pasal 16
(1) Lembaga pelatihankerja swasta yang telah memperolehizin dan lembaga pelatihankerja
pemerintahyang telah terdaftar dapat memperolehakreditasi dari lembaga akreditasi.
(2) Lembaga akreditasi sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) bersifat independenterdiri atas
unsur masyarakat dan pemerintahditetapkandengan KeputusanMenteri.
(3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) diatur
dengan KeputusanMenteri.
Pasal 17
(1) Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaandi kabupaten/kotadapat
menghentikansementarapelaksanaanpenyelenggaraanpelatihan kerja, apabila dalam
pelaksanaannyaternyata:
a. tidak sesuai dengan arah pelatihankerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9;
dan/atau
b. tidak memenuhi persyaratansebagaimanadimaksuddalam Pasal 15.
(2) Penghentiansementarapelaksanaanpenyelenggaraanpelatihankerja sebagaimana
dimaksuddalam ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikandan berlaku paling lama 6
(enam) bulan.
(3) Penghentiansementarapelaksanaanpenyelenggaraanpelatihankerja hanya dikenakan
terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dan Pasal 15.
(4) Bagi penyelenggarapelatihankerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan
melengkapi saran perbaikansebagaimanadimaksuddalam ayat (2) dikenakansanksi
penghentian program pelatihan.
(5) Penyelenggarapelatihankerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakanprogram
pelatihankerja yang telah dihentikansebagaimanadimaksuddalam ayat (4) dikenakan
sanksi pencabutanizin dan pembatalanpendaftaranpenyelenggarapelatihan.
(6) Ketentuanmengenai tata cara penghentiansementara, penghentian, pencabutanizin, dan
pembatalanpendaftaran diatur dengan KeputusanMenteri.
Pasal 18
(1) Tenaga kerja berhak memperolehpengakuankompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan
kerja yang diselenggarakanlembaga pelatihankerja pemerintah, lembaga pelatihankerja
swasta, atau pelatihandi tempat kerja.

(2) Pengakuankompetensi kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dilakukanmelalui
sertifikasi kompetensi kerja.
(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh
tenaga kerja yang telah berpengalaman.
(4) Untuk melaksanakansertifikasi kompetensikerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi
yang independen.
(5) Pembentukanbadan nasional sertifikasiprofesi yang independensebagaimanadimaksud
dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
Pelatihankerja bagi tenaga kerja penyandangcacat dilaksanakandengan memperhatikanjenis,
derajat kecacatan, dan kemampuantenaga kerja penyandangcacat yang bersangkutan.
Pasal 20
(1) Untuk mendukungpeningkatanpelatihankerja dalam rangka pembangunan
ketenagakerjaan, dikembangkansatu sistem pelatihankerja nasional yang merupakan
acuan pelaksanaanpelatihankerja di semua bidang dan/atau sektor.
(2) Ketentuanmengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaansistem pelatihankerja nasional
sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah.
Pasal 21
Pelatihankerja dapat diselenggarakandengan sistem pemagangan.
Pasal 22
(1) Pemagangandilaksanakanatas dasar perjanjianpemaganganantara peserta dengan
pengusaha yang dibuat secara tertulis.
(2) Perjanjianpemagangan sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat ketentuanhak dan kewajibanpeserta dan pengusahaserta jangka waktu
pemagangan.
(3) Pemaganganyang diselenggarakantidak melalui perjanjianpemagangansebagaimana
dimaksuddalam ayat (1), dianggaptidak sah dan status peserta berubahmenjadi
pekerja/buruhperusahaan yang bersangkutan.
Pasal 23
Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemaganganberhak atas pengakuankualifikasi
kompetensi kerja dari perusahaanatau lembagasertifikasi.
Pasal 24
Pemagangandapat dilaksanakandi perusahaansendiri atau di tempat penyelenggaraanpelatihan
kerja, atau perusahaanlain, baik di dalam maupundi luar wilayah Indonesia.
Pasal 25
(1) Pemaganganyang dilakukandi luar wilayah Indonesiawajib mendapat izin dari Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.
(2) Untuk memperolehizin sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), penyelenggarapemagangan
harus berbentuk badan hukum Indonesiasesuai dengan peraturanperundang-undangan
yang berlaku.
(3) Ketentuanmengenai tata cara perizinanpemagangan di luar wilayah Indonesia
sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan KeputusanMenteri.

Pasal 26
(1) Penyelenggaraanpemagangandi luar wilayah Indonesiaharus memperhatikan:
a. harkat dan martabat bangsa Indonesia;
b. penguasaankompetensi yang lebih tinggi; dan
c. perlindungan dan kesejahteraanpeserta pemagangan, termasuk melaksanakan
ibadahnya.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikanpelaksanaanpemagangandi luar
wilayah Indonesiaapabila di dalam pelaksanaannyaternyata tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimanadimaksuddalam ayat (1).
Pasal 27
(1) Menteri dapat mewajibkankepada perusahaanyang memenuhi persyaratanuntuk
melaksanakanprogram pemagangan.
(2) Dalam menetapkanpersyaratansebagaimanadimaksuddalam ayat (1), Menteri harus
memperhatikankepentinganperusahaan, masyarakat, dan negara.
Pasal 28
(1) Untuk memberikansaran dan pertimbangandalam penetapankebijakanserta melakukan
koordinasi pelatihankerja dan pemagangan dibentuk lembaga koordinasi pelatihankerja
nasional.
(2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihankerja
sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), diatur dengan KeputusanPresiden.
Pasal 29
(1) PemerintahPusat dan/atau PemerintahDaerah melakukanpembinaanpelatihankerja dan
pemagangan.
(2) Pembinaanpelatihankerja dan pemagangan ditujukanke arah peningkatanrelevansi,
kualitas, dan efisiensi penyelenggaraanpelatihankerja dan produktivitas.
(3) Peningkatanproduktivitas sebagaimanadimaksuddalam ayat (2), dilakukanmelalui
pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi,dan efisiensi kegiatan ekonomi,
menuju terwujudnyaproduktivitas nasional.
Pasal 30
(1) Untuk meningkatkanproduktivitas sebagaimanadimaksuddalam Pasal 29 ayat (2) dibentuk
lembaga produktivitas yang bersifat nasional.
(2) Lembaga produktivitas sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) berbentuk jejaring
kelembagaanpelayananpeningkatanproduktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun
daerah.
(3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional sebagaimana
dimaksuddalam ayat (1), diatur dengan KeputusanPresiden.
BAB VI PENEMPATAN TENAGA
KERJA
Pasal 31
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatanyang sama untuk memilih, mendapatkan,
atau pindah pekerjaan dan memperolehpenghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
Pasal 32

(1) Penempatantenaga kerja dilaksanakanberdasarkanasas terbuka, bebas, obyektif, serta
adil, dan setara tanpa diskriminasi.
(2) Penempatantenaga kerja diarahkanuntuk menempatkantenaga kerja pada jabatan yang
tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuandengan
memperhatikanharkat, martabat,hak asasi, dan perlindunganhukum.
(3) Penempatantenaga kerja dilaksanakandengan memperhatikanpemerataankesempatan
kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhanprogram nasional dan daerah.
Penempatantenaga kerja terdiri dari:
Pasal 33
a. penempatantenaga kerja di dalam negeri; dan
b. penempatantenaga kerja di luar negeri.
Pasal 34
Ketentuanmengenai penempatantenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 huruf b diatur dengan undang-undang.
Pasal 35
(1) Pemberi kerja yang memerlukantenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang
dibutuhkanatau melalui pelaksanapenempatantenaga kerja.
(2) Pelaksanapenempatantenaga kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) wajib
memberikanperlindungan sejak rekrutmensampai penempatantenaga kerja.
(3) Pemberi kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dalam mempekerjakantenaga kerja
wajib memberikanperlindungan yang mencakupkesejahteraan, keselamatan, dan
kesehatanbaik mental maupunfisik tenaga kerja.
Pasal 36
(1) Penempatantenaga kerja oleh pelaksanasebagaimanadimaksuddalam Pasal 35 ayat (1)
dilakukandengan memberikanpelayananpenempatantenaga kerja.
(2) Pelayananpenempatantenaga kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) bersifat terpadu
dalam satu sistem penempatantenaga kerja yang meliputi unsur-unsur:
a. pencari kerja;
b. lowongan pekerjaan;
c. informasi pasar kerja;
d. mekanismeantar kerja; dan
e. kelembagaanpenempatantenaga kerja.
(3) Unsur-unsur sistem penempatantenaga kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) dapat
dilaksanakansecara terpisah yang ditujukanuntuk terwujudnyapenempatantenaga kerja.
Pasal 37
(1) Pelaksanapenempatantenaga kerja sebagaimanadimaksuddalam Pasal 35 ayat (1) terdiri
dari:
a. instansi pemerintahyang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan; dan
b. lembaga swasta berbadanhukum.
(2) Lembaga penempatantenaga kerja swasta sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) huruf b
dalam melaksanakanpelayananpenempatantenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 38

(1) Pelaksanapenempatantenaga kerja sebagaimanadimaksuddalam Pasal 37 ayat (1) huruf
a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsungmaupuntidak langsung, sebagian
atau keseluruhankepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.
(2) Lembaga penempatantenaga kerja swasta sebagaimanadimaksuddalam Pasal 37 ayat (1)
huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatantenaga kerja dari penggunatenaga kerja
dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.
(3) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.
BAB VII
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 39
(1) Pemerintahbertanggungjawab mengupayakanperluasankesempatankerja baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja.
(2) Pemerintahdan masyarakat bersama-samamengupayakanperluasankesempatankerja
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
(3) Semua kebijakanpemerintahbaik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkanuntuk
mewujudkanperluasan kesempatankerja baik di dalam maupun di luar hubungankerja.
(4) Lembaga keuanganbaik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu
membantudan memberikankemudahanbagi setiap kegiatan masyarakatyang dapat
menciptakanatau mengembangkanperluasankesempatankerja.
Pasal 40
(1) Perluasankesempatankerja di luar hubungankerja dilakukanmelalui penciptaankegiatan
yang produktif dan berkelanjutandengan mendayagunakanpotensi sumber daya alam,
sumber daya manusiadan teknologi tepat guna.
(2) Penciptaanperluasankesempatankerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dilakukan
dengan pola pembentukandan pembinaantenaga kerja mandiri, penerapansistem padat
karya, penerapanteknologi tepat guna, dan pendayagunaantenaga kerja sukarela atau pola
lain yang dapat mendorong terciptanyaperluasankesempatankerja.
Pasal 41
(1) Pemerintahmenetapkankebijakanketenagakerjaandan perluasankesempatankerja.
(2) Pemerintahdan masyarakat bersama-samamengawasi pelaksanaankebijakan
sebagaimanadimaksuddalam ayat (1).
(3) Dalam melaksanakantugas sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) dapat dibentuk badan
koordinasi yang beranggotakanunsur pemerintahdan unsur masyarakat.
(4) Ketentuanmengenai perluasan kesempatankerja, dan pembentukanbadan koordinasi
sebagaimanadimaksuddalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam pasal ini diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 42
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakantenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Pemberi kerja orang perseorangandilarang mempekerjakantenaga kerja asing.

(3) Kewajibanmemiliki izin sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), tidak berlaku bagi
perwakilannegara asing yang mempergunakantenaga kerja asing sebagai pegawai
diplomatik dan konsuler.
(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakandi Indonesiahanya dalam hubungan kerja untuk
jabatan tertentu dan waktu tertentu.
(5) Ketentuanmengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) ditetapkandengan KeputusanMenteri.
(6) Tenaga kerja asing sebagaimanadimaksuddalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan
tidak dapat diperpanjangdapat digantikanoleh tenaga kerja asing lainnya.
Pasal 43
(1) Pemberi kerja yang menggunakantenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan
tenaga kerja asing yang disahkanoleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) sekurang-
kurangnyamemuat keterangan:
a. alasan penggunaantenaga kerja asing;
b. jabatan dan/atau kedudukantenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan
yang bersangkutan;
c. jangka waktu penggunaantenaga kerja asing; dan
d. penunjukantenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendampingtenaga kerja
asing yang dipekerjakan.
(3) Ketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah,
badan-badan internasional dan perwakilannegara asing.
(4) Ketentuanmengenai tata cara pengesahanrencana penggunaan tenaga kerja asing diatur
Pasal 44
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuanmengenai jabatan dan standar
kompetensi yang berlaku.
(2) Ketentuanmengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimanadimaksuddalam ayat
(1) diatur dengan KeputusanMenteri.
Pasal 45
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:
a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga
kerja asing yang dipekerjakanuntuk alih teknologidan alih keahlian dari tenaga kerja
asing; dan
b. melaksanakanpendidikandan pelatihankerja bagi tenaga kerja Indonesia
sebagaimanadimaksudpada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang
diduduki oleh tenaga kerja asing.
(2) Ketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang
menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.
Pasal 46
(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personaliadan/atau
jabatan-jabatantertentu.
(2) Jabatan-jabatantertentu sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 47

(1) Pemberi kerja wajib membayarkompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang
dipekerjakannya.
(2) Kewajibanmembayarkompensasi sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) tidak berlaku bagi
instansi pemerintah, perwakilannegara asing, badan-badaninternasional, lembaga sosial,
lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatantertentu di lembaga pendidikan.
(3) Ketentuanmengenai jabatan-jabatantertentu di lembagapendidikansebagaimana
dimaksuddalam ayat (2) diatur dengan KeputusanMenteri.
(4) Ketentuanmengenai besarnyakompensasi dan penggunaannyadiatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 48
Pemberi kerja yang mempekerjakantenaga kerja asing wajib memulangkantenaga kerja asing ke
negara asalnya setelah hubungankerjanya berakhir.
Pasal 49
Ketentuanmengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaanpendidikandan pelatihan
tenaga kerja pendampingdiatur dengan KeputusanPresiden.
BAB IX HUBUNGAN
KERJA
Pasal 50
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjiankerja antara pengusahadan pekerja/buruh.
Pasal 51
(1) Perjanjiankerja dibuat secara tertulis atau lisan.
(2) Perjanjiankerja yang dipersyaratkansecara tertulis dilaksanakansesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(1) Perjanjiankerja dibuat atas dasar:
Pasal 52
a. kesepakatankedua belah pihak;
b. kemampuanatau kecakapanmelakukanperbuatanhukum;
c. adanya pekerjaanyang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan yang diperjanjikantidak bertentangandengan ketertibanumum, kesusilaan,
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Perjanjiankerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangandengan ketentuan
sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
(3) Perjanjiankerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangandengan ketentuan
sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.
Pasal 53
Segala hal dan/atau biaya yang diperlukanbagi pelaksanaanpembuatanperjanjiankerja
dilaksanakanoleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.
Pasal 54
(1) Perjanjiankerja yang dibuat secara tertulis sekurangkurangnyamemuat:
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnyaupah dan cara pembayarannya;
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajibanpengusahadan pekerja/buruh;
g. mulai dan jangka waktu berlakunyaperjanjiankerja;
h. tempat dan tanggal perjanjiankerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjiankerja.
(2) Ketentuandalam perjanjiankerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) huruf e dan f, tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan
(3) Perjanjiankerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap
2 (dua), yang mempunyai kekuatanhukum yang sama, serta pekerja/buruhdan pengusaha
masing-masingmendapat 1 (satu) perjanjiankerja.
Pasal 55
Perjanjiankerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuanpara pihak.
Pasal 56
(1) Perjanjiankerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
(2) Perjanjiankerja untuk waktu tertentu sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) didasarkan
atas:
a. jangka waktu; atau
b. selesainyasuatu pekerjaan tertentu.
Pasal 57
(1) Perjanjiankerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan
bahasa Indonesia dan huruf latin.
(2) Perjanjiankerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangandengan
ketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dinyatakansebagai perjanjiankerja untuk
waktu tidak tertentu.
(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesiadan bahasa asing, apabila
kemudianterdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian
kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Pasal 58
(1) Perjanjiankerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkanadanya masa percobaan
kerja.
(2) Dalam hal disyaratkanmasa percobaankerja dalam perjanjiankerja sebagaimanadimaksud
dalam ayat (1), masa percobaankerja yang disyaratkanbatal demi hukum.
Pasal 59
(1) Perjanjiankerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaantertentu yang
menurut jenis dan sifat atau kegiatanpekerjaannyaakan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. pekerjaanyang sekali selesai atau yang sementarasifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakanpenyelesaiannyadalam waktu yang tidak terlalu lama
dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaanyang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatanbaru, atau produk
tambahanyang masih dalam percobaanatau penjajakan.

(2) Perjanjiankerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakanuntuk pekerjaanyang bersifat
tetap.
(3) Perjanjiankerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjangatau diperbaharui.
(4) Perjanjiankerja waktu tertentu yang didasarkanatas jangka waktu tertentu dapat diadakan
untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(5) Pengusahayang bermaksudmemperpanjangperjanjiankerja waktu tertentu tersebut, paling
lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjiankerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan
maksudnyasecara tertulis kepada pekerja/buruhyang bersangkutan.
(6) Pembaruanperjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakansetelah melebihi masa
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnyaperjanjian kerja waktu tertentu yang lama,
pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan1 (satu) kali dan paling
lama 2 (dua) tahun.
(7) Perjanjiankerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana
dimaksuddalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi
perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 60
(1) Perjanjiankerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkanmasa percobaankerja paling
lama 3 (tiga) bulan.
(2) Dalam masa percobaankerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), pengusahadilarang
membayarupah di bawah upah minimum yang berlaku.
(1) Perjanjiankerja berakhir apabila:
a. pekerja meninggal dunia;
Pasal 61
b. berakhirnyajangka waktu perjanjiankerja;
c. adanya putusanpengadilandan/atau putusan atau penetapanlembaga penyelesaian
perselisihanhubungan industrial yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap; atau
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkandalam perjanjiankerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan
berakhirnyahubungan kerja.
(2) Perjanjiankerja tidak berakhir karena meninggalnyapengusahaatau beralihnyahak atas
perusahaan yang disebabkanpenjualan, pewarisan, atau hibah.
(3) Dalam hal terjadi pengalihanperusahaan maka hak-hak pekerja/buruhmenjadi tanggung
jawab pengusaha baru, kecuali ditentukanlain dalam perjanjianpengalihanyang tidak
mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusahadapat
mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkandengan pekerja/buruh.
(5) Dalam hal pekerja/buruhmeninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan
hak haknya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang
telah diatur dalam perjanjiankerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 62
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungankerja sebelum berakhirnyajangka waktu yang
ditetapkandalam perjanjiankerja waktu tertentu, atau berakhirnyahubungankerja bukan karena
ketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungankerja
diwajibkanmembayarganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruhsampai batas
waktu berakhirnyajangka waktu perjanjiankerja.

Pasal 63
(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusahawajib
membuat surat pengangkatanbagi pekerja/buruhyang bersangkutan.
(2) Surat pengangkatansebagaimanadimaksuddalam ayat (1), sekurangkurangnyamemuat
keterangan:
a. nama dan alamat pekerja/buruh;
b. tanggal mulai bekerja;
c. jenis pekerjaan; dan
d. besarnyaupah.
Pasal 64
Perusahaandapat menyerahkansebagianpelaksanaanpekerjaankepada perusahaanlainnya
melalui perjanjianpemborongan pekerjaan atau penyediaanjasa pekerja/buruhyang dibuat secara
tertulis.
Pasal 65
(1) Penyerahansebagianpelaksanaanpekerjaan kepada perusahaanlain dilaksanakanmelalui
perjanjian pemborongan pekerjaanyang dibuat secara tertulis.
(2) Pekerjaanyang dapat diserahkankepada perusahaanlain sebagaimanadimaksuddalam
ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. dilakukansecara terpisah dari kegiatanutama;
b. dilakukandengan perintah langsungatau tidak langsungdari pemberi pekerjaan;
c. merupakankegiatan penunjangperusahaan secara keseluruhan; dan
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
(3) Perusahaanlain sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
(4) Perlindungankerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruhpada perusahaanlain
sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) sekurang-kurangnyasama dengan perlindungan
kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaanpemberi pekerjaanatau sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Perubahandan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimanadimaksuddalam ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan KeputusanMenteri.
(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaanpekerjaansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) diatur
dalam perjanjiankerja secara tertulis antara perusahaanlain dan pekerja/buruhyang
dipekerjakannya.
(7) Hubungan kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (6) dapat didasarkanatas perjanjian
kerja waktu tidak tertentu atau perjanjiankerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal 59.
(8) Dalam hal ketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi,
maka demi hukum status hubungankerja pekerja/buruhdengan perusahaanpenerima
pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruhdengan perusahaan pemberi
pekerjaan.
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaansebagaimana
dimaksuddalam ayat (8), maka hubungankerja pekerja/buruhdengan pemberi pekerjaan
sesuai dengan hubungan kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (7).
Pasal 66
(1) Pekerja/buruhdari perusahaan penyediajasa pekerja/buruhtidak boleh digunakanoleh
pemberi kerja untuk melaksanakankegiatanpokok atau kegiatanyang berhubungan
langsungdengan proses produksi, kecuali untuk kegiatanjasa penunjangatau kegiatan
yang tidak berhubunganlangsung dengan proses produksi.

(2) Penyediajasa pekerja/buruhuntuk kegiatan jasa penunjangatau kegiatan yang tidak
berhubungan langsungdengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruhdan perusahaanpenyedia jasa
pekerja/buruh;
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungankerja sebagaimanadimaksudpada
huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktutertentu yang memenuhi persyaratan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal 59 dan/atauperjanjiankerja waktu tidak tertentu
yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihanyang
timbul menjadi tanggungjawab perusahaanpenyediajasa pekerja/buruh; dan
d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruhdan perusahaan lain yang
bertindak sebagai perusahaanpenyedia jasa pekerja/buruhdibuat secara tertulis dan
wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
(3) Penyediajasa pekerja/buruhmerupakanbentuk usaha yang berbadanhukum dan memiliki
izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
(4) Dalam hal ketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan
huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungankerja antara
pekerja/buruhdan perusahaanpenyedia jasa pekerja/buruhberalih menjadi hubungankerja
antara pekerja/buruhdan perusahaan pemberi pekerjaan.
BAB X
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu
Perlindungan
Paragraf 1
Penyandang Cacat
Pasal 67
(1) Pengusahayang mempekerjakantenaga kerja penyandangcacat wajib memberikan
perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
(2) Pemberianperlindungan sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dilaksanakansesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2
Anak
Pengusahadilarang mempekerjakananak.
Pasal 68
Pasal 69
(1) Ketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal 68 dapat dikecualikanbagi anak yang
berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan
pekerjaan ringan sepanjang tidak menggangguperkembangandan kesehatanfisik, mental,
dan sosial.
(2) Pengusahayang mempekerjakananak pada pekerjaanringan sebagaimanadimaksud
dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. perjanjian kerja antara pengusahadengan orang tua atau wali;

c. waktu kerja maksimum3 (tiga) jam;
d. dilakukanpada siang hari dan tidak menggangguwaktu sekolah;
e. keselamatandan kesehatankerja;
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. menerimaupah sesuai dengan ketentuanyang berlaku.
(3) Ketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikanbagi anak
yang bekerja pada usaha keluarganya.
Pasal 70
(1) Anak dapat melakukanpekerjaandi tempat kerja yang merupakanbagian dari kurikulum
pendidikanatau pelatihanyang disahkanoleh pejabat yang berwenang.
(2) Anak sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
(3) Pekerjaansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dapat dilakukandengan syarat:
a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaanpekerjaanserta bimbingandan
pengawasan dalam melaksanakanpekerjaan; dan
b. diberi perlindungan keselamatandan kesehatankerja.
Pasal 71
(1) Anak dapat melakukanpekerjaanuntuk mengembangkanbakat dan minatnya.
(2) Pengusahayang mempekerjakananak sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) wajib
memenuhi syarat:
a. di bawah pengawasan langsungdari orang tua atau wali;
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
c. kondisi dan lingkungankerja tidak menggangguperkembanganfisik, mental, sosial,
dan waktu sekolah.
(3) Ketentuanmengenai anak yang bekerja untuk mengembangkanbakat dan minat
sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan KeputusanMenteri.
Pasal 72
Dalam hal anak dipekerjakanbersama-samadengan pekerja/buruhdewasa, maka tempat kerja
anak harus dipisahkandari tempat kerja pekerja/buruhdewasa.
Pasal 73
Anak dianggapbekerja bilamanaberada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikansebaliknya.
Pasal 74
(1) Siapapundilarang mempekerjakandan melibatkananak pada pekerjaan-pekerjaanyang
terburuk.
(2) Pekerjaan-pekerjaanyang terburuk yang dimaksuddalam ayat (1) meliputi:
a. segala pekerjaandalam bentuk perbudakanatau sejenisnya;
b. segala pekerjaanyang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkananak untuk
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
c. segala pekerjaanyang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkananak untuk
produksi dan perdagangan minumankeras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya; dan/atau;
d. semua pekerjaanyang membahayakankesehatan, keselamatan, atau moral anak.
(3) Jenis-jenis pekerjaanyang membahayakankesehatan, keselamatan, atau moral anak
sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75
(1) Pemerintahberkewajibanmelakukanupaya penanggulangananak yang bekerja di luar
hubungan kerja.
(2) Upaya penanggulangansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 3
Perempuan
Pasal 76
(1) Pekerja/buruhperempuanyang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang
dipekerjakanantara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(2) Pengusahadilarang mempekerjakanpekerja/buruhperempuanhamil yang menurut
keterangandokter berbahaya bagi kesehatandan keselamatankandungannyamaupun
dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(3) Pengusahayang mempekerjakanpekerja/buruhperempuanantara pukul 23.00 sampai
dengan pukul 07.00 wajib:
a. memberikanmakanandan minumanbergizi; dan
b. menjaga kesusilaandan keamananselama di tempat kerja.
(4) Pengusahawajib menyediakanangkutanantar jemput bagi pekerja/buruhperempuanyang
berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
(5) Ketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Paragraf 4
Waktu Kerja
Pasal 77
(1) Setiap pengusahawajib melaksanakanketentuanwaktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) meliputi:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuanwaktu kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor
usaha atau pekerjaantertentu.
(4) Ketentuanmengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaantertentu sebagaimana
Pasal 78
(1) Pengusahayang mempekerjakanpekerja/buruhmelebihi waktu kerja sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
a. ada persetujuanpekerja/buruhyang bersangkutan; dan
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukanpaling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu)
hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
(2) Pengusahayang mempekerjakanpekerja/buruhmelebihi waktu kerja sebagaimana
dimaksuddalam ayat (1) wajib membayarupah kerja lembur.
(3) Ketentuanwaktu kerja lembur sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) huruf b tidak berlaku
bagi sektor usaha atau pekerjaantertentu.

(4) Ketentuanmengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimanadimaksud
dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan KeputusanMenteri.
Pasal 79
(1) Pengusahawajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), meliputi:
a. istirahat antara jam kerja, sekurangkurangnyasetengahjam setelah bekerja selama 4
(empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
b. istirahat mingguan1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau
2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
c. cuti tahunan, sekurangkurangnya12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh
yang bersangkutanbekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;dan
d. istirahat panjang sekurang-kurangnya2 (dua) bulan dan dilaksanakanpada tahun
ketujuh dan kedelapanmasing-masing1 (satu) bulan bagi pekerja/buruhyang telah
bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaanyang sama
dengan ketentuanpekerja/buruhtersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya
dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnyaberlaku untuk setiap kelipatanmasa
kerja 6 (enam) tahun.
(3) Pelaksanaanwaktu istirahat tahunan sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) huruf c diatur
dalam perjanjiankerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(4) Hak istirahat panjang sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi
pekerja/buruhyang bekerja pada perusahaan tertentu.
(5) Perusahaantertentu sebagaimanadimaksuddalam ayat (4) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 80
Pengusahawajib memberikankesempatanyang secukupnyakepada pekerja/buruhuntuk
melaksanakanibadah yang diwajibkanoleh agamanya.
Pasal 81
(1) Pekerja/buruhperempuanyang dalam masa haid merasakansakit dan memberitahukan
kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
(2) Pelaksanaanketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) diatur dalam perjanjiankerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 82
(1) Pekerja/buruhperempuanberhak memperolehistirahat selama 1,5 (satu setengah)bulan
sebelum saatnya melahirkananak dan 1,5 (satu setengah)bulan sesudah melahirkan
menurut perhitungandokter kandunganatau bidan.
(2) Pekerja/buruhperempuanyang mengalami keguguran kandunganberhak memperoleh
istirahat 1,5 (satu setengah)bulan atau sesuai dengan surat keterangandokter kandungan
atau bidan.
Pasal 83
Pekerja/buruhperempuanyang anaknyamasih menyusuharus diberi kesempatansepatutnya
untuk menyusui anaknyajika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
Pasal 84
Setiap pekerja/buruhyang menggunakanhak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

Pasal 85
(1) Pekerja/buruhtidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
(2) Pengusahadapat mempekerjakanpekerja/buruhuntuk bekerja pada hari-hari libur resmi
apabila jenis dan sifat pekerjaantersebut harus dilaksanakanatau dijalankansecara terus
menerus atau pada keadaan lain berdasarkankesepakatanantara pekerja/buruhdengan
pengusaha.
(3) Pengusahayang mempekerjakanpekerja/buruhyang melakukanpekerjaanpada hari libur
resmi sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) wajib membayarupah kerja lembur.
(4) Ketentuanmengenai jenis dan sifat pekerjaansebagaimanadimaksuddalam ayat (2) diatur
Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruhmempunyai hak untuk memperolehperlindunganatas:
a. keselamatandan kesehatankerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuanyang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi keselamatanpekerja/buruhguna mewujudkanproduktivitas kerja yang
optimal diselenggarakanupaya keselamatandan kesehatankerja.
(3) Perlindungan sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakansesuai
Pasal 87
(1) Setiap perusahaanwajib menerapkansistem manajemenkeselamatandan kesehatankerja
yang terintegrasi dengan sistem manajemenperusahaan.
(2) Ketentuanmengenai penerapan sistem manajemenkeselamatandan kesehatankerja
sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah.
Bagian Kedua
Pengupahan
Pasal 88
(1) Setiap pekerja/buruhberhak memperolehpenghasilanyang memenuhi penghidupanyang
layak bagi kemanusiaan.
(2) Untuk mewujudkanpenghasilanyang memenuhi penghidupanyang layak bagi kemanusiaan
sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), pemerintahmenetapkankebijakanpengupahan
yang melindungi pekerja/buruh.
(3) Kebijakanpengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) meliputi:
a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukankegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankanhak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaranupah;
g. denda dan potonganupah;

h. hal-hal yang dapat diperhitungkandengan upah;
i. struktur dan skala pengupahanyang proporsional;
j. upah untuk pembayaranpesangon; dan
k. upah untuk perhitunganpajak penghasilan.
(4) Pemerintahmenetapkanupah minimum sebagaimanadimaksuddalam ayat (3) huruf a
berdasarkankebutuhanhidup layak dan dengan memperhatikanproduktivitas dan
pertumbuhanekonomi.
Pasal 89
(1) Upah minimum sebagaimanadimaksuddalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
a. upah minimum berdasarkanwilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah minimum berdasarkansektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
(2) Upah minimum sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) diarahkankepada pencapaian
kebutuhanhidup layak.
(3) Upah minimum sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) ditetapkanoleh Gubernurdengan
memperhatikanrekomendasi dari Dewan PengupahanProvinsi dan/atau Bupati/Walikota.
(4) Komponenserta pelaksanaantahapan pencapaiankebutuhanhidup layak sebagaimana
Pasal 90
(1) Pengusahadilarang membayarupah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 89.
(2) Bagi pengusahayang tidak mampu membayarupah minimum sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 89 dapat dilakukanpenangguhan.
(3) Tata cara penangguhan sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 91
(1) Pengaturanpengupahan yang ditetapkanatas kesepakatanantara pengusahadan
pekerja/buruhatau serikat pekerja/serikatburuh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan
pengupahan yang ditetapkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal kesepakatansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) lebih rendah atau
bertentangandengan peraturan perundang-undangan, kesepakatantersebut batal demi
hukum, dan pengusahawajib membayarupah pekerja/buruhmenurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 92
(1) Pengusahamenyusunstruktur dan skala upah dengan memperhatikangolongan, jabatan,
masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
(2) Pengusahamelakukanpeninjauanupah secara berkala dengan memperhatikan
kemampuanperusahaandan produktivitas.
(3) Ketentuanmengenai struktur dan skala upah sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) diatur
Pasal 93
(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruhtidak melakukanpekerjaan.
(2) Ketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusahawajib
membayarupah apabila:
a. pekerja/buruhsakit sehinggatidak dapat melakukanpekerjaan;

b. pekerja/buruhperempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya
sehinggatidak dapat melakukanpekerjaan;
c. pekerja/buruhtidak masuk bekerja karena pekerja/buruhmenikah,menikahkan,
mengkhitankan, membaptiskananaknya, isteri melahirkanatau keguguran
kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua
atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
d. pekerja/buruhtidak dapat melakukanpekerjaannyakarena sedang menjalankan
kewajibanterhadap negara;
e. pekerja/buruhtidak dapat melakukanpekerjaannyakarena menjalankanibadah yang
diperintahkanagamanya;
f. pekerja/buruhbersedia melakukanpekerjaanyang telah dijanjikantetapi pengusaha
tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahansendiri maupun halanganyang
seharusnyadapat dihindari pengusaha;
g. pekerja/buruhmelaksanakanhak istirahat;
h. pekerja/buruhmelaksanakantugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan
pengusaha; dan
i. pekerja/buruhmelaksanakantugas pendidikandari perusahaan.
(3) Upah yang dibayarkankepada pekerja/buruhyang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf a sebagai berikut:
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus)dari upah;
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus)dari upah;
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus)dari upah; dan
d. untuk bulan selanjutnyadibayar 25% (dua puluh lima perseratus)dari upah sebelum
pemutusanhubungan kerja dilakukanoleh pengusaha.
(4) Upah yang dibayarkankepada pekerja/buruhyang tidak masuk bekerja sebagaimana
dimaksuddalam ayat (2) huruf c sebagai berikut:
a. pekerja/buruhmenikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkananaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
c. mengkhitankananaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
d. membaptiskananaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e. isteri melahirkanatau kegugurankandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
f. suami/isteri, orang tua/mertuaatau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar
untuk selama 2 (dua) hari; dan
g. anggota keluargadalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu)
hari.
(5) Pengaturanpelaksanaanketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (2) ditetapkan
dalam perjanjiankerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 94
Dalam hal komponenupah terdiri dari upah pokok dan tunjangantetap maka besarnyaupah pokok
sedikit-dikitnya75% (tujuh puluh lima perseratus)dari jumlah upah pokok dan tunjangantetap.
Pasal 95
(1) Pelanggaran yang dilakukanoleh pekerja/buruhkarena kesengajaanatau kelalaiannya
dapat dikenakandenda.
(2) Pengusahayang karena kesengajaanatau kelalaiannyamengakibatkanketerlambatan
pembayaranupah, dikenakandenda sesuai dengan persentasetertentu dari upah
pekerja/buruh.
(3) Pemerintahmengaturpengenaan denda kepada pengusahadan/atau pekerja/buruh, dalam
pembayaranupah.

(4) Dalam hal perusahaan dinyatakanpailit atau dilikuidasi berdasarkanperaturanperundang-
undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruhmerupakan
utang yang didahulukanpembayarannya.
Pasal 96
Tuntutan pembayaranupah pekerja/buruhdan segala pembayaranyang timbul dari hubungan
kerja menjadi kadaluwarsasetelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnyahak.
Pasal 97
Ketentuanmengenai penghasilanyang layak, kebijakanpengupahan, kebutuhanhidup layak, dan
perlindungan pengupahan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 88, penetapanupah minimum
sebagaimanadimaksuddalam Pasal 89, dan pengenaandenda sebagaimanadimaksuddalam
Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan PeraturanPemerintah.
Pasal 98
(1) Untuk memberikansaran, pertimbangan, dan merumuskankebijakanpengupahanyang
akan ditetapkanoleh pemerintah, serta untuk pengembangansistem pengupahannasional
dibentuk Dewan PengupahanNasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(2) KeanggotaanDewan Pengupahansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) terdiri dari unsur
pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruantinggi, dan
pakar.
(3) KeanggotaanDewan Pengupahantingkat Nasional diangkat dan diberhentikanoleh
Presiden, sedangkankeanggotaanDewan PengupahanProvinsi, Kabupaten/Kotadiangkat
dan diberhentikanoleh Gubernur/Bupati/Walikota.
(4) Ketentuanmengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara
pengangkatandan pemberhentiankeanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan
Pengupahan sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan
Presiden.
Bagian Ketiga
Kesejahteraan
Pasal 99
(1) Setiap pekerja/buruhdan keluarganyaberhak untuk memperolehjaminan sosial tenaga
kerja.
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), dilaksanakansesuai
Pasal 100
(1) Untuk meningkatkankesejahteraanbagi pekerja/buruhdan keluarganya, pengusahawajib
menyediakanfasilitas kesejahteraan.
(2) Penyediaanfasilitas kesejahteraansebagaimana dimaksuddalam ayat (1), dilaksanakan
dengan memperhatikankebutuhanpekerja/buruhdan ukuran kemampuanperusahaan.
(3) Ketentuanmengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraansesuai dengan kebutuhan
pekerja/buruhdan ukuran kemampuanperusahaansebagaimanadimaksuddalam ayat (1)
dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 101
(1) Untuk meningkatkankesejahteraanpekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruhdan
usaha-usahaproduktif di perusahaan.

(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruhatau serikat pekerja/serikat buruh berupaya
menumbuhkembangkankoperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Pembentukankoperasi sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), dilaksanakansesuai dengan
(4) Upaya-upayauntuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruhsebagaimanadimaksud
dalam ayat (2), diatur dengan PeraturanPemerintah.
BAB XI HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 102
(1) Dalam melaksanakanhubunganindustrial, pemerintahmempunyai fungsi menetapkan
kebijakan, memberikanpelayanan, melaksanakanpengawasan, dan melakukanpenindakan
terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
(2) Dalam melaksanakanhubunganindustrial, pekerja/buruhdan serikat pekerja/serikat
buruhnya mempunyai fungsi menjalankanpekerjaansesuai dengan kewajibannya, menjaga
ketertibandemi kelangsunganproduksi, menyalurkanaspirasi secara demokratis,
mengembangkanketerampilan, dan keahliannyaserta ikut memajukanperusahaandan
memperjuangkankesejahteraananggota beserta keluarganya.
(3) Dalam melaksanakanhubunganindustrial, pengusahadan organisasi pengusahanya
mempunyai fungsi menciptakankemitraan, mengembangkanusaha, memperluas lapangan
kerja, dan memberikankesejahteraanpekerja/buruhsecara terbuka, demokratis,dan
berkeadilan.
Pasal 103
Hubungan Industrial dilaksanakanmelalui sarana:
a. serikat pekerja/serikatburuh;
b. organisasi pengusaha;
c. lembaga kerja sama bipartit;
d. lembaga kerja sama tripartit;
e. peraturan perusahaan;
f. perjanjian kerja bersama;
g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
h. lembaga penyelesaianperselisihanhubunganindustrial.
Bagian Kedua
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pasal 104
(1) Setiap pekerja/buruhberhak membentuk dan menjadi anggotaserikat pekerja/serikatburuh.
(2) Dalam melaksanakanfungsi sebagaimanadimaksuddalam Pasal 102, serikat
pekerja/serikat buruh berhak menghimpundan mengelolakeuanganserta
mempertanggungjawabkan keuanganorganisasi termasuk dana mogok.
(3) Besarnyadan tata cara pemungutandana mogok sebagaimanadimaksuddalam ayat (2)
diatur dalam anggaran dasar dan/atauanggaran rumah tangga serikat pekerja/serikatburuh
yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Organisasi Pengusaha
Pasal 105
(1) Setiap pengusahaberhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.
(2) Ketentuanmengenai organisasi pengusahadiatur sesuai dengan peraturanperundang-
undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Lembaga Kerja Sama Bipartit
Pasal 106
(1) Setiap perusahaanyang mempekerjakan50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih
wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.
(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) berfungsi sebagai
forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaandi perusahaan.
(3) Susunan keanggotaanlembaga kerja sama bipartit sebagaimanadimaksuddalam ayat (2)
terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruhyang ditunjuk oleh pekerja/buruh
secara demokratis untuk mewakili kepentinganpekerja/buruhdi perusahaanyang
bersangkutan.
(4) Ketentuanmengenai tata cara pembentukandan susunan keanggotaanlembaga kerja sama
bipartit sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Bagian Kelima
Lembaga Kerja Sama Tripartit
Pasal 107
(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikanpertimbangan, saran, dan pendapat kepada
pemerintahdan pihak terkait dalam penyusunankebijakandan pemecahanmasalah
ketenagakerjaan.
(2) LembagaKerja sama Tripartit sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), terdiri dari:
a. LembagaKerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan
b. LembagaKerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(3) KeanggotaanLembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi
pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
(4) Tata kerja dan susunanorganisasi LembagaKerja sama Tripartit sebagaimanadimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Peraturan Perusahaan
Pasal 108
(1) Pengusahayang mempekerjakanpekerja/buruhsekurang-kurangnya10 (sepuluh) orang
wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri
atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Kewajibanmembuat peraturan perusahaan sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) tidak
berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjiankerja bersama.

Pasal 109
Peraturan perusahaandisusun oleh dan menjadi tanggungjawab dari pengusaha yang
bersangkutan.
Pasal 110
(1) Peraturan perusahaandisusun dengan memperhatikansaran dan pertimbangandari wakil
pekerja/buruhdi perusahaanyang bersangkutan.
(2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutantelah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh
maka wakil pekerja/buruhsebagaimanadimaksuddalam ayat (1) adalah pengurus serikat
pekerja/serikat buruh.
(3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutanbelum terbentuk serikat pekerja/serikatburuh,
wakil pekerja/buruhsebagaimanadimaksuddalam ayat (1) adalah pekerja/buruhyang dipilih
secara demokratis untuk mewakili kepentinganpara pekerja/buruhdi perusahaanyang
bersangkutan.
Pasal 111
(1) Peraturanperusahaan sekurang-kurangnyamemuat:
a. hak dan kewajibanpengusaha;
b. hak dan kewajibanpekerja/buruh;
c. syarat kerja;
d. tata tertib perusahaan; dan
e. jangka waktu berlakunyaperaturanperusahaan.
(2) Ketentuandalam peraturanperusahaan tidak boleh bertentangandengan ketentuan
(3) Masa berlaku peraturanperusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui
setelah habis masa berlakunya.
(4) Selama masa berlakunyaperaturanperusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di
perusahaan menghendaki perundingan pembuatanperjanjian kerja bersama, maka
pengusaha wajib melayani.
(5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimanadimaksuddalam
ayat (4) tidak mencapai kesepakatan,maka peraturanperusahaantetap berlaku sampai
habis jangka waktu berlakunya.
Pasal 112
(1) Pengesahanperaturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikandalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak naskah peraturanperusahaanditerima.
(2) Apabila peraturan perusahaantelah sesuai sebagaimanaketentuandalam Pasal 111 ayat
(1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimanadimaksudpada
ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkanoleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuk, maka peraturanperusahaandianggap telah mendapatkan
pengesahan.
(3) Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratansebagaimanadimaksud
dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus
memberitahukansecara tertulis kepada pengusahamengenai perbaikanperaturan
perusahaan.
(4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuanditerima
oleh pengusaha sebagaimanadimaksuddalam ayat (3), pengusahawajib menyampaikan
kembali peraturanperusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.

Pasal 113
(1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunyahanya dapat
dilakukanatas dasar kesepakatanantara pengusahadan wakil pekerja/buruh.
(2) Peraturan perusahaanhasil perubahan sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) harus
mendapat pengesahandari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 114
Pengusahawajib memberitahukandan menjelaskanisi serta memberikannaskah peraturan
perusahaan atau perubahannyakepada pekerja/buruh.
Pasal 115
Ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan diatur dengan
KeputusanMenteri.
Bagian Ketujuh
Perjanjian Kerja Bersama
Pasal 116
(1) Perjanjiankerja bersamadibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapaserikat
pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaandengan pengusahaatau beberapa pengusaha.
(2) Penyusunanperjanjiankerja bersama sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dilaksanakan
secara musyawarah.
(3) Perjanjiankerja bersamasebagaimanadimaksuddalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis
dengan huruf latin dan menggunakanbahasa Indonesia.
(4) Dalam hal terdapat perjanjiankerja bersamayang dibuat tidak menggunakanbahasa
Indonesia, maka perjanjiankerja bersamatersebut harus diterjemahkandalam bahasa
Indonesia oleh penerjemah tersumpahdan terjemahantersebut dianggapsudah memenuhi
ketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (3).
Pasal 117
Dalam hal musyawarahsebagaimanadimaksuddalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai
kesepakatan, maka penyelesaiannyadilakukanmelalui prosedur penyelesaianperselisihan
hubungan industrial.
Pasal 118
Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersamayang berlaku
bagi seluruh pekerja/buruhdi perusahaan.
Pasal 119
(1) Dalam hal di satu perusahaanhanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh, maka
serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruhdalam perundingan
pembuatanperjanjian kerja bersamadengan pengusahaapabila memiliki jumlah anggota
lebih dari 50% (lima puluh perseratus)dari jumlah seluruh pekerja/buruhdi perusahaan yang
bersangkutan.
(2) Dalam hal di satu perusahaanhanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh
sebagaimanadimaksudpada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggotalebih dari 50%
(lima puluh perseratus)dari jumlah seluruh pekerja/buruhdi perusahaanmaka serikat
pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruhdalam perundingandengan pengusaha
apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutantelah mendapat dukunganlebih

50% (lima puluh perseratus)dari jumlah seluruh pekerja/buruhdi perusahaanmelalui
pemungutansuara.
(3) Dalam hal dukungan sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) tidak tercapai maka serikat
pekerja/serikat buruh yang bersangkutandapat mengajukankembali permintaanuntuk
merundingkanperjanjian kerja bersama dengan pengusahasetelah melampaui jangka
waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannyapemungutansuara dengan mengikuti
prosedur sebagaimanadimaksuddalam ayat (2).
Pasal 120
(1) Dalam hal di satu perusahaanterdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka
yang berhak mewakili pekerja/buruhmelakukanperundingandengan pengusahayang
jumlah keanggotaannyalebih dari 50% (lima puluh perseratus)dari seluruh jumlah
pekerja/buruhdi perusahaantersebut.
(2) Dalam hal ketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat
pekerja/serikat buruh dapat melakukankoalisi sehinggatercapai jumlah lebih dari 50% (lima
puluh perseratus)dari seluruh jumlah pekerja/buruhdi perusahaantersebut untuk mewakili
dalam perundingan dengan pengusaha.
(3) Dalam hal ketentuansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi,
maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuktim perundingyang keanggotaannya
ditentukansecara proporsional berdasarkanjumlah anggota masing-masingserikat
Pasal 121
Keanggotaanserikat pekerja/serikat buruh sebagaimanadimaksuddalam Pasal 119 dan Pasal
120 dibuktikandengan kartu tanda anggota.
Pasal 122
Pemungutansuara sebagaimanadimaksuddalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakanoleh panitia
yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruhdan pengurus serikat pekerja/serikatburuh yang
disaksikanoleh pihak pejabat yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaandan pengusaha.
Pasal 123
(1) Masa berlakunyaperjanjiankerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Perjanjiankerja bersamasebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dapat diperpanjang masa
berlakunyapaling lama 1 (satu) tahun berdasarkankesepakatantertulis antara pengusaha
dengan serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Perundingan pembuatanperjanjian kerja bersama berikutnyadapat dimulai paling cepat 3
(tiga) bulan sebelum berakhirnyaperjanjiankerja bersama yang sedang berlaku.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimanadimaksuddalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan
maka perjanjiankerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1
(satu) tahun.
Pasal 124
(1) Perjanjiankerja bersamapaling sedikit memuat:
a. hak dan kewajibanpengusaha;
b. hak dan kewajibanserikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunyaperjanjiankerja bersama; dan
d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjiankerja bersama.
(2) Ketentuandalam perjanjiankerja bersama tidak boleh bertentangandengan peraturan

(3) Dalam hal isi perjanjiankerja bersamabertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimanadimaksuddalam ayat (2), maka ketentuanyang
bertentangantersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuandalam
peraturan perundang-undangan.
Pasal 125
Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakanperubahanperjanjiankerja bersama, maka
perubahan tersebut merupakanbagian yang tidak terpisahkandari perjanjiankerja bersama yang
sedang berlaku.
Pasal 126
(1) Pengusaha, serikat pekerja/serikatburuh dan pekerja/buruhwajib melaksanakanketentuan
yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
(2) Pengusahadan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukanisi perjanjiankerja
bersama atau perubahannyakepada seluruh pekerja/buruh.
(3) Pengusahaharus mencetak dan membagikannaskah perjanjiankerja bersama kepada
setiap pekerja/buruhatas biaya perusahaan.
Pasal 127
(1) Perjanjiankerja yang dibuat oleh pengusahadan pekerja/buruhtidak boleh bertentangan
dengan perjanjian kerja bersama.
(2) Dalam hal ketentuandalam perjanjiankerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1)
bertentangandengan perjanjian kerja bersama, makaketentuandalam perjanjiankerja
tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuandalam perjanjiankerja
bersama.
Pasal 128
Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturanyang diatur dalam perjanjiankerja bersama
maka yang berlaku adalah aturan-aturandalam perjanjiankerja bersama.
Pasal 129
(1) Pengusahadilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan,
selama di perusahaanyang bersangkutanmasih ada serikat pekerja/serikatburuh.
(2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikatburuh dan perjanjiankerja
bersama diganti dengan peraturanperusahaan, maka ketentuanyang ada dalam peraturan
perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuanyang ada dalam perjanjiankerja
bersama.
Pasal 130
(1) Dalam hal perjanjian kerja bersamayang sudah berakhir masa berlakunyaakan
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) serikat
pekerja/serikat buruh, maka perpanjanganatau pembuatanpembaharuanperjanjian kerja
bersama tidak mensyaratkanketentuandalam Pasal 119.
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu)
serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikatburuh yang dulu berundingtidak lagi
memenuhi ketentuanPasal 120 ayat (1), maka perpanjanganatau pembuatanpembaharuan
perjanjian kerja bersamadilakukanoleh serikat pekerja/serikatburuh yang anggotanyalebih
50% (lima puluh perseratus)dari jumlah seluruh pekerja/buruhdi perusahaanbersama-
sama dengan serikat pekerja/serikatburuh yang membuat perjanjiankerja bersama
terdahulu dengan membentuk tim perundingsecara proporsional.

diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu)
serikat pekerja/serikat buruh dan tidak satu pun serikat pekerja/serikatburuh yang ada
memenuhi ketentuanPasal 120 ayat (1), maka perpanjanganatau pembuatanpembaharuan
perjanjian kerja bersamadilakukanmenurut ketentuanPasal 120 ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 131
(1) Dalam hal terjadi pembubaranserikat pekerja/serikat buruh atau pengalihankepemilikan
perusahaan maka perjanjiankerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnyajangka waktu
perjanjian kerja bersama.
(2) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masingperusahaan
mempunyai perjanjiankerja bersama maka perjanjiankerja bersama yang berlaku adalah
perjanjian kerja bersamayang lebih menguntungkanpekerja/buruh.
(3) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang mempunyai
perjanjian kerja bersamadengan perusahaan yang belum mempunyai perjanjian kerja
bersama maka perjanjiankerja bersamatersebut berlaku bagi perusahaanyang bergabung
(merger) sampai dengan berakhirnyajangka waktu perjanjiankerja bersama.
Pasal 132
(1) Perjanjiankerja bersamamulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukanlain
dalam perjanjiankerja bersama tersebut.
(2) Perjanjiankerja bersamayang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjiankerja
bersama selanjutnyadidaftarkanoleh pengusahapada instansi yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan.
Pasal 133
Ketentuanmengenai persyaratanserta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan
pendaftaran perjanjiankerja bersama diatur dengan KeputusanMenteri.
Pasal 134
Dalam mewujudkanpelaksanaanhak dan kewajibanpekerja/buruhdan pengusaha, pemerintah
wajib melaksanakanpengawasandan penegakanperaturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.
Pasal 135
Pelaksanaanperaturanperundang-undangan ketenagakerjaandalam mewujudkanhubungan
industrial merupakantanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Bagian Kedelapan
LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Paragraf 1
Perselisihan Hubungan Industrial
Pasal 136
(1) Penyelesaianperselisihanhubunganindustrial wajib dilaksanakanoleh pengusahadan
pekerja/buruhatau serikat pekerja/serikatburuh secara musyawarahuntuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaiansecara musyawarahuntuk mufakat sebagaimanadimaksuddalam
ayat (1) tidak tercapai, maka pengusahadan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat
buruh menyelesaikanperselisihanhubunganindustrial melalui prosedur penyelesaian
perselisihanhubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Paragraf 2
Mogok Kerja
Pasal 137
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruhdan serikat pekerja/serikatburuh dilakukansecara
sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnyaperundingan.
Pasal 138
(1) Pekerja/buruhdan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksudmengajak
pekerja/buruhlain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsungdilakukandengan
tidak melanggarhukum.
(2) Pekerja/buruhyang diajak mogok kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), dapat
memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.
Pasal 139
Pelaksanaanmogok kerja bagi pekerja/buruhyang bekerja pada perusahaanyang melayani
kepentinganumum dan/atauperusahaanyang jenis kegiatannyamembahayakankeselamatan
jiwa manusia diatur sedemikianrupa sehinggatidak mengganggukepentinganumum dan/atau
membahayakankeselamatanorang lain.
Pasal 140
(1) Sekurang-kurangnyadalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan,
pekerja/buruhdan serikat pekerja/serikatburuh wajib memberitahukansecara tertulis
kepada pengusahadan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
setempat.
(2) Pemberitahuansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) sekurang-kurangnyamemuat:
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
b. tempat mogok kerja;
c. alasan dan sebab-sebabmengapa harus melakukanmogok kerja; dan
d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/ataumasing-masingketua dan sekretaris
serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggungjawab mogok kerja.
(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukanoleh pekerja/buruhyang tidak menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuansebagaimanadimaksuddalam ayat (2)
ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruhyang ditunjuk sebagai koordinatordan/atau
penanggung jawab mogok kerja.
(4) Dalam hal mogok kerja dilakukantidak sebagaimanadimaksuddalam ayat (1), maka demi
menyelamatkanalat produksi dan aset perusahaan, pengusahadapat mengambil tindakan
sementara dengan cara:
a. melarang para pekerja/buruhyang mogok kerja berada di lokasi kegiatanproses
produksi; atau
b. bila dianggap perlu melarangpekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi
perusahaan.
Pasal 141
(1) Instansi pemerintahdan pihak perusahaanyang menerimasurat pemberitahuanmogok
kerja sebagaimanadimaksuddalam Pasal 140 wajib memberikantanda terima.
(2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung,instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaanwajib menyelesaikanmasalah yang menyebabkantimbulnyapemogokan
dengan mempertemukandan merundingkannyadengan para pihak yang berselisih.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) menghasilkankesepakatan,
maka harus dibuatkanperjanjianbersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai
dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaansebagai saksi.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) tidak menghasilkan
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaansegera menyerahkanmasalah yang menyebabkanterjadinya mogok kerja
kepada lembaga penyelesaianperselisihanhubunganindustrial yang berwenang.
(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkankesepakatansebagaimanadimaksuddalam
ayat (4), maka atas dasar perundinganantara pengusahadengan serikat pekerja/serikat
buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskanatau dihentikan
untuk sementaraatau dihentikansama sekali.
Pasal 142
(1) Mogok kerja yang dilakukantidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah.
(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) akan
diatur dengan KeputusanMenteri.
Pasal 143
(1) Siapapuntidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruhdan serikat pekerja/serikat buruh
untuk menggunakanhak mogok kerja yang dilakukansecara sah, tertib, dan damai.
(2) Siapapundilarang melakukanpenangkapandan/atau penahananterhadap pekerja/buruh
dan pengurus serikat pekerja/serikatburuh yang melakukanmogok kerja secara sah, tertib,
dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 144
Terhadap mogok kerja yang dilakukansesuai dengan ketentuansebagaimanadimaksuddalam
Pasal 140, pengusahadilarang:
a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan;
atau
b. memberikansanksi atau tindakan balasandalam bentuk apapun kepada pekerja/buruhdan
pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukanmogok kerja.
Pasal 145
Dalam hal pekerja/buruhyang melakukanmogok kerja secara sah dalam melakukantuntutan hak
normatif yang sungguh-sungguhdilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruhberhak mendapatkan
upah.
Paragraf 3
Penutupan Perusahaan (Lock Out)
Pasal 146
(1) Penutupanperusahaan (lock out) merupakanhak dasar pengusahauntuk menolak
pekerja/buruhsebagian atau seluruhnyauntuk menjalankanpekerjaansebagai akibat
gagalnyaperundingan.
(2) Pengusahatidak dibenarkanmelakukanpenutupanperusahaan(lock out) sebagai tindakan
balasan sehubunganadanya tuntutannormatif dari pekerja/buruhdan/atau serikat
(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukansesuai dengan ketentuanhukum
yang berlaku.

Pasal 147
Penutupanperusahaan (lock out) dilarang dilakukanpada perusahaan-perusahaanyang melayani
kepentinganumum dan/ataujenis kegiatanyang membahayakankeselamatanjiwa manusia,
meliputi rumah sakit, pelayananjaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi,pusat
penyediatenaga listrik, pengolahanminyak dan gas bumi, serta kereta api.
Pasal 148
(1) Pengusahawajib memberitahukansecara tertulis kepada pekerja/buruhdan/atau serikat
pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
setempat sekurang-kurangnya7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupanperusahaan(lock out)
dilaksanakan.
(2) Pemberitahuansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) sekurang-kurangnyamemuat:
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupanperusahaan(lock out);
dan
b. alasan dan sebab-sebabmelakukanpenutupanperusahaan(lock out).
(3) Pemberitahuansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha
dan/atau pimpinanperusahaan yang bersangkutan.
Pasal 149
(1) Pekerja/buruhatau serikat pekerja/serikatburuh dan instansi yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaanyang menerimasecara langsungsurat pemberitahuanpenutupan
perusahaan (lock out) sebagaimanadimaksuddalam Pasal 148 harus memberikantanda
bukti penerimaandengan mencantumkanhari, tanggal, dan jam penerimaan.
(2) Sebelum dan selama penutupanperusahaan(lock out) berlangsung, instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaanberwenang langsungmenyelesaikanmasalah
yang menyebabkantimbulnyapenutupanperusahaan(lock out) dengan mempertemukan
dan merundingkannyadengan para pihak yang berselisih.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) menghasilkankesepakatan,
maka harus dibuat perjanjianbersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai
dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaansebagai saksi.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) tidak menghasilkan
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaansegera menyerahkanmasalah yang menyebabkanterjadinya penutupan
perusahaan (lock out) kepada lembagapenyelesaianperselisihanhubunganindustrial.
(5) Apabila perundingan tidak menghasilkankesepakatansebagaimanadimaksuddalam ayat
(4), maka atas dasar perundinganantara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh,
penutupan perusahaan (lock out) dapat diteruskanatau dihentikanuntuk sementaraatau
dihentikansama sekali.
(6) Pemberitahuansebagaimanadimaksuddalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) tidak
diperlukanapabila:
a. pekerja/buruhatau serikat pekerja/serikat buruh melanggarprosedur mogok kerja
sebagaimanadimaksuddalam Pasal 140;
b. pekerja/buruhatau serikat pekerja/serikat buruh melanggarketentuannormatif yang
ditentukandalam perjanjiankerja, peraturanperusahaan, perjanjiankerja bersama,
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 150
Ketentuanmengenai pemutusanhubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan
hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang

perseorangan, milik persekutuanatau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara,
maupun usaha-usahasosial dan usaha-usahalain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakanorang lain dengan membayarupah atau imbalandalam bentuk lain.
Pasal 151
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikatburuh, dan pemerintah, dengan segala
upaya harus mengusahakanagar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja.
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusanhubungankerja tidak dapat
dihindari, maka maksudpemutusanhubungankerja wajib dirundingkanoleh pengusaha dan
serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruhapabila pekerja/buruhyang
bersangkutantidak menjadi anggotaserikat pekerja/serikatburuh.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimanadimaksuddalam ayat (2) benar-benar tidak
menghasilkanpersetujuan, pengusahahanya dapat memutuskanhubungankerja dengan
pekerja/buruhsetelah memperolehpenetapandari lembaga penyelesaianperselisihan
hubungan industrial.
Pasal 152
(1) Permohonanpenetapan pemutusanhubungan kerja diajukan secara tertulis kepada
lembaga penyelesaianperselisihanhubunganindustrial disertai alasan yang menjadi
dasarnya.
(2) Permohonanpenetapan sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dapat diterima oleh
lembaga penyelesaianperselisihanhubunganindustrial apabila telah diundangkan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal 151 ayat (2).
(3) Penetapanatas permohonanpemutusanhubungan kerja hanya dapat diberikan oleh
lembaga penyelesaianperselisihanhubunganindustrial jika ternyata maksuduntuk
memutuskanhubungankerja telah dirundingkan, tetapi perundingantersebut tidak
menghasilkankesepakatan.
Pasal 153
(1) Pengusahadilarang melakukanpemutusanhubungankerja dengan alasan:
a. pekerja/buruhberhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangandokter
selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
b. pekerja/buruhberhalangan menjalankanpekerjaannyakarena memenuhi kewajiban
terhadap negara sesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan yang
berlaku;
c. pekerja/buruhmenjalankanibadah yang diperintahkanagamanya;
d. pekerja/buruhmenikah;
e. pekerja/buruhperempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui
bayinya;
f. pekerja/buruhmempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinandengan
pekerja/buruhlainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian
kerja, peraturanperusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
g. pekerja/buruhmendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat
buruh, pekerja/buruhmelakukankegiatan serikat pekerja/serikatburuh di luar jam
kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatanpengusaha, atau berdasarkan
ketentuanyang diatur dalam perjanjiankerja, peraturanperusahaan, atau perjanjian
kerja bersama;
h. pekerja/buruhyang mengadukanpengusaha kepada yang berwajib mengenai
perbuatan pengusaha yang melakukantindak pidana kejahatan;
i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis
kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

j. pekerja/buruhdalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaankerja, atau sakit
karena hubungan kerja yang menurut surat keterangandokter yang jangka waktu
penyembuhannyabelum dapat dipastikan.
(2) Pemutusanhubungankerja yang dilakukandengan alasan sebagaimanadimaksuddalam
ayat (1) batal demi hukum dan pengusahawajib mempekerjakankembali pekerja/buruh
yang bersangkutan.
Pasal 154
Penetapansebagaimanadimaksuddalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukandalam hal:
a. pekerja/buruhmasih dalam masa percobaankerja, bilamanatelah dipersyaratkansecara
tertulis sebelumnya;
b. pekerja/buruhmengajukanpermintaanpengunduran diri, secara tertulis atas kemauan
sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnyahubungan
kerja sesuai dengan perjanjiankerja waktu tertentu untuk pertama kali;
c. pekerja/buruhmencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapandalam perjanjiankerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturanperundang-undangan; atau
d. pekerja/buruh meninggal dunia.
Pasal 155
(1) Pemutusanhubungankerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat
(3) batal demi hukum.
(2) Selama putusan lembaga penyelesaianperselisihanhubunganindustrial belum ditetapkan,
baik pengusahamaupun pekerja/buruhharus tetap melaksanakansegala kewajibannya.
(3) Pengusahadapat melakukanpenyimpanganterhadap ketentuansebagaimanadimaksud
dalam ayat (2) berupa tindakan skorsingkepada pekerja/buruhyang sedang dalam proses
pemutusanhubungan kerja dengan tetap wajib membayarupah beserta hak-hak lainnya
yang biasa diterima pekerja/buruh.
Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusanhubungankerja, pengusahadiwajibkan membayaruang
pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak yang
seharusnyaditerima.
(2) Perhitunganuang pesangon sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) paling sedikitsebagai
berikut:
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan
upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan
upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)
bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan
upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)
bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan
upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan)
bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan)bulan upah.

(3) Perhitunganuang penghargaan masa kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (1)
ditetapkansebagai berikut:
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan
upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan)tahun, 3 (tiga)
bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan)tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4
(empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5
(lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)
tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapanbelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh
empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.
(4) Uang penggantian hak yang seharusnyaditerima sebagaimanadimaksuddalam ayat (1)
meliputi:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruhdan keluarganyake tempat di mana
pekerja/buruhditerimabekerja;
c. penggantianperumahan serta pengobatandan perawatan ditetapkan15% (lima belas
perseratus)dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang
memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkandalam perjanjiankerja, peraturanperusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitunganuang penghargaan masa kerja, dan
uang penggantian hak sebagaimanadimaksuddalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
ditetapkandengan PeraturanPemerintah.
Pasal 157
(1) Komponenupah yang digunakan sebagai dasar perhitunganuang pesangon, uang
penghargaan masakerja, dan uang pengganti hak yang seharusnyaditerimayang tertunda,
terdiri atas:
a. upah pokok;
b. segala macam bentuk tunjanganyang bersifat tetap yang diberikan kepada
pekerja/buruhdan keluarganya, termasuk harga pembeliandari catu yang diberikan
kepada pekerja/buruhsecara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar
pekerja/buruhdengan subsidi, maka sebagai upah dianggapselisih antara harga
pembeliandengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
(2) Dalam hal penghasilanpekerja/buruhdibayarkanatas dasar perhitunganharian, maka
penghasilansebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilansehari.
(3) Dalam hal upah pekerja/buruhdibayarkanatas dasar perhitungansatuan hasil,
potongan/boronganatau komisi, maka penghasilansehari adalah sama dengan pendapatan
rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuantidak boleh kurang
dari ketentuanupah minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota.
(4) Dalam hal pekerjaan tergantungpada keadaan cuaca dan upahnya didasarkanpada upah
borongan, maka perhitunganupah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan
terakhir.
Pasal 158

(1) Pengusahadapat memutuskanhubungankerja terhadap pekerja/buruhdengan alasan
pekerja/buruhtelah melakukankesalahanberat sebagai berikut:
a. melakukanpenipuan, pencurian, atau penggelapanbarang dan/atau uang milik
perusahaan;
b. memberikanketeranganpalsu atau yang dipalsukansehinggamerugikan
perusahaan;
c. mabuk, meminum minumankeras yang memabukkan,memakaidan/atau
mengedarkannarkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungankerja;
d. melakukanperbuatanasusila atau perjudiandi lingkungankerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasiteman sekerja atau
pengusaha di lingkungankerja;
f. membujuk teman sekerja atau pengusahauntuk melakukanperbuatanyang
bertentangandengan peraturan perundang-undangan;
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkandalam keadaanbahaya
barang milik perusahaanyang menimbulkankerugian bagi perusahaan;
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkanteman sekerja atau pengusahadalam
keadaan bahaya di tempat kerja;
i. membongkaratau membocorkanrahasia perusahaanyang seharusnyadirahasiakan
kecuali untuk kepentingannegara; atau
j. melakukanperbuatanlainnya di lingkunganperusahaan yang diancam pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih.
(2) Kesalahanberat sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) harus didukungdengan bukti
sebagai berikut:
a. pekerja/buruhtertangkaptangan;
b. ada pengakuan dari pekerja/buruhyang bersangkutan; atau
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenangdi
perusahaan yang bersangkutandan didukungoleh sekurang-kurangnya2 (dua) orang
saksi.
(3) Pekerja/buruhyang diputus hubungankerjanya berdasarkanalasan sebagaimanadimaksud
dalam ayat (1), dapat memperolehuang penggantianhak sebagaimanadimaksuddalam
Pasal 156 ayat (4).
(4) Bagi pekerja/buruhsebagaimanadimaksuddalam ayat (1) yang tugas dan fungsinyatidak
mewakili kepentinganpengusahasecara langsung, selain uang penggantianhak sesuai
dengan ketentuanPasal 156 ayat (4) diberikanuang pisah yang besarnyadan
pelaksanaannyadiatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan, atau perjanjiankerja
bersama.
Pasal 159
Apabila pekerja/buruhtidak menerimapemutusanhubungankerja sebagaimanadimaksuddalam
Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruhyang bersangkutandapat mengajukangugatan ke lembaga
penyelesaianperselisihanhubunganindustrial.
Pasal 160
(1) Dalam hal pekerja/buruhditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukantindak
pidana bukan atas pengaduanpengusaha, maka pengusahatidak wajib membayarupah
tetapi wajib memberikanbantuan kepada keluarga pekerja/buruhyang menjadi
tanggungannyadengan ketentuansebagai berikut:
a. untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus)dari upah;
b. untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus)dari upah;
c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus)dari upah;
d. untuk 4 (empat) orang tanggunganatau lebih: 50% (lima puluh perseratus)dari upah.

(2) Bantuan sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) diberikanuntuk paling lama 6 (enam) bulan
takwin terhitungsejak hari pertama pekerja/buruhditahan oleh pihak yang berwajib.
(3) Pengusahadapat melakukanpemutusanhubungankerja terhadap pekerja/buruhyang
setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukanpekerjaansebagaimanamestinyakarena
dalam proses perkara pidana sebagaimanadimaksuddalam ayat (1).
(4) Dalam hal pengadilan memutuskanperkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan
sebagaimanadimaksuddalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruhdinyatakantidak
bersalah, maka pengusahawajib mempekerjakanpekerja/buruhkembali.
(5) Dalam hal pengadilan memutuskanperkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir
dan pekerja/buruh dinyatakanbersalah, maka pengusahadapat melakukanpemutusan
hubungan kerja kepada pekerja/buruhyang bersangkutan.
(6) Pemutusanhubungankerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan
tanpa penetapan lembaga penyelesaianperselisihanhubunganindustrial.
(7) Pengusahawajib membayarkepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan
kerja sebagaimanadimaksuddalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1
(satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuandalam
Pasal 156 ayat (4).
Pasal 161
(1) Dalam hal pekerja/buruhmelakukanpelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian
kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusahadapat melakukan
pemutusanhubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruhyang bersangkutandiberikan
surat peringatanpertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
(2) Surat peringatansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) masing-masingberlaku untuk
paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkanlain dalam perjanjiankerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(3) Pekerja/buruhyang mengalami pemutusanhubungankerja dengan alasan sebagaimana
dimaksuddalam ayat (1) memperolehuang pesangonsebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal
156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat
(3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4).
Pasal 162
(1) Pekerja/buruhyang mengundurkandiri atas kemauansendiri, memperolehuang
penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4).
(2) Bagi pekerja/buruhyang mengundurkandiri atas kemauansendiri, yang tugas dan
fungsinyatidak mewakili kepentinganpengusahasecara langsung, selain menerimauang
penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4) diberikanuang pisah yang besarnya
dan pelaksanaannyadiatur dalam perjanjiankerja, peraturanperusahaan atau perjanjian
kerja bersama.
(3) Pekerja/buruhyang mengundurkandiri sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) harus
memenuhi syarat:
a. mengajukanpermohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengundurandiri;
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c. tetap melaksanakankewajibannyasampai tanggal mulai pengundurandiri.
(4) Pemutusanhubungankerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauansendiri
dilakukantanpa penetapanlembaga penyelesaianperselisihanhubungan industrial.
Pasal 163
(1) Pengusahadapat melakukanpemutusanhubungankerja terhadap pekerja/buruhdalam hal
terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan
perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkanhubungankerja, maka

Uu no 13 Tahun 2003

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (7)

Similar to Uu no 13 Tahun 2003

Similar to Uu no 13 Tahun 2003 (20)

More from Aidil Fitrisyah

More from Aidil Fitrisyah (10)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Uu no 13 Tahun 2003