1.
Peta Jalan Kesejahteraan
Petani
dalam Kebijakan
Kedualatan Pangan dan
Desa
Syarief Aryfaid
(Founder & CEO LSN)

2.
Petani
Berdesa
1
2
3
4

3.
UU Desa sebagai pintu
masuk
 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan “instrument
Kebijakan Pemberdayaan dan Keudaulatan Petani ”.
 Pemerintah, pemerintah daerah agar segera berhenti
menempatkan desa sebagai subordinat dari berbagai skema
program dan proyek yang justru menjadikan desa sebagai apparatus
birokrat.
 Desa harus dijadikan locus dan focus mengejawantahkan
transformasi system pertanian, yang menempatkan petani sebagai
tukang cocok taman menjadi produsen
 Kebijakan Desa Bertani, merupakan kebijakan yang menjadi daya
ungkit kebangkitan ekonomi desa dengan wajah kerakyatan

4.
Lanjut..
 UU ttg pertanian, UU Lahan Pertanian berkelanjutan dan UU No. 6 Tahun
2014 ttg desa, beserta seluruh regulasi turunanya, harus ditempatkan
sebagai literasi atributif bagi semua pihak, untuk membentuk tatanan
sosial, ekonom, politik dan budaya Petani dalam kerangka ideologi
agragia (isme), bukan instruksi atas nama pembangunan yang justru
mendekonstruksi asas rekognisi terhadap desa dan petani
 Negara dan pemerintah, harus konsisten dan berkelanjutan mendesain
perencanaan dan Penganggaraan yang pro petani dalam konteks
memastikan kedaulatan petani
 Pentingnya kebijakan yang mengedepankan cara bepikir parallel dan
bukan serial dalam menjalankan visi idelogis membangun desa dan
petani
 Pemerintah mendorong sinergisitas Daerah dan Desa, dengan parameter
tuntasnya koordinasi, konsolidasi dan koalisi Membangun Desa dan
Petani Membangun Indonesia

5.
Kewenangan desa sebagai jalan masuk
Transfer Ideologi, dan teknologi Petani

6.
Kewenangan Lokal Kunci Petani berDesa
No Mandat
pembangunan
(UU Desa)
Jenis kewenangan lokal
1 Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, PAUD, sanggar
belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, dll.
2 Sarana dan
prasarana
Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah
ibadah, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi
tersier, lapangan, taman desa, dll.
3 Pengembangan
Ekonomi lokal
Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan,
lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi
mandiri, buah dan sayur mayur, BUMDes, tambatan
perahu, wisata desa.
4 SDA dan
lingkungan
Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, pengelolaan
sampah, dll.
Pendekatan
Pemberdayaa
n, Penguatan
SDM dan
Instalasi
Teknologi
Tepat Guna

7.
“Petani Berdesa”
Kesejahteraan
rakyat dan
keadilan sosial
Memuliakan dan
memperkuat
Petani sebagai
produsen pangan
Memperkuat PEMERINTAHAN desa yang
organik, inklusif, efektif, transparan dan
akuntabel
Meningkatkan kualitas hidup
manusia, menanggulangi
kemiskinan dan mengurangi desa
tertinggal melalui PEMBANGUNAN
desa dan kawasan perdesaan
Memperkuat kesadaran, kapasitas,
partisipasi dan prakarsa lokal melalui
PEMBERDAYAAN masyarakat desa
Memperkuat ketahanan sosial
desa melalui pembinaan
KEMASYARAKATAN
Kapasitas
SDM
Fasilitasi
Teknologi

8.
Peta Jalan Petani Berdesa
Rekognisi Penataan Desa
Mandat
Kewenangan
Redistribusi
Institusionalisasi
sistem desa
Pembangunan
Desa
Pembinaan,
pemberdayaan
dan pengawasan
Desa yang
maju, kokoh,
mandiri dan
demokratis
Kesejahteraan
rakyat
Access
Voice
Choice

9.
UU Desa dan Cara Berpikir Paralel
Marhaenisme Berdesa
• UU Desa secara substansi memberi ruang lahirnya cara bepikir
dan bertindak (kebijakan) yang bersifat parallel dan bukan
serial.
• Yaitu mencari apa yang bisa dikembangkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa daripada apa
yang ada hanya sekedar menjalankan instruksi.

10.
• UU Desa sebagai teks “pembebasan”, maka konteks persoalan
yang hendak retas yaitu, tiga hal; access, choice, dan voice, guna
mewujudkan kemandirian desa
Pertama; Accesss (akses).
• ketimpangan dan kemiskinan di desa, bukan karena
persoalan masyarakat desa malas, bodoh dan tidak punya kreasi
dalam mengembangkan diri dan masyarakatnya, akan tetapi
selama puluhan tahun, bahkan hingga hari ini, desa tidak beri
ruang dan tidak diajarkan soal meretas persoalan access
(akses), khususnya akses terghadap sarana dan prasaran
produksi, akses terhadap modal, akses terhadap pasar, dan
bahkan akses informasi yang baik dan benar (empowertment).
• Pola yang dilakukan selama ini adalah desa justru dipaksa untuk
memilih (choice), sementara menu pilihannya bukanlah daftar
menu yang menjadi kebutuhan dan inisiatif mereka.
Petani Berdesa: Meretas Access, Choice dan
Voice

11.
• praktik berdesa yang dilaksanakan puluhan tahun hingga saat ini
yaitu, desa dikondisikan untuk memilih paket-paket kebijakan yang
bersifat instruktif oleh negara, sembari mengabaikan prinsip dasar/
asas utama dalam UU Desa yaitu rekognisi dan subsidarity.
• sebagai contoh, paket kebijakan instruktif yaitu, seperti yang
dituangkan dalam permendes 13/2020.
• Pertanyaanya, yang bermusyawarah desa itu masyarakat desa atau
kementerian desa? inilah sesat nalar berdesa yang hanya bisa
diterima oleh mereka tau desa, tapi tidak paham berdesa.
Kedua, choice atau pilihan

12.
• Voice yang dimaksud adalah partisipasi.
• sesat pikir yang dikembangkan untuk mewujudkan target-target project
kementerian desa hari ini adalah, dengan mengkampanyekan dan
mendorong masyarakat desa agar berpartisipasi (voice) dalam membangun
desa.
• Upaya ini terjebak pada proses kartelisasi mobilisasi dengan nama
partisipasi.
• Padahal tradisi partisipasi, gotong-royong itu merupakan simbol/identitas
sosial desa.
• pertanyaanya, bagaimana mungkin kesadaran (berpartisipasi) bisa tumbuh
subur, jika persoalan akses dan choice belum diretas?
Ketiga, voice.

13.
• Roadmap marhaen Berdesa adalah pendekatan untuk mendefinisikan dan
mengelola upaya transformasi Berdesa secara idelogis.
• Pendekatan ini memberikan cara terstruktur untuk bergerak dengan beragam
program yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesuksesan suatu desa yang
berdaulat
• Peta jalan marhaen berdesa, dimulai dengan penilaian analisa mendalam tentang
“kematangan” desa saat ini dalam menjalankan misi UU Desa, sampai dengan
analisa desa masa depan yang di tinjau dari berbagai aspek (rekognisi)
• Peta jalan Marhaen Berdesa dibagi menjadi empat jalur utama:
1) Orang/masyarakat,
2) proses,
3) teknologi, dan
4) Konten
Roadmap Marhaen Berdesa

14.
1) Jalur Masyarakat: membangun kesadaran
masyarakat/publik. Berdesa merupakan gerakan sosial
(social movement) yang ber-energikan egalitarian
dengan semangat volunterism
2) Proses : tentang memaksimalkan Peran berbagai pihak (
state, civil society and market) dalam proses
transformasi berdesa, guna mencapai catur sakti
berdesa
3) Jalur Teknologi, fokusnya adalah membangun
infrastruktur informasi yang terintegrasi dan berfungsi
sebagai dasar untuk mengintegrasikan seluruh aspek
layanan publik
4) Jalur Konten difokuskan pada konten pengelolaan
pemerintahan desa dalam kerangka menyelesaian dan
memastikan masyarakat desa dilayani dengan baik dan
berkualitas.
4 Jalur Transformasi Marhaen ke Desa isme

15.
Masyarakat
Kualitas Proses
bertani
Adaptasi
Teknologi
Roadmap Transformasi Petani Berdesa
Konten
GOAL
Social Movement; Base on Komunitas GMNI
Political Movement; Base on Comunity government
Jalur Negara
Jalur Masyarakat

16.
1) Desa bertenaga secara sosial : berarti desa menjadi tempat bagi masyarakat
memupuk modal sosial seperti membangun kerukunan, solidaritas sosial,
gotong royong, maupun ketahanan sosial.
2) Desa berdaulat secara politik berarti desa mempunyai kewenangan, hak dan
prakarsa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
3) Desa Berdaya Secara Ekonomi, desa menjadi sumber penentu pertumbuhan
ekonomi dengan karakteristik lokal.
4) Desa bermartabat secara budaya mempunyai dimensi yang luas, mulai dari
merawat kearifan lokal, taat pada aturan hukum, serta menghormati nilai-nilai
kemanusiaan dan kebajikan. Kearifan lokal mengandung pranata lokal atau
sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan,
mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat lokal.
Transformasi: Catur Sakti Berdesa Bertani

17.
Terimakasih