Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan dasar hukum gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001, pengaturan mengenai pejabat negara yang wajib melaporkan gratifikasi, kategori gratifikasi yang dianggap suap dan yang tidak dianggap suap, serta sanksi bagi penerima gratifikasi yang melanggar ketentuan.

1. RESUME UU GRATIFIKASI
MAKALAH PENGAUDITAN 2
Dosen Pengampu: Drs. Mochammad Ichwan, Ak, MM, CA
Muhammad Apriwan 15312475
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020

2. A. DEFINISI DAN DASAR HUKUM
PengertianGratifikasi menurutpenjelasanPasal 12B UU No.20 Tahun 2001
Pemberiandalamarti luas,yakni meliputipemberianuang,barang,rabat(discount),komisi,pinjaman
tanpa bunga,tiketperjalanan,fasilitaspenginapan,perjalananwisata,pengobatancuma-cuma,dan
fasilitaslainnya.Gratifikasi tersebutbaikyangditerimadi dalamnegeri maupundi luarnegeri danyang
dilakukandenganmenggunakansaranaelektronikatautanpasarana elektronik.
Pengecualian:
 Undang-UndangNo.20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
KetentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 12B ayat (1) tidakberlaku,jikapenerimamelaporkan
gratifikasi yangditerimanyakepadaKomisi PemberantasanTindakPidanaKorupsi.
Peraturan yang MengaturGratifikasi
 Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, berbunyi
Setiapgratifikasi kepadapegawai negeri ataupenyelenggaranegaradianggappemberiansuap,apabila
berhubungandenganjabatannyadanberlawanandengankewajibanatautugasnya,
 Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, berbunyi
KetentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 12B Ayat(1) tidakberlaku,jikapenerimamelaporkan
gratifikasi yangditerimanyakepadaKPK
PenjelasanAturan Hukum
 Pasal 12 UU No. 20/2001:
Didendadenganpidanapenjaraseumurhidupataupenjarapalingsingkat4tahun danpalinglama20
tahundan pidanadendapalingsedikitRp200 juta danpalingbanyakRp 1 miliar:
Pegawai negeri ataupenyelenggaranegarayangmenerimahadiahataujanji,padahal diketahui atau
patut didugahadiahataujanji tersebutdiberikanuntukmenggerakkanagarmelakukanatautidak
melakukansesuatudalamjabatannya,yangbertentangandengankewajibannya.
Pegawai negeri ataupenyelenggaranegarayangdenganmaksudmenguntungkandiri sendiri atauorang
lainsecara melawanhukum,ataudenganmenyalahgunakankekuasaannyamemaksaseseorang
memberikansesuatu,membayar,ataumenerimabayarandenganpotongan,atauuntukmengerjakan
sesuatubagi dirinyasendiri;
Sanksi
 Pasal 12B ayat (2) UU no.31/1999 jo UU No.20/2001
Pidanapenjaraseumurhidupataupenjarapalingsingkat4tahun danpalinglama20 tahun dan pidana
dendapalingsedikitRp200 juta danpalingbanyakRp 1 miliar.

3. B. WAJIB LAPOR
PenyelenggaraNegaraYangWajibMelaporkanGratifikasi yaitu:
BerdasarkanUndang-UndangNo.28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi:
 PejabatNegarapadaLembaga Tertinggi Negara.
 PejabatNegarapadaLembaga Tinggi Negara
 Menteri
 Gubernur
 Hakim
PejabatNegaraLainnya:
 Duta Besar
 Wakil Gubernur
 Bupati / WalikotadanWakilnya
Pejabatlainnyayangmemilikifungsi strategis:
 Komisaris,Direksi,danPejabatStruktural padaBUMN dan BUMD
 PimpinanBankIndonesia.
 PimpinanPerguruanTinggi.
 PimpinanEselonSatudanPejabatlainnyayangdisamakanpadalingkunganSipil danMiliter.
 Jaksa
 Penyidik.
 PaniteraPengadilan.
 PimpinanProyekatauBendaharawanProyek.
 Pegawai Negeri
BerdasarkanUndang-UndangNo.31 Tahun 1999, sebagaimanatelahdiubahdenganNo.20tahun 2001
meliputi :
 Pegawai pada: MA, MK
 Pegawai padaL Kementrian/Departemen&LPND
 Pegawai padaKejagung
 Pegawai padaBank Indonesia
 PimpinandanPegawai padaSekretariatMPR/DPR/DPD/DPRDPropinsi/Dati II
 Pegawai padaPerguruanTinggi
 Pegawai padaKomisi atauBadanyang dibentukberdasarkanUU,KeppresmaupunPP
 Pimpinandanpegawai padaSekr.Presiden,Sekr.Wk.Presiden,SekkabdanSekmil
 Pegawai padaBUMN danBUMD
 Pegawai padaBadan Peradilan
 AnggotaTNI danPOLRI sertaPegawai Sipil dilingkunganTNIdanPOLRI
 PimpinandanPegawai dilingkunganPemdaDati Idan Dati II

4. Kategori Gratifikasi Mengutipdari “Gratifikasi AkarKorupsi”sebagaimanaditerbitkanolehKPK,terdapat
2 (dua) kategori gratifikasi yaitugratifikasiyangdianggapsuapdangratifikasi yangtidakdianggapsuap:
Pertama, gratifikasi yang dianggap suap. Gratifikasi yangdianggapsuapmerupakangratifikasi
yag diterimaolehpegawainegeriataupenyelengaranegarayangberhubungandenganjabatannyaserta
berlawanandengankewajibanatautugasnyasebagaimanadimaksuddalamPasal 12 B UU
PemberatasanTindakPidanaKorupsi.Biasanya,motif pemberiangratifikasi yangdianggapsuapberupa
untukmempengaruhi keputusan.Biasanyapenerimamerupakanseseorangyangmempunyai kontrol
terhadaphal tertentu(wewenangyangmelekatpadajabatan,sumberdayalainnkankarenaapayang
dikendalikan/dikuasaiolehpenerima).Hubunganantarapemberi danpenerimabersifattimpangserta
penentuannilai atauhargapemberiangratifikasiditentukanolehpihak-pihakyangterlibat(terdapat
kesepakatan). Contohgratifikasi yangdilarang: Di suatukementerian,terdapatproyek pengadaan
terhadapalatcanggih untukmembantupenangananabsensi karyawan.BapakAndre mempunyai
jabatantertentuyangdapat menentukanperusahaanmanayangakandipiliholehKementerianuntuk
memberikanlayananpengadaanbarangtersebut.Mengetahui jatabanyangdimiliki BapakAndre,
kemudianPTABCmengirimkanlaptopcanggihmerekterbarukepadaBapakAndre.Pemberianlaptop
canggihini dapat dilihatsebagai upayauntukmengurangi independensi BapakAndre padasaat
menentukansiapapemenangtender.KarenadenganpemberiantersebutBapakAndre akanmerasa
berhutangbudi padakontraktoryang telahmemberikanlaptopcanggih.Bacajuga: Begini Larangan
Kampanye Bagi PejabatNegara
Kedua, gratifikasi yang tidak dianggap suap. Gratifikasi yangtidakdianggap suapmerupakan
gratifikasi yangditerimaolehpegawainegeriataupenyelenggaranegarayangtidakberubungandengan
jabatandan tidakberlawanandengankeajibanatautugassi penerimagratifikasi.Dalamhal gratifikasi
yang tidakdianggapsuap,hubunganantarapemberi denganpenerimanyabiasanyasetaradan
nilai/hargapemberiannyapunberdasarkankewajaran/kepantasansecarasosial (masyarakat). Contoh
gratifikasi yang tidak dilarang: pemberianintensif olehBUMN/BUMDkepadapihakswastakarena
target penjualannyaberhasil tercapai.Hal tersebutbukanmerupakangratifikasiyangtidakdilarang
karenatidaktermasukpadapengertiangratifikasi itusendiri.Selainitu,penerimanyapunbukan
penyelenggaranegaraataupegawai negeri.
Sanksi Terhadap PenerimaGratifikasi
Pasal 12 B UU PemberantasanTindakPidanaKorupsi mengatursanksi terhadappenerimagratifikasi,
yaitu:
 Pasal 12 B ayat(1) : Setiapgratifikasi kepadapegawai negeri ataupenyelenggaranegaradianggap
pemberiansuap,apabilaberhubungandenganjabatannyadanyangberlawanandengankewajiban
atau tugasnya,denganketentuansebagaiberikut:
 yang nilainyaRp10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) ataulebih,pembuktianbahwagratifikasi
tersebutbukanmerupakansuapdilakukanolehpenerimagratifikasi;
 yang nilainyakurangdari Rp10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah),pembuktianbahwagratifikasi
tersebutsuapdilakukanolehpenuntutumum.

5.  Pasal 12 B ayat(2) : Pidanabagi pegawai negeri ataupenyelenggaranegarasebagaimanadimaksud
dalamayat (1) adalahpidanapenjaraseumurhidupataupidanapenjarapalingsingkat4(empat)
tahundan palinglama20 (duapuluh) tahun,danpidanadendapalingsedikitRp200.000.000,00
(duaratus juta rupiah) danpalingbanyakRp1.000.000.000,00 (satumiliarrupiah).
Jadi,perludiketahuitidaksemuagratifikasi itubertentangandenganhukum, hanyagratifikasiyang
memenuhi kriteriadalamunsurPasal 12B UU PemberantasanTindakPidanaKorupsi sajayang
bertentangandenganhukum.