Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 46 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri (20)

Más de Adelfios Andyka Fatra (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri

  1. 1. Sumber Data: Permendagri 56 Tahun 2015, yg mencabut Permendagri 39 Tahun 2015 Luas: 42.013 Km2 Penduduk: 5.389.418 jiwa Luas: 1.913.578,68 Km2 Penduduk 255.153.932 Provinsi: 34 Kab: 416 Kota: 98 Kecamatan: 7.160 DESA:74.754 Kel: 8.430 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 18 KECAMATAN DESA KELURAHAN DESA 314KELURAHAN 13 DUSUN 1120LINGKUNGAN 58 RW 1379RW 8 RT 3905RT 125 ADAT 2826 orgADAT 117 org LPM/LKMD 9420 orgLPM/LKMD 390 org HANSIP 4710 orgHANSIP 195 org BPD 2404 org
  2. 2. Apa Yang Kita Bayangkan Tentang Desa Desa Itu …. Indah,Tenang, Damai Desa Itu … Kesederhanaan Desa Itu… Kekurangan… Kemiskinan… Desa Istilah Yang Dikenal Oleh Masyarakat Indonesia: Desa = Deshi Tanah Kelahiran / Tumpah Darah
  3. 3. PENGERTIAN DESA Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur- unsur :  Fisiografis  Ekonomi  Politik  Kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (R. Bintarto (1977)) Unsur yang terkait dengan kondisi fisik desa diantaranya tanah, air dan udara Terkait dengan berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat diartikan sebagai aktivitas manusia dalam pengaturan hidup bersama. Desa memiliki budaya / kebudayaan yang sangat kuat, baik berupa adat kebiasaan maupun kebendaan.
  4. 4. Desa memiliki karakteristik tersendiri, seperti : Ciri-ciri Unsur-Unsur Potensi Klasifikasi 1. MATA PENCAHRIAN PENDUDUK AGRARIS 2. PERBANDINGAN LAHAN DENGAN JML PENDUDUK BESAR 3. HUBUNGAN ANTAR WARGA RELATIF AKRAB 4. TRADISI MASIH KUAT MELIPUTI JUMLAH, PERTUMBUHAN, KEPADATAN, PERSEBARAN, DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA SETEMPAT Daerah Penduduk Tata Kelakuan BERUPA POLA PERGAULAN MASYARAKAT, ADAT ISTIADAT, IKATAN KEKELUARGAAN, DAN JUGA MENYANGKUT SELUK BELUK KEHIDUPAN MASYARAKAT TERDAPAT LAHAN PRODUKTIF DAN TIDAK PRODUKTIF, BESERTA PEMANFAATANNYA TERMASUK JUGA UNSUR LAKOSI, LUAS, DAN BATAS YANG MERUPAKAN LINGKUNGAN GEOGRAFIS SETEMPAT
  5. 5. Desa memiliki karakteristik tersendiri, seperti : Ciri-ciri Unsur-Unsur Potensi Klasifikasi TERDIRI DARI : TANAH, AIR, IKLIM, TERNAK, MANUSIAFisik Nonfisik TERDIRI DARI : MASYARAKAT DESA, LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL, APARATUR ATAU PAMONG DESA BERDASARKAN TIGKAT PERKEMBANGANNYA, DIBEDAKAN : DESA TERTINGGAL, DESA BERKEMBANG & DESA MANDIRI TINGKAT KEMAJUAN DESA DIPENGARUHI OLEH : POTENSI DESA, INTERAKSI DESA-KOTA, LOKASI DESA BERDASARKAN TINGKAT PEMBANGUNAN DAN KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN POTENSI-POTENSI YANG DIMILIKI, DESA DIBEDAKAN MENJADI : DESA SWADAYA, DESA SWAKARYA & DESA SWASEMBADA
  6. 6. KLASIFIKASI DESA: DESA MANDIRI DESA BERKEMBANG DESA TERTINGGAL DESA YANG TELAH TERPENUHI SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL) DESA, MENCAKUP BEBERAPA ASPEK YAITU KEBUTUHAN SOSIAL DASAR, INSPRASTRUKTUR DESA, SARANA DESA, PELAYANAN UMUM DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SERTA KELEMBAGAAN DESA YANG BERKELANJUTAN DESA YANG SUDAH TERPENUHI SPM DESA PADA SEMUA ASPEK TETAPI PENGELOLAANNYA BELUM MENUNJUKKAN KEBERLANJUTAN DESA YANG BELUM TERPENUHI SPM DESA PADA ASPEK KEBUTUHAN SOSIAL DASAR, INSPRASTRUKTUR DESA, SARANA DESA, PELAYANAN UMUM DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. INDEKS PEMBANGUNAN DESA 2014, BPS
  7. 7. KLASIFIKASI DESA: DESA SWADAYA DESA SWAKARYA DESA SWASEMBADA DESA YANG MEMILIKI POTENSI TERTENTU TETAPI BELUM DIKELOLA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, DENGAN CIRI-CIRI ANTARA LAIN: • DAERAHNYA TERISOLIR DENGAN DAERAH LAINNYA, PENDUDUKNYA JARANG. • MATA PENCAHARIAN HOMOGEN YANG BERSIFAT AGRARIS. • HASIL PERTANIANNYA UNTUK MENCUKUPI KEBUTUHAN SENDIRI. BERSIFAT TERTUTUP DAN MASYARAKAT MEMEGANG TEGUH ADAT. TEKNOLOGI MASIH RENDAH DAN SARANA DAN PRASARANA SANGAT KURANG. • HUBUNGAN ANTARMANUSIA SANGAT ERAT. • PENGAWASAN SOSIAL DILAKUKAN OLEH KELUARGA. • BELUM MAMPU MANDIRI DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN SENDIRI, ADMINISTRASI DESA BELUM DILAKSANAKAN DENGAN BAIK, LEMBAGA-LEMBAGA BELUM BERFUNGSI DENGAN BAIK; • TINGKAT PENDIDIKAN DAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT MASIH RENDAH; • PEMANFAATAN LAHAN YANG TERSEDIA MASIH TERBATAS • SEBAGIAN BESAR KEHIDUPAN PENDUDUKNYA MASIH TERGANTUNG PADA ALAM.
  8. 8. KLASIFIKASI DESA: DESA SWADAYA DESA SWAKARYA DESA SWASEMBADA DESA PERALIHAN ATAU TRANSISI DARI DESA SWADAYA MENUJU DESA SWASEMBADA DENGAN CIRI-CIRI ANTARA LAIN: • KEBIASAAN ATAU ADAT ISTIADAT SUDAH TIDAK MENGIKAT PENUH DAN TIGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT CUKUP TINGGI SUDAH MULAI MENPERGUNAKAN ALAT-ALAT DAN TEKNOLOGI • TIDAK TERISOLASI LAGI WALAU LETAKNYA JAUH DARI PUSAT PEREKONOMIAN. • TELAH MEMILIKI TINGKAT PEREKONOMIAN, PENDIDIKAN, JALUR LALU LINTAS DAN PRASARANA LAIN. • JALUR LALU LINTAS ANTARA DESA DAN KOTA SUDAH AGAK LANCAR. • TELAH MAMPU MENYELENGGARAKAN URUSAN RUMAH TANGGA SENDIRI • PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN LEMBAGA DI DESA TELAH BERFUNGSI TELAH DILAKSANAKAN DENGAN BAIK • POLA BERPIKIR MASYARAKAT MENGALAMI PERUBAHAN KARENA PENGARUH DARI LUAR • MATA PENCAHARIAN SUDAH BERANEKA RAGAM DAN TIDAK BERGANTUNG PADA SEKTOR PERTANIAN
  9. 9. KLASIFIKASI DESA: DESA SWADAYA DESA SWAKARYA DESA SWASEMBADA DESA SWASEMBADA ADALAH DESA YANG MASYARAKATNYA TELAH MAMPU MEMANFAATKAN DAN MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA ALAM DAN POTENSINYA SESUAI DENGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN REGIONAL, DENGAN DIRI-CIRI DIANTARANYA: • KEBANYAKAN BERLOKASI DI IBUKOTA KECAMATAN DAN PENDUDUKNYA PADAT- PADAT SERTA TIDAK TERIKAT DENGAN ADAT ISTIADAT; • TELAH MEMILIKI FASILITAS-FASILITAS YANG MEMADAI DAN LABIH MAJU DARI DESA LAIN; • PARTISIPASI MASYARAKATNYA SUDAH LEBIH EFEKTIF; • TELAH MAMPU MENYELENGGARAKAN URUSAN RUMAH TANGGA SENDIRI DENGAN BAIK; • PENGELOLAAN ADMINISTRASI TELAH DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DAN LEMBAGA- LEMBAGA DESA TELAH BERPERAN MAKSIMAL SERTA MAMPU MENGGERAKKAN MASYARAKAT BERSWASEMBADA DALAM PEMBANGUNAN DESA; • SARANA DAN PRASARANA DESA LENGKAP; • POLA PIKIR MASYARAKAT LEBIH RASIONAL DAN TINGKAT PENDIDIKANNYA TINGGI; • MATA PENCARIAN PENDUDUK SEBAGAIAN BESAR JASA PERDAGANGAN.
  10. 10. Tujuan UU Desa Desa kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera Pemerintahan: Efektif, profesional, transparan dan akuntabel Pembangunan: peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan Kemasyarakatan: kerukunan, kegotongroyongan,solidaritas, swadaya, kebersamaan Pemberdayaan: kesadaran, kapasitas dan prakarsa lokal (psl 4 UU 6/14)
  11. 11. DESA dan KEDUDUKANNYA DESA adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  12. 12. Pandangan Kedudukan Desa Kedudukan & Tipe Azas Gambaran Desa adat Rekognisi (pengakuan dan penghormatan) Desa hanya sebagai kesatuan masyarakat (self governing community); Otonomi asli atau otonomi bawaan, desa tidak menjalankan tugas administrasi dari negara, desa memperoleh bantuan dari negara. Desa Otonom Desentralisasi Desa sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (Local self government) seperti daerah, desa memperoleh ADD dari APBN. Desa Administratif Delegasi (tugas pembantuan) Desa sebagai unit administratif atau kepanjangan tangan negara (local state government).
  13. 13. Perbandingan Pemda dan Desa Uraian Pemerintah Daerah Desa - Pemilihan Langsung PILKADA PILKADES - Masa Jabatan 5 Tahun 6 Tahun - Eksekutif Gub/Bupati/Walikota Kepala Desa - Legislatif DPRD BPD (Permusyawaratan) - Perencanaan RPJM, RKPD RPJM Desa, RKP Desa - Sumber Pendanaan DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Desa - Badan Usaha BUMD BUM Desa - Anggaran APBD APB Desa - Laporan-Laporam - Semesteran - Tahunan - Akhir Masa Jabatan Lap. Prognosis APBD LKPD, LPPD, LKPJ, LPPD AMJ Lap Sem. APB Desa Lap. Sem. Dana Desa LPP Des, LKPJ Desa LPP Desa AMJ - Laporam Kekayaan Neraca Lap. Kekayaan Milik Desa
  14. 14. Kewenangan Desa 1.Kewenangan yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal Usul (Seperti Tanah Kas Desa, Organisasi Masyarakat Adat, Pranata Dan Hukum Adat, Kelembagaan Masyarakat) 2.Kewenangan Lokal Berskala Desa (Seperti Pasar Desa, Saluran Irigasi, Jalan Desa, Tambatan Perahu). 3.Kewenangan yang Ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Prov, Pemerintah Kab/Kota 4.Kewenangan Lainnya Yang Ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Prov, Pemerintah Kab/Kota Sesuai Peraturan Perundangan
  15. 15. Kewenangan Lokal & Pembangunan Desa No Mandat pembangunan (UU Desa) Jenis kewenangan lokal 1 Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, PAUD, sanggar belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, dll. 2 Sarana dan prasarana Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah ibadah, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi tersier, lapangan, taman desa, dll. 3 Pengembangan Ekonomi lokal Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan, lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi mandiri, buah dan sayur mayur, BUMDes, tambatan perahu, wisata desa. 4 SDA dan lingkungan Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, pengelolaan sampah, dll.
  16. 16. KEPALA DESA PELAKSANA TEKNIS terdiri dari: a. Kepala Seksi Pemerintahan; b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. PELAKSANA KEWILAYAHAN Yaitu Kepala Dusun SEKRETARIAT DESA Dipimpin oleh Serketaris Desa a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; dan b. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan. bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi umum dan keuangan. bertugas membantu Kepala Desa menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa di wilayah Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam di bidang Pemerintahan, bidang Ekonomi dan Pembangunan dan bidang Kesejahteraan masyarakat
  17. 17. Kepala Desa Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi: a) menyelenggarakan pemerintahan desa; b) melaksanakan pembangunan; c) pembinaan kemasyarakatan; d) pemberdayaan masyarakat; e) menjaga hubungan kemitraan dgn lembaga masyarakat dan lembaga lainnya PERANGKAT DESA Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Meliputi Sekdes, Unsur Teknis, Unsur Sekretariat dan Unsur Kewilayahan
  18. 18. Badan Permusyawaratan Desa  BPD menjalankan fungsi pemerintahan: (a) membahas dan menyepakati Ranperdes bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Pemdes.  Anggota BPD merupakan keterwakilan wilayah yang dilakukan secara demokratis, pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan.  Jumlah anggota ganjil antara 5-9 orang, dan menjamin keterwakilan perempuan  Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
  19. 19. Lembaga Masyarakat Desa  Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksnaan fungsi penyelanggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa  Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemdes  Tugas: - melakukan pemberdayaan masyarakat, - ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta - meningkatkan pelayanan masyarakat desa  Pelaksanaan program dan kegiatan dari pemerintah, provinsi, kab/kota dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa  Contoh : Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
  20. 20. BUM Desa  Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa  Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: a. Penasihat b. Pelaksana Operasional; dan c. Pengawas  BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha: bisnis penyewaan (renting); perantara (brokering); bisnis keuangan (financial business); usaha bersama (holding)
  21. 21. KUNCI MANAJERIAL APARATUR DESA 1. KEMAMPUAN MEMBACA SITUASI DESA 2. KEMAMPUAN PENGELOLAAN STRUKTUR 3. KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS 4. KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN 5. KEMAMPUAN MENGHIDUPKAN DUKUNGAN LINGKUNGAN PENGUATAN KAPASITAS  CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS POTENSI ORGANISASI  CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS KUALITAS PERSONEL  PENGGUNAAN TECHNOLOGY DALAM ORGANISASI, MEDIA KOMUNIKASI  PENGUASAAN LAPANGAN DAN PETA DASAR MASALAH STRATEGIS  CAPACITY YANG TERCIPTA DALAM KONTEKS PENGAWASAN, KEPEMIMPINAN, DAN REKRUITMEN
  22. 22. PEMBERDAYAAN MASYARAKATPengertian pemberdayaan kata berdaya yang berarti: a) Memberi daya, b) Memberi kekuatan, c) Memberi tenaga. kata berdaya artinya berkekuatan, bertenaga, ada akal. Berdaya upaya artinya berusaha atau berikhtiar dengan sungguh-sungguh, misalnya: kita wajib berdaya upaya untuk memperbaiki kehidupan kita. Hakekat Pemberdayaan 1) Pemberdayaan adalah proses, yaitu perubahan dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi; 2) Pemberdayaan adalah metode, yaitu sebagai suatu pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya dan 3) Pemberdayaan adalah program, yaitu sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera; 4) Pemberdayaan adalah gerakan, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan; 5) Pemberdayaan adalah pemberian otorisasi, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan.
  23. 23. Pemberdayaan adalah suatu proses meningkat kan kapasitas individu-individu atau kelompok untuk membuat pilihan-pilihan dan mentransformasikannya ke dalam tindakan dan hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan masyarakat bukanmembuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya
  24. 24. Secara filosofis, community development mengandung makna ‘membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri’, dengan kata lain (YANG TIDAK TAU MENJADI TAU, YANG TIDAK MAU MENJADI MAU DAN YANG TIDAK MAMPU MENJADI MAMPU) berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus dilihat sebagai Subjek dari proses secara keseluruhan. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT CIRI-CIRI MASYARAKAT BERDAYA : 1) Mempunyai kemampuan 2) Mempunyai otoritas 3) Mampu memahami diri dan potensinya,mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan) 4) Mampu mengambil keputusan. 5) Memiliki kekuatan untuk berunding( bargaining power) yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan 6) Bertanggungjawab atas tindakannya
  25. 25. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  Keberpihakan kepada Orang miskin; dalam setiap tahapan kegiatan, termasuk pemanfaatannya diutamakan kepada orang miskin;  Transparansi; masyarakat harus tahu, memahami & mengerti adanya kegiatan ini serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri;  Partisipasi; masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelestariannya;  Musyawarah; memilih sesuatu yang menjadi priorititas, setiap pengambilan keputusan di desa maupun antar desa dilakukan secara musyawarah berdasarkan pada prioritas kebutuhan nyata  Desentraliasi; masyarakat memiliki kewenangan & tanggung jawab yg luas untuk mengelola kegiatan secara mandiri & partisipatif tanpa intervensi negatif dari luar;  Akuntabitas; setiap pengelolaan kegiatan haurs dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pihak yang berkompeten;  Keberlanjutan; dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan harus selalu mempertimbangkan sistem pelestariannya.  Kesetaraan Gender; dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan
  26. 26. HAK DAN KEWAJIBAN DESA (UU. NO. 6/2014 TTG DESA PASAL 67) DESA BERHAK a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat; b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa, dan c. Mendapatkan sumber pendapatan. KEWAJIBAN DESA a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dan keutuhan NKRI; b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; c. Mengembangkan kehidupan demokrasi d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
  27. 27. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT (UU. NO. 6/2014 TTG DESA PASAL 68) MASYARAKAT DESA BERHAK : a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, serta mengawasi keg. penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab ttg keg. penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; d. Memilih, dipilih, dan /atau ditetapkan menjadi : kepala desa, perangkat desa, anggota BPD atau anggota Lembaga Kemasyarakatan desa. e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman di desa. MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa; b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yg baik; c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa; d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa; dan e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.
  28. 28. DIAGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA SESUAI UU NO 6 TAHUN 2014
  29. 29. KONSTRUKSI DESA KE DEPAN MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA TANPA MENINGGALKAN JATI DIRINYA
  30. 30. 1. MENJADIKAN DESA SEBAGAI TEMPAT KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN; 2. MENEMPATKAN DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN; 3. MENJADIKAN DESA SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. HAL-HAL PENTING YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA DAN PEMDES
  31. 31. Pengertian Desa Mandiri : 1. adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. 2. adalah desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya. 3. adalah desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar.
  32. 32. Yang dikembangkan untuk mencapai kemandirian desa : 1. Sarana dan prasarana yang memadai : (Pedidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi ) 2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 3. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan 4. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri 5. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri 6. Kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri 7. Tidak tergantung pada bantuan dari luar 8. Punya sumber pendapatan sendiri 9. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa 10.Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil 11.Peningkatan ketrampilan 12.Kemandirian dan pemberdayaan 13.Terbuka dengan pemerintah 14.Adanya aturan-aturan desa 15.Harus bisa membiayai aparat desa PELAJARI & GALI PENDAPATAN ASLI DESA DENGAN MEMPERHATIKAN POTENSI YANG ADA PADA DESA
  33. 33. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri : 1. Potensi Sumber Daya Manusia : a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi. b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat. c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal. 2. Potensi Sumber Daya Alam a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan. b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra). c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat. 3. Pasar a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar. b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar. 4. Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.
  34. 34. a. Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional; b. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal); c. Lemahnya peran kelembagaan sosial-ekonomi di pedesaan d. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. e. Kurangnya jejaring, informasi dan teknologi pada masyarakat pedesaan. Hal-hal perlu perhatian untuk mencapai kemandirian desa :
  35. 35. Bahan dasar yang harus dimiliki oleh Desa Mandiri : 1) Mempunyai potensi sumber daya alam 2) Mempunyai potensi sumber daya manusia 3) Mempunyai potensi prasarana dan sarana yang besar 4) Mempunyai spesifikasi produk yang menonjol didasarkan pada tipologi desa 5) Mampu memenuhi kebutuhan di dalam desa dan sebagian yang dapat dijual keluar desa. 6) Terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan potensi desa. 7) Tingkat kemiskinan penduduk desa di bawah rata-rata 8) Pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial ekonomi desa besar. 9) Jumlah dan jenis kelembagaan banyak 10)Adanya tokoh penggerak / inovator dan eligimatizer yang memiliki peranan besar dalam masyarakat 11)Kesadaran terhadap lingkungan hidup tinggi
  36. 36. Metodologi yang digunakan : a.Metode RRA (Rapid Rural Appraisal)/PAR(Participatory Rural Appraisal), untuk mereview dan mengkaji data informasi desa. b.Metode SWOT (strength, weakness, opportunity, and treat), untuk menentukan strategy untuk mencapai tujuan program desa mandiri. c.Metode Partisipatif, untuk melaksanakan program bersama masyarakat dan pemerintah desa. d.Metode penyuluhan untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. e.Metode demoplot untuk memberikan contoh fragmatis kepada masyarakat dibidang teknologi, kewirausahaan, dan kelembagaan.
  37. 37. Konsep desa mandiri Desa Mandiri merupakan pola pengembangan pedesaan berbasis konsep terintegrasi mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan dukungan (supporting system) Pengembangannya dilakukan : Pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa; Pengembangan kemandirian berusaha dan kewirausahaan di desa; Pengembangan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat desa Pengembangan jejaring dan kemitraan
  38. 38. Agar berjalan sinergis dan berkesinambungan Pengembangan Desa Mandiri dilakukan : 1.Penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan. 2.Pengembangan program di pedesaan harus sejauh mungkin melibatkan peran serta semua masyarakat, dari awal sampai akhir. 3.Komoditas yang dikembangkan mengacu pada potensi yang dimiliki oleh desa tersebut dan layak untuk dikembangkan. 4.Wilayah pengembangan Desa Mandiri tidak dibatasi oleh wilayah administratif suatu desa. 5.Pengertian desa dalam Desa Mandiri lebih mengacu pada kelayakan teknis dan sosial ekonomis, bukan wilayah administrasi. 6.Kelembagaan berbasis budaya dan kearifan lokal.
  39. 39. Tujuan yang akan dicapai Desa Mandiri : Pengembangan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
  40. 40. Manfaat yang akan dicapai Desa Mandiri : 1.Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja. 2.Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa. 3.Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. 4.Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.
  41. 41. PRASASTI TALANG TUWO 23/03-684M Maklumat Sri Baginda Sri Jayanasa. SPIRIT SRIWIJAYA semoga tanaman2 dengan bendungan2 dan kolam2nya, dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua mahluk, semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa, semoga semua planet dan rasi menguntungkan mereka
  42. 42. Jika anda mengajar orang cara memancing, maka orang itu bisa makan ikan sepanjang hayatnya KuangTzu – Abad ke-5 SM Jika anda mengajar orang untuk berfikir maka mereka tak perlu lagi memancing sepanjang hayat mereka. Mari Bersama Kita Bangun Ogan Komrering Ilir melalui Kegiatan Pemberdayaandiseluruh sektor kehidupan masyarakat menuju Desayang Maju, Mandiri, Sejahtera, beriman & bertaqwa sebagai wujud partisipasi dan dukungan kita untuk pembangunan OKI, yang dimulai dari Desa

×