SlideShare una empresa de Scribd logo

BKAD-40

•
•
amir mhasan
amir mhasan

Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai lembaga kerjasama antar desa yang dibentuk untuk mengelola kegiatan pembangunan bersama. Ia menjelaskan tentang dasar pembentukan, tujuan, fungsi, organisasi, dan kondisi awal BKAD.

Salud y medicinaEmpresariales
1 de 21
Descargar para leer sin conexión
KELEMBAGAAN BKAD (BADAN KERJASAMA ANTAR DESA) ,[object Object],[object Object],[object Object]
PENGERTIAN BKAD ,[object Object]
BKAD DALAM KONTEKS PNPM M andiri P erdesaan ,[object Object]
HASIL-HASIL KEGIATAN PNPM MP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Dasar Pembentukan BKAD ………….……
DASAR PEMBENTUKAN BKAD ,[object Object],[object Object],[object Object],Tujuan Pembentukan BKAD ……….……
TUJUAN PEMBENTUKAN BKAD ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Untuk menjalankan ………….……
[object Object],Tahapan Pembentukan BKAD …….……
TAHAPAN PEMBENTUKAN BKAD ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Komponen Organisasi Kerja …….……
KOMPONEN ORGANISASI KERJA Pembentukan BKAD Statuta (AD ART BKAD) Payung Hukum (Perda BKAD) Kolektifitas dan Pelembagaan Sistem Dasar-dasar kelembagaan BKAD …….……
DASAR-DASAR KELEMBAGAAN BKAD ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
FUNGSI BKAD PNPM MP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
BKAD SEBAGAI PELAKSANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TINGKAT KECAMATAN UPK BP-UPK KEPUTUSAN TERTINGGI (MAD) PELAKSANA OPERASIONAL PELAKSANA PENGAWASAN KELEMBAGAAN PENDUKUNG UPK (Tim Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman) PELAKSANA PROGRAM PENGELOLA DANA BERGULIR DAN PELAYANAN USAHA KELOMPOK PELAYANAN DAN KERJASAMA PENGELOLA KEGIATAN TINGKAT DESA POKMAS - POKMAS
MAD UPK BKAD MANAGEMEN PERENCANAAN PARTISIPATIF KEPUTUSAN TERTINGGI MANAGEMEN KERJASAMA ANTAR DESA MANAGEMEN ASSET PRODUKTIF MANAGEMEN ADVOKASI KEBIJAKAN dan JARINGAN MICRO FINANCE INSTITUTION Pengelola Dana Program ME/I (?)
SUMBER PEMBIAYAAN BKAD ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Kondisi BKAD saat ini ………….……
KONDISI BKAD SAAT INI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
TERIMA KASIH

Recomendados

Peran bkad mendorong pemberdayaan masyarakat
Peran bkad mendorong pemberdayaan masyarakatPeran bkad mendorong pemberdayaan masyarakat
Peran bkad mendorong pemberdayaan masyarakatSutardjo ( Mang Ojo )
 
PENATAAN KELEMBAGAAN BKAD PNPM
PENATAAN KELEMBAGAAN BKAD PNPMPENATAAN KELEMBAGAAN BKAD PNPM
PENATAAN KELEMBAGAAN BKAD PNPMdiponegoro university
 
Legalitas kelembagaan badan kerjasama antar desa1
Legalitas kelembagaan badan kerjasama antar desa1Legalitas kelembagaan badan kerjasama antar desa1
Legalitas kelembagaan badan kerjasama antar desa1deivie dedep
 
2 draft art bkad
2 draft art bkad2 draft art bkad
2 draft art bkaddeivie rondonuwu
 
Organisasi
OrganisasiOrganisasi
Organisasidebudiva
 
Materi legalitas kerjasama desa pur_revisi
Materi legalitas kerjasama desa pur_revisiMateri legalitas kerjasama desa pur_revisi
Materi legalitas kerjasama desa pur_revisideivie dedep
 
Penataan kelembagaan antar desa dlm implemtasi uu desa revisi
Penataan kelembagaan antar desa dlm implemtasi uu desa revisiPenataan kelembagaan antar desa dlm implemtasi uu desa revisi
Penataan kelembagaan antar desa dlm implemtasi uu desa revisiDhamy Manesi
 
Rancangan AD/ART BKAD Sragi
Rancangan AD/ART BKAD SragiRancangan AD/ART BKAD Sragi
Rancangan AD/ART BKAD Sragiari saridjo
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESATeguh Kristyanto
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
 
Kelembagaan BUM Desa Bersama
Kelembagaan BUM Desa BersamaKelembagaan BUM Desa Bersama
Kelembagaan BUM Desa BersamaAhmad Rofik
 
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adAngaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adyuniarkowahyu
 
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesibnu istiawan
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESAgunawankusumo
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaFormasi Org
 
Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRA
Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRAMengenal Teknik Kajian RRA dan PRA
Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRAdzikry muhammad
 
Sosialisasi program inovasi_desa
Sosialisasi program inovasi_desaSosialisasi program inovasi_desa
Sosialisasi program inovasi_desaSalim SAg
 
Bumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritimBumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritimibnu istiawan
 
Pandangan Revisi UU 6 2014 Forum Sekdes
Pandangan Revisi UU 6 2014 Forum SekdesPandangan Revisi UU 6 2014 Forum Sekdes
Pandangan Revisi UU 6 2014 Forum SekdesTV Desa
 
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPMBUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPMSupriadi Asia
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriAdelfios Andyka Fatra
 

La actualidad más candente (20)

PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
 
Sk kelompok tani
Sk kelompok taniSk kelompok tani
Sk kelompok tani
 
Pendirian bum des
Pendirian bum desPendirian bum des
Pendirian bum des
 
Kelembagaan BUM Desa Bersama
Kelembagaan BUM Desa BersamaKelembagaan BUM Desa Bersama
Kelembagaan BUM Desa Bersama
 
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adAngaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
 
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
 
10. organisasi-bum-desa
10. organisasi-bum-desa10. organisasi-bum-desa
10. organisasi-bum-desa
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRA
Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRAMengenal Teknik Kajian RRA dan PRA
Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRA
 
Sosialisasi program inovasi_desa
Sosialisasi program inovasi_desaSosialisasi program inovasi_desa
Sosialisasi program inovasi_desa
 
Bumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritimBumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritim
 
Pandangan Revisi UU 6 2014 Forum Sekdes
Pandangan Revisi UU 6 2014 Forum SekdesPandangan Revisi UU 6 2014 Forum Sekdes
Pandangan Revisi UU 6 2014 Forum Sekdes
 
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPMBUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
 

Destacado

Materi pengantar BKA LKM
Materi pengantar BKA LKMMateri pengantar BKA LKM
Materi pengantar BKA LKMFarid Zuhri
 
Bahan presentasi penanganan masalah
Bahan presentasi penanganan masalahBahan presentasi penanganan masalah
Bahan presentasi penanganan masalahEndang Nurjaman
 
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Pemdes Wlahar Wetan
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanWdd Wuryanto
 
Keputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desaKeputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desaPeno Wirawan
 

Destacado (7)

Materi pengantar BKA LKM
Materi pengantar BKA LKMMateri pengantar BKA LKM
Materi pengantar BKA LKM
 
Bahan presentasi penanganan masalah
Bahan presentasi penanganan masalahBahan presentasi penanganan masalah
Bahan presentasi penanganan masalah
 
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
 
Pra
PraPra
Pra
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
 
Alur pembentukan bkd dan bkad
Alur pembentukan bkd dan bkadAlur pembentukan bkd dan bkad
Alur pembentukan bkd dan bkad
 
Keputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desaKeputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desa
 

Similar a BKAD-40

Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. Ciamis
Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. CiamisPropfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. Ciamis
Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. CiamisSutardjo ( Mang Ojo )
 
244244761 proposal-sumur-bor-pdf
244244761 proposal-sumur-bor-pdf244244761 proposal-sumur-bor-pdf
244244761 proposal-sumur-bor-pdfIchank Sabiyah
 
Inspektorat Daerah - Materi Reviu Keuangan dan Aset UPK.pptx
Inspektorat Daerah - Materi Reviu Keuangan dan Aset UPK.pptxInspektorat Daerah - Materi Reviu Keuangan dan Aset UPK.pptx
Inspektorat Daerah - Materi Reviu Keuangan dan Aset UPK.pptxInspektoratDaerah2
 
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015Albar Kendari
 
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007Ahmad Danil
 
Standar operasional bmt
Standar operasional bmtStandar operasional bmt
Standar operasional bmtAde Asrial
 
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)infosanitasi
 
Proposal PLPBK Desa suka Makmur terhadap calon Mitra
Proposal PLPBK Desa suka Makmur terhadap calon Mitra Proposal PLPBK Desa suka Makmur terhadap calon Mitra
Proposal PLPBK Desa suka Makmur terhadap calon Mitra Zulhamdi AnWar SinaGa
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Capaian ZONA INTEGRITAS Dit PMD 030920.pptx
Capaian ZONA INTEGRITAS Dit PMD 030920.pptxCapaian ZONA INTEGRITAS Dit PMD 030920.pptx
Capaian ZONA INTEGRITAS Dit PMD 030920.pptxcleanthabella1
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Konsep dan Standar Pengelolaan PKBM.ppt
Konsep dan Standar Pengelolaan PKBM.pptKonsep dan Standar Pengelolaan PKBM.ppt
Konsep dan Standar Pengelolaan PKBM.pptHalu Oleo University
 
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 201400. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014Paino S.IP
 
penyelenggaraan_upaya_kesehatan_masyarakat_1688521543.pptx
penyelenggaraan_upaya_kesehatan_masyarakat_1688521543.pptxpenyelenggaraan_upaya_kesehatan_masyarakat_1688521543.pptx
penyelenggaraan_upaya_kesehatan_masyarakat_1688521543.pptxdrgkesumahadiwibowo
 
Penguatan Pemerintahan Desa
Penguatan Pemerintahan DesaPenguatan Pemerintahan Desa
Penguatan Pemerintahan DesaOswar Mungkasa
 
Buku pegangan plkb,pkb,tpd
Buku pegangan plkb,pkb,tpdBuku pegangan plkb,pkb,tpd
Buku pegangan plkb,pkb,tpdmegiriandi
 
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanKeterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanDadang Solihin
 

Similar a BKAD-40 (20)

Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. Ciamis
Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. CiamisPropfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. Ciamis
Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. Ciamis
 
244244761 proposal-sumur-bor-pdf
244244761 proposal-sumur-bor-pdf244244761 proposal-sumur-bor-pdf
244244761 proposal-sumur-bor-pdf
 
Buku 1 infra
Buku 1 infraBuku 1 infra
Buku 1 infra
 
Inspektorat Daerah - Materi Reviu Keuangan dan Aset UPK.pptx
Inspektorat Daerah - Materi Reviu Keuangan dan Aset UPK.pptxInspektorat Daerah - Materi Reviu Keuangan dan Aset UPK.pptx
Inspektorat Daerah - Materi Reviu Keuangan dan Aset UPK.pptx
 
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015
 
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007
 
Standar operasional bmt
Standar operasional bmtStandar operasional bmt
Standar operasional bmt
 
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
 
Proposal PLPBK Desa suka Makmur terhadap calon Mitra
Proposal PLPBK Desa suka Makmur terhadap calon Mitra Proposal PLPBK Desa suka Makmur terhadap calon Mitra
Proposal PLPBK Desa suka Makmur terhadap calon Mitra
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Capaian ZONA INTEGRITAS Dit PMD 030920.pptx
Capaian ZONA INTEGRITAS Dit PMD 030920.pptxCapaian ZONA INTEGRITAS Dit PMD 030920.pptx
Capaian ZONA INTEGRITAS Dit PMD 030920.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Konsep dan Standar Pengelolaan PKBM.ppt
Konsep dan Standar Pengelolaan PKBM.pptKonsep dan Standar Pengelolaan PKBM.ppt
Konsep dan Standar Pengelolaan PKBM.ppt
 
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 201400. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
 
penyelenggaraan_upaya_kesehatan_masyarakat_1688521543.pptx
penyelenggaraan_upaya_kesehatan_masyarakat_1688521543.pptxpenyelenggaraan_upaya_kesehatan_masyarakat_1688521543.pptx
penyelenggaraan_upaya_kesehatan_masyarakat_1688521543.pptx
 
Penguatan Pemerintahan Desa
Penguatan Pemerintahan DesaPenguatan Pemerintahan Desa
Penguatan Pemerintahan Desa
 
Buku pegangan plkb,pkb,tpd
Buku pegangan plkb,pkb,tpdBuku pegangan plkb,pkb,tpd
Buku pegangan plkb,pkb,tpd
 
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanKeterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
 
Panduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesiaPanduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesia
 

BKAD-40

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10. KOMPONEN ORGANISASI KERJA Pembentukan BKAD Statuta (AD ART BKAD) Payung Hukum (Perda BKAD) Kolektifitas dan Pelembagaan Sistem Dasar-dasar kelembagaan BKAD …….……
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17. BKAD SEBAGAI PELAKSANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TINGKAT KECAMATAN UPK BP-UPK KEPUTUSAN TERTINGGI (MAD) PELAKSANA OPERASIONAL PELAKSANA PENGAWASAN KELEMBAGAAN PENDUKUNG UPK (Tim Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman) PELAKSANA PROGRAM PENGELOLA DANA BERGULIR DAN PELAYANAN USAHA KELOMPOK PELAYANAN DAN KERJASAMA PENGELOLA KEGIATAN TINGKAT DESA POKMAS - POKMAS
  • 18. MAD UPK BKAD MANAGEMEN PERENCANAAN PARTISIPATIF KEPUTUSAN TERTINGGI MANAGEMEN KERJASAMA ANTAR DESA MANAGEMEN ASSET PRODUKTIF MANAGEMEN ADVOKASI KEBIJAKAN dan JARINGAN MICRO FINANCE INSTITUTION Pengelola Dana Program ME/I (?)
  • 19.
  • 20.