pendalaman nilai-nilai anti korupsi

1. PENDALAMAN
NILAI-NILAI ANTI
KORUPSI
Jakarta, 02 Juni 2022
Disampaikan pada Workshop pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

2. TABLE OF CONTENTS
MENGENAL KORUPSI
SEKILAS KPK
02
03
0 1
MENJAGA INTEGRITAS
DIRI
04 SEKILAS COI DI KPK

3. 01.
MENGENAL
KORUPSI

4. Menunjukkan penilaian responden
terhadap risiko korupsi dan
efektivitas pemberantasan korupsi
yang dilakukan Transparency
International Indonesia
Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara
tersebut memiliki risiko kejadian korupsi
yang rendah, sebaliknya skor IPK rendah
menunjukkan bahwa negara tersebut
memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi.
INDEKS
PERSEPSI
KORUPSI (IPK)
Sumber: Transparency International Indonesia, 2022
GLOBAL AVERAGE43
39
48 85 35 33
Beberapa Nilai IPK Negara ASEAN
Malaysia Singapura Thailand Filipina Vietnam
88
Selandia
Baru
85
Swedia
6 Negara dengan Nilai IPK Tertinggi
88
Denmark
88
Finlandia Singapura
85
Norwegia
85

5. INDEKS PERSEPSI
KORUPSI INDONESIA
2012 – 2021
SUMBER DATA
IPK INDONESIA
2021
Sumber: Transparency International Indonesia, 2022

6. GLOBAL CORRUPTION
BAROMETER (GCB) 2020
Persentase pengguna
layanan publik yang
membayar suap dalam
12 bulan sebelumnya
30%
Karena
diminta:
25%
Ditawari agar
layanan lebih
cepat/lebih baik:
21%
Tidak diminta tapi
biasanya diharapkan
memberi:
17%
Tidak diminta,
sebagai ‘ucapan’
terima kasih:
33%

7. PERSEPSI VS PENGALAMAN
Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)
3.54
3.66
3.71
3.73
3.81
3.86
3.8
3.68
3.83
3.58
3.58
3.49
3.39
3.6
3.57
3.65
3.91 3.9
3.55
3.63
3.61
3.59
3.71
3.66
3.7
3.84
3.88
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021
Persepsi Pengalaman IPAK
Masyarakat berperilaku semakin
permisif terhadap korupsi
Masyarakat berperilaku
semakin antikorupsi
5
0
• IPAK masyarakat perkotaan 2021 lebih tinggi (3,92) dibanding masyarakat perdesaan (3,83).
• Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi. IPAK
masyarakat berpendidikan di bawah SMA sebesar 3,83; SLTA sebesar 3,92; dan di atas SMA
sebesar 3,99.
• Masyarakat usia 40 tahun ke bawah dan 40–59 tahun sedikit lebih anti korupsi (3.89). IPAK
masyarakat berusia 40–59 tahun sebesar 3,88; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,87

8. STASTISTIK TIPIKOR
yang ditangani oleh KPK
per 02 Januari 2022
https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara
Berdasarkan Jenis Perkara
Berdasarkan Profesi/Jabatan

9. JENIS TIPIKOR (UU31/1999 jo UU20/2001)
KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA
Ps. 2, Ps. 3
(penyalahgunaan wewenang)
SUAP-MENYUAP
Ps.5(1) a,b; Ps.13; Ps.5(2);
Ps.12 a,b; Ps.11; Ps.6(1)
a,b; Ps.6(2); Ps.12 c,d
PENGGELAPAN
DALAM JABATAN
Ps.8; Ps.9; Ps.10 a,b,c
PEMERASAN
Ps.12 e,f,g
BENTURAN
KEPENTINGAN
DALAM
PENGADAAN
Ps. 12i
PERBUATAN
CURANG
Ps.7(1) a,b,c,d; Ps.7(2); Ps.12 h
GRATIFIKASI
Ps. 12 b jo Ps.12 c
TINDAK PIDANA LAIN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI
4. Keterangan palsu
5. Identitas pelapor
1 6
2
3
4
5
7
Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi 7 jenis besar.
1. Merintangi pemeriksaan
2. Keterangan kekayaan
3. Keterangan rekening
Pemahaman
pasal 2
UU 31/ 1999 jo.
UU 20/2001
Korupsi adalah
perbuatan melawan
hukum dengan
maksud
memperkaya diri
sendiri/orang lain
(perseorangan atau
korporasi) yang
dapat merugikan
keuangan/
perekonomian
negara.

10. DAMPAK KORUPSI
KEMISKINAN KERUSAKAN ALAM BIAYA EKONOMI TINGGI

11. DAMPAK KORUPSI
menurut United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) / UU no. 7 Tahun 2006
merusak proses
demokrasi
pelanggaran hak
asasi manusia
menyebabkan kejahatan
lain berkembang
merusak pasar, harga, &
persaingan usaha yang sehat
meruntuhkan
hukum
menurunkan kualitas hidup /
pembangunan berkelanjutan

12. Pressure
Tekanan dari internal
(personal & perusahaan)
maupun eksternal
Opportunity
Kesempatan
(sistem yang
lemah)
Rationalization
Rasionalisasi,
pembenaran atas
perbuatan yang dilakukan
Capability
Kemampuan
(jabatan, wewenang,
otoritas, kedudukan,
pengetahuan atas sistem)
R A T I O N A L I Z A T I O N
PENTAGON
FRAU D
Arrogance
Sikap superioritas, angkuh,
serakah, dan self-interest
(prosedur tidak berlaku untuk
dirinya)
(Jonathan T Marks,
CPA, 2010)
DIAMOND

13. 02.
SEKILAS
KPK

14. TUPOKSI KPK (UU No 19 Tahun 2019)
TUGAS
KPK
PENCEGAHAN
Tindakan-tindakan
pencegahan sehingga tidak
terjadi tindak pidana korupsi
MONITOR
Monitor terhadap
penyelenggaraan pemerintah
KOORDINASI
Koordinasi dengan instansi yang
berwenang melaksanakan
pemberantasan tindak pidana
korupsi dan instansi yang
bertugas melaksanakan
pelayanan publik
SUPERVISI
Supervisi terhadap instansi
yang berwenang
melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
PENINDAKAN
Penyelidikan, penyidikan
dan penuntutan terhadap
tindak pidana korupsi
EKSEKUSI
Tindakan untuk melaksanakan
penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap

15. STRUKTUR KELEMBAGAAN KPK
Pimpinan
Deputi Bidang
Pendidikan dan
Peran Serta
Masyarakat
Deputi Bidang
Pencegahan dan
Monitoring
Deputi Bidang
Informasi dan
Data
Deputi Bidang
Penindakan
dan Eksekusi
Sekretariat
Jenderal
Direktorat
Pembinaan &
Peran Serta
Masyarakat
Direktorat
Jejaring
Pendidikan
Direktorat
Sosialisasi &
Kampanye
Antikorupsi
Direktorat
Pendidikan
dan Pelatihan
Antikorupsi
Dewan Pengawas
Deputi Bidang
Koordinasi dan
Supervisi

16. STRATEGI PEMBERANTASAN
KORUPSI KPK
“Dare not corrupt”
 BY ENFORCEMENT
(EFEK JERA)
“Can’t corrupt”
 BY PREVENTION
(PERBAIKAN SISTEM)
“Don’t want to corrupt”
 BY EDUCATION
(MEMBANGUN NILAI)
PUBLIC PARTICIPATION
(PARTISIPASI MASYARAKAT)

17. 03.
MENJAGA
INTEGRITAS
DIRI

18. MENGENAL KORUPSI
GRAND CORRUPTION
P E T T Y CORUPTION
POLITICAL CORRUPTION
Penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan
segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang
Penyalahgunaan oleh pejabat publik dalam interaksi mereka
dengan warga biasa di kehidupan sehari-hari
Manipulasi kebijakan, institusi, dan aturan prosedur oleh para
pengambil keputusan politik, yang menyalahgunakan posisinya
untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaannya.
Transparency
International:
Penyalahgunaan
kekuasaan yang
dipercayakan untuk
keuntungan pribadi
Kebutuhan Celah sistem Keserakahan
Penyebab korupsi

19. PAHAMI
BEDANYA • Berhubungan dengan jabatan
• Bersifat tanam budi
• Tidak membutuhkan
kesepakatan
• Ada kesepakatan
• Biasanya dilakukan secara
rahasia dan tertutup
• Ada permintaan sepihak
dari penerima (pejabat)
• Bersifat memaksa
• Penyalahgunaan kuasa
Contoh:
Pengusaha memberi hadiah
voucher belanja kepada PNS
karena merasa terbantu dalam
pengurusan perizinan
Contoh:
Pejabat memaksa calon peserta tender untuk
memberikan sejumlah uang dengan ancaman
akan menggugurkan calon peserta tersebut
Contoh:
Pengusaha menyuap
pejabat pemerintah untuk
mendapatkan proyek

20. DEFINISI
Pemberian dalam arti luas
BENTUK
Uang Barang
Pinjaman
Tanpa Bunga
Pengobatan
Cuma-Cuma
Komisi
Rabat/Disko
n
Fasilitas
Penginapan
Tiket
Perjalanan
Perjalanan
Wisata
Fasilitas
Lainnya
APA ITU GRATIFIKASI ?
Definisi Dan Bentuk Gratifikasi
Menurut Pasal 12 B UU 20 Tahun 2001

21. UNSUR PASAL 12 B
AYAT (1) UU 20/2001
Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara
Menerima Gratifikasi
Berhubungan dengan Jabatan
dan Berlawanan dengan
Kewajiban atau Tugasnya
Penerimaan Gratifikasi Tidak
Dilaporkan kepada KPK dalam
Jangka Waktu 30 Hari Kerja Sejak
Diterimanya Gratifikasi

22. Tentang GRATIFIKASI =
PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS
Pasal 12b dan 12c UU No. 31 Tahun 1999
jo. UU No.20 Tahun 2001 meliputi:
• Uang, barang, diskon, komisi, pinjaman
tanpa bunga, fasilitas lainnya
• Diterima di dalam maupun di luar negeri
• Dilakukan dengan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik
Yang diberikan:
Berkaitan dengan jabatan dan bertentangan
dengan kewajiban atau tugas Penyelenggara
Negara/ Pegawai Negeri
Ancaman Hukuman
• Pidana penjara 4 – 20 tahun
• Denda Rp200 juta – Rp1 milyar

23. JENIS GRATIFIKASI

24. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang
Pelaporan Gratifikasi yang sebelumnya 02/2014 dan
06/2015 telah diubah ke Perkom 02/2019.
Perubahan Perkom Pelaporan Gratifikasi
Terdapat perubahan Pasal terkait kategori Gratifikasi yg
tidak wajib dilaporkan.
Kategori Gratifikasi yang tidak wajib dilaporakan
sebelumnya terdapat 11 buah, pada perkom 02 tahun
2019 menjadi 17 buah agar mempermudah pelapor dalam
memfilter laporan yang akan disampaikan.

25. IDENTIFIKASI G.I.F.T
GIVER
•Siapakah yang memberikan sesuatu kepada saya? Apakah ada hubungan?
•Apakah saya mempunyai peranan dalam memutuskan dalam transaksi?
•Dapat berupa Badan hukum atai perorangan
INFLUENCE
•Apakah mereka berusaha untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan?
•Apakah hadiah yang diberikan kepada saya untuk umum atau pribadi?
•Apakah waktu yang bertepatan dengan keputusan yang akan dibuat?
FAVOUR
•Apakah pemberi gift mengharapkan sesuatu?
•Apakah gift diberikan dengan ikhlas tanpa pamrih?
•Apakah kita harus membalas kebaikan di pemberi?
TRUST
•Apakah menerima gift akan mempengaruhi kredibilitas korporasi?
•Bagaimana jika pemberian gift diketahui oleh karyawan lain?
•Apakah persepsi rekan sejawat jika saya menerima gift?

26. P Purpose Atau tujuan “Apakah tujuan pemberian ini?”
R Rules Atau aturan “Bagaimanakah aturan perundangan mengatur tentang gratifikasi?”
O Openness Atau keterbukaan “Bagaimana substansi keterbukaan pemberian tersebut?” apakah
hadiah diberikan secara sembunyi-sembunyi atau di depan umum?
V Value Atau nilai “Berapa nilai dari gratifikasi tersebut?” Jika gratifikasi memiliki nilai yang
cukup tinggi maka sebiknya Pn/PN bersikap lebih hati-hati dan menolak pemberian
tersebut.
E Ethics Atau etika “Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan penerimaan hadiah
tersebut?”
I Identity Atau Identitas pemberi “Apakah pemberi memiliki hubungan jabatan, calon rekanan,
atau rekanan instansi?”
T Timing Atau waktu pemberian. “Apakah pemberian gratifikasi berhubungan dengan
pengambilan keputusan, Pelayanan atau perizinan?”
Bolehkah gratifikasi itu saya terima?

27. INTEGRITAS /in·teg·ri·tas/
Keselarasan pikiran, perkataan, dan
perbuatan dengan standar norma /
hukum / nilai yang berlaku

29. 04.
SEKILAS COI
DI KPK

30. MENGHINDARI KONFLIK
KEPENTINGAN
KUALITAS KINERJA
KEKUASAAN & WEWENANG KEPENTINGAN PRIBADI
PENYELENGGARA NEGARA MEMILIKI / DIDUGA MEMILIKI

31. BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN
Menerima gratifikasi
Penggunaan aset
jabatan/instansi
Informasi rahasia
Perangkapan
jabatan
Akses khusus
Pengawasan tidak
mengikuti prosedur
Penilaian suatu
obyek kualifikasi
Menentukan sendiri
besarnya gaji

32. SOSIALISASI COI DI KPK
1 3
4 6
5
2
Webinar Sosialisasi Si – COI
Email Komunikasi Internal Video TV Internal Buku Saku Si - COI
X-BANNER Screen Saver komputer

33. ANALISIS KEBUTUHAN IMPLEMENTASI SISTEM
PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN (COI)
UU No 19/2019 psl.37B, tugas dan wewenang
KPK diawasi oleh Dewas
Direktorat PI periksa Pelanggaran Disiplin
Revisi UU No.30 Tahun 2002
1. Jatuh tempo pelaporan COI
2. Belum ada mekanisme pelaksanaan
pengelolaan COI
3. Diperlukan komunikasi dan informasi
kepada seluruh insan KPK
Peningkatan Awarness Perkom 5/2019
1. Koordinasikan dengan Biro SDM saat
penandatangan Fakta Integritas
2. Kelalaian tidak melakukan deklarasi COI
diancam hukuman pelanggaran disiplin
Mekanisme Diklarasi Saat Pengangkatan
1. Kemudahan insan KPK Mendeklarasikan COI
2. Efektivitas pengelolaan benturan kepentingan.
3. Kumpulan data COI insan KPK
Mengembangkan Teknologi Informasi
1. Dewas telah memiliki SOP tersendiri
terkait pengaduan etik.
2. Perbaikan sop penanganan pengaduan
terkait benturan kepentingan.
Mekanisme Pelaporan atas Dugaan COI
1. Direktorat PI perlu menetapkan tatacara
deklarasi dan pengelolaannya
2. Ada risiko terjadi pelanggaran benturan
kepentingan.
Mekanisme Deklarasi Sebelum Ambil Kebijakan
4
3
2
1 6
5

34. PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN
01
1. Perkom Nomor 5 Tahun 2019 mengatur kewajiban setiap insan KPK untuk menyampaikan deklarasi atas potensi benturan
kepentingannya pada saat pengangkatan pada jabatannya, yaitu disampaikan secara tertulis dalam formulir.
2. Semua deklarasi ditembuskan ke Direktorat Pengawas Internal
3. Jika Lalai tidak melakukan deklarasi, sanksi pelanggaran disiplin ringan, jika disengaja sanksi pelanggaran sedang
Kewajiban Deklarasi saat Pengangkatan dalam Jabatan
02 1. Setiap insan KPK dilarang menerbitkan kebijakan, keputusan dan/atau tindakan jika ada benturan kepentingan
2. Jika ada potensi COI sebelum menerbitkan kebijakan, wajib menyampaikan pernyataan tertulis sesuai dengan
formulir
3. Atasan Langsung wajib melakukan telaah atas deklarasi Pegawai maksimal 3 hari
4. sanksi
Kewajiban Deklarasi Sebelum Menerbitkan Kebijakan, Keputusan, dan/atau Melakukan
Tindakan
03
1. Wajib melaporkan kepada atasan dengan tembusan Direkroktorat PI
2. Penanganan Laporan sesuai ketentuan Per-UU-an
3. sanksi.
Kewajiban Melapor Apabila Mengetahui Benturan Kepentingan
04
1. Masyarakat dapat melaporkan melalui mekanisme pengaduan
2. Informai dapat berasal dari media masa, media social,media lainnya dan ditindaklanjuti oleh direktorat
PI
Laporan dan Informasi Masyarakat

35. Pengembangan Si – COI pada HRIS
Tampilan aplikasi HRIS
Sebelum Si-COI
Tampilan aplikasi HRIS
Sesudah Si-COI
COI

36. UPAYA PENCEGAHAN YANG DAPAT DILAKUKAN
1 2
4
3
SOSIALISASI, KAMPANYE &
PELATIHAN ANTI KORUPSI
Program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada
pengguna layanan serta upaya dan capaian
program antikorupsi oleh instansi. bertujuan
untuk mempengaruhi perubahan perilaku
terutama kepada pengguna layanan agar tidak
memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada
pelanggaran.
PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN/
PELAKSANAAN TUGAS
Optimalisasi penggunaan teknologi seperti layanan
online atau bentuk lain yang sudah dijalankan.
Meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses
untuk mengurangi peran perantara ketika memberi
layanan. Serta memperkuat peran mitra untuk
meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan
akuntabel.
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DAN PELAPORAN LHKPN
Membangun akuntabilitas dan transparansi
MEMBANGUN WHISTLE BLOWING SYSTEM
YANG TERINTEGRASI
Membangun media Pengaduan Masyarakat yang Terpercaya
dan responsif. Mendorong Masyarakat dan internal pemda
merasa nyaman aman dan percaya untuk melaporkan

37. KUNCI DIRI
PENCEGAHAN KORUPSI
Jangan mau jadi
KORBAN
Jangan mau jadi
PELAKU
• Hindari Konflik
Kepentingan
• Internalisasikan
Integritas dalam Diri
dan Organisasi
• Patuh lapor LHKPN
• Tolak segala bentuk
Gratifikasi
• Cegah dan Laporkan
Setiap Korupsi yang
Diketahui

38. Aplikasi Gratifikasi Online
https://gol.kpk.go.id/

39. SALURAN PENGADUAN KORUPSI
Kunci keberhasilan KPK dalam menangkap
koruptor diantaranya merupakan hasil dari
peran serta dan kepedulian masyarakat
dalam melaporkan kasus korupsi.
Hampir semua kesuksesan KPK menangkap
koruptor bermula dari laporan masyarakat.
Call Center :
198
pengaduan@kpk.go.id
http://kws.kpk.go.id
0811 9595 75

40. Bung Hatta:
Kurang cerdas dapat
diperbaiki dengan belajar.
Kurang cakap dapat
dihilangkan dengan
pengalaman.
Namun tidak jujur itu
sulit diperbaiki.
“
“
“

41. TERIMA
KASIH!
KPK RI @KPK_RI kpk.go.id