2. 1. Analisis makna keterbukaan dalam
pembangunan nasional
 A. Makna keterbukaan dalam Pembangunan
Keterbukaan merupakan sikap jujur, rendah hati dan adil menerima
pendapat orang lain
Contoh keterbukaan dalam pemerintahan :
a. bidang ekonomi : memberitahu ttg deflasi / inflasi
b. bidang hukum : penayangan koruptor
c. Kinerja Pemerintahan : Apakah dapat menurunkan angka
kemiskinan
Prinsip-prinsip Keterbukaan dan Keadilan sosial :
1. Asas Adil dan merata
artinya pembangunan nasional merupakan usaha bersama yang
harus merata di semua lapisan masyarakat Indonesia
maksud usaha bersama : usaha pemerintah & masyarakat
merata : a. di semua masyarakat : tidak ada diskriminasi
b. di semua daerah : pelaksanaan pembangunan merata

3. 2. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan keselarasan dalam Perikehidupan
Pembangunan seimbang antara dunia & akhirat, dan materiil dan
spiritual
B. Ciri-ciri Kebijaksanaan Negara
menurut David Easton, Pembuat kebijaksanaan negara yaitu : para
tetua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim , administrator &
para monarki.
Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang mengarah pada tujuan
tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang bukan
merupakan keputusan yang berdiri sendiri
Contoh kebijaksanaan :
a. bidang hukum : membuat UU Pornografi & Pornoaksi
b. bidang ekonomi : mengendalikan inflasi, mengatur
perdagangan, subsidi BBM, BLT

4.  Bentuk Kebijakan :
a. negatif :
pemerintah tidak melakukan tindakan
apapun dalam suatu masalah
b. positif :
kebijakan negara yang dibuat berlandaskan
hukum dan kewenangan tertentu

5. c. Kebijakan negara yang berbasis
Keterbukaan
 Fisterbusch (1983), membagi kebaikan publik
(public good) dalam 5(lima) unsur:
 a. keamanan (security)
 b. hukum & ketertiban umum (law
and order)
 c. keadilan (justice)
 d. kebebasan (liberty)
 e. kesejahteraan (welfare)

6. Pedoman dalam mengorganisasikan
masyarakat dan merumuskan kebijakan
publik
1. Prinsip pertama : setiap orang mempunyai hak
yang sama
2. Prinsip kedua: mencegah ketimpangan sosial dan
ekonomi, yaitu dg :
a. manfaat sebesar-besarnya bagi yang tidak
beruntung di masyarakat
b. kesempatan terbuka bagi semua orang

7. B. DAMPAK PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH YANG TDK TRANSPARAN
I. Akibat penyelenggaraan pemerintah yang tidak
transparan
a. Faktor-faktor penyebab terjadinya
penyelenggaraan pemerintah yang
tidak transparan :
1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya
bangsa tidak dijadikan sumber etika
berbangsa & bernegara

8. 2. Pancasila sbg ideologi negara
ditafsirkan sepihak oleh penguasa
3. Konflik sosial budaya krn
kemajemukan budaya & agama
tdk dikelola dg baik
4. Hukum dijadikan sbg alat
penguasa
5. Perilaku ekonomi yg KKN
6. Sistem politik yg otoriter

9. b. Upaya Pencegahan terhadap
penyelenggaraan pemerintah yang tidak
transparan
 Diberlakukannya UU No.28 Tahun 1999 ttg
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.
 Penyelenggara negara yaitu :
a. pejabat negara pd lembaga tertinggi negara
b. pejabat negara pd lembaga tinggi negara

10. c. Menteri
d. Gubernur
e. Hakim
f. Pejabat negara yg lain sesuai dg ketentuan
undang-undang yg berlaku
g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis

11. C. Sikap keterbukaan dan keadilan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
I. Sikap positif dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara
a. Kondisi yang diperlukan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara :
1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai
budaya sbg sumber etika dan moral

12. 2. Terwujudnya sila persatuan
Indonesia
3. Terwujudnya penyenggara negara
yg mampu memahami dan
mengelola kemajemukan bangsa
secara baik dan adil
4. Terwujudnya demokrasi yg
menjamin hak dan kewajiban
masyarakat
5. Terselenggara otonomi daerah secara adil

13. 6.Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada
penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat
7.Peningkatan profesionalisme dan pulihnya citra TNI &
Kepolisian
8.Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yg
berkualitas & mampu bekerja sama & berdaya saing

14. b. Arah kebijakan Nasional yang Transparan
1. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya
sebagai sumber etika
2. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang
terbuka
3. Meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama
& kelompok masyarakat
4. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-
undangan secara konsistendan bertanggung jawab
5. Meningkatkan kemakmuran & kesejahteraan
masyarakat

15. 2. SIKAP POSITIF TERHADAP UPAYA PENINGKATAN
JAMINAN KEADILAN
 A. KONSEP KEADILAN
 1. Menurut Aristoteles
a. Keadilan Komutatif
: perlakuan terhadap seseorang dengan tidak
melihat jasa-jasanya
Contoh : seorang veteran mencuri motor, dihukum lamanya
seperti pencuri motor yang lain
b.Keadilan Distributif
: Perlakuan terhadap seseorang sesuai
dengan jasa-jasanya
Contoh : seorang veteran mencuri motor, dihukumannya
lamanya dikurangi tidak seperti pencuri motor yang lain
c. Keadilan Kodrat Alam
: memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang
lain
Contoh : Soraya mentraktir Haifa siomay, lain kali Haifa
mentraktir Soraya Siomay juga

16. d. Keadilan Konvensional
Seorang warga negara mentaati
peraturan perundang-undangan
contoh: Warga negara mentaati
peraturan lalu lintas
e. Keadilan Perbaikan
Seseorang berusaha memulihkan nama
baik orang lain

17.  2. Teori Keadilan menurut Plato
a. Keadilan Moral
memberikan perlakuan yang seimbang
(selaras) antara hak dan kewajiban
Contoh : Guru kewajibannya mengajar,
haknya mendapatkan gaji
b. Keadilan Prosedural
mampu melaksanakan perbuatan adil
berdasarkan tata cara yg telah ditetapkan
Contoh : Semua siswa yang terlambat wajib
lari keliling lapangan 10x ( Tidak
ada pengecualian, meskipun anak dari
Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan)

18.  3. Keadilan menurut Thomas Hobbes
Suatu perbuatan dikatakan adil apabila di dasarkan
perjanjian-perjanjian tertentu, seseorang berbuat
berdasarkan perjanjian yang disepakati
Prof. Dr. Notonegoro : keadilan legalitas atau keadilan
hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesui
dengan ketentuan hukum yang berlaku